Arah Ideologi Barisan GERWANI

10 - Oct - 2010 | Hendra Kaprisma | 3 Comments »

Gerwani adalah organisasi yang terbentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan, anti penjajahan, anti pemerasan, dengan menitik beratkan pada anti imperialisme, dan tumbuh menjadi organisasi independen

Pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik bagi kaum perempuan merupakan agenda besar para aktivis Gerwani. Namun, perjuangan mulia tersebut terhenti oleh politik stigmatisasi yang memposisikan Gerwani sebagai “musuh” negara. Pembunuhan, penahanan, dan “penandaan” kepada sebagian besar anggota Gerwani adalah praktik stigmatisasi yang dilancarkan secara sistematis oleh rezim Orde Baru. Stigmatisasi tersebut berimplikasi kepada peng-eksklusi-an terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan pemerintahan dan masyarakat. “PKI-isasi” secara sistematis digunakan Orde Baru untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang membangkang secara moral dan politik. Masif dan luasnya teror berdarah tersebut menjadi catatan sejarah kelam perjuangan Gerwani. “Padahal, Gerwani bukanlah onderbouw PKI, kami itu sufferance,” tutur Lestari dan Sulistiyawati dengan lantang. 

Sekelumit Sejarah Gerwani 
Gerwani dibentuk pada awal kemerdekaan dengan sebagian besar anggotanya ikut bergerilya melawan Belanda. Mereka masih muda dan menginginkan organisasi yang dapat menampung energi dan talentanya. Mereka memiliki kesamaan pengalaman terhadap dominasi laki-laki, yang mereka sebut sebagai struktur masyarakat feodal. Mereka ingin turut serta membangun Indonesia modern dengan partisipasi penuh dari perempuan. Gerwani dengan tegas menolak proses domestifikasi dan menuntut hak bahwa perempuan harus menjadi aktor politik (Wieringa 2000: 446). 

Gerwani merupakan organisasi perempuan yang berasal dari Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Pembentukan Gerwis berawal dari fusi enam organisasi (Sari 2007: 23), yaitu Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Kongres penyatuan enam organisasi tersebut dilaksanakan pada 4 Juni 1950. Pada awal pembentukan, Gerwis beranggotakan 500 perempuan. Para anggota itu umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Pada 1954, anggota Gerwis mencapai 80.000 dan saat itu diputuskan bahwa organisasi berencana menarik kaum perempuan dari kalangan massa (Wieringa 1998: 19). Sebagai simbol untuk keputusan tersebut, nama organisasi diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Pada kurun waktu itu, Gerwani berperan aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer. Pada pemilihan umum 1955, empat orang anggotanya terpilih (Yasunaka and Goto 1970: 131). Pada 1956, keanggotaannya mencapai lebih dari setengah juta (Wieringa 1998: 19). Kampanye Gerwani kemudian tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Agitasi pun dilakukan untuk memberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan.

Karir Politik PKI 1950—63 di Parlemen

C.C. PKI (Partai Komunis Indonesia) 2
Lokal PKI 1
BTI (Barisan Tani Indonesia) 5
SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) 7
Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) 1
SBKA (Sarekat Buruh Kereta Api) 1
S.B. Kementerian Perhubungan 1
Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) 4
PR (Pemuda Rakjat) 1
PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) 1
Harian Rakjat 1
WFTU (World Federation of Trade Unions) 1
Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) 1

Sumber: “Basic Data on Indonesian Political Leaders”, Indonesia, Vol. 10 (Yasunaka and Goto 1970: 131). 

Seiring aktifnya geliat perjuangan, anggota organisasi semakin bertambah dengan jumlah lebih dari satu juta pada 1961. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, dan kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah tersebut. Badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan menghadapi masalah perkawinan turut dibuka. Kursus-kursus kader diselenggarakan pada berbagai tingkat organisasi dan hal penting yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia (Wieringa 1998: 20). Gerwani giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani bekerjasama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia). Gerwani juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI dan menuntut agar hak atas tanah dapat diberikan kepada kaum perempuan.

Konsolidasi yang sudah terbangun dengan pemuda, kaum tani, dan buruh pada masa persiapan Gerwis menjadi Gerwani, telah mempertemukan Gerwis dengan organisasi massa yang berada di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebagai organisasi buruh, BTI sebagai organisasi petani, dan PR (Pemuda Rakjat) sebagai organisasi pemuda memiliki hubungan mutualisme dengan Gerwis. Dengan melihat berbagai kedekatan yang dibangun Gerwis bersama ormas PKI, tersirat suatu indikasi bahwa kaum komunis mempunyai suara penting dalam pendirian Gerwis. Secara organisasional, Gerwis bukan merupakan partai politik atau menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu. Pengaruh PKI dalam Gerwis pada umumnya karena pendiri Gerwis adalah anggota-anggota PKI.

Keinginan untuk menggantikan Gerwis sebagai organisasi kader menjadi organisasi massa menuai berbagai perdebatan. Perubahan Gerwis menjadi Gerwani merupakan sebuah tanda bahwa dalam organisasi Gerwani tidak ada lagi sektarianisme. Melalui bentuk organisasi massa, Gerwani akan mengemban tanggung jawab lebih besar sebagai gerakan yang berjuang demi hak-hak perempuan dan anak-anak. Keyakinan untuk merubah Gerwis menjadi Gerwani didukung juga oleh realitas bahwa persoalan-persoalan perempuan di Indonesia berada pada posisi setengah jajahan dan setengah feodal, dengan diterimanya hasil KMB, serta masih banyaknya penindasan yang terjadi pada petani. Hal itulah yang mendorong Kongres II Gerwis di Jakarta pada 1954 menjadikan Gerwani sebagai perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia (Sari 2007: 27—29).  

Bersama dengan kaum perempuan dari organisasi-organisasi lain, Gerwani aktif menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Kampanye yang dilakukan Gerwani menyentuh isu pemberantasan buta huruf, perubahan Undang-Undang Perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Bersama dengan anggota-anggota PKI dan organisasi massa lain, Gerwani ikut serta dalam berbagai demonstrasi, pawai atau protes. Gerwani membantu sekretariat perempuan serikat buruh dalam perjuangan menuntut hak-hak buruh perempuan, seperti upah yang sama, pelaksanaan Undang-Undang Perburuhan, dan perlindungan terhadap penyerangan seksual (Wieringa 1998: 21).

Dalam hal publikasi, Gerwani menerbitkan dua majalah, yaitu Api Kartini dan Berita Gerwani (Wieringa 1998: 21—22). Api Kartini ditujukan bagi pembaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, kebutuhan terhadap taman kanak-kanak, kejahatan imperialisme, poligini, pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, dan masalah-masalah sekitar kaum pekerja perempuan. Berita Gerwani adalah majalah internal organisasi dengan berita-berita mengenai konferensi-konferensi dan laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negara-negara sosialis. Dengan demikian, Api Kartini terbit untuk menarik perhatian perempuan golongan tengah dan meyakinkan mereka bahwa Gerwani juga memperhatikan masalah-masalah “tradisional” perempuan, sedangkan Berita Gerwani bergerak lebih radikal dengan memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugasnya. 

Pada 1958, anggota-anggota Gerwani mendorong kerja sama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada di KWI (Kongres Wanita Indonesia) dengan membentuk “Gerakan Massa”. Hal tersebut dimaksudkan agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin. Golongan kiri (termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam) berusaha mendorong KWI untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dan gerakan sosialisme. Beberapa pengurus KWI, seperti Maria Ulfah Santoso, dengan sengit menentang usaha yang disebut ilfiltrasi Gerwani, kemudian “Gerakan Massa” pun dibubarkan (Wieringa 1998: 27).

Pada 1961, wewenang eksekutif sekretariat diperluas dan diputuskan bahwa KWI adalah “alat revolusi”—sesuai dengan semboyan pada masa itu. Kegiatan-kegiatan untuk perempuan miskin menjadi lebih banyak diselenggarakan. Perkembangan tersebut menimbulkan polarisasi di dalam organisasi. Sekitar 1964 dan 1965, Gerwani mengorganisasi beberapa demonstrasi massa yang sangat militan untuk memprotes laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Gerwani telah menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 1,5 juta (Wieringa 1998: 28). Kaum intelektual, guru, bidan, buruh, dan petani terhimpun di dalam Gerwani. 
 
Ideologi Gerwani: Organisasi Perempuan Pendobrak Zaman 

“Dan oleh karena soal perempuan adalah soal masjarakat, maka soal perempuan adalah sama tuanja dengan masjarakat; soal perempuan adalah sama tuanja dengan kemanusiaan. Atau lebih tegas: soal laki-laki-perempuan adalah sama tuanja dengan kemanusiaan… Dan kemanusiaan akan terus pintjang, selama saf jang satu menindas saf jang lain. Harmoni hanjalah dapat tercapai, kalau tidak ada saf satu di atas saf jang lain, tetapi dua “saf” itu sama-deradjat,—berdjadjar—jang satu di sebelah jang lain, jang satu memperkuat kedudukan jang lain” (Soekarno 1963: 15).

Gerwani merupakan organisasi perempuan paling besar dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia (Wieringa 1998: 16). Gerwani adalah organisasi yang terbentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan, anti penjajahan, anti pemerasan, dengan menitik beratkan pada anti imperialisme, dan tumbuh menjadi organisasi independen yang berperan aktif dalam KWI. Tujuan gerakan tersebut pada umumnya untuk membebaskan diri dari “penghisapan” manusia atas manusia, dengan memperkuat persatuan tenaga-tenaga revolusioner untuk mewujudkan the new emergency forces (Sari 2007: 23). Ideologi Gerwani dikenal dengan ideologi yang puritan dan bertujuan untuk memperkuat bentuk keluarga monogami (Wieringa 2000: 441).
Gerwani berjuang untuk transformasi perempuan agar menjadi aktif dan vokal sebagai anggota masyarakat (Wieringa 1992: 107). Isu-isu tentang perempuan tradisional turut menjadi perhatian Gerwani. Mereka tidak setuju terhadap konstruksi yang menganggap perempuan harus lemah, pasif, patuh, pemalu, mengorbankan diri, dan mengasuh. Mereka juga memperkenalkan konsep “ibu militan,” yakni ibu-ibu militan Gerwani yang tidak membatasi aktivitas dalam rumah tangga dan sosial, tetapi meluas ke bidang politik. Simbol ibu militan terkait kepada Srikandi, istri Pangeran Arjuna, bukan Sumbadra istrinya yang lemah (Wieringa 2000: 447). Selain dari konsep Jawa tersebut, Gerwani juga memiliki cita-cita sosialis. Daya tarik teori sosialis bagi para pemimpin Gerwani karena modernitasnya dan—yang terpenting—modernitas tersebut tidak mengacu kepada model kapitalis Barat, namun mengacu kepada dunia sosialis. “Monogami sosialis” merupakan gambaran gerakan emansipasi. 

Para anggota Gerwani selalu hadir di barisan terdepan dalam setiap kegiatan KWI dan mereka pun turut hadir dalam konferensi internasional, seperti di Tiongkok, Uni Soviet, dan India (Wieringa 1998: 26). Anggota Gerwani dimotivasi untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dan ikut berdemonstrasi melawan tuan tanah. Peran militan anggota Gerwani dalam revolusi Indonesia yang berkesinambungan ditekankan, baik dalam arti mempertahankan revolusi melawan musuh imperialis maupun perjuangan melawan tuan tanah (Wieringa 1992: 109). Gerwani sangat menghargai nilai-nilai kemandirian, kerja keras, dedikasi pada perjuangan anggota-anggotanya, dan mengutamakan pendidikan. Menurut penuturan Lestari,

“Gerwani aktif dalam hal perempuan dan pendidikan. Mengajar dan mendirikan Taman Kanak-kanak merupakan program Gerwani. Untuk mewujudkan suatu persatuan, khususnya perempuan, Mbah (Lestari) ikut perkumpulan pendidikan Gerwani. Pada saat Mbah aktif di Gerwani, aktivitas yang dilakukan adalah memberantas buta huruf dan mencerdaskan kaum perempuan. Perhatian aktivis Gerwani diarahkan pada permasalahan pendidikan, ekonomi, perkawinan, dan poligami. Organisasi ini berbeda dari yang lain, lebih konkret dalam membela kaum perempuan dan rakyat tertindas.”

Gerwis—yang merupakan cikal bakal dari Gerwani—membagi strategi geraknya menjadi tiga front dalam merealisasikan nilai-nilai perjuangannya, yakni politik, feminis, dan petani (Sari 2007: 25). Dalam front politik, Gerwis menentang unsur-unsur reaksioner yang telah mengorganisasi peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam front feminis, Gerwis memprotes PP 19 dan mendukung tuntutan reform perkawinan yang diajukan pada KWI II 1952. Dalam front petani, perjuangan dalam medan daerah untuk kepentingan petani diwujudkan dengan mendukung dan terlibat aktif bersama BTI.

Pada Kongres I Gerwis Desember 1954, terdapat berbagai perubahan di tingkat atas, yang mengarah kepada intervensi PKI dalam pemilihan pimpinan Gerwis. Pada Kongres II 1957, dilahirkan beberapa program yang mengarah kepada permasalahan bentuk organisasi massa atau kader. Beberapa masalah yang mengarah kepada posisi Gerwani sebagai organisasi massa ditandai dengan hadirnya penolakan terhadap poligami, penentangan PP 19, masalah perdamaian, buruh perkebunan, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Pada Kongres III 1957, dirumuskan 27 butir program perjuangan baru seputar permasalahan internal Gerwani, 9 butir hak-hak perempuan dalam perkawinan, hukum adat dan perburuhan, serta beberapa butir mengenai pelayanan sosial. Pada Kongres IV April 1961, Gerwani semakin mendekatkan diri dengan garis perjuangan PKI dan Soekarno melalui beberapa resolusi yang dihasilkannya. Bentuk dari resolusi tersebut meliputi perjuangan mempertahankan Irian Barat, pelaksanaan land reform (reformasi sistem pertahanan), Undang-Undang Perkawinan yang demokratis, keamanan nasional, dan penurunan harga kebutuhan pokok. 

Dalam Kongres Nasional Gerwani IV pada 14—17 Desember 1961, perju­angan Gerwani dipertegas dengan ikut berjuang dalam mewujudkan masyarakat sosialis yang anti terha­dap imperialisme dan feodalisme. Penentuan arah gerak tersebut sangat dipengaruhi oleh kemajuan kaum perempuan di negara sosialis. Titik berat perlawanan imperialisme dan feodalisme yang dilakukan Ger­wani lebih kepada perjuangan kaum tani. Pilihan gerakan tani sebagai titik berat perjuangan didasarkan pada keyakinan bahwa petani me­rupakan ujung tombak dari kemak­muran negara, serta adanya realitas yang menunjukkan bahwa mayoritas buruh tani dan tani miskin adalah perempuan. Hal tersebut yang men­dorong Gerwani untuk melakukan penyadaran bersama-sama terhadap perempuan tani akan hak-haknya. Itu merupakan kunci dalam memper­kuat perjuangan kaum tani dan per­juangan nasional melawan feodalisme dan imperialisme. Titik berat lain perjuangan Gerwani diwujudkan dengan perlawanan terhadap PP 19 dan menyokong perjuangan umum Undang-Undang Perkawinan yang demokratis. Bentuk perjuangan mo­nogami dalam RUU Perkawinan me­rupakan pilihan Gerwani didasarkan pada realitas perempuan Indonesia yang menderita karena poligami.

Pada periode 1962, perjuangan Gerwani menitik beratkan pada persoalan-persoalan politik nasional dengan berpedoman pada garis yang sudah ditetapkan dalam peraturan dasar, yaitu berjuang untuk hak-hak demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh perdamaian, hak-hak perempuan, dan anak-anak. Garis-garis tersebut ditegaskan dalam tiga tugas pokok. Pertama, pengembangan lebih luas dalam front persatuan perempuan untuk menjalin kerja sama permanen maupun insidentil dengan organisasi front nasional. Kedua, memperkuat tatanan organisasi dari dalam. Ketiga, memperkuat front persatuan nasional anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam bentuk kerja sama internasional di bidang Revolusi Agustus 1945. Hal tersebut merupakan bentuk penguatan the new emerging forces (nefos) dan perlawanan the old established forces (oldefos) demi menyokong politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia (Sari 2007: 32). Dalam rangka merealisasikan hal tersebut pelatihan kader Gerwani difokuskan kepada pembukaan latihan Trikora, pelatihan penggunaan senjata dan pertahanan rakyat, ceramah tentang Manipol, front nasional, land reform, perlunya Nasakom-isasi (Nasonalis Agama dan Komunis) rakyat, dan pemberantasan buta huruf.

Ketegangan antara kekuatan “kiri” dengan golongan Islam dan Angkatan Darat semakin menajam pada 1964 (Wieringa 1998: 28). Dampak dari ketegangan tersebut menyebabkan kekuatan “kiri” terpaksa semakin bergantung pada politik tengah Presiden Soekarno. Hal itu merupakan dilema bagi Gerwani yang masih tetap berjuang menentang poligini dan menuntut reformasi perkawinan. Dilema tersebut disebabkan perkawinan Soekarno dengan istri keduanya yang berlangsung pada Juni 1954—suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan perempuan. Padahal, Soekarno banyak mengilhami kongres-kongres perempuan dengan sikapnya selama periode kolonial. Dia mengajar kaum perempuan secara khusus di Yogyakarta setiap pekan pada masa revolusi nasional (Stuers 2008: 204). Dia juga menulis buku berjudul Sarinah pada 1947 yang ditujukan kepada perempuan. Buku tersebut ditutup dengan untaian kata yang inspiratif,

“Wanita Indonesia, kewadjibanmu telah terang! Sekarang ikutlah-serta-mutlak dalam usaha menjelamatkan Republik, dan nanti djika Republik telah selamat, ikutlah-serta-mutlak dalam menjusun Negara Nasional. Djangan ketinggalan di dalam Revolusi Nasional ini dari awal sampai achirnja, dan djangan ketinggalan pula nanti di dalam usaha menjusun masjarakat keadilan-sosial dan kesedjahteraan-sosial. Di dalam masjarakat keadilan-sosial dan kesedjahteraan-so­sial itulah engkau nanti mendjadi wanita jang bahagia, wanita jang Merdeka!” (Soekarno 1963: 328—329).

Dalam tahun-tahun terakhir (sebelum Oktober 1965), Gerwani semakin kuat sehingga timbul permusuhan dari kalangan perempuan Islam dan agama-agama lain. Aisyah, salah satu organisasi perempuan Islam yang terkuat dan tertua, merasa terancam oleh kekuatan Gerwani (Wieringa 1998: 25). Ketegangan hubungan tersebut juga tampak pada Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Persoalan Gerwani dengan Perwari dapat dilihat dalam dua masalah pokok. Pertama, terdapat perbedaan yang besar dalam hal keanggotaan. Sebagian besar anggota Perwari berasal dari kalangan borjuis, sedangkan anggota Gerwani lebih banyak berasal dari perempuan miskin lapisan menengah bawah dan kelas buruh. Kedua, Perwari melalui ketuanya, Sujatin Kartowijono, mengambil sikap keras terhadap poligini, termasuk pada saat perkawinan kedua Soekarno. Sikap tersebut berbeda dengan Gerwani, yakni tidak terlalu keras menentang Soekarno. Hal itu merupakan tanda bahwa posisi Gerwani telah bergeser, setidak-tidaknya pada tingkat pusat. Soal “feminis” terpenting saat itu dikesampingkan, yaitu Undang-Undang Perkawinan baru (Wieringa 1998: 28—29). Namun, kader-kader Gerwani di daerah terus berjuang melawan poligini dan dampaknya terhadap perempuan.
 
Kuasa Orde Baru 

“Ini hanya sepenggal cerita lega rasanya
Meski hanya sepenggal,
tetapi
cerita ini datang dari
kengerian yang melaut.
Duka siksa mati manusia yang menanggung
pengorbanan yang tiada habisnya
kini telah kutulis. . . ” (Sulami 1999: ix).

Stigmatisasi politik pada umumnya dilakukan oleh kelompok yang secara politik dominan dalam suatu entitas tertentu. Secara politik, stigmatisasi bermakna konotatif dan umumnya dituduhkan kepada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dan berbahaya secara politik bagi negara. Stigmatisasi politik yang mengarah pada penghancuran karakter terhadap mereka yang dipandang sebagai musuh Orde Baru dapat dilacak melalui perlakuan negara. Orde Baru secara sistematis melakukan stigmatisasi yang memposisikan Gerwani sebagai musuh negara dan musuh masyarakat.

Jumlah Korban Tewas Berdasarkan Beberapa Perkiraan

Peneliti Jumlah Korban Tewas
Kirk (1966) 150.000
Anderson dan McVey (1966) 200.000
Turner (1966) 300.000—600.000
King (1966) 300.000
Topping (1966)   150.000—400.000
The Economist,
Mengutip Kopkamtib (1966)
 1.000.000
Mellor (1966) 2.000.000
Wertheim (1966) 400.000
Hughes (1966)   200.000
Komisi Pencari Fakta (akhir 1965)   78.000
Anggota Komisi Pencari Fakta   780.000
Adam Malik 160.000
L.N. Palar   100.000
Washington Post   500.000
Contenay (1967)   100.000—200.000
Grant (1967)   200.000—300.000
Vittachi (1967)   300.000—500.000
Paget (1967/68) 100.000—300.000
Moser (1968)   400.000
Sullivan (1969)   300.000—500.000
Lyon (1970) 200.000—500.000
Henderson (1970) 200.000—400.000
Dahm (1971) 200.000
Polomka (1971) 150.000—300.000
Legge (1972) 200.000—250.000

Sumber: The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965—1966 (Cribb 2004: 23).
 

Daftar Pustaka
Anderson, Ben., and Pipit Rochijat. 1985. “Am I PKI or Non-PKI?,” Indonesia, Vol. 40. Dipublikasikan oleh Southeast Asia Program Publications at Cornell University. http://www.jstor.org/stable/3350874 (Diunduh 13 Maret 2009 pukul 02.57).

Anderson, Ben. 1987. “How Did the Generals Die?,” Indonesia, Vol. 43. Dipublikasikan oleh Southeast Asia Program Publications at Cornell University. http://www.jstor.org/stable/3351215 (Diunduh 13 Maret 2009 pukul 02.57).

Cribb, Robert. 2004. The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965—1966. Yogyakarta: MataBangsa.
Sari, Ratna Mustika. 2007. GERWANI: Stigmatisasi dan Orde Baru. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.

Stuers, Cora Vreede-De. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu.

Sudjinah. 2003. Terempas Gelombang Pasang: Riwayat Wartawati dalam Penjara Orde Baru. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.

Soekarno. 1963. Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia. Djokjakarta: Panitya Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Soekarno.

Sulami. 1999. Perempuan – Kebenaran dan Penjara. Jakarta: Cipta Lestari.

Wieringa, Saskia. 1992. “IBU or the Beast: Gender Interest in Two Indonesian Women’s Organizations,” Feminist Review, No. 41 (Summer).
Dipublikasikan oleh Palgrave Macmillan Journals. http://www.jstor.org/stable/1395237 (Diunduh 13 Maret 2009 pukul 02.56).
______________. 1998. Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Sesudah 1950. Jakarta: Kalyanamitra.
______________. 2000. “Communism and Women’s Same-Sex Practices in Post-Soeharto Indonesia,” Culture, Health, & Sexuality, Vol. 2, No. 4, Critical Regionalities: Gender and Sexual. Dipublikasikan oleh Taylor & Francis, Ltd. http://www.jstor.org/stable/3986701 (Diunduh 13 Maret 2009 pukul 02.55).
Yasunaka, Akio., and Kenichi Goto. 1970. “Basic Data on Indonesian Political Leaders,” Indonesia, Vol. 10. Dipublikasikan oleh Southeast Asia Program Publications at Cornell University. http://www.jstor.org/stable/3350637 (Diunduh 13 Maret 2009 pukul 03.06). 

HENDRA KAPRISMA
Asisten dosen Program Studi Rusia FIB UI, aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus. Email: kaprisma@live.com


Beranda  |  Kategory: Edisi 18 | Tags: , | Trackback URI

3 Responses to “Arah Ideologi Barisan GERWANI”

  1. Batara Guru says:

    Seperti yang dituliskan oleh Ibu Sulami,
    “Ini hanya sepenggal cerita lega rasanya
    Meski hanya sepenggal,
    tetapi cerita ini datang dari
    kengerian yang melaut.”
    Jangan sampai terulang sejarah kelam bangsa ini.
    Mari bangkit beraksi!

  2. [...] Pernyataan tersebut memang akan memanen kontrovesi, khususnya di kalangan kiri, karena pengertian perjuangan politik yang biasa dikenali adalah perjuangan perebutan kekuasaan negara. Negara sebagai alat kelas pemilik modal adalah instrumen politik kelas paling utama dan menentukan. Tradisi Leninis sepertinya yang paling piawai berbicara tentang strategi perebutan kekuasaan negara ini. Negara dan Revolusi adalah teori strategi yang penting dalam tradisi ini. Namun demikian, perebutan kekuasaan politik yang kita kehendaki adalah perebutan kekuasaan yang melibatkan secara aktif mayoritas rakyat tertindas secara sadar:  “…proses konstruksi pembebasan yang menyeluruh merupakan suatu tindakan yang sepenuhnya sadar dan menghendaki keterlibatan aktif mayoritas masyarakat. Membebaskan dan memberanikan perempuan agar terorganisir di dalam setiap lapangan, melawan penindasan spesifik mereka sebagai perempuan, memberikan prasyarat yang paling baik bagi tumbuhnya kesadaran kelas mereka dan bergabung dalam perjuangan menumbangkan kapitalisme dan kemudian membangun suatu masyarakat sosialis[6].” Selain itu, sekedar pertanyaan iseng yang secara teoritik bagi saya logis, tapi belum sempat ditelusuri: jika negara adalah alat kelas, maka keluarga pun, menurut tesis Engels, adalah alat kelas. Maka, pertarungan perebutan kekuasaan juga dapat terjadi di ranah keluarga tersebut, bukan? Dan menurut Engels pula kaum perempuan (khususnya istri) merupakan proletar di ranah rumah tangga[7]. Tapi janganlah dahulu khawatir terhadap konsekuensi strategis dari tesis ini, karena—syukurlah—keluarga tak berdiri sendiri di luar negara dan keseluruhan formasi sosial berkelas saat ini. Hingga detik ini, saya masih menemukan bahwa analisa umum Marxis terhadap masyarakat berkelas dan perjuangan kelas adalah superior, dan sosialisme/komunisme adalah tujuan yang sangat logis dan menguntungkan semua manusia. Juga semakin terbukti di tengah krisis kapitalisme kontemporer saat ini, semakin banyak aktivis kembali melirik Marxisme sebagai senjata analisa[8]. Selain itu, dampak jelasnya terhadap kaum perempuan, khususnya perempuan kelas menengah ke bawah dan perempuan di negeri-negeri kapitalis terbelakang, tak dapat disembunyikan lagi[9]. Hal ini telah mengkonfrontasin secara langsung sebagian posisi dikalangan feminis, khususnya pasca gelombang kedua feminisme, yang masih percaya “kesetaraan perempuan” bisa diperoleh di dalam sistem kapitalisme. Oleh sebab itulah artikel ini ditujukan untuk kaum Marxis, terutama kaum perempuannya, yang berjuang dengan susah payah dan tanpa menyerah membangun organisasi sosial dan politik perlawanan, mengadvokasi persoalan-persoalan rakyat, dan mengembangkan teori Marxisme. Yang sayangnya, sejauh yang saya tahu di Indonesia saat ini, sangat sedikit diantara mereka yang sungguh-sungguh memikirkan kekhususan situasi perempuan di dalammya. Dalam kepentingan inilah konsekuensi teoritik dan praktis perjuangan pembebasan perempuan sebagai bagian dari perjuangan pembebasan manusia, seperti yang direncanakan oleh Marxisme, terasa jauh lebih tak terduga dari yang saya pikirkan sebelumnya. Konsekuensi itu, bagi saya, meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap materialisme historis dan posisi serta peran seks dan jender di dalamnya, yang antara lain meliputi sejarah teori dan praksis sosialisme yang sekarang kita kenali dan pertahankan—bagaimana pergulatan penegakan hak-hak perempuan di dalamnya khususnya ketika dikaitkan dengan ‘tahap perkembangan ekonomi’, dalam transisi menuju sosialisme, terkait prioritasnya dalam konteks ekonomi dan perdagangan internasional yang lebih luas; pembentukan dan perkembangan kapital dan kapitalisme kontemporer—apa sumbangan kerja perempuan dan konsekuensinya bagi reorganisasi produksi, apa hubungannya dengan perkembangan sekaligus penindasan terhadap identitas jender dan orientasi seksual, bagaimana patriarki bekerja dalam ranah tersebut; strategi perjuangan kelas dan organisasi-organisasi yang dilahirkannya—apa peran, sumbangan, pergulatan perempuan di dalam organisasi partai revolusioner, serikat buruh, dsb; dimana dan apa fungsi perempuan dalam organisasi produksi dan reproduksi sistem sosial—apa nilai terhadap pekerjaan ‘domestik’ yang dianggap ‘tidak produktif’, bagaimana relasi patriarki digunakan di sana; perdebatan seputar definisi kelas pekerja dan konsekuensi praktis bagi strategi organisasi dan pergerakan perempuan—siapa dan apa kelas pekerja dan apa fugsi perempuan dalam menekan tingkat upah sekaligus menopang keberlangsungan produksi tenaga kerja; hingga penelusuran terhadap cara berfikir “materialisme dialektik” dalam hubungannya dengan jender. Mengapa untuk membela nasib perempuan saja membutuhkan pekerjaan yang begitu berat?Pertama, karena penindasan perempuan sudah setua kelahiran kelas. Sehingga kedua, sebagian besar penindasan terhadapnya dianggap biasa, khususnya dan yang paling krusial, beban ganda dan objek seksual. Ketiga, karena pemenuhan hak-hak ekonomi kelas pekerja tidak serta merta,sekali lagi, tidak serta merta, memberikan keadilan bagi perempuan. Hal yang terakhir inilah yang masih banyak menyisakan ruang kosong penuh perdebatan di kalangan Marxis, tak hanya terkait persoalan penindasan perempuan, namun juga penindasan-penindasan lain non kelas (agama, ras, bangsa, dsb), yakni kaitan antara perubahan relasi sosial di basis struktur atau moda produksi dengan suprastruktur (politik dan ideologi)nya, atau dalam bahasa saya: kaitan antara kontrol kelas pekerja terhadap ekonomi atau tenaga produksi, dengan perubahan cara berpolitik, bermasyarakat, berpikir, berperilaku untuk mengubah keseluruhan formasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Artikel ini bukan naskah akademik, karena saya tak sanggup menjadi akademisi, melainkan refleksi saya terhadap perjuangan kami, kaum perempuan di dalam organisasi-organisasi sosialis, dalam menemukan pijakan teoritik dan langkah praksis yang lebih teguh untuk memperjuangkan pembebasan perempuan (Indonesia) dari kapitalisme, patriarki dan militerisme, sekaligus membangun sebuah organisasi massa perempuan yang berjuang membela kepentingan sepesifik perempuan sebagai jalan pembebasan seluruh rakyat dari penindasan manusia atas manusia. Terkait itu maka pekerjaan lanjutan yang ambisius, namun layak dijadikan cita-cita, antara lain meneliti peran penting perempuan di dalam perjuangan pembebasan nasional Indonesia hingga tahun 1965—kalau bisa bahkan dari sebelum era pergerakan nasional—serta persoalan-persoalan khusus perempuan yang mereka perdebatkan sekaligus perjuangkan di dalam arena politik itu; penghancuran gerakan perempuan oleh Orde Baru Soeharto dan dampaknya bagi ideologi pembebasan[10] secara umum di era pasca Soeharto; ideologi gerakan perempuan Indonesia; pengalaman pengorganisasian perjuangan perempuan dalam organisasi sosialis, dan lain sebagainya. Saskia Wierienga adalah figur penting yang telah memulai pekerjaan penting tersebut: memberikan analisa jender terhadap sejarah lahirnya orde baru. Sekaranglah saatnya kita lanjutkan, kritik, dan tajamkan kerja tersebut. II.            Perkawinan tak bahagia antara Feminisme dan Marxisme[11]; penindasan seks dan kelas? Perjuangan pembebasan perempuan dan perjuangan pembebasan rakyat serta kaitan antara keduanya merupakan problematika menyejarah antara kaum Feminis secara umum dengan kaum Marxis; antara organisasi-organisasi dan gerakan perempuan dengan organisasi-organisasi dan gerakan Marxis/Leninis/Sosialis[12]. Meninjau elemen-elemen dasar dari pendekatan partai Marxis terhadap kerja pembebasan perempuan, mengungkapkan bahwa sebagian besar persoalan yang kita hadapi saat ini, terkait hubungan antara partai revolusioner dengan gerakan feminis independen, dan kepemimpinannya, bukanlah hal baru[13]. Lahirnya gerakan perempuan gelombang kedua[14], selain oleh sebab-sebab ekonomi politik, juga oleh kekecewaan banyak kaum feminis, di luar maupun di dalam organisasi Marxis, terhadap praktek partai-partai sosialis dan komunis pada saat itu[15]. Tradisi feminisme sosialis juga lahir sebagai upaya menjawab perdebatan ini[16]. Hal-hal yang menjadi latar belakang dari perdebatan tersebut, serta inti dari perdebatan itu sangat berharga di pelajari, khususnya dalam konteks negeri kita yang tidak mengalami fase “gelombang kedua feminisme”. Dalam kepentingan inilah analisa Saskia Wieringa terhadap feminisme Gerwani dan penghancuran gerakan perempuan Indonesia menjadi permulaan yang penting. Dalam wawancaranya dengan salah seorang kader Gerwani yang berasal dari Jawa, memperlihatkan pemahaman, keterbatasan, hambatan dan kontradiksi perjuangan Gerwani dengan PKI dan Soekarno pada masa-masa 1950’an hingga menjelang peristiwa 1 Oktober 1965.[17] Hingga saat ini, masih sedikit kaum Marxis yang tahu, mencamkan, apalagi mengingatkan pada generasi Marxis yang baru mengenai pernyataan Marx tentang kemajuan masyarakat manusia diukur dari posisi perempuan di dalamnya[18]. Seperti halnya minoritas kaum Leninis yang tahu pernyataan Lenin mengenai proletariat tak akan mendapatkan kebebasan yang menyeluruhsampai ia memenangkan kebebasan menyeluruh bagi kaum perempuan[19]. Banyak aktivis-aktivis Marxis sangat fasih dan detail menggambarkan potensi kemenangan kelas pekerja dari basis material yang telah disediakan kapitalisme saat ini, namun tergagap gagap dan abstrak ketika harus menjelaskan ketidakberdayaan perempuan kelas pekerja melawan penindasan atas dirinya sebagai perempuan oleh kapital, keluarga, dan suaminya sendiri. Ketika sebuah organsiasi perempuan berdiri dan tegak untuk memperjuangkan hak-hak khusus perempuan, di saat itu pula kontradiksi yang tak pernah diharapkan muncul ke permukaan: bahwa tak sedikit kawan-kawan seperjuangan, yang mayoritas laki-laki, namun tak sedikit juga perempuan, merasa tak nyaman bahkan terancam. Demikian pula ancaman secara politik, misalnya, yang paling lazim dijadikan contoh, antara perlawanan Gerwani terhadap poligami dengan kebijakan PKI—yang secara politik didukung Gerwani—mendukung Soekarno dan Front Nasional sementara di saat yang sama Soekarno melakukan poligami[20]. Perjuangan buruh-buruh perempuan yang menjahit jok pada pabrik mobil Ford di Dagenham, Inggris, di akhir 1968 menuntut kesetaraan upah dengan pekerja laki-laki, adalah contoh lainnya. Film Made in Dagenham[21] adalah ilustrasi yang sangat baik memotret berbagai kontradiksi yang dihadapi perjuangan khusus perempuan di berbagai lini kehidupannya setiap hari. Pernyataan salah seorang pimpinan konfederasi serikat buruh Inggris yang tidak mau mendukung perjuangan kesetaraan upah buruh-buruh perempuan Ford Dagenham karena dianggap tidak masuk akal dan mengancam upah pekerja laki-laki, dengan menggunakan Marx sebagai pembenaran untuk ‘mendahulukan’ buruh laki-laki, adalah wujud nyata dari kontradiksi tersebut. Buruh-buruh perempuan Ford Dagenham adalah pelopor perjuangan kesetaraan upah, walaupun rangkaian demonstrasi baru berhasil menaikkan upah perempuan 95% dari upah laki-laki. Perjuangan itu berhasil mendorong ditetapkannya UU tentang kesetaraan upah pada tahun 1970. Dan perjuangan itu tidak berdiri sendiri, karena kebangkitan pergerakan perempuan gelombang kedua terjadi di periode yang sama di Inggris. Di masa itulah kali pertama kaum perempuan di dalam gerakan perempuan menggugat dua isu yang paling sentral dan paling memanen kontradiksi di dalam gerakan kelas pekerja maupun konfrontasi terhadap kapital: menggugat beban ganda (nilai kerja maupun sosialisasi kerja domestik) dan menggugat pengobjekan seksualitas perempuan. Ketika kita kembali pada Marxisme, yang di banyak teksnya telah memberikan keberpihakan yang tak sedikit pada perempuan[22] di dalam kebepihakannya yang total terhadap kelas pekerja, maka dimana letak kesalahan dan atau kekurangannya sehingga, misalnya: tak bisa mewadahi gelombang kedua feminisme? Atau bahkan lebih pokok lagi: bagaimana hingga berakhir dengan Stalinisme?  Akan banyak sekali jawaban terhadap satu pertanyaan kunci ini, mau ditinjau dari pendekatan apa: filsafat, politik, atau organisasi? Saya sendiri bukan filsuf atau teoritisi Marxis yang bertanggung jawab, sehingga saya abaikan persoalan sementara pada kesempatan ini. Frederich Engels adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap berbagai posisi kaum Marxis abad 20, hingga saat ini, menyangkut persoalan perempuan[23]. Menurut Engels, sumber penindasan perempuan adalah akibat dari penyingkiran mereka dari produksi sosial (kerja-kerja produktif atau di masa kapitalisme menjadi kerja upahan) dan perubahan kerja-kerja rumah tangga menjadi tugas privat (kerja domestik menjadi tugas perempuan di dalam keluarga).  Keduanya, lanjut Engels, adalah hasil dari digantinya produksi kolektif dan kepemilikan komunal dengan kepemilikan pribadi laki-laki terhadap alat-alat produksi pokok selama munculnya masyarakat berkelas. Kepemilikan pribadi dan keluarga (patriarkal) adalah dua hal utama penyebab penindasan perempuan, demikian kesimpulan Engels. Pada masa-masa awal industrialisasi, Marx, Engels, Lenin, termasuk Alexandra Kollontai dalam tulisannya Communism and the Family[24], pada masanya tampak begitu optimis terhadap potensi disintegrasi ‘keluarga patriarkal’ kelas pekerja sebagai unit ekonomi dan institusi kekuasaan kelas dalam mengorganisasikan, mengontrol, dan mereproduksi tenaga kerja[25]. Namun, dibawah kapitalisme, khususnya setelah ia berkembang sedemikian rupa hebatnya mereproduksi diri, keluarga telah berevolusi dan masih terus menjadi institusi tak terpisahkan dari kekuasaan kelas, memenuhi semua fungsi ekonomi dan sosial secara cuma-cuma. Evolusi keluarga yang demikian ini berdampak besar pada nilai kerja perempuan. Pertama,walaupun perempuan telah menjadi pekerja upahan (atau menurut terminologi Engels berarti telah terintegrasi dalam produksi sosial), sama seperti laki-laki, tetapi, berbeda dengan laki-laki, ia tetap diposisikan sebagai pekerja tambahan, atau bukan pekerja utama, sehingga secara agregat upahnya tetap lebih kecil; ia tetap dibebankan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan rumah tangga tanpa upah. Pertanyaan yang timbul dari tesis ini adalah: apakah kerja produksi sosial sama dengan kerja upahan saja? Sehingga kerja-kerja “non upah” seperti membesarkan generasi, merawat orang sakit, kerja-kerja di komunitas, dst, bukan kerja produksi sosial? Kedua, menurut Engels pekerjaan “domestik” adalah wujud dari privatisasi kerja-kerja rumah tangga—yang sebelumnya bersifat komunal—ke dalam keluarga patriarkal, sehingga sosialisasi kerja “domestik” adalah solusi bagi penindasan perempuan. Saya setuju posisi Engels ini sebagai tujuan dan kunci bagi pembebasan perempuan khususnya dari beban domestik. Namun apakah posisi ini adalah konsekuensi dari “lebih rendahnya derajat’ kerja domestik dibanding kerja produksi sosial? Atau Engels ketika sejak awal memisahkan dua jenis kerja manusia: produktif dan reproduktif, telah membatasi kerja reproduktif sebagai kerja melahirkan anak saja, kemudian pemeliharaan dan seterusnya menjadi kerja komunal atau kerja ‘produksi sosial’? Sehingga pengertian domestifikasi kerja-kerja rumahtangga (sumur dan dapur) ke bahu perempuan adalah persoalan khas masyarakat berkelas yang membuat perempuan tidak lagi produktif? Bila memang demikian maksud Engles, maka kategori kerja tersebut menjadi tak lagi memadai, karena perkembangan kapitalisme yang mempertahankan kerja ‘domestik’ yang cuma-cuma ke dalam keluarga patriarkal telah berperan penting dalam reproduksi eksploitasi kapitalis. Kerja ‘domestik’ ini bahkan telah menjadi ladang penghisapan yang sangat hebat dan menguntungkan kapitalisme kontemporer dengan meluasnya migrasi dan penambahan tenaga kerja migran, ‘pembantu’ rumah tangga, dan kerja-kerja borongan pabrik yang dibawa ke rumah, yang mayoritas dilakukan oleh tenaga kerja perempuan berupah sangat rendah. Kemudian bagaimana penjelasan terhadap fakta bahwa ditengah meningkatnya penggunaan teknologi alat-alat rumah tangga seperti mesin cuci dan rice cooker (dengan harga yang semakin terjangkau) yang seharusnya membantu meringankan ‘kerja perempuan’  namun tak juga mengurangi beban kerja perempuan di dapur? Apakah memerlukan tangan perempuan untuk memencet mesin-mesin itu agar pakaian lebih bersih dan nasi lebih enak? Bahkan ketika sekolah-sekolah kapitalis telah menampung lebih banyak anak-anak kelas pekerja, tetap saja Ibu-ibu mereka yang lebih banyak mengantarkan dan menunggu di areal sekolah, atau para ‘pembantu’ rumah tangga yang juga perempuan. Dalam aspek beban ganda inilah pekerjaan Engels tak lagi mencukupi. Aspek berikutnya yang kurang mendapatkan elaborasi lebih lanjut oleh Marx dan Engels (atas dasar alasan apapun) adalah persoalan seksualitas perempuan. Engels telah menegaskan bahwa perempuan adalah properti berharga bagi kapital dan laki-laki karena bisa melahirkan generasi tenaga kerja demi kelestarian eksploitasi dan akumulasi kapital. Yang tak diusut oleh Engels lebih jauh adalah properti berharga berikutnya yang dimiliki perempuan yaitu tubuhnya, yang dijadikan objek seksual menguntungkan bagi kapital dan juga dan laki-laki, sementara membunuhnya sebagai manusia seksual. Penundukan perempuan ke dalam kekuasaan kepemilikan pribadi laki-laki dan keluarga patriarkal sekaligus bermakna kepemilikan dan kontrol terhadap seksualitas perempuan. Di sanalah pula basis bagi norma-norma heteroseksisme[26] mendapatkan landasan materialnya. Terdapat satu tradisi Marxis lain, yang berusaha mengangkat aspek-aspek humanis dari Marxisme dan dalam beberapa hal tak bersetuju dengan pendekatan Engels, mengatakan bahwa potensi pembebasan manusia menurut Marx di dalam beberapa teksnya, walau tersebar dan tak terstruktur, begitu luas kandungan pengertiannya. Posisi ini mengatakan bahwa ketika manusia bekerja berhubungan dengan alam dan sesama manusia ia berpotensi mentransformasi keseluruhan hubungan tersebut sekaligus menstransformasi dirinya. Artinya manusia adalah produk kerja sosial, dan manusia yang ada dalam masyarakat berkelas sekarang belumlah menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga di dalam pengertian ini dapat dimasukkan elemen-elemen pembebasan jender dan identitas seksual[27]. Namun persoalan masih belum selesai antara Marxisme dan Feminisme hingga saat ini. Front perdebatan paling sengit yang sanggup saya kenali sejauh ini adalah: pertama, tentang peran keluarga dalam kapitalisme dan nilai kerja ‘domestik’ perempuan; kedua, apakah laki-laki (kelas pekerja) diuntungkan oleh penindasan perempuan (kelas pekerja); ketiga, otonomi atau independensi gerakan perempuan. Sementara persoalan-persoalan seperti: apakah perjuangan perempuan memecah perjuangan kelas, atau mengapa mesti ada kuota dan kekhususan untuk perempuan, adalah persoalan yang sebetulnya sudah ketinggalan dalam perdebatan mayoritas kaum Marxis di negeri-negeri kapitalis maju, tapi memang belum banyak dikenal di kalangan Marxis tanah air. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di atas dengan sederhana. a.       Apakah laki-laki (kelas pekerja) diuntungkan oleh penindasan perempuan (kelas pekerja)?   Bukankah perempuan, khususnya kaum Ibu, bangun lebih pagi dan tidur lebih malam untuk melayani seluruh kebutuhan keluarga, khususnya anak dan suami? Apakah kerja perempuan ketika mencuci pakaian atau momong anak setelah pulang kerja dari pabrik atau rapat-rapat dewan tidak menguntungkan laki-laki kuli bangunan atau anggota dewan dan ilmuwan yang sepulang kerja tak perlu mencuci pakaian atau momong anak? Katakanlah semua itu ‘hanyalah’ pembagian kerja seksual, ‘tak ada makna’ penindasan, karena tokh pembagian kerja seksual umurnya lebih tua dari kemunculan kelas. Tetapi perlu diingat, pembagian kerja seksual pra kelas tidak bermakna penindasan karena tak ada yang memilii sumber-sumber kekayaan secara pribadi. Sedangkan pembagian kerja seksual di masa masyarakat berkelas bermakna penundukan dan peminggiran perempuan dari semua potensi produktifnya. Hitung-hitungan terhadap “tingkat keuntungan” ini telah terbukti merugikan perjuangan sosialisme dan dukungan terhadap organisasi-organisasi Marxis, karena semakin memisahkan kaum marxis dengan gerakan perempuan, yang artinya sosialisme menjadi semakin jauh[28]. b.      Perjuangan perempuan memecah perjuangan kelas—sehingga melemahkan perjuangan politik sosialis?   Sejak awal kelas pekerja tidaklah homogen. Sebelum mengorganisir dirinya sebagai sebuah kelas, kelas pekerja telah lebih dulu diorganisir oleh kapitalis: dipecah-pecah berdasarkan pendapatan, usia, agama, suku, ras, negara, jenis kelamin, dst. Di dalam tahap awal perjuangan kelas kemungkinan kontradiksi perjuangan perempuan dengan kelas pekerja secara keseluruhan sudah pasti terjadi, apalagi hingga detik ini laki-laki masih mendominasi lapangan kerja. Dan disinilah seharusnya fungsi organisasi marxis: memberikan penyadaran bahwa perjuangan perempuan akan meningkatkan kapasitas perjuangan kelas sekaligus menyatukan kelas buruh sebagai sebuah kelas untuk dirinya sendiri. Semua perempuan tertindas sebagai perempuan. Perjuangan melawan aspek-aspek khusus penindasan perempuan akan melibatkan perempuan dari berbagai kelas dan lapisan sosial. Bahkan beberapa perempuan borjuis, yang bergerak melawan penindasan dirinya sebagai perempuan, dapat memutus hubungan kelasnya dan mendukung gerakan pekerja revolusioner di jalan pembebasan.  Kembali film Made in Dagenham mengilustrasikan situasi ini, ketika RitaO’Grady bertemu dengan Lisa Hopkins, yang borjuis, yang pada akhirnya mendukung perjuangan Rita, sekaligus menantang suaminya, sahabat pemiliki pabrik. Dalam diskusinya dengan Clara Zetkin Lenin mengungkapkan bahwa aksi terkait aspek-aspek penindasan perempuan memiliki potensi untuk masuk ke jantung musuh kelas, “menstimulus dan meningkatkan keresahan, ketidakpastian dan kontradiksi serta konflik dalam kubu borjuasi dan kawan-kawan reformisnya. … (dan) setiap pelemahan musuh sama halnya dengan penguatan kekuatan kita.”[29] c.       Otonomi atau independensi gerakan perempuan?   Kaum Marxis tidak satu suara dalam persoalan ini—dan saya tidak merencanakan memetakannya satu persatu di sini. Posisi Bolshevik dan Komunis Internasional (Komintern) menjadi acuan historis yang sering digunakan, yang pada intinya tidak mendukung perempuan sosialis terorganisir secara terpisah dari partai sosialis. Tesis tentang Metode dan Bentuk Kerja di kalangan Perempuan Partai Komunis yang diadopsi pada Kongres ke-3 Komintern pada Juli 1921 menyatakan: “semua perempuan yang berjuang untuk pembebasan perempuan dan pengakuan hak-haknya harus memiliki tujuan pembentukan masyarakat komunis. Namun komunisme juga merupakan tujuan akhir dari proletariat secara keseluruhan dan oleh karena itu, dalam kepentingan kedua pihak, kedua perjuangan harus diperjuangkan sebagai ‘suatu perjuangan yang satu dan tak terpisahkan’.” Posisi ini, dalam konteks historis pada waktu itu, lebih luas lagi berhubungan dengan posisi antara partai dengan kelas (gerakan secara keseluruhan), yang berkaitan erat dengan konsepsi partai yang dikembangkan oleh Lenin.  Partai-partai komunis di abad 20 tampaknya mempraktekkan keputusan ini dengan membangun organisasi-organsiasi front partai (organisasi perempuan, buruh, tani, dst) yang konsekuensinya, saya pikir, menjadi enggan atau tak mau terlibat atau terlibat setengah hati dengan gerakan perempuan yang tak berkaitan dengan politik partai. Pendekatan semacam ini juga tampaknya menjadi sumber persoalan yang menghasilkan kritik-kritik feminis sosialis di gelombang kedua feminis. Tapi saya tidak akan membahas problem salah satu tradisi berorganisasi Marxis semacam ini sekarang. Tapi yang menarik dan berguna dari posisi ini adalah upaya untuk menolak dan melawan pengkotak-kotakan atau pembatasan isu perempuan sekadar untuk atau milik perempuan saja, seakan-akan tak ada hubungannya dengan persoalan masyarakat secara keseluruhan. Ini yang disebut anti separatis terkait gerakan perempuan. Namun, otonomi atau independensi gerakan perempuan tidak sama dengan separasi.  Separatisme dalam hal ini bagi Lenin adalah meletakkan advokasi dan propaganda persoalan perempuan hanya ke tangan perempuan komunis, ia menghendaki pekerjaan tersebut dilakukan oleh partai secara keseluruhan. Namun Lenin mendukung bahwa gerakan perempuan komunis harus menjadi gerakan massa, sehingga partai harus memiliki organ yang secara khusus bertujuan melakukan kerja-kerja sistematis untuk memperluas massa perempuan. Posisi ini senada dengan keputusan Komintern 1921 dan ditetapkan kembali pada tahun 1922, yang memerintahkan semua anggota partai mengorganisir “aparatus khusus’ di setiap level partai untuk meningkatkan kesadaran pekerja perempuan dengan menarik mereka ke dalam berbagai jenis dan bentuk perjuangan; melawan prasangka-prasangka terhadap perempuan dari kalangan massa laki-laki proletariat dan meningkatkan kesadaran pekerja laki-laki dan perempuan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama; mendidik perempuan dan merekrutnya ke dalam partai; mengajukan dalam agenda partai persoalan-persoalan yang secara langsung terkait pembebasan perempuan; dan melancarkan perjuangan terencana melawan kekuasaan, tradisi, kebiasaan borjuis, dan gagasan-gagasan agama. Sebagian besar tampak “okay” di atas kertas, namun tidak dalam praktek. Prasangka-prasangka patriarkal begitu sulit dibendung khususnya ketika secara ekonomi, dalam konteks Revolusi Rusia, tidak dapat berkembang. Prioritas ekonomi serta pembelaan terhadap perempuan tidak dapat berjalan seiring. Mengenai otonomi atau independensi yang didukung oleh sebagian kaum Marxis lainnya sebetulnya bermakna bebas dari intervensi dan kooptasi partai-partai pro kapitalis dan menolak kolaborasi kelas. Kehancuran kredibilitas partai-partai komunis di masa dan setelah perang dingin, gerakan feminisme gelombang kedua dan radikalisasi kaum muda di Eropa dan AS yang melahirkan banyak tendensi Kiri Baru, memberi sumbangan analisa yang baru dan berharga terhadap independensi gerakan dan hubungannya dengan partai. Saya tidak tertarik untuk sekadar memberi label revisionis atau borjuis kecil pada gerakan di periode tersebut. Sekalipun mereka gagal, tapi toh tak ada satupun Partai komunis dan sosialis abad 20 (yang tidak papan nama) berhasil membuat gerakan dengan keluasan dan kekuatan serupa hingga saat ini. Evaluasi dari kegagalan sosialisme dan pembebasan perempuan di abad 20 akan menjadi pekerjaan penting selanjutnya, khususnya bagi saya, dan siapapun yang terstimulasi dengan tulisan ini. d.      Mengapa mesti ada kuota dan kekhususan untuk perempuan?   Terhadap politik kuota, saya sudah pernah menuliskannya dalam artikel Pembebasan Perempuan dan Politik Kuota[30] yang bila saya baca kembali hari ini, sudah tak memadai lagi. Tapi landasan pemikirannya terhadap politik kuota masih tepat. Terhadap kekhususan untuk perempuan, misalnya perhatian untuk memajukan perempuan harus lebih besar, atau ruang-ruang khusus bagi perempuan untuk membicarakan persoalan-persoalannya (seperti yang dilakukan kelompok-kelompok penyadaran feminis di gelombang kedua), bermakna sebagai pengakuan dan pemahaman bahwa perempuan telah sejak awal tidak berada dalam posisi start yang sama dengan laki-laki. Karena perempuan telah sejak awal menjadi properti, maka berbagai upaya untuk melepaskannya dari hubungan kuasa kepemilikan tersebut harus dilakukan. Ketika kita mendukung posisi bahwa perempuan tertindas karena ia perempuan, maka penjelasan terkait kekhususan bagi perempuan seharusnya tak diperlukan lagi. III.          Pekerjaan yang belum selesai: situasi yang berubah dan beberapa catatan   Terdapat beberapa periode sejarah pasca era revolusi di Eropa, khususnya Revolusi Rusia 1917, yang sangat mempengaruhi reorganisasi gerakan perempuan gelombang kedua dan sosialisme hingga saat ini. Stalinisme Stalinisme adalah horor yang akan terus menghantui masa depan sosialisme dan pembebasan perempuan di abad ini. Peluang-peluang pembebasan perempuan di Rusia yang begitu besar pasca Revolusi 1917, dihancurkan oleh Stalin. Untuk melihat konteks dan dampak dari kehancuran itu saya perlu membaca Revolusi yang dikhianati, yang ditulis oleh Trotsky[31]. Setidaknya dua momen kemunduran penting bagi perempuan dapat dicatat di sini: tahun 1936 pengesahan sebuah UU baru tanpa perdebatan, menggantikan UU Kode Keluarga yang progresif hasil Revolusi Bolshevik tahun 1918, membuat perceraian lebih sulit, penghapusan tunjangan anak, kriminalisasi aborsi, rekriminalisasi prostitusi dan homoseksualitas; tahun 1944 Perintah Keluarga menghapuskan sisa-sisa UU 1926 yang sebelumnya melindungi anak ‘di luar nikah’ dan pernikahan sipil menjadi tak mengakui pernikahan sipil dan pernikahan faktual, dan mengembalikan kembali status ‘anak haram’. Berbagai harapan Kollontai kandas seketika. Asumsi-asumsi dasar Kollontai bahwa kapitalisme memberi landasan baru bagi reorganisasai kelas pekerja dan pembebasan perempuan, sehingga alternatif sosialisme menjadi sangat mungkin terhadap terhadap transformasi hubungan personal dan seksual, keluarga, serta pembebasan tenaga kerja, tak dapat menjadi kenyataan. Ledakan ekonomi pasca Perang Dunia ke-2 Situasi ledakan dan ekspansi ekonomi pasca perang meningkatkan prosentase perempuan ke dalam tenaga kerja secara signifikan. Contohnya AS, di tahun 1950, 33,9% dari semua perempuan berusia 18-64 tahun menjadi tenaga kerja. Di tahun 1975 angka ini meningkat menjadi 54%. Antara tahun 1960 dan 1975 hampir dua pertiga dari semua kerja yang diciptakan dipenuhi oleh perempuan. Pekerja perempuan terhitung 29,1% di tahun 1978. Demikian pula persentase pekerja perempuan yang memiliki anak meningkat dramatis seperti halnya persentase perempuan pekerja yang menjadi kepala rumah tangga. Namun di saat bersamaan ideologi beban ganda, ibu sebagai pekerja rumah tangga yang bahagia, juga dipasok dengan hebatnya. Neoliberalisme dan pukulan mundur bagi gerakan perempuan Krisis kapitalis pada akhir 1970 dan kelahiran neoliberalisme melalui berbagai paket penyesuaian struktural memukul mundur gerakan perempuan gelombang kedua dan semakin memfragmentasikan ideologi pembebasan perempuan. Neoliberalisme adalah jalan keluar krisis paling hebat yang dilahirkan kapitalis abad ini. Catatan: situasi perempuan dan gerakannya di negeri-negeri pos-kolonial Sejarah gerakan perempuan didominasi oleh diskursus gerakan perempuan di negeri-negeri kapitalis maju. Situasi di negeri-negeri pos kolonialisme: Asia, Arab dan Amerika Latin melahirkan pergerakan perempuan yang tidak sedikit dan tak kalah gempitanya dalam situasi yang berbeda dengan negeri-negeri utara. Gerakan tersebut juga melahirkan gagasan-gagasan yang penting diperiksa pada penelusuran selanjutnya. Catatan: Problematika teori Patriarki Banyak kaum Marxis dan juga sosialis feminis tidak mau menggunakan terminologi patriarki untuk menjelaskan penindasan perempuan saat ini di masyarakat kapitalis. Landasan masing-masing untuk tidak menggunakannya berbeda-beda: dari yang sama sekali tak mau mengakui sampai yang menganggap masih ada problematika dalam pendekatan teori tersebut; yang memisahkannya menjadi dua sistem (patriarki dan kapitalisme) , yang menyatukannya ke dalam salah satu (kapitalisme), yang mengunggulkan yang satu dari yang lain (patriarki), yang melihatnya sebagai suatu hubungan yang berkaitan dan bekelitkelindan (kapitalisme menggunakan patriarki dan sebaliknya), yang meletakkan salah satu sebagai sifat yang lain (kapitalisme patriarkis), dan seterusnya dan seterusnya. Problem selanjutnya adalah bagi semua kalangan marxis yang tidak setuju konsep patriarki, memilih menggunakan konsep seksisme saja sebagai justifikasi ideologis kapitalisme untuk menindas perempuan. Bagi saya itu belum memuaskan, karena, misalnya, darimana datangnya justifikasi ideologis itu? Apa sebetulnya problematika utama dari teori patriarki, ketika patriarki sebagai relasi kuasa dan kepemilikan laki-laki (disemua level: ekonomi, politik, ideologi) diletakkan (tentu saja) pada basis material masyarakat yang saat ini ada, yaitu kapitalisme, dan hukum-hukumnya mengikuti  sekaligus berkontradiksi namun tidak bisa bergerak (independen)  melampaui masyarakat kapitalisme saat  ini? Namun demikian bagi kita, untuk saat ini, patriarki akan lebih berguna untuk dikenali, dirasakan, dan disimpulkan dampak dan bentuknya, ketimbang sekadar dijadikan objek perdebatan pinter-pinteran. Dengan demikian kita sebetulnya sedang mengasah sensitifitas jender sekaligus membuka peluang untuk perbesaran gerakan feminis. Tentu saja tak perlu lagi dijelaskan hubungan perbesaran gerakan feminis dengan perjuangan kelas, bukan? Jakarta, 31 Desember 2012. “Selamat tahun baru 2013” [1] Anggota Perempuan Mahardhika dan Politik Rakyat [2] Saya belum berhasil menemukan referensi historis dari pernyataan ini. Namun sepertinya merupakan modifikasi dari kalimat yang dikatakan Inessa Armand, seorang pemimpin pertama Departemen Perempuan setelah Revolusi Rusia 1917: if women’s liberation is unthinkable without communism, then communism is unthinkable without women’s liberation. (jika pembebasan perempuan tak terpikirkan tanpa komunisme, maka komunisme tak terpikirkan tanpa pembebasan perempuan). [3] Alexandra Kollontai,salah seorang partisipan kunci dalam pembentukan negara Soviet awal, menjadi orang pertama yang mengepalai Departemen Kesejahteraan Sosial di Uni Soviet yang baru dan kemudian menjadi Kepala Departemen Perempuan. Kollontai menyimpulkan kehidupan pribadinya dengan mengatakan bahwa “perempuan dan nasib mereka menyita seluruh kehidupanku, dan perhatian atas nasib mereka membawaku pada sosialisme”. Kollontai sangat berkomitmen pada perjuangan kelas dan yakin bahwa emansipasi perempuan membutuhkan, tak saja pengakhiran kapitalisme, tapi juga suatu upaya terpadu mentransformasi relasi personal bersamaan dengan perjuangan untuk perubahan sosial. Sebagai bagian dari upaya ini, ia bekerja sangat keras untuk membuat sosialisme responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak-anak, dan menciptakan suatu moralitas seksual komunis baru bagi suatu negara pekerja. Dikutip dari:http://kamisundal.blogspot.com/2012/10/alexandra-kollontai-dan-cinta-merah.html [4] Di dalam artikelnya, Kelas-kelas Sosial dan Perjuangan Kelas, pada bagian IV, Bentuk-bentuk perjuangan kelas dan organisasinya, Doug Lorimer, yang pada waktu artikel tersebut ditulis masih menjadi anggota Democratic Socialist Party (DSP) Australia dan kini menjadi anggota Revolutionary Socialist Party (RSP) Australia, mengatakan bahwa terdapat tiga level perjuangan kelas (buruh) yaitu: ekonomi, politik, dan ideologi, dan menurutnya perjuangan politik adalah yang tertinggi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendirikan kekuasaan proletariat. Marx mengatakan hal senada dalam Manifesto Komunis bagian ke-2, bahwa tugas pertama revolusi adalah menaikkan proletariat sebagai kelas penguasa dan memenangkan perjuangan demokrasi. Dari pengertian ini, di level mana kita harus letakkan perjuangan perempuan melawan kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga? Di level mana pula kita letakkan perjuangan untuk keadilan kerja di dalam rumah tangga? Dalam uraian kategori “perjuangan ekonomi” secara lebih luas oleh Lorimer, mungkin kita dapat memasukkan perjuangan melawan penindasan perempuan sehari-hari sebagai suatu bentuk perjuangan ekonomi. Dan berbasiskan artikel tersebut pula, maka perjuangan kekerasan seksual dan domestik maupun keadilan kerja rumah tangga merupakan sekolah bagi peningkatan kesadaran politik perempuan. Selain daripada itu, kategorisasi tiga level perjuangan tersebut pada prakteknya bukanlah tahap-tahap perjuangan (ekonomi, kemudian politik, kemudian ideologi), melainkan suatu upaya simultan perlawanan. Karena tak mungkin melawan untuk hak ekonomi tanpa melawan ketakutan sebagai cermin ideologi; tak dengan sendirinya orang miskin yang dipenuhi perutnya akan sukarela membagi-bagikan makanan dengan sesama orang miskin lain yang tak kebagian; sama halnya tak mungkin menumbangkan kekuasaan politik tanpa pergerakan massa yang mensyaratkan peningkatan kesadaran ekonomi dan ideologi. Hal yang sama berlaku bagi perjuangan untuk pembebasan perempuan. [5] ”The personal is political” sering diserukan oleh demonstrasi kaum feminis khususnya di akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Asal usul pasti dari frase ini tidak diketahui, dan seringkali menjadi bahan perdebatan. Banyak kaum feminis di gelombang kedua menggunakan frase ini, atau maknanya, di dalam tulisan-tulisan mereka, pidato, kegiatan penyadaran dan aktivitas lainnya.  Perdebatan yang lazim antara “personal” dan “politis” biasanya terkait apakah kelompok-kelompok penyadaran perempuan adalah bagian bermanfaat bagi pergerakan perempuan. Dikutip dari: http://womenshistory.about.com/od/feminism/a/consciousness_raising.htm [6] Lisa Macdonald, Introduction pada On the emancipation of women by V.I. Lenin, Australia: Resistance Books, 2003, hal. 11. [7] “Saat ini, dalam sebagian besar kasus, laki-laki harus menjadi pencari nafkah, kepala keluarga, setidaknya dikalangan kelas bermilik, dan ini memberinya posisi mendominasi yang tidak memerlukan keistimewaan hukum yang khusus. Dalam keluarga, suami adalah borjuis; istrinya mewakili proletariat.” Demikian ujar Engels dalam Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, 1884. [8] “Pergolakan yang sedang terjadi dalam ekonomi kapitalisme ini telah mengembalikan ketertarikan (dan kebutuhan) terhadap analisa ekonomi politik Karl Marx. Penjualan karya Marx, Das Kapital, dilaporkan meroket.  Majalah Times Inggris mempublikasikan komentar yang cukup panjang menyatakan, “apakah ia (Marx) benar?” Kembali ke Marx ini tidaklah mengherankan, karena ia memang teoritisi asli krisis kapitalis. Bahkan Koran ekonomi kapitalis, sekelas Financial Time, dalam satu komentar yang ditulis penasehat ekonomi senior Bank raksasa Swiss, Goeorge Magnus, menyatakan bahwa kapitalisme sedang mengandung suatu ‘krisis yang sangat Marxis’. Magnus juga menyatakan dirinya bagian dari ‘anggota aliran Marx-tetap-relevan’”. http://zelyariane.blogspot.com/2012/07/marx-dan-krisis-kapitalisme.html [9] Lebih lanjut dapat dibaca di: http://koranpembebasan.wordpress.com/2008/03/19/neoliberalisme-dan-perang-musuh-perempuan-sedunia/ [10] Kehancuran politik dan budaya ini juga diangkat Chandra JN dalam pokok-pokok pikirannya di sini:http://kprm-prd.blogspot.com/2008/08/tantangan-politik-untuk-pergerakan-di.html [11] Pernyataan ini berasal dari artikel Heidi Hartmann yang populer di kalangan Feminis dan Marxis berjudul ‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union’. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 1981 dan salah satu yang kritik yang paling terkenal terhadap Marxisme dari sudut pandang feminis: bahwa patriarki dan kapitalisme adalah dua sistem yang masing-masing berdiri sendiri tapi saling terkait. Di dalamnya ia berpendapat bahwa “perkawinan” antara Marxisme dan feminisme seperti perkawinan antara suami dan istri, yang ada dalam hukum kebiasaan Inggris; Marxisme dan feminisme adalah satu, dan itu adalah Marxisme. Ia juga mengatakan bahwa upaya mengintegrasikan marxisme dan feminisme saat itu cenderung menyerap perjuangan feminis dalam perjuangan marxis melawan kapital. Itulah yang ia anggap sebagai perkawinan tak setara. Hartmann melihat bahwa marxisme memberikan penerawangan yang bernilai dan merupakan alat analisa yang baik, namun ia buta terhadap seks. Analisis feminis yang spesifik dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan sistematis antara laki-laki dan perempuan. Namun, feminisme tak dengan sendirinya memuaskan, baik karena tidak cukup materialis, juga buta sejarah. Kita mesti menggunakan keduanya, dan tidak memasukkan yang satu ke yang lain, menganalisa perkembangan masyarakat barat dan pengalaman perempuan di dalamnya. Ia berpendapat bahwa patriarki adalah struktur ekonomi dan sosial, bukan saja psikis. Kita mesti mengerti bahwa msyarakat diorganisasikan dalam cara yang kapitalistik dan patriarkis. (Sumber pencarian google: Heidi Hartmann – “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism” dan  Laura Schwartz, The Unhappy Marriage of Socialism and Feminism?, catatan dari AWL dayschool on socialist feminism, April 2007 dari www.workersliberty.org)—diakses 29 Desember 2012. [12] Dalam konteks politik perjuangan kelas di negeri-negeri Eropa dan Amerika, definisi masing-masing organisasi Marxis, Komunis, Leninis, dan Sosialis sebenarnya berbeda-beda secara signifikan dan memiliki basis historis atas pembedaan tersebut. [13] Lisa Macdonald, Introduction pada On the emancipation of women by V.I. Lenin, Australia: Resistance Books, 2003, hal. 11. [14] Latar belakang gelombang feminisme kedua dapat diringkas sebagai berikut: “Sejak akhir tahun 1960-an pergolakan perempuan tumbuh melawan penindasan terhadap mereka sebagai perempuan. Hampir di seluruh dunia, jutaan perempuan, khususnya kaum muda pelajar perempuan, perempuan pekerja, ibu rumah tangga, mulai melawan beberapa wujud paling fundamental penindasan mereka yang telah berlangsung lama. Negeri pertama munculnya radikalisasi perempuan dalam skala massa yang fenomenal terjadi di Amerika Serikat. Kemudian ditandai degan bermekarannya ribuan kelompok-kelompok pembebasan perempuan, dan dalam mobilisasi puluhan ribu perempuan pada 26 Agustus 1970 memperingati 15 tahun kemenangan hak pilih perempuan di Amerika.” Tuntutan-tuntutan yang berkembang pada periode itu serta analisa lebih lanjut dapat dibaca (dan berharga diterjemahkan) di:http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1586 [15] Kutipan berikut menggambarkan keresahan ideologis yang terjadi pada waktu itu:“Gerakan perempuan yang baru tersebut mengandung anti kapitalisme dan juga melibatkan banyak perempuan sosialis yang, dalam perdebatan mereka yang enerjik, mencoba melahirkan kritik radikal atas kapitalisme dan keberadaan borjuis yang menempatkan penindasan perempuan ke tengah-tangah panggung. Mereka menemukan kembali, menciptakan dan mengkritik litaratur-literatur gerakan Marxis awal yang kaya terhadap ‘Persoalan Perempuan’”. An Alliance for Workers’ Liberty Readings and Discussion pack. Women’s Oppression, Feminism and the Left. www.workersliberty.org. [16] Istilah feminisme sosialis tampaknya pertama kali digunakan oleh The Chicago Women’s Liberation Union (CWLU, 1969-1977), dalam pamfletnya “ Socialist Feminism: A Strategy for the Women’s Movement” (1972), yang didistribusikan secara nasional dalam lingkaran-lingkaran pembebasan permepuan. Istilah itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu bagian dalam gerakan perempuan yang mengambil gagasan-gagasan Marxis dan sosialis sambil memberikan kritik atas kurangnya perhatian mereka terhadap jender. (Dikutip dari:http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/CWLUAbout/abdoc1.html). Laura Scwartz dalam tulisannya diwww.woerkersliberty.org mengatakan bahwa di akhir tahun 1960-an dan 1970-an, gelombang kedua feminisme membangkitkan pembaharuan upaya untuk membangun gerakan sosialis-feminis. Sosialis-feminis bertujuan tak sekadar secara superfisial mengintegrasikan pergerakan massa yang baru ke dalam perjuangan kelas pekerja yang lebih “luas”, namun menggunakan pengalaman mereka dalam pergerakan pembebasan perempuan untuk mentransformasi dan memperbaiki sosialisme; membangun ‘suatu feminisme yang baru dan Marxisme yang baru’. [17] Saskia Wieringa, Sexual Politics in Indonesia, Chapter 1: Introduction, New York: Palgrave Nacmillan, 2002, khususnya hal. 9-13. “Saya bergabung di pertengahan tahun 1950-an setelah namanya berubah menjadi Gerwani. Anda tahu, Gerwis, demikian biasa disebut, sedikit sektarian. Sangat sedikit perempuan dari kelas bawah bergabung. Organisasi itu dianggap terlalu merah, terlalu PKI, terlalu ekstrim. Sebenarnya, kami pikir ini tidaklah benar. Mereka-mereka yang tahu Gerwis di masa lalu lebih menyukainya ketimbang setelah kami menjadi tumbuh begitu besar. Namun para laki-laki maunya kami menjadi suatu organisasi massa. Sehingga di kongres tahun 1954 kami menjadi Gerwani, dengan sikap yang lebih fleksibel, khususnya terhadap persoalan-persoalan perempuan; lebih halus dan luwes. Penekanan terhadap isu-isu perempuan menurun, sementara isu-isu ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan mendulang popularitas lebih banyak.”| “Di dalam aksi-aksi sepihak untuk menuntut implementasi UU Reforma Agraria di tahun 1960an kaum perempuan bergabung dengan aktif. (…) Semua aksi-aksi ini menimbulkan banyak perseteruan di pedesaan. Mungkin karena itu pula sangat banyak kaum perempuan terbunuh: anggota-anggota Gerwani sangat independen. Mereka membenci Gerwani; mereka mau perempuan hanya aktif di lapangan sosial. Gerwani juga kadang menyelenggarakan arisan: tentu saja tak apa, semua organisasi perempuan juga melakukannya. Namun dalam Gerwani kaum perempuan juga aktif secara politik. Ya, itulah yang sangat dibenci.”—diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penulis. Lebih lanjut mengenai perubahan Gerwis menjadi Gerwani bisa dilihat di: http://srinthil.org/191/arah-ideologi-barisan-gerwani/ [...]

  3. sarwo says:

    tulisan yang bagus tapi terlalu panjang, andai di buat bersambung mungkin tak jenuh untuk mambaca..

Leave a Comment

Click here to cancel reply.

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia