Pergulatan Perempuan di atas Sumur Minyak Banjar Panji

20 - Oct - 2010 | Paring Waluyo Utomo | 1 Comment »

Semburan lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006 lalu tak pernah disangka menjadi tragedi yang memilukan. Lumpur Lapindo telah membawa korban warga desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Begitu mendengar nama Porong, maka ingatan kita langsung tertuju pada satu kawasan di Jawa Timur yang mengalami kerusakan hebat akibat luapan lumpur. Sebelum lumpur Lapindo merusakkan kawasan Porong tiga tahun yang lalu, daerah ini dikenal sebagai wilayah yang sangat makmur. Pertanian, pertambakan, dan belakangan industri menjadi topangan hidup warga di sekitar Porong.

Kemakmuran kawasan Porong memang bukan cerita baru. Bahkan kisah tentang kemakmuran kawasan ini terketahui secara tertulis saat masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Tidak jauh dari pusat semburan lumpur Lapindo, menuju ke arah barat kira kira berjarak 2 kilometer terdapat sebuah candi. Candi Pari namanya. Nama candi ini pula yang Semburan lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006 lalu tak pernah disangka menjadi tragedi yang memilukan. Lumpur Lapindo telah membawa korban warga desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. menjadi nama desa, persis letak candi ini berdiri. Candi ini didirikan pada tahun 1371 Masehi. Berbeda dengan umumnya candi disekitar keraton, Candi Pari tidak terbuat dari tumpukan batu gunung atau bebatuan dari sungai. Candi setinggi 18 meter ini terbuat dari tanah liat atau tanah lempung. Tanah jenis ini sangat mudah didapati disekitar area candi.

Persis seperti namanya, Candi Pari, kawasan ini sejak lama dikenal sebagai lumbung padi (pari dalam bahasa Jawa). Di bangunnya Candi Pari, selain melambangkan kemakmuran, masyarakat setempat memberikan penghormatan dan pesona yang tinggi kepada Dewi Sri (Dewi Padi). Jejak kekayaan agraris yang dimiliki oleh Porong bisa kita lihat sampai saat ini. Kesuburan area ini karena memang letaknya di delta Sungai Brantas (Sungai Porong). Selain sebagai kawasan yang sangat makmur, Porong juga menjadi jendela dunia bagi kerajaan-kerajaan di Jawa tempo dulu, seperti Singasari, Daha, dan Majapahit. Sebab, kerajaan-kerajaan yang terletak di pedalaman Jawa Timur ini menjadikan daerah aliran sungai sebagai jalur transportasi dengan dunia luar. Sungai Brantas yang mengalir dari Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto, dan bermuara di Porong menjadi jalur ekonomi-politik bagi kerajaan-kerajaan di Jawa masa itu. Bahkan arus Islamisasi di Jawa, masuknya juga melalui pintu Sungai Porong. Kisah ini terkuak dari adanya sebuah pemakaman di dekat muara Sungai Porong. Penduduk setempat senantiasa mengunjungi makam tersebut setiap menjelang Puasa Ramadhan. Mereka mempercayai bahwa makam tersebut adalah ibunda dari Sunan Ampel.

Namun pesona kecantikan, kemakmuran, dan kejayaan kawasan Porong kini telah berubah. Kawasan yang menyimpan peradaban penting dari nenek moyang kita itu, kini terancam musnah. Jikalau kemusnahan peradaban itu karena faktor alam, mungkin masih bisa dipahami, ditoleransi, dan dimengerti oleh semuanya. Yang menyakitkan adalah musnahnya situs-situs peradaban itu karena kecerobohan tangan manusia, namun secara jujur tidak berani mengakuinya, dan terus berkelit menyalahkan alam, dengan meminjam suara dari mereka yang menyatakan diri sebagai ahli, dan ujungnya berlindung dibalik “tirai besi” negara.

Padahal, dalam kajian yang dibuat oleh UNEP/ OCHA Environment Unit dikatakan bahwa; Since 29 May 2006, a mud volcano has been emitting hot mud in the Sidoarjo districtof overpressurized, subsurface mud layers. The cause of the eruption has not yet been established. However, it may be linked to the gas exploration activities by Lapindo Brantas at the Panjar Banji I well1.

Kajian lebih tegas disampaikan oleh Richard Davies, dkk (2007) yang menyatakan bahwa keluarnya lumpur dikarenakan pemboran yang menembus overpressured mud yang gampang erosi. Serta ada pelepasan volume air keatas dengan tekanan yang sangat besar, ditambah lagi dengan lobang pemboran yang tidak bercasing, sehingga menjadi penghubung antara formasi kujung dan formasi formasi lainnya2.

Studi yang sama juga dilakukan oleh Profesor Manga dari Universitas California. Manga (2007) menyatakan bahwa gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 tidak menjadi faktor penyebab mud volcano. Sebab, berdasarkan rekam jejak atas gempa yang dilakukan oleh Manga, pada tahun 1976 dan 1998 terjadi gempa yang magnituted nya lebih dekat dengan lokasi erupsi sekarang ini, tetapi saat itu tidak terjadi erupsi. Manga yakin bahwa mud volcano disebabkan oleh kompresi tektonik, migrasi gas atau fluida, dan tekanan gelombang laut yang menghasilkan liquefaction (perubahan sifat benda padat menjadi bersifat seperti benda cair)3.

Seolah belum cukup, dalam konferensi American Association Petroleum Geologist (AAPG) di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 26-29 Oktober 2008, sebanyak 42 ahli bersepakat bahwa lumpur panas di Sidoarjo dipicu oleh aktivitas pemboran pada sumur eksplorasi gas Lapindo Brantas Inc., BPJ#1 yang terletak sekira 200 m di arah timur laut pusat semburan 3 orang setuju gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 sebagai pemicunya, dan terakhir, sebanyak 16 orang menyatakan bahwa diskusi belum tuntas.

Sayangnya, kajian yang bertubi-tubi ini belum menjadi dasar signifikan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk membawa kasus lumpur Lapindo di meja pengadilan. Kepolisian Daerah Jawa Timur justru mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap kasus ini. Hal serupa juga dilakukan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). DPR mengeluarkan rekomendasi bahwa semburan lumpur dianggap sebagai fenomena alam.

Situasi ini membuat banyak kalangan, seperti koalisi masyarakat sipil yang tergabung Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL) menyakini bahwa ada konflik kepentingan antara kebijakan pemerintah dan DPR serta aparat penegak hukum dengan PT Lapindo Brantas. Sebab Abu Rizal Bakrie sebagai pemilik Lapindo Brantas, sekaligus petinggi pemerintahan yang punya jasa besar dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudohoyono.

Bahkan Drilling Enginer Club (DEC)4, salah satu unsur didalam GMLL meyakini, semburan lumpur Lapindo masih bisa dihentikan. Menurut Prof Rudi Rubiandini, salah satu anggota DEC menyatakan bahwa proses penghentian semburan lumpur Lapindo memerlukan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya untuk penanggulan dan mengatasi dampak sosial selama ini. Ia meyakini bahwa teknologi untuk menutup semburan lumpur Lapindo tersedia di Pertamina, termasuk sumber daya manusianya.

Semburan lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006 lalu tak pernah disangka menjadi tragedi yang memilukan. Lumpur Lapindo telah membawa korban warga desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Andaikata warga Desa Renokenongo mengetahui desanya akan dijadikan tempat eksplorasi migas, mungkin akan ada penolakan. Sayangnya, sosialisasi yang disampaikan kepada warga saat itu, didekat pemukiman mereka akan didirikan pabrik pakan ternak, bukan eksplorasi migas. Cerita ini terkuak, saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi pengungsian Pasar Baru Porong hampir dua tahun yang lalu. Dalam dengar pendapat dengan warga korban lumpur saat itu, mayoritas menyatakan bahwa sosialisasi yang disampaikan, di desa mereka akan di dirikan pabrik pakan ternak.

Nasi telah menjadi bubur, waktu tak bisa lagi diputar kebelakang. Hingga kini, kolam lumpur Lapindo seluas ± 800 hektar telah terbentuk, dan diprediksikan akan terus meluas. Padahal, pada tanggal 4 Desember 2006 Tim Nasional Penanggulangan Lumpur menyediakan luas kolam lumpur lapindo baru mencapai 352 hektar. Luasan ini kian melebar, pada bulan Maret 2007, area yang terkena luberan lumpur Lapindo mencapai 613,4 hektar.

Sementara, sembilan desa di luar tanggul lumpur Lapindo berpotensi juga untuk tenggelam, bahkan tiga diantaranya; Desa Siring {barat}, Jatirejo {barat}, dan Mindi telah mengalami kerusakan sangat parah. Hingga Bulan Juli 2009, setidaknya terdapat 101 titik semburan baru5 {buble gas} di area sekitar semburan lumpur Lapindo.

Semburan semburan gas yang muncul tersebut rupanya mengandung komposisi zat kimia yang sangat berbahaya. Survei Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)6 yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur, menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 2008 di Desa Siring {barat} terdapat pencemaran gas hidro karbon dengan tekanan 2.128 – 55.000 ppm. Di Desa jatirejo {barat} terdapat pencemaran gas hidro karbon antara 590 -11.350 ppm, dan di Desa Mindi terdapat pencemaran gas hidrokarbon sebesar 22.000 ppm. Padahal baku mutu yang diperbolehkan untuk kawasan yang boleh dihuni manusia, kandungan gas hidrokarbon sebesar 0.24 ppm. Rupanya, ancaman terhadap kesehatan penduduk tidak hanya di udara. Tim survei itu juga menemukan pencemaran air di sembilan desa yang berada di sekeliling tanggul lumpur Lapindo.

Kesembilan desa itu meliputi; Desa Siring {barat}, Jatirejo {barat}, Gedang, Mindi, Glagah Harum, Plumbon, Ketapang, Gempolsari, dan Pamotan. Dalam kandungan air di sembilan desa itu terdapat bahan berbahaya diantaranya; Zat Pdt, Fe,Mn, Cl,Cd, Cr, Pb, N, KMnO4>BM. Komposisi ini membuat air sumur warga berwarna kuning kecoklatan, berbau banger, berasa asin, dan ada yang berwarna pekat.

Berbeda dengan kawasan yang tergenang lumpur, seluruh bangunan tak nampak lagi. Untuk kawasan di sekeliling tanggul, rumah rumah warga sebagian besar masih dihuni oleh warga. Sayangnya, rumah rumah itu kini terancam ambruk. Beberapa diantaranya bahkan telah ambruk. Dari data dua tahun yang lalu dari Tim ITS, di Desa Siring {barat} terdapat 215 rumah warga rusak, di Desa Jatirejo {barat} terdapat 123 rumah rusak, di Gedang terdapat 30 rumah rusak, di Mindi terdapat 160 rumah rusak, di Dlagah Harum terdapat 205 rumah rusak, di pamotan terdapat 30 rumah rusak, di Ketapang terdapat 268 rumah rusak, dan di Gempolsari terdapat 177 rumah rusak.

Kerusakan yang melanda rumah rumah warga tersebut diakibatkan karena penurunan struktur tanah (ambles) mulai 10 – 100 centimeter. Sehingga banyak dinding rumah warga yang retak, tiang penyangga rumah yang miring, serta lantai lantai rumah yang pecah, dibarengi munculnya bau gas hidrokarbon yang menyengat.

Luapan lumpur Lapindo tidak hanya menenggelamkan rumah penduduk, sekolah, pabrik, sawah, saluran irigasi, dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam area pertambakan yang membentang dari timur tanggul lumpur sampai menuju laut. Pembuangan lumpur ke Sungai Porong telah mengancam keseimbangan ekologi sungai, tambak dan laut. Terganggunya ekologi sungai semakin parah di saat musim kemarau. Pembuangan lumpur ke Sungai Porong saat musim kemarau membuat Sungai Porong penuh endapan lumpur. Pengungsi di Tanah Sendiri Menggunungnya tumpukan lumpur Lapindo dari hari ke hari, memaksa warga secara bergelombang pergi dari rumah dan kampung halamannya. Gelombang pengungsian pertama terjadi pada pertengahan Juni 2006. Pengungsian warga terbagi ke dalam beberapa titik, yakni Pasar Baru Porong, Balai Desa Renokenongo, dan Balai Desa Kedung Bendo. Pengungsi di Pasar Porong Baru (PPB) sebanyak 3.115 jiwa atau 780 KK (ditempatkan di 250 stand). Di Balai Desa Kedungbendo sebanyak 165 jiwa atau 65 KK. Sedangkan Balai Desa Renokenongo sebanyak 535 jiwa atau 148 KK. Para pengungsi ini berasal dari empat desa yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo, yakni; Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedung Bendo.

Arus pengungsian ini juga berakibat pada hancurnya aktivitas ekonomi warga. Menurut Samsidar SE— Kasie Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (27/6), dari Sensus Ekonomi (SE) 2006 yang dilakukan oleh BPS sejak Mei, tercatat di Desa Renokenongo ada 378 kegiatan usaha, Desa Siring 178 kegiatan usaha dan di Desa Jatirejo Kecamatan Porong 284 kegiatan usaha. Sementara lumpur yang terus meluap juga mulai mengancam 1.234 kegiatan usaha di Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, yang berada tak jauh dari ke-3 desa tersebut7.

Untuk mengantisipasi jumlah pengungsi yang terus bertambah, PT Lapindo Brantas menawarkan uang kontrak rumah dan jatah hidup (jadup) per bulan kepada warga. Sebagian besar warga menerima uang kontrak rumah dan jadup tersebut. Uang kontrak rumah nilainya sebesar Rp. 5 juta bagi setiap kepala keluarga, untuk jangka waktu dua tahun. Sedangkan besarnya jadup Rp. 300 ribu per bulan bagi setiap jiwa selama enam bulan, tetapi ada pula yang mendapatkan sampai sembilan bulan.

Disadari atau tidak, strategi pemberian uang kontrak kepada warga ini ternyata cukup efektif untuk “menghambat” ruang konsolidasi warga korban lumpur untuk bersatu. Setelah mendapatkan uang kontrak, yang bersangkutan dituntut untuk mencari tempat pemukiman sendiri sendiri. Konsekuensinya, persebaran hunian warga dengan kontrak rumah sangat luas. Dengan terhambatnya ruang konsolidasi, perhatian untuk perjuangan menutut hak kepada PT Lapindo Brantas juga semakin sulit.

Disisi yang lain, warga yang kontrak rumah dituntut untuk memulai kehidupan sosial yang benar benar baru, sebab mereka rata-rata dalam lingkungan desa yang baru. Keadaan ini memang menjadi problematika baru, khususnya dalam merajut usaha bagi kelangsungan hidup mereka. Bagi warga yang mata pencaharian dari sektor informal, petani maupun buruh, keadaan ini menjadi kesulitan hidup baru bagi mereka. Sebab mereka harus memulai usaha dari keadaan yang defisit dari semua aspek.

Kenyataannya, tidak ada pilihan lain bagi warga, bersedia menerima uang kontrak, ataukah tinggal berlama-lama di tempat tempat pengungsian. Dengan mempertimbangkan kondisi pengungsian yang sangat tidak layak, sebagian besar memilih menerima uang kontrak rumah yang diberikan oleh PT Lapindo Brantas. Keadaan di lapangan terus tidak dapat ditoleransi. Lumpur terus meluas, upaya penanggulan yang dilakukan oleh Tim Nas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tampaknya tak mampu sepenuhnya menahan laju volume lumpur. Beberapa kali tanggul jebol, akibatnya, kuantitas pengungsi terus bertambah. Pada tanggal 21 Agustus 2006, Balai Rakyat Korban lapindo mencatat jumlah pengungsi di Pasar Baru Porong 2.123 KK (atau 8.098 jiwa). Di Balai Desa Renokenongo 144 KK ( atau 528 jiwa). Dan yang Kontrak rumah mandiri atau tinggal di rumah famili 144 KK (atau 534 jiwa). Jumlah totalnya mencapai 2.381 KK (atau 9.160 jiwa).

Meledaknya pipa gas milik pertamina yang berada di pinggiran tanggul lumpur Lapindo pada Bulan Nopember 2006, dan jebolnya tanggul lumpur Lapindo pada tanggal 26 Januari 2007 kian menambah deret para pengungsi. Sehingga jumlah pengungsi pada Januari 2007, terus bertambah, data
sebagai berikut;

Jumlah para pengungsi ini memang telah terkurangi. Para pengungsi yang berada pada gelombang awal, sebagian diantara mereka telah menerima uang kontrak rumah. Kehidupan di pengungsian yang sangat sumpek, bertumpuk tumpuk antara manusia dan barang, ditambah kondisi lingkungan desa yang rusak, dan kesedihan batin, perlahan menimbulkan gangguan kesehatan yang massif. Dari penelusuran kami, jumlah pasien yang terkena dampak semburan lumpur, yang kami tabulasi dari berbagai pos kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit daerah, pada Januari 2007, tercatat 37.425 orang menjalani pengobatan dengan rawan jalan, dan sebanyak 897 orang menjalani rawat inap. Mereka menderita berbagai jenis penyakit, mulai kategori ringan hingga berat, seperti; gatal gatal, gangguang pada ISPA, gangguan psikis, sampai
tumor, dan kanker.

Periode akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2007 merupakan titik puncak jumlah pengungsi. Pada tahap berikutnya, secara berangsur angsur warga menerima uang kontrak dan jadup. Sampai pada Mei 2007, jumlah pengungsi yang masih bertahan di Pasar Baru Porong kurang lebih 700 kepala keluarga atau 3000 jiwa yang berasal dari Desa Renokenongo. Mereka dengan sengaja menolak uang kontrak dan jadup yang diberikan oleh PT Lapindo Brantas. Mereka khawatir dengan menerima uang kontrak, kehidupan mereka akan tercerai berai, terpisah dari tetangga dan kerabatnya sesama warga Desa Renokenongo.

Tercerai berai dari kerabat dan tetangga, tentu berpotensi menimbulkan beban hidup yang kian berat. Mereka memilih tetap berkumpul, walau hidup dalam camp penampungan. Hidup di pengungsian kian lama, membuat sebagian warga tak kuat. Beberapa kali diantara mereka dalam jumlah belasan orang keluar dari pengungsian, dan mengajukan uang kontrak kepada PT Lapindo Brantas.

Kalau dalam periode periode sebelumnya, warga mengungsi karena tanggul jebol. Sejak Bulan April 2007, saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2007 hingga sekarang, perpindahan warga yang menjadi korban lumpur Lapindo dari desanya, dilatarbelakangi keinginan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo {BPLS} untuk memperluas kolam penampungan lumpur. Perluasan tanggul di Desa Renokenongo dan Glagah Harum tahun lalu {2008} harus dibayar dengan perpindahan warga dari tempat tinggalnya.

Namun mereka tidak tinggal di tempat tempat pengungsian, tetapi mencari rumah kontrakan masing masing. Sementara yang mampu dari sisi ekonomi segera membangun rumah baru di daerah lain.

Perpres No 14 tahun 2007 merupakan kebijakan presiden yang mengatur dibentuknya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Selain mengatur BPLS, pemerintah memerintahkan kepada PT lapindo Brantas untuk membeli tanah dan bangunan warga korban lumpur. Tanah dan bangunan warga yang harus dibeli oleh PT Lapindo Brantas hanya di dalam kawasan yang telah ditetapkan melalui lampiran di dalam perpres ini. Lampiran itu disebut kawasan peta area terdampak yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Jatim pada tanggal 22 Maret 2007. Pembelian tanah dan bangunan warga itu dilakukan secara bertahap. Tahap awal, PT Lapindo Brantas harus membayarkan uang muka sebesar 20 persen. Sisanya sebesar 80 persen dibayarkan dua tahun kemudian, atau tahun 2008. Kebijakan pemerintah ini tampaknya sebagai upaya “jalan tengah” untuk mengatasai persoalan lingkungan dan sosial, sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap terhadap PT Lapindo Brantas.

Jika mengacu pada ketentuan Perpres No 14 tahun 2007, BPLS membuat perencanaan penentuan luasan kolam penampungan lumpur. Kawasan ini hampir mencapai 800 hektar. Di dalamnya terdapat kurang lebih 12.000 kepala keluarga, setara 50.000 jiwa. Mereka kini telah tersebar, berserak diberbagai tempat untuk mencari penghidupan masing-masing. Sebanyak 12.000 kepala keluarga ini pula yang sekarang berurusan dengan PT Lapindo Brantas. Ini artinya, naik 90 persen lebih orang yang kehilangan rumah jika dibandingkan dengan volume pengungsi di awal tahun 2007.

Di Area yang dihuni tak kurang dari 12.000 kepala keluarga inilah BPLS ingin membuat “benteng” atas luapan lumpur. Secara yuridis, area ini disebut area peta terdampak. Meskipun begitu, jebolnya tanggul seolah tak bisa ditoleransi.

Sepanjang tahun 2008, tanggul jebol beberapa kali terjadi. Akibatnya, deret orang yang terusir dari desanya semakin bertambah. Bulan September 2006, warga Desa Besuki pernah keluberan lumpur Lapindo, namun mereka bisa segera kembali ke rumahnya, sebab tanggul segera diperbaiki. Namun melubernya lumpur ke desa mereka tahun 2008 memaksa warga untuk mengungsi di bekas jalan tol Porong – Gempol hingga kini.

Keganjilan terjadi mengenai penanganan terhadap para pengungsi yang ada di bekas jalan tol ini. Warga yang mengungsi di jalan tol ini bukan menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Atas nasib warga Desa Besuki ini, pemerintah membuat kebijakan baru pada bulan Juli 2008, dengan mengeluarkan Perpres No 48 tahun 2008. Kebijakan ini menambahkan luas peta area terdampak lumpur Lapindo. Luas itu meliputi Desa Besuki, Pajarakan, dan Kedung Cangkring.

Pertaruhan Hidup Perempuan di Pengungsian

Selepas maghrib, tanggal 21 Nopember 2006 warga Desa Renokenongo menjalani aktivitas seperti biasa. Meskipun sebagian desa mereka telah keluberan lumpur Lapindo, namun lumpur masih bisa ditahan oleh tanggul di barat jalan tol. Sebagian warga yang berada di timur jalan tol Porong – Gempol masih bisa menempati rumah rumah mereka. Ketenangan itu mendadak sirna, suara ledakan yang membahana dibarengi kobaran api yang membumbung tinggi hingga 50 meter membuat warga lari tunggang langgang. Langit berwarna merah api seketika. Gemuruhnya ledakan terdengar hingga ke Kecamatan Sidoarjo (15 km). Ledakan ini bersumber dari pecahnya pipa gas tekanan milik pertamina dan meledak. Pipa gas ini meledak karena struktur tanah ambles akibat luapan lumpur Lapindo.

Ledakan ini membuat tanggul penahan lumpur setinggi 12 meter jebol seketika, dengan cepat lumpur menerjang Desa Renokenongo dan Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas). Kedua wilayah ini sangat padat penduduk. Desa Renokenongo dihuni lebih dari 4.000 jiwa, dan Perumtas terdapat 7.500 rumah warga. Suasana yang begitu kacau ini berlangsung hingga sehari semalam. Pengguna jalan tol langsung segera memutar arah, jerit dan tangis terdengar dimana-mana. Lalu lalang warga terjadi dimanamana, mereka sibuk bepergian dari desanya untuk menyelamatkan diri. Semua orang sibuk mencari dan menemukan anggota keluarga yang masih belum berkumpul untuk pergi sama sama meninggalkan rumah mereka.

Tuhan masih melindungi seluruh warga desa. Tragedi yang begitu dahsyat ini tak membawa korban seorangpun dari pihak warga. Semua korban yang terluka dan meningal dunia adalah para petugas keamanan, dan pekerja kontraktor yang menangani penanggulan.

Namun, malam itu juga arus pengungsian semakin bertumpuk di beberapa titik, khususnya di Pasar Baru Porong. Hidup di pengungsian menjadi sejarah dan lembaran baru yang kelam bagi kehidupan warga desa di sekitar Sumur Banjar Panji 1. Pasca ledakan pipa gas milik pertamina, kehidupan di pengungsian sungguh tragis. Orang tidur bagaikan “ikan pindang” yang tidur berjajar berdesak-desakan di Pasar Baru Porong. Kalau malam mereka tidur kedinginan, disertai kecoa, tikus, dan nyamuk. Kalau siang hari mereka harus merasakan teriknya matahari yang membakar kulit. Pada pagi dan sore hari mereka harus mengantri panjang untuk bisa membersihkan diri di 20-an MCK darurat.

Menyiasati keadaan ini, ibu-ibu harus bangun dini hari, untuk mengantarkan anaknya mandi, agar tak terjebak antrean panjang. Cara ini harus mereka lakukan untuk menghindari anaknya terlambat sekolah. Anak-anak korban lumpur lapindo yang masih sekolah, sekolahnya dipindah di sekolah terdekat yang masih dipergunakan proses belajar mengajar. Di sekolahnya yang baru itu, tak jarang anak-anak korban lumpur Lapindo merasa minder.

Menurut H Sunarto, Ketua Paguyuban Korban Lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong, banyak anak sekolah yang berasal dari korban lumpur lapindo yang merasa minder di sekolah. “Keadaan psikologis anak menjadi minder, karena saat ditanya oleh temen teman sekolahnya tentang alamat rumahnya, anak-anak korban lapindo kebanyakan malu untuk menjawab pertanyaan temannya itu. Anak anak ini malu, karena mereka tinggal di pasar, sebuah alamat rumah yang tidak jelas”, ujar warga Desa Renokenongo ini.

Implikasinya, banyak ibu di pengungsian harus pandai-pandai untuk membesarkan hati anaknya, memberi semangat agar anaknya tidak rendah diri di tengah tengah pergaulan teman temannya. Namun tak jarang, keadaan ini justru malah memicu kemarahan dari pihak ibu kepada anaknya. Sebab anaknya enggan bersekolah, karena merasa minder dengan sesama temannya. Kemarahan dari pihak ibu ini timbul, dikarenakan dia sendiri mendapatkan beban psikologis, memikirkan beban keluarga.

Persoalan sekolah anak anak tersebut kian bertambah pelik, tatkala ibu-ibu menjumpai nilai raport pendidikan anak-anak mereka menurun drastis, jika dibandingkan sebelum adanya lumpur Lapindo. Merosotnya prestasi akademik anak-anak yang menjadi korban Lapindo juga disampaikan oleh Kayis, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 2) Porong. Ia menyatakan, penurunan hasil ujian siswa disebabkan kondisi pembelajaran tidak layak. Dengan demikian, prestasi siswa pun tidak bisa optimal, bahkan cenderung turun. “Sangat sulit bagi siswa maupun guru belajar di sekolah tumpangan. Tidak ada hal lain yang kami harapkan kecuali Lapindo segera membangunkan gedung baru agar kegiatan pembelajaran bisa kembali dilakukan dengan normal,” tutur Kayis.8

Selain problem infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, sebagaimana yang diungkapkan oleh kayis di atas, para peserta didik yang berasal dari pengungsian Pasar Baru Porong juga tidak bisa belajar dengan memadai. Para orangtua, seperti Yuli Rachmawati, Kaminah, maupun Siti kesulitan untuk membantu menyediakan waktu dan suasana yang mendukung, agar anaknya bisa belajar dengan tenang.

Suasana yang demikian gaduh, tak terhindarkan lagi. Keadaan ini tampaknya menjadi kendala yang sangat serius bagi orang tua dan anak-anak korban Lapindo, untuk mengembangkan prestasi pendidikan anak-anak mereka. Terlebih lagi, pada rentang waktu Nopember 2006 hingga akhir 2007, jam sekolah anak anak korban Lapindo sangat terbatas. Jam waktu pelajaran di sekolah hanya berjalan kurang lebih selama tiga jam.

Tidak optimalnya jam pendidikan di sekolah ini terjadi karena sekolah mereka numpang disekolah lain. Tak ayal, situasi ini kian memberi andil jebloknya prestasi pendidikan formal anak-anak korban Lapindo di pengungsian.

Kepala Seksi Kurikulum TK dan SD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sidoarjo Supiono menyatakan, selama ini kegiatan pembelajaran sekolah korban lumpur dipindahkan ke sejumlah tempat. Sekolah negeri menumpang di gedung sekolah lain. Adapun sekolah swasta melaksanakan pembelajaran di tempat darurat, di antaranya masjid, rumah guru, balai RW, dan balai desa1.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Februari 2007, sebanyak 5.397 siswa belajar di 33 sekolah tersebut. Sementara gurunya berjumlah 177 orang dan karyawan lainnya berjumlah 46 orang. Sebanyak 417 siswa sudah melakukan mutasi ke sekolah lain9.

“Kekacauan” kehidupan di pengungsian Pasar Baru Porong, tentu tak semata mengganggu prestasi akademik anak-anak mereka. Gangguan terhadap keluarga justru berjalan berantai secara bersamaan, hingga menyentuh sendi-sendi kehidupan privat keluarga.

Kehidupan privat berkeluarga juga telah musnah, seperti lumpur memusnahkan rumah mereka. Akibatnya, anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban yang paling sengsara. Tak jarang, banyak ibu-ibu yang harus bergadang semalaman, karena balitanya tidak bisa tidur. Menurut Siti, warga Desa Renokenongo yang tinggal dua tahun lebih di pengungsian Pasar Baru Porong, ia bersama kelurganya harus tidur berdesak desakan. “Akibat terlalu banyaknya orang, para pengungsi harus tidur berdesak desakan. Itupun sebagian besar tidak berada dalam ruangan yang ada sekatnya. Saat malam hari terasa kedinginan, apalagi saat musim penghujan tiba, akan lebih menyedihkan lagi.”, ujarnya saat mengenang tinggal di pengungsian.

Keadaan ini mengakibatkan tingginya penderita penyakit kulit (gatal-gatal), dan gangguan saluran pernafasan atas (ISPA). Untuk mengurangi resiko yang lebih fatal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan beberapa relawan kemanusian membuka puskemas lapangan, dan balai-balai pengobatan darurat untuk mengatasi hal ini. Dari data yang dihimpun oleh Puskesmas Porong mayoritas pasien mereka yang berasal dari para pengungsi korban Lapindo adalah anak-anak dan kaum perempuan, dengan mengidap (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) ISPA. Fakta ini terlihat dari tabel di bawah ini;

Selain itu, tren peningkatan warga yang menderita penyakit setelah semburan lumpur juga cenderung meningkat. Data di bawah ini memberikan gambaran kepada kita mengenai hal itu;

Staf medis Rumah Sakit Lapangan Pasar Baru Porong, Irfan Budiman, Kamis (8/2) menyatakan, jumlah warga korban lumpur yang sakit tergolong besar. Ini disebabkan ondisi tempat penampungan yang darurat. “Kekurangan air bersih dan sanitasi tidak memadai, merupakan salah satu faktor penyebab rentannya pengungsi terhadap penyakit. Selain itu, ada juga faktor stress”, imbuh Irfan10.

Dalam keadaan yang serba terbatas, gangguan kehidupan keluarga tak terhindarkan lagi. Hubungan suami isteri yang membutuhkan suasana serba privat tak bisa lagi terpenuhi, saat hidup di pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tak jarang pasangan suami isteri di pengungsian Pasar Baru Porong harus menginap di keluarganya. “Namun cara seperti ini tak bisa kami lakukan terus menerus. Sebab, lama kelamaan kami tentu malu”, ujar seorang ibu di pengungsian Pasar Baru Porong yang malu
disebutkan namanya.

Untuk memenuhi kebutuhan privat hubungan suami–isteri, Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, membangun bilik asmara di area Pasar Baru Porong. Bilik itu berupa kamar ukuran 3 x 3 meter yang tersekat dari kayu lapis. Dalam beberapa waktu, saat suasana relatif lengang, Tim Srinthil memang mendapati pasangan suami-isteri memanfaatkan bilik asmara ini.

Namun, lama-kelamaan bilik asmara jarang digunakan oleh warga. Sebab tak jarang pasangan suami-isteri yang barusan keluar dari bilik asmara disoraki oleh pengungsi lainnya. Akhirnya, banyak warga yang malu untuk menggunakan bilik asmara. Walaupun hubungan badan mereka sah, dan manusiawi, tetapi rasa malu mereka saat dipandangi oleh tetangga mereka sesaat setelah keluar dari bilik asmara telah mengalahkan segalanya.

Kaum perempuanlah pihak yang sering tak kuat menahan malu menghadapi kenyataan ini. Akhirnya, bilik asmara ini dibongkar sendiri oleh warga, seiring semakin berkurangnya jumlah pengungsi di Pasar Baru Porong. Meskipun begitu, kehidupan di pengungsian telah mengganggu normalisasi reproduksi kaum perempuan. Sunarto, Ketua Paguyuban Warga Renokenongo di Pasar Baru Porong menyampaikan bahwa warganya banyak yang menunda kehamilan.

Tertundanya proses kehamilan kaum ibu-ibu di pengungsian Pasar Baru Porong ini, menurut Yuli Rachmawati, salah seorang warga di pengungsian, karena faktor disengaja dan tidak disengaja.“Warga di pengungsian sengaja menunda kehamilannya, karena hidup di pengungsian masih serba sulit, terutama untuk kebutuhan ekonomi. Jikalau kami menambah anggota keluarga lagi, tentu beban ekonomi akan semakin berat.

Sebaliknya, tertundanya proses kehamilan juga karena ketidaksengajaan, dikarenakan peluang untuk berhubungan suami isteri tidak bisa setiap saat”, ujar salah satu pengurus paguyuban warga ini. Pada awal tahun 2007, para pengungsi di Pasar Baru Porong setidaknya telah mendapatkan ruangan yang sedikit privat. Di setiap ruko berlantai dua bisa dihuni tak kurang dari empat kepala keluarga, dengan sekatan kain. Sebelumnya, setiap ruko berlantai dua bisa dihuni belasan kepala keluarga. Sementara mereka yang menghuni los pasar, keadaannya lebih memprihatinkan. Setiap kepala keluarga tinggal dengan sekatan kain, dan beralaskan terpal. Bagi warga yang sempat membawa barang barangnya, mereka bisa memanfaatkan kasur yang dimilikinya.

Kisah Ibu SW (± 45 th) dari Desa Renokenongo ini adalah sedikit kisah tentang semakin bertumpuknya problem perempuaan di pengungsian Pasar baru Porong. Ibu tiga orang anak perempuan ini harus merangkap sebagai single parent, ditengah keadaan sosial yang sedang kacau. Saat awal menjadi pengungsi, suaminya terlibat affair dengan perempuan lain yang sama-sama menjadi pengungsi. Perceraian tampaknya tak terhindarkan lagi. Awal tahun 2007, suaminya telah jarang pulang ke bilik pengungsiannya. Jatah nafkah lahir dan batinpun sudah tidak diberikan lagi oleh sang suami.

Pertengahan tahun 2007, setelah bercerai, suaminya menikah kembali dengan janda di pengungsian. Beban yang semakin bertumpuk, yang dihadapi oleh Ibu SW tak terhindarkan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan kedua anaknya yang masih belum menikah, ia harus menjual sepeda motornya. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, keluarganya sangat mengandalkan jatah kiriman makan yang disediakan oleh PT Lapindo Brantas.

Selain menjual motornya, Ibu SW dan kebanyakan ibu-ibu di pengungsian Pasar Baru Porong mengandalkan sumbangan dan hutang untuk menyambung hidup. Kebanyakan kaum lelaki yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga banyak yang menganggur. Seperti ulasan di awal, banyak pabrik, sawah, dan tambak yang menjadi sumber nafkah mereka telah musnah ditelan lumpur Lapindo. Secara acak, Tim Srinthil melihat besaran jumlah hutang yang ada di pengungsian Pasar Baru Porong.

Dari 20 orang ibu-ibu di pengungsian Pasar Baru Porong, sejak mengungsi pada bulan Nopember 2006 hingga akhir tahun 2007, jumlah hutang mereka rata-rata antara satu juta hingga lima belas juta rupiah. Mereka rata-rata berhutang kepada keluarga yang relatif mampu secara ekonomi, adapula yang mengambil pinjaman dari bank. Uang hasil hutangan itu mereka gunakan untuk memulai usaha, ada sebagian pula untuk biaya pendidikan anaknya, biaya pengobatan keluarganya yang sakit, dan biaya makan. Hingga akhir tahun 2007, terdapat tujuh belas warung yang muncul di tengahtengah pengungsian Pasar Baru Porong, yang semuanya dikelola oleh kaum perempuan.

Mereka yang tak terampil berdagang, memilih kerja sebagai buruh pabrik. Kaum perempuan di pengungsian itu, mengajukan lamaran kerja menjadi buruh di kawasan Industri Pandaan, Pasuruan dan Mojosari, Mojokerto. Menjadi buruh pabrik, memang harus menyediakan waktu dan tenaga yang berlebih. Apalagi kalau perusahaan menuntut kerja lembur, semakin sedikit pula, perempuan-perempuan ini bisa berkumpul dengan keluarganya di pengungsian. Jika musim lembur kerja, rata-rata 12 jam waktu mereka ada di pabrik. Namun, demi tetap menjaga mengepulnya asap dapur, mereka rela menjalaninya.

Tuntutan hidup yang menyedot energi sedemikian besar, khususnya di kalangan perempuan korban Lapindo, dalam banyak kasus justru mengganggu siklus haid mereka. Sering terlambatnya masa haid yang dialami oleh beberapa perempuan yang ada di pengungsian, agaknya menjadi fenomena tersendiri. mungkin saja bukan semata-mata kesibukan kerja, tetapi faktor-faktor psikologis sangat mewarnainya. Banyaknya gangguan siklus haid terhadap perempuan korban Lapindo di pengungsian dibenarkan pula oleh Yuli Rachmawati (35 tahun). “Saya mengira banyaknya perempuan yang mengungsi di Pasar Baru Porong ini, karena tekanan psikologis, akibat beragam persoalan yang dihadapi sehari-hari. Banyak para suami yang tak kerja, kebutuhan hidup yang merangkak naik, dan persoalan lainnya”, ujar ibu dua orang anak ini.

Kini, tiga tahun lebih telah berlalu, sejak enam bulan yang lalu, pengungsian di Pasar Baru Porong telah mengajukan uang kontrak kepada Lapindo Brantas. Semuanya hidup dalam atap kontrakan mereka masing-masing. Sementara yang memiliki aset besar telah memiliki rumah kembali. Pertanyaanya, apakah persoalan telah selesai?

Terseok-seok di Lingkungan Baru

Berbeda dengan kaum perempuan korban lumpur Lapindo yang ada di kontrakan rumah. Kelompok korban lumpur Lapindo yang berada di kontrakan rumah mereka masing-masing, awalnya mereka juga pernah merasakan hidup di pengungsian, walaupun hanya beberapa bulan. Berbeda dengan korban lumpur Lapindo yang dikoordinir oleh H. Sunarto, yang sampai pada pertengahan tahun 2008 menolak uang kontrak dari Lapindo, kelompok korban yang menerima uang kontrak dari Lapindo Brantas, tinggal di rumah-rumah kontrakan.

Jumlah warga korban lumpur Lapindo yang menerima uang kontrak memang lebih banyak daripada yang memilih tinggal di pengungsian. Mereka tinggal, tersebar diberbagai tempat, diberbagai kecamatan di sekitar Porong, bahkan adapula yang kontrak di Kecamatan Gempol, Pasuruan.

Meskipun jumlah pengontrak lebih banyak dibanding yang tinggal di pengungsian setelah periode awal tahun 2007, namun keadaan diantara mereka tak kalah menyedihkannya. Kalau dipengungsian Pasar Baru Porong, “ekspresi derita” itu bisa nampak telanjang, dan massif, tetapi dikontrakan, derita itu bersifat massif, dan tersembunyi. Sehingga, publik kebanyakan mengira korban lapindo yang menderita cuma ada di tempat-tempat pengungsian. Padahal, derita korban Lapindo di beberapa rumah kontrakan mereka terbilang sangat serius.

Beban awal yang dialami kaum perempuan di tempat kontrakan mereka, adalah terpisah dari tetangga, dan sanak saudara yang sebelumnya dekat. Terpisah dari kerabat, dan tetangga dekat bagi perempuan di desa memang bukan yang mudah secara psikologis. Orang-orang, desa, khususnya kaum perempuan justru bisa hidup lebih murah, dan mudah karena sistem kekerabatan yang kuat. Dengan kekerabatan yang kuat, beberapa masalah kerapkali terpecahkan melalui andil kerabat maupun tetangga dekat.

“Kalau dahulu kami kekurangan bahan pangan, bumbu masak, atau sayuran, dengan mudah kami meminta ke saudara atau tetangga dekat. Perilaku ini, tak mungkin kami lakukan di tempat kontrakan yang baru. Sebab kami harus menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan”, ujar Umi Kulsum, warga Desa Kedung Bendo.

Karena latar belakang ini pula, para pengungsi yang berasal dari Desa Renokenongo awalnya menolak pemberian uang kontrak dari Lapindo Brantas. Sebab dengan menerima uang kontrak hidup mereka akan tercerai-berai. Sehingga mereka memilih bertahan, hidup bersama di pengungsian.

Kini, kegotong-royongan itu tak lagi terjadi, membuat rumah kontrakan telah menjadi “jarak” antar mereka untuk bisa bersama lagi dalam bahu-membahu menghadapi kesulitan.

Korban lumpur Lapindo yang hidup di rumah kontrakan dituntut untuk mengatasinya secara mandiri. Semakin tingginya biaya sewa rumah, membuat sebagian besar korban lumpur lapindo mengontrak di kawasan yang relatif jauh dari keramaian Porong.

Awalnya, mengontrak rumah di sekitar Porong tak begitu mahal. Sebelum adanya lumpur Lapindo, berbekal uang satu juta, siapapun bisa memilih rumah kontrakan. Namun, saat ada tragedi lumpur Lapindo, harga rumah kontrakan naik drastis. Permintaan rumah kontrakan yang dilakukan oleh ribuan orang hampir secara bersamaan adalah penyebabnya. Padahal, bagi sebagian korban lumpur Lapindo, terutama mereka yang mengontrak sebelum adanya luapan lumpur Lapindo, kontrakan murah adalah masa transisi untuk merajut masa depan, sebelum mereka mampu membeli rumah.

Sri Muliana (± 30 tahun) adalah sedikit potret warga pengontrak yang ikut merasakan pahitnya menjadi korban lumpur Lapindo. Sebelum adanya lumpur Lapindo, ia memang tidak memiliki rumah. Ia tinggal bersama suaminya dengan mengontrak rumah di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 (Perumtas 1). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Muli (panggilan akrabnya) berdagang kue, sedangkan suaminya bekerja sebagai sopir. Dari bisnis penjualan kue inilah, Muli banyak memiliki pelanggan tetap. Pelangganya kebanyakan dari warga Perumtas 1, dan desa-desa di sekitarnya.

Begitu lumpur Lapindo menenggelamkan Perumtas 1, musnah juga usaha kecil yang dirintis oleh Muli. “Para pelanggan saya sudah tersebar di berbagai tempat, sulit bagi saya untuk bisa membangun kembali. Jika saya memulai lagi usaha ini, justru dalam keadaan minus”, ujarnya lemah. Memang hasil wirausahanya telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Muli dan suaminya, khususnya saat tinggal di pengungsian dalam beberapa bulan.

Sebagai pengontrak rumah, Muli tidak akan pernah merasakan pembayaran “ganti rugi” uang muka 20 persen dari Lapindo Brantas. Pembayaran uang muka 20 persen justru akan diterima pemilik rumah, yang rumahnya disewa oleh Muli. Sebab dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah (Perpres No 14 tahun 2007), pembayaran dengan skema 20 dan 80 persen statusnya jual beli antara warga pemilik aset dengan Lapindo Brantas. Karena Muli bukan pemilik aset, meskipun menjadi korban lumpur Lapindo, maka ia tidak mendapatkan hal itu.

PT Lapindo Brantas hanya memberinya uang kontrak rumah sebesar lima juta rupiah untuk dua tahun. Bahkan jatah hidup dari PT Lapindo Brantas sebesar 300 ribu per bulan selama enam bulan untuk setiap jiwa yang menjadi korban Lapindo juga tidak diterimanya. Ia tidak mengetahui, kenapa Lapindo Brantas memperlakukanya secara berbeda dengan korban Lapindo lainnya. Merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan Lapindo Brantas, iapun menghimpun sesamanya untuk meminta hak pembayaran jatah hidup, serta ganti rugi usaha kecilnya yang musnah. Berulangkali, ia bersama puluhan warga pengontrak lainnya melakukan aksi mulai di Sidoarjo, Surabaya, bahkan ke Jakarta, namun usahanya hingga kini belum membuahkan hasil. Perjuangannya seolah “berakhir” dengan tragis, dari 300-an kepala keluarga yang berhasil dia data untuk bersama-sama memperjuangkan tuntutan bersama, justru kini hanya tertinggal 3 orang yang masih berkomitmen bersama dirinya untuk memperjuangkan haknya. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah gambaran yang tepat untuk menguraikan nasib yang dialami oleh Sri Muliana.

Nasib yang hampir sama juga dialami oleh Harwatik (34 tahun) dari Desa Siring. Wanita ibu dua anak ini meninggalkan rumahnya untuk mengungsi pada Bulan Juli 2006, karena kampung halamannya tenggelam oleh luapan lumpur Lapindo. Sebelum mendapatkan uang kontrak dari PT Lapindo Brantas, Ia bersama keluarganya terlebih dulu merasakan sebagai pengungsi. Empat bulan hidup di pengungsian telah menguras keuangannya. Uang hasil usahanya berjualan gorengan, telah habis untuk memenuhi biaya hidup selama di pengungsian.

Pada bulan Oktober 2006, ia menerima uang kontrak dari PT Lapindo Brantas. Berbekal uang kontrak, bersama ibu dan anaknya, ia mengontrak di Desa Candi Pari. Walau telah memiliki tempat berteduh yang lebih nyaman di kontrakan, persoalan masih saja muncul. Harwatik sangat kesulitan untuk bisa memulai kegiatan usaha. Ia tidak mengenal lingkungan sekitar kontrakannya. “Kami merasa hidup sendiri. Semua kebutuhan yang tak bisa ditunda harus kami penuhi sendiri. Beruntung, suami saya waktu itu masih bekerja sebagai kuli bangunan”, ujarnya.

Keadaan keluarganya sedikit terbantu saat ia menerima uang muka 20 persen atas pembayaran asetnya dari PT Lapindo Brantas. Uang itu digunakannya untuk membeli rumah kembali. Dengan uang itu, Harwatik membangun rumah di Desa Candi Pari. Namun rumah itu bukan miliknya, tetapi milik ibunya. Sebagai keluarga kecil, dengan penghasilan yang relatif rendah, Harwatik belum memiliki modal untuk membeli rumah. Sehingga sebelum maupun sesudah luapan lumpur Lapindo, keluarga kecilnya masih serumah dengan ibunya.

Beban kian terasa berat, saat Harwatik harus bercerai dengan suaminya. Kedua anak, dan ibu kandungnya kini menjadi tanggungjawabnya. Tiada modal untuk merintis usaha, yang tersedia hanya sepeda motor bututnya. Dengan tekad bulat, akhirnya ia menjadi tukang ojek di atas tanggul lumpur Lapindo. Menjadi tukang ojek di atas tanggul lumpur Lapindo memang bukan pekerjaan kaum perempuan kebanyakan.

Dalam pengamatan Tim Srinthil, hanya terdapat dua orang pengojek perempuan, salah satunya Harwatik sendiri. Menjadi pengojek diatas tanggul lumpur Lapindo memang pekerjaan yang berat. bersama puluhan laki-laki lainnya, yang sama-sama sebagai tukang ojek menawarkan jasa keliling tanggul. Sehari-hari ia berada di pangkalan ojek Desa Siring, di kampung halamannya yang telah tenggelam. Ibu dua anak ini harus rela berpanaspanas, menunggu orang yang ingin menggunakan jasa ojeknya untuk berkeliling di atas tanggul, agar bisa melihat kawasan-kawasan yang terkena luapan lumpur Lapindo.

Selain panas, Harwatik harus menghirup setiap hari dengan gas hidrokarbon yang keluar dari pusat semburan lumpur Lapindo. Padahal dari berbagai kajian, menunjukkann gas tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan manusia. Dampak jangka panjangnya, gas tersebut mengakibatkan timbulnya leukemia pada tubuh.

Kenapa memilih menjadi tukang ojek? “Umur saya tidak memenuhi syarat untuk bisa bekerja di pabrik. Buruh pabrik meminta umur yang relatif muda. Ingin berwirausaha juga tidak memiliki modal. Apalagi di tempat yang baru, saya tidak sepenuhnya mengerti usaha apa yang sekiranya layak”, ungkapnya saat ditanya latar belakangnya bekerja sebagai pengojek.

“Sebenarnya, tak seorang perempuanpun yang bersedia sebagai pengojek, butuh tenaga yang kuat. Tetapi keadaan keluarga saya yang butuh hidup, maka pekerjaan ini saya lakukan. Lagipula pekerjaan ini halal”, imbuhnya.

Pantang menyerah oleh keadaan, inilah gambaran yang tepat untuk melihat sepak terjang Muli maupun Harwatik. Meskipun menghadapi tantangan hidup yang semakin berat, bukan berarti kedua perempuan pejuang tersebut dapat bernafas lega. Di lingkungan barunya, kerapkali mereka mendengar “nada satir”. Ada stigma di kalangan masyarakat sekitar Porong yang bukan menjadi korban lumpur Lapindo. “Dengan dibayar uang muka 20 persen saja sudah kaya”, begitulah perkataan yang seringkali muncul.

Bahkan, tak tanggung-tanggung, pernyataan ini juga keluar dari mulut Emha Ainun Najib. Saat bertemu dengan TP2LS DPR, Rabu(16/7) Emha mengatakan, saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai korban Lumpur dan menandatangani instansi atau lembaga tertentu, padahal belum tentu mereka itu adalah korban Lumpur Lapindo. “Mereka yang dibayar 20 persen saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80 persen dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, wong belum ada yang diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti rugi. Ibarat kata, Lapindo itu sudah memberikan sadakoh kepada warga,” katanya11.

Asumsi seperti ini tampaknya semata-mata hanya melihat nilai uang yang di bayarkan PT Lapindo Brantas kepada korban lumpur Lapindo. Sebab PT Lapindo Brantas, sesuai Perpres No 14 tahun 2007 diwajibkan untuk membeli rumah dan tanah korban Lapindo. Memang, nilai pembelian aset korban Lapindo, secara nominal, jauh diatas nilai jual obyek pajak. Sementara, aspek non fisik tak pernah diperhitungkan sebagai bentuk kerugian, misalnya soal gangguan kesehatan, reproduksi perempuan, keharmonisan keluarga, pendidikan anak-anak, disintegrasi sosial, dan lain-lain.

Pernyataan Emha Ainun Najib itu kontan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dari korban lumpur Lapindo. Saat berjuang, untuk menuntut pembayaran 80 persen dengan pergi ke Jakarta, April 2009 lalu, Harwatik berorasi;

“Kata siapa kami dibayar 20 persen sudah kaya. Kalau kami sudah kaya, tak mungkin kami datang kemari (Jakarta red), tak mungkin kami meminta-minta bantuan di Jalan Diponegoro, Jakarta kepada warga Jakarta. Orang yang menyatakan kami kaya, adalah orang yang tak mengetahui secara persis korban lapindo. Sungguh menyakitkan hati kami ungkapan itu”.

Memang bagi korban Lapindo yang memiliki sumber mata pencaharian disektor formal, seperti pegawai negeri, polisi, TNI, maupun karyawan perusahaan yang jauh dari pusat semburan lumpur Lapindo mengalami resiko kerugian yang lebih kecil, ketimbang para keluarga yang sumber mata pencahariannya disektor informal seperti Muli maupun Harwatik. Apalagi mereka yang selama ini hidup di desa, yang biaya hidupnya lebih murah karena kekerabatan yang kuat.

Kerugian yang diderita kelompok formal adalah kehilangan rumah dan tanah. Kelompok korban lumpur lapindo dalam ketegori ini memang cenderung lebih “individualis”, dalam pengertian, tinggal di kawasan kawasan perumahan, yang sistem kekerabatannya lebih renggang. Sebagai perbandingannya, bisa kita lihat nasib Nafsiah, seorang guru di bawah ini.

“Saya dapat ganti-rugi 20 persen sebesar Rp 34,4 juta,”kata Ny Nasifah. Guru Agama SD di Sidoarjo itu mempunyai rumah tipe 36/72 m2 yang sudah terendam Lusi. Jika dihitung, total pembayaran yang diterima Ny Nasifah sekitar Rp 172 juta. Jadi, guru agama tersebut masih memiliki sisa pembayaran 80 persen di Minarak Rp 137,6 juta.”Uang ini untuk pembayaran sisa angsuran Rp 480 ribu/bulan ke BTN,” ujar Ny Nasifah12.

Melihat fenomena ini, pemerintah dan Lapindo Brantas menekankan pola penyelesaian utama korban Lapindo adalah jual beli asset, bukan membuat mekanisme penyelesaian ganti rugi secara menyeluruh. Dengan skema jual beli, maka Nafsiah tidak akan mengalami problem serius, menyangkut kelangsungan hidup di tempat baru. Sebab dia tetap mendapatkan penghasilan dari profesinya sebagai guru, yang tidak tergantung pada kawasan tertentu. Dia hanya berpindah di sekolah yang baru, mengajar kembali, dan meraih gaji kembali sebagai haknya seorang guru.

Berbeda dengan perempuan seperti Muli maupun Harwatik, yang mata pencahariannya sangat tergantung dengan tanah dan tempatnya sedari awal membangun usaha. Begitu terusir dari tempat itu, berarti mereka memulainya lagi. Masalahnya, untuk memulai lagi setidaknya membutuhkan prasyarat yang harus mereka penuhi, sebagaimana ia mendapatkan suatu keadaan seperti saat mereka memulai usaha seperti dulu.

Tatkala Lapindo Brantas dan pemerintah pusat tidak secara serius menuntaskan problem seperti ini, pemerintah daerah dan segenap elemen sipil pun lainnya kurang tanggap untuk ikut mengurangi problematika orang orang seperti Muli dan Harwatik. Dalam amatan Tim Srinthil selama empat tahun ini, Pemkab Sidoarjo memang penah menggulirkan program kredit tanpa bunga, ke sebagian korban Lapindo, khususnya kaum perempuan. Sayangnya program ini kurang berkelanjutan, hanya berjalan di sebagian kecil korban, dan lemahnya supervisi yang telaten kepada korban. Tak heran jika program ini terkesan sangat karitatif.

Demikian juga kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organizations/ NGO’s). Saat awal-awal kejadian, banyak sekali NGO yang berdatangan, menawarkan bantuan, mulai crisis center, sampai advokasi hukum. Sayangnya, ceritanya juga mengalami kejadian yang hampir sama dengan birokrasi daerah, tak ada yang berkelanjutan. Kerasnya keadaan dan lama waktu krisis tampaknya menjadi kenyataan pahit yang dihadapi oleh para aktivis NGO’s, belum lagi dinding yang begitu kokoh, yang dimiliki oleh Lapindo Brantas telah menjadi seleksi alam. Tak ayal jika banyak NGO’s datang dan pergi saat berinteraksi dengan korban Lapindo. Namun, kehadiran mereka tetap memberi makna, di tengah “pesimisme” korban Lapindo merajut masa depan.[]

1 Final Technical Report: United Nations Disaster Assessment and Coordination mission in June & July 2006 and Follow-up mission in July 2006; Environmental Assessment Hot Mud Flow East Java, Indonesia. Published in Switzerland, 2006 by the Joint UNEP/OCHA Environment Unit Copyright © 2006 Joint UNEP/OCHA Environment Unit

2 Davies, J.R., Swarbrick, R.E., Evans, J.E., Mads, H., 2007. Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006. GSA TODAY. v: 17, p.4—9. DOI: 10. 1130/GSAT017202A.1.

3 Manga, M., 2007. Did an Earthquake Trigger the May 2006 Eruption of the Lusi Mud Volcano?. EOS Vol 88, No. 18, p. 201. DOI: 10.1029/2007EO180009, 2007.

4 DEC digawangi oleh para pakar dan praktisi perminyakan (Pertamina); seperti; Prof Dr Rudi Rubiandini, Mustiko Saleh, Robin Lubron, Kersam Sumanta, dkk

5 Jawa Pos, Juli 2009

6 Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2008

7 Wawancara dengan Relawan Balai Rakyat Korban Lapindo dan Kompas Jatim, 2 Februari 2007

8 Kompas Jatim, 22 Januari 2007

9 Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

10 Kompas Jatim, 8 Februari 2007

11 SBY Didesak Perjelas Status Hukum Lumpur Lapindo. Laporan: Persda Network/Johnson Simanjuntak . Tribun. Jakarta. 17 Juli 2008. Di ambil dari www.kenduricinta.com

12 Rubrik Opini oleh: Mochamad Toha. Jawapos.co.id.


Beranda  |  Kategory: Edisi 20 | Tags: , | Trackback URI

One Response to “Pergulatan Perempuan di atas Sumur Minyak Banjar Panji”

  1. fitrianto says:

    tulisan menarik dan bisa menyibak sisi lain dari eksplorasi industri yang dilakukan, kedepan harapannya setiap eksplorasi alam harusnya benar benar memperhitungkan biaya biaya sosial yang akan muncul

Leave a Comment

 

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia