Melangsungkan Hidup di Area Maut

21 - Oct - 2010 | Paring Waluyo Utomo | No Comments »

Lain tempat, lain pula masalahnya korban lumpur Lapindo di pengungsian, dan di lingkungan yang baru, ada problematikanya masing-masing. Pun juga bagi korban lumpur Lapindo yang masih tinggal di pinggir-pinggir tanggul lumpur Lapindo. Mereka bagaikan menyabung hidupnya setiap hari. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, maupun PT Lapindo Brantas cenderung kurang memberikan informasi dini, atas kemungkinan bahaya yang setiap saat bisa terjadi. Misalnya saja tanggul jebol, atau munculnya semburan gas-gas liar dimana-mana.

Jika kebanyakan korban lumpur memilih mengungsi atau mencari daerah baru untuk mengontrak. Rupanya, masih ada beberapa puluh kepala keluarga yang berada di Desa Kedung Bendo dan Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin memilih bertahan di kampung halamannya. Padahal, di belakang rumah mereka telah menjulang tinggi tanggul lumpur. Bahkan, rembesan air yang ada didalam kolam (tanggul) seringkali juga merembes hingga ke belakang rumah mereka.

“Kami sengaja tetap bertahan di rumah dan lingkungan yang rusak seperti ini karena kami belum mendapatkan ganti rugi” ujar Sanik warga Desa Gempolsari. Sehari-hari, Sanik bekerja sebagai penjual ikan panggangan. Ia berjualan keliling. Meski usianya telah paruh baya, tutur katanya tetap tegas, terutama menyangkut hak-haknya yang dilanggar. Bahkan dalam beberapa kali, ia bergabung dengan korban lumpur lainnya melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta, meski hingga kini belum membuahkan hasil.

Sanik bersama 19 warga desa lainnya memilih bertahan di rumahnya karena mereka belum mendapatkan pembayaran uang muka 20 persen dari PT Minarak Lapindo Jaya. Kampung halaman Bu Sanik bersama 19 kepala keluarga lainnya memang berada di dalam kawasan peta area terdampak yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Maret 2007. Belakangan, nasib Bu Sanik bersama warga Desa Kedung Bendo dan Gempolsari menghadapi ancaman yang lebih buruk lagi. Sebab BPLS berencana meluaskan tanggul lumpur hingga ke utara. BPLS berdalih bahwa perluasan tanggul itu untuk menampung volume lumpur yang terus menumpuk. Jika BPLS benar-benar menjalankan rencana kerjanya itu, maka dapat dipastikan, rumah Bu Sanik bersama rekan-rekannya akan ikut ditenggelamkan untuk pembuatan tanggul.

Sudah jatuh, tertimpa tangga, begitulah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan keadaan Bu Sanik dan rekan-rekannya dari Desa Gempolsari. Jika sesama korban lumpur yang masuk peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 telah mendapatkan pembayaran uang muka 20 persen, dan kini sedang mendapatkan cicilan pembayaran 80 persen, namun Bu Sanik serupiahpun belum mendapatkannya.

Pembayaran uang muka 20 persen mereka belum terbayar berlarut-larut hingga seperti ini diduga karena andil Kepala Desa Gempolsari. Saat proses verifikasi dan akan pengajuan berkas ke PT Minarak Lapindo Jaya, pihak Kepala Desa Gempolsari memanggil warga desanya secara berkelompok dalam waktu yang berbeda-beda. Masingmasing kelompok terdapat tiga hingga empat orang pemilik berkas. Diantara yang dipanggil oleh kepala desa adalah kesembilan belas warga yang belum mendapatkan uang muka 20 persen hingga kini.

“Saya dipanggil oleh Kepala Desa Gempolsari. Saya diminati komisi sebesar 25 persen dari seluruh total asset saya jika dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Namun, permintaan tersebut saya tolak, sebab pada tahap awal PT Minarak Lapindo Jaya hanya membayar diawal 20 persen, kok kepala desa minta 25 persen. Mungkin karena penolakan ini, asset kami hingga kini belum terbayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.”, ujar Bu Sanik

Ungkapan Bu Sanik juga dibenarkan oleh Sulastri, sesama warga Desa Gempolsari yang samasama belum mendapatkan uang muka 20 persen. “Mungkin saja kepala desa membuat berita acara yang berbeda tentang riwayat tanah kami ke PT Minarak Lapindo Jaya, sehingga proses pembayarannya menjadi berlarut-larut seperti ini,”, imbuh Sulastri.

Sehari-hari Sulastri bekerja sebagai penjual kerupuk. Namun begitu, kesadarannya untuk memahami atas keadaan yang terjadi, menuntutnya berani tampil luas, dan berdebat dengan banyak pihak, baik dari PT Minarak Lapindo Jaya, BPLS, maupun pemerintah daerah. “Dulu kami warga desa biasa yang kurang mengerti banyak hal, tetapi kini kami telah dinjak-injak, sehingga menuntut kami untuk belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya”, ujar ibu dua anak ini.

Memang tanah yang dimiliki oleh kesembilan belas warga Desa Gempolsari adalah tanah kering (pekarangan). Status ini juga dikuatkan melalui bukti kepemilikan tanah mereka (letter C dan pethok D) dan surat pajak yang menyebutkan tanah tersebut adalah pekarangan. Hanya saja, disaat musim penghujan, di saat air merlimpah, warga yang bersangkutan menjadikan pekarangan mereka sebagai sawah sementara. “Hitung-hitung untuk menambah penghasilan”, ujar Sulastri.

Berlatar belakang hal ini, besar dugaan PT Minarak Lapindo Jaya memverifikasi bahwa tanah dari kesembilan belas warga tersebut sebagai tanah sawah. Perbedaan pandangan inilah yang tampaknya menjadi salah satu faktor penghambat proses pembayaran terhadap asset-asset mereka. Terkait dengan kasusnya ini, Bu Sanik dan Sulastri, dan rekan-rekannya sangat berharap agar semua pihak mengedepankan itikad baik, dan tidak memanfaatkan dirinya. Rupanya masalah yang merundung mereka tidak hanya soal pembayaran yang berlarut-larut. Seperti yang sedikit disinggung di atas, BPLS memprioritaskan kawasan hunian Bu Sanik sebagai area perluasan tanggul.

“Rumah dan tanah kami belum di bayar, BPLS kok mau menanggul. Kalau hal ini mereka lakukan, maka BPLS sama saja melakukan perampasan tanah rakyat. Apakah mereka yang bekerja di BPLS juga mau kalau rumah dan tanah mereka belum ada ganti rugi, tiba-tiba akan ditenggelamkan?”, keluh Sulastri. Untuk mempertahankan hakhaknya, Sanik, Sulastri, dan belasan warga Desa Gempolsari dan Kedung Bendo mengadukan kasus mereka ke Komnas HAM. Pada awal September 2009 Komnas HAM turun ke lapangan,
dan memediasikan warga dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan BPLS. Melalui pertemuan tripartid yang diselenggarakan pada Bulan Ramadhan kemarin, akhirnya Sulastri dan rekan-rekannya dapat bernafas lega dalam sesaat. Mereka masih dapat melangsungkan lebaran didesanya, sebab BPLS sepakat untuk menunda perluasan tanggul di Desa Kedung Bendo dan Gempolsari hingga PT Minarak Lapindo Jaya melakukan pembayaran atas asset warga yang belum dibayarkan. Bahkan, mereka terkadang juga mengambil resiko dengan menghadang langsung alat-alat berat yang ingin mengerjakan penanggulan di desa mereka.

“Kami sering sekali harus bersitegang dengan petugas proyek penanggulan di lapangan. Namun kami merasa benar, ini masih hak kami, sehingga ketidakadilan ini harus kami lawan”, ujar Abdul Haris Koordinator
Paguyuban Warga Desa Gempolsari.

Dalam amatan Tim Srinthil, tak peduli tua atau muda, lelaki atau perempuan, semuanya akan keluar jika petugas-petugas penanggulan hendak membawa alat-alat berat ke Desa Kedung Bendo atau Gempolsari. Bahkan tak jarang, kaum perempuan cukup berani dengan menghadangkan badannya untuk menghalangi pergerakan alat-alat berat.

Belum dibayar, terancam ditanggul, adakah ancaman lain yang menunggu kesembilan belas warga diatas? Ancaman tanggul jebol dan rusaknya lingkungan disekelilingnya merupa kan kenyataan yang juga didapati oleh Bu Sanik dan rekan-rekannya. “Tanggul di Desa Gempolsari ini sangat rentan dan mudah untuk ambles. Seringkali kami mendapati tanggul jebol ambles hingga sampai 1 meter. Akibatnya, desa kami merupakan kawasan yang sangat berbahaya,” ujar Abdul Haris, Gambaran yang diungkapkan oleh Haris diatas memang benar benar dirasakan oleh warga Desa Gempolsari dan Kedung Bendo yang masih mendiami rumahnya di utara tanggul lumpur.

“Kami selalu khawatir, rumah kami sangat dekat dengan tanggul. Sedangkan tanggul di desa kami sangat rentan untuk jebol karena ada penurunan tanah. Akhirnya, rasa takut yang kami alami selama tiga tahun ini harus kami pendam rapat-rapat, sebab kami tak punya lagi tempat untuk berteduh selain rumah kami yang rusak ini”, keluh Sulastri.

Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, warga Desa Gempolsari selalu melakukan pantauan terhadap kondisi tanggul secara terus-menerus. Semua barang-barang dan surat-surat berharga juga diungsikan. Ratarata mereka menempatkan barang barang berharganya di rumah sanak saudara mereka. Sehingga jika tanggul jebol sewaktu-waktu, mereka tinggal mengungsikan diri, dan tak direpotkan dengan upaya evakuasi barang-barang. Ancaman jebolnya tanggul dan tenggelamnya kawasan oleh luapan lumpur tidak hanya terjadi di kawasan yang ada di dalam peta area terdampak, namun juga hingga ke desa-desa yang berada di luar peta area terdampak. Dan setiap kali ada tragedi tanggul jebol, perempuan dan anak-anak adalah subyek yang paling rentan menghadapi bahaya. Dalam beberapa kasus tanggul jebol, perempuan dan anak-anak senantiasa menjadi subyek yang paling menderita.

Saat tanggul lumpur Lapindo di Desa Ketapang pada tanggal 3 Januari 2008 jebol, terlihat kaum perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling panik, dan shok secara mental. Apalagi, aparat penanggulangan bencana, dalam hal ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak memberikan informasi dini. Beruntung tiada korban jiwa. Namun banyak harta benda warga yang tersapu oleh derasnya aliran lumpur Lapindo.

Dalam sekejap, ribuan warga Desa Ketapang mengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Delta Sidoarjo. Selama tiga hari warga mengungsi di GOR Delta Sidoarjo. Setelah tanggul diperbaiki dalam beberapa hari kedepan, akhirnya warga Ketapang kembali lagi membersihkan rumahnya, dan menghuninya kembali. Bagi yang beruntung, harta bendanya dapat diketemukan kembali, meskipun harus terbenam dalam lumpur yang masuk ke dalam rumah. Namun banyak juga warga yang kehilangan harta benda karena hanyut tersapu oleh derasnya aliran lumpur. Kalaupun ada barang-barang yang tersisa, biasanya telah mengalami kerusakan yang parah.

Meskipun mengalami kerugian harta benda akibat luberan lumpur, warga Desa Ketapang tetap saja tidak dapat meminta PT Lapindo Brantas untuk bertanggungjawab. “Setelah tanggul jebol, kami mengajukan tuntutan klaim sebesar Rp. 3 juta rupiah per kepala keluarga kepada PT Lapindo Brantas. Tuntutan kami juga mendapatkan surat dukungan dari Bupati Sidoarjo. Namun pihak PT Lapindo Brantas tidak pernah menghiraukan tuntutan kami. Mereka beralasan karena desa kami berada di luar peta area terdampak, dan kawasan ini menjadi tanggungjawab pemerintah” demikian ungkap Abdus Salam, seorang tokoh masyarakat di Desa Ketapang.

Menghadapi derita ini, warga Desa Ketapang tak ada pilihan lain, selain kembali kerumahnya masing-masing. Meskipun rasa cemas dan ketakutan akan jebolnya tanggul terus menghantui. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, kalangan perempuan, terutama ibu-ibu harus menghadapi tugas ganda. Selain harus mengurus rumah yang porak poranda, mereka kebanyakan harus pandai-pandai menghibur buah hatinya agar dapat menghilangkan trauma akan munculnya luberan lumpur kembali.

Mereka terpaksa kembali lagi ke rumahnya, karena kawasan mereka oleh pemerintah, sesuai Perpres No 14 tahun 2007, ditempatkan sebagai kawasan luar peta area terdampak, meskipun secara faktual kawasan mereka terkena dampak luapan lumpur Lapindo. Akibatnya, mereka tidak bisa mengajukan klaim ganti rugi kepada PT Lapindo Brantas. Sesuai Perpres No 14 tahun 2007, kawasan yang ditetapkan dalam wilayah luar peta area terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun dalam Perpres No. 14 tahun 2007 menyatakan bahwa desa-desa yang berada di luar peta area terdampak menjadi tanggungjawab pemerintah, masalahnya pemerintah belum mengambil langkah-langkah untuk memberikan ganti rugi. Sehingga selama tiga tahun lebih ini nasib warga korban lumpur Lapindo di luar peta area terdampak masih merana.

Terkait luberan lumpur yang mengalir ke Desa Ketapang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tampaknya juga tidak dapat memberikan ganti rugi yang sifatnya permanen. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tampaknya juga menghadapi buah simalakama. Jika ditilik pada otoritasnya, urusan persoalan semburan lumpur tampaknya telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Akan tetapi pemerintah pusat tidak membuat model sistem ganti rugi terhadap desa desa yang berada di luar peta area terdampak. Sehingga upaya yang bias dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah memberikan uang santunan sebesar Rp. 500 ribu per kepala keluarga bagi warga Desa Kepatang yang rumahnya terkena luberan lumpur.

Pasca luberan lumpur pada Januari 2008, masalah warga Desa Ketapang di barat Jalan Raya Porong rupanya terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur juga telah menjangkau desa yang menjadi tempat produksi beberapa pabrik rokok ini. Tercatat, wilayah Rukun Tetangga (RT) 2, 4, 5, dan 8 Desa Ketapang mengalami kerusakan dengan jenis yang beragam, mulai munculnya semburan semburan gas beracun yang mudah terbakar, penurunan struktur tanah yang
mengakibatkan bangunan rumah-rumah penduduk menjadi miring dan retak-retak temboknya, serta rusaknya sumber mata air sehingga warga tak dapat lagi mengonsumsi kebutuhan air bersih.

Menghadapi kenyataan pahit ini, beberapa perwakilan warga Desa Ketapang bersama dengan korban lumpur lainnya mengadu ke Komnas HAM. Mereka mendatangi Komnas HAM pada bulan Agustus 2008. Oleh Komnas HAM, mereka dijembatani untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto (selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS).

Dalam pertemuan itu, Menteri Pekerjaan Umum berjanji akan memenuhi kebutuhan air bersih, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rusah akibat penurunan tanah, serta perbaikan jalan. Namun, beberapa bulan sejak berlangsungnya pertemuan itu, beberapa property yang dijanjikan oleh pemerintah tak kunjung ada. Kalangan perempuan mengeluhkan terbatasnya suplai air bersih. Padahal mereka memerlukan banyak suplai air untuk kebutuhan mandi, dan memasak. Untuk memenuhi kekurangan suplai
air bersih ini, maka kaum perempuan di Desa Ketapang kebanyakan membeli air bersih sendiri. Sementara untuk kebutuhan air untuk mencuci, mereka tetap menggunakan air sumur mereka masing-masing, meskipun warna airnya telah berwana kekuning-kuningan.

Hidup terus berjalan, ancaman terhadap rusaknya lingkungan akibat semburan lumpur tampaknya menjadi realita yang tak terhindarkan. Namun ganti rugi juga tidak pernah diberikan, meskipun perjuangan untuk mendapatkan ganti rugi dari warga desa korban lumpur di luar peta area terdampak tak pernah surut.

Satu Desa Terkena Lumpur, Namun Berbeda Nasib

Mirip seperti Kelurahan Siring, warga desa Besuki juga menjadi korban luberan lumpur Lapindo, tetapi pemerintah memperlakukan mereka secara berbeda. Desa Besuki dipisahkan oleh bekas jalan tol yang menghubungkan Porong sampai Gempol.

Setidaknya dua kali, lumpur Lapindo menerjang desa Besuki. Pertama kali Desa Besuki terkena luapan lumpur pada bulan September 2006, dan yang kedua pada bulan Februari 2008.

Saat luapan lumpur memasuki desa Besuki pada bulan September 2006, warga terlihat panik. Jebolnya tanggul memang ada di desa Pajarakan, namun desa Besuki, khususnya RW 5 mengalami luapan lumpur paling parah, sebab Pasukan TNI dari Zeni Tempur yang mengelola penanggulan lebih menitikberatkan pengamanan jalur kereta api dan Jalan Raya Porong yang ada di barat, sehingga aliran lumpur terkonsentrasi di sebelah timur, yakni di desa Besuki. Aliran lumpur bercampur air yang masuk ke desa Besuki mencapai 40 meter.

Jebolnya tanggul ini juga mengakibatkan puluhan hektar sawah yang ada di desa Besuki yang akan panen, tak bisa lagi dipanen. Sehingga sawah yang sumber pangan warga tak bisa lagi dijadikan jatah pasokan makan selanjutnya.

Setelah tanggul lumpur bisa diperbaiki, warga kembali ke rumah masing-masing, meskipun masih diliputi kecemasan hati. Tekanan akan biaya hidup mulai mereka rasakan, sebab sawah-sawah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian warga tenggelam oleh semburan lumpur ini. Sejak luberan lumpur pada September 2006 ini, banyak warga desa Besuki yang kehilangan mata pencahariannya.

Salah satunya dalah Mochamad Irsyad. Ia adalah satu petani di Besuki (timur jalan tol) yang menganggur, karena sawah yang selama ini menjadi sumber pendapatannya tenggelam oleh luapan lumpur. “Sejak saat itu saya tak punya pekerjaan”, ujar Irsyad.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beserta keluarganya, ia bekerja serabutan. “Saya kerja seadanya, yang penting halal. Sebab saya punya keluarga, ada isteri, dan anak-anak yang menjadi tanggungjawab saya”, imbuhnya. Bahkan, jika tidak mendapatkan pekerjaan, Irsyad bersama warga Desa Besuki lainnya harus mortal1. “Pekerjaan mortal, seumur umur tak pernah terbayangkan saya lakukan. Dulu sebelum ada lumpur, kehidupan keluarga saya lumayan berkecukupan. Ada sawah yang selalu menjadi sumber penghasilan rutin yang mencukupi kebutuhan keluarga saya” demikian kenang bapak dua anak ini.

Beruntung isteri dan anak sulung Irsyad memahami keadaannya. “Sejak sawah kami tenggelam oleh luapan lumpur, suami saya memang menganggur. Keadaan ini memang menyulitkan keluarga kami. Namun saya harus tetap memahami keadaan kesulitan yang dihadapi oleh suami saya” ujar Siti Chusinawati, isteri Irsyad.

Saat jebol pada bulan Februari 2008, tanggul kolam lumpur setinggi empat meter jebol. Tanggul jebol selebar delapan meter, bisa dibayangkan derasnya aliran lumpur yang membanjiri desa Besuki. Apalagi jebolnya tanggul di titik 40 ini tidak ada peringatan awal dari pihak BPLS. Kepanikan warga tak terhindarkan, terutama warg RW 5, Desa Besuki. Kepanikan semakin bertambah, disaat jebolnya tanggul berlangsung menjelang malam hari. Warga yang bisa menyelematkan barang-barangnya, menyelamatkan
barang barang dan anggota keluarga mereka di atas bekas jalan tol Porong- Gempol. Lokasi bekas jalan tol yang relatif tinggi cukup membantu warga untuk mendirikan tenda darurat. Dalam sekejap, bekas jalan tol itu telah dihuni lebih 2972 kepala keluarga korban lumpur dari desa Besuki.

Volume lumpur yang mengalir begitu besar, mengakibatkan aliran lumpur meluber ke parit, dan mengalir hingga ke desa Besuki di timur jalan tol. Meskipun aliran lumpur di Besuki sebelah timur tol tak separah di barat tol, keadaan itu membuat warga Besuki di timur tol sangat khawatir. Bahkan mereka telah mengevakuasi barang-barangnya ke sanak saudara dan diatas jalan tol. Jebolnya tanggul penahan lumpur yang kedua ini mengubah secara drastis kehidupan warga desa Besuki. Mereka tak bisa lagi kembali ke rumah-rumah mereka seperti bulan September 2006 lalu. Sejak jebolnya tanggul itu, mereka harus hidup di tenda-tenda pengungsian diatas bekas jalan tol. Namun warga desa Besuki yang berada di timur bekas jalan tol masih bisa bertahan di rumah-rumah mereka, karena luberan lumpur masih bisa dibersihkan.

Setelah hidup hampir sebulan di dalam tenda pengungsian yang darurat, banyak pengungsi dari desa Besuki yang berada di bekas jalan tol mengalami kelaparan, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Jatah makanan mie instan yang disumbang oleh sanak keluarga warga telah habis. Untuk mengatasi hal ini, ibu-ibu terpaksa harus meminta minta kepada para pengguna jalan di bekas jalan tol. Mereka mengharapkan para pengguna jalan alternatif ini memberikan bantuan. Tim Srinthil yang berada di lapangan
menyaksikan sendiri, sederet ibu-ibu, secara berkelompok antara lima hingga enam orang menadahkan kardus bekas air mineral kepada para pengguna jalan.

Habisnya jatah makan untuk pengungsi ini karenanya adanya saling lempar tanggungjawab antara Dinas Sosial, Kabupaten Sidoarjo dengan PT Lapindo Brantas. Sejak jebolnya tanggul lumpur hingga warga Besuki mengungsi, PT Lapindo Brantas yang memberikan jatah makan untuk pengungsi. Namun dalam perkembangannya, pasokan jatah makan itu berhenti. Menurut Ali Imron, salah satu pemuka masyarakat Desa Besuki, “Jatah makan kami menurut Dinas Sosial menjadi tanggungan Lapindo, tetapi pihak Lapindo membantah hal itu”3. Saling lempar tanggungjawab ini memang tak terlepas penafsiran yang berbeda antara pemerintah daerah dengan PT lapindo Brantas atas implementasi Perpres No 14 tahun 2007. PT Lapindo Brantas berdalih bahwa Desa Besuki sama seperti dengan Desa Ketapang, yakni berada di luar peta area terdampak. sehingga tanggungjawab sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Pemerintah memiliki argumentasi sendiri, meskipun Desa Besuki berada di luar peta area terdampak, dan penanggulannya di biayai oleh APBN, namun luberan lumpur di Desa Besuki akibat jebolnya tanggul lumpur. Sehingga PT Lapindo Brantas dianggap harus tetap ikut bertanggungjawab4.

Menghadapi situasi yang sulit ini, para perempuan dan anak-anak korban lumpur dari Desa Besuki melakukan aksi unjuk rasa. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di Kecamatan Jabon pada tanggal 3 Maret 2008. “Kami minta bantuan makan tetap diberikan, sebab kami tak ada lagi makanan untuk dimakan”, ujar Fitriyah yang aksi bersama kedua anaknya. Sebelum desanya tenggelam oleh luberan lumpur, Fitriyah berjualan makanan kecil dipinggir sekolahan. Kini tempat biasanya berjualan telah musnah dipenuhi luapan lumpur. Akibatnya, Fitriyah menjadi pengangguran. Nasib yang sama juga dialami oleh Khotijah, warga Desa Besuki lainnya. Barang-barang berharga miliknya telah habis dijualnya untuk makan. Bahkan, sampai kompor gas miliknya telah dijual di rombengan. “Kompor gas milik saya telah saya jual di rombengan untuk makan”, ujar Khotijah

Sejak enam bulan mengungsi di atas jalan tol, pemerintah pusat baru mengeluarkan kebijakan untuk mengatasai masalah warga desa ini. Pada bulan Juli 2008, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden(Perpres) No 48 tahun 2008. Kebijakan ini memasukkan desa Besuki di bagian barat jalan tol, desa Pajarakan dan Kedung Cangkring masuk ke dalam peta area terdampak, menambahkan peta yang dibuat sebelumnya.

Hampir sama dengan warga korban lumpur yang masuk peta terlebih dahulu, yakni peta terdampak tanggal 22 Maret 2007, asset warga Besuki di barat jalan tol, Pajarakan, dan Kedung Cangkring akan dibeli oleh pemerintah. Harga pembelian tanah dan bangunan warga juga sama dengan harga yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, terhadap warga yang masuk peta lama. Proses pembayaran pada tahap awalpun sama, yakni pemerintah memberikan downpayment sebesar 20 persen terhadap ketiga warga desa ini. Sementara, sisa 80 persennya akan dibayarkan oleh pemerintah, setelah PT Lapindo Brantas menyelesaikan pembayaran terhadap warga di peta lama.

Jika warga Desa Besuki (bagian barat jalan tol) mendapatkan “uang ganti rugi”, meskipun formulasinya dikemas dalam bentuk transaksi jual beli lahan dan bangunan, namun warga Besuki (timur jalan tol) tidak mendapatkan apapun atas dampak luapan lumpur Lapindo. Perlakuan berbeda dari pemerintah antara sesama warga Desa Besuki ini kontan menimbulkan protes. Warga Desa Besuki di timur bekas jalan tol berulang kali melakukan aksi protes. Namun sejauh ini pemerintah belum memberikan respon atas tuntutan warga Desa Besuki di timur jalan tol tersebut. Warga Desa Besuki hanya mendapatkan uang gagal panen yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sementara itu, warga Desa Besuki di barat jalan tol telah menerima pembayaran tanah dan bangunan mereka sebesar dua puluh persen. Dan pada tahun anggaran
2009 ini, mereka akan mendapatkan tambahan dana sebesar 30 persen, sesuai Perpres No 40 tahun 2009.

Akibat perlakuan kebijakan yang berbeda, sebagian warga Desa Besuki di barat jalan tol telah memiliki rumah baru, di tempat lain. Namun warga Desa Besuki di timur bekas jalan tol kian khawatir, karena rumahnya kian dekat dengan tanggul lumpur lapindo, sawahnya telah rusak tiga tahun lalu, namun hanya mendapatkan uang gagal panen.

Carut marutnya kebijakan penanganan luapan lumpur Lapindo, tampaknya menghasilkan masalah-masalah baru. Bahkan taruhannya adalah nasib warga korban lumpur yang kian mendapat ketidakpastian hidup, khususnya bagi desadesa diluar peta area terdampak. Implikasinya, derita korban akan semakin lama, dan pada situasi yang tidak menentu ini, perempuan dan anak-anak adalah subyek yang paling rentan untuk menderita.[]

———————————
1 Memberikan informasi kepada para pengguna jalan alternative dan meminta uang kepada para pengguna jalan atas informasi lalu lintas dan rute jalan, agar tak kena macet. Selain itu juga mengatur arus lalu lintas di jalur alternative tersebut, agar tidak terkena kemacetan kembali. Biayanya setiap pengendara roda empat memberikan uang receh kepada para pemortal.

2 Harian Tempo, 4 Maret2008. Jika dikalkulasi dari segi jiwa, jumlahnya mencapai 1063 jiwa.

3 ibid

4 Lok cit


Beranda  |  Kategory: Edisi 20 | Tags: , | Trackback URI

Leave a Comment

 

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia