Gerak Sosial Perempuan Miskin Kota

15 - Oct - 2010 | Ari Ujianto | No Comments »

 

Warga miskin perkotaan acapkali disebut mengalami kemiskinan yang kompleks, dimana  kondisi buruk yang dihadapi begitu lengkap. Mereka biasanya tinggal di wilayah slum atau pemukiman “kumuh”, yang pertumbuhannya dalam tiga dasawarsa ini sungguh mencengangkan. Bahkan menurut laporan PBB, warga yang tinggal di slum pada tahun 2001 mencapai 921 juta orang, dan mulai tahun 2005 sudah melebihi 1 milyar orang.[1] Untuk Indonesia, diperkirakan 23,1 persen dari populasi kota tinggal di slum, yang sebagian besar berada di Jakarta.[2] Kondisi pemukiman “kumuh” tersebut misalnya saja  bisa kita lihat  di sepanjang bantaran danau Pluit (Kampung Kebun Tebu, Muara Baru) atau di bekas lokasi gusuran Taman BMW (Kebun Bayem), Papanggo, Jakarta Utara.

 

Secara fisik dan lingkungan pemukiman tersebut  ditandai oleh tiadanya jaminan legal terhadap tanah dan tempat tinggal; tidak adanya pelayanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi; ketidaklayakan  bahkan ketidakamanan struktur bangunan, kepadatan yang melampaui kelayakan (overcrowded); dan lokasinya yang berada di kawasan berbahaya (pinggir sungai/waduk, laut yang rentan terhadap banjir, dan bantaran rel kereta). Secara ekonomi, mereka yang tinggal di pemukiman “kumuh” bekerja di wilayah ekonomi sector informal dan melakukan produksi subsisten kota yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan seringkali tidak memadai. Secara sosial, komunitas tersebut sangat heterogen dalam hal ras, suku, agama,  dan aliran  politik, yang ikatan-ikatan kesukuan dan daerah asal seringkali digunakan dalam mencari pekerjaan  juga dukungan bagi perebutan politik kampung . Relasi antar individu dan kelompok di kampung “kumuh”  juga tidak terlalu mendalam karena intensitas pertemuan yang jarang dan juga mobilitas yang  tinggi  warga sehingga waktu sehari-hari habis digunakan untuk mencari nafkah.  Komposisi penduduk di wilayah tersebut juga cepat berubah karena mobilitas warganya yang berkait dengan pekerjaan, penggusuran dan pelbagai macam bencana lainnya. Dari dimensi sosial dan politik, yang paling menjadi persoalan bagi mereka  adalah tiadanya pengakuan sebagai warga kota oleh pemerintah. Mereka dianggap sebagai pendatang dan penghuni liar, bukan warga DKI karena tidak mempunyai KTP DKI, sehingga tidak layak mendapatkan fasilitas sebagai warga kota. Anggapan sebagai pendatang liar dan menempati lahan ”ilegal”, serta berada di lingkungan yang buruk telah menempatkan rakyat miskin kota sering menghadapi bencana dan pelanggaran hak-hak dasarnya. Rakyat miskin kota sering menghadapi penggusuran, banjir, kebakaran/pembakaran, buruknya kondisi kesehatan keluarga, tidak  mendapatkan pendidikan, dan tiadanya identitas.

 

Kondisi buruk  dari pemukiman miskin kota yang telah disebutkan di muka, ternyata menempatkan perempuan dalam posisi dan ruang yang unik. Disebut unik karena disamping menyedihkan dan penuh ketidakadilan tapi di sisi lain menyimpan potensi yang sungguh penting yang terkait perannya di keluarga, komunitas, bahkan antar komunitas. Kondisi menyedihkan itu bisa dilihat dari masih kuatnya ideologi patriarki yang terus hidup dalam masyarakat kita yang telah menempatkan perempuan menjadi  “ penguasa” sector informal dan menunaikan beban subsisten kota. Sektor formal dalam ekonomi biasanya diisi oleh laki-laki yang memang acuan untuk memasukinya berupa syarat pendidikan formal, walaupun  ada juga wilayah formal yang sebagian besar diisi oleh perempuan misalnya di industri tekstil, makanan, elektronika, dan rokok. Tapi ideologi patriarki diangap memegang peranan penting ketika pengusaha menerima perempuan di situ. Menurut Saptari dan Holzner (1997), pengusaha memilih mempekerjakan perempuan di industri tersebut karena kebutuhan untuk mengeruk keuntungan dengan menekan upah serendah mungkin. Apalagi seringkali pekerjaan tersebut  diberi label bagi tenaga yang tidak terampil.[3] Di wilayah informal pun peran perempuan lebih berat dibanding laki-laki karena mereka sekaligus menunaikan beban produksi subsisten. Misalnya saja yang terjadi pada Yati, perempuan yang bermukim di kampung Prumpung, Cipinang Besar Utara,yang rumahnya berada di bantaran sungai Cipinang, Jakarta Timur. Selain berjualan sayur di pasar, dia juga melakukan kerja mengurus anak, cucu, membersihkan rumah, memasak, dan sebagainya. Bahkan seringkali dia menjadi andalan utama untuk kehidupan keluarga karena suaminya yang pedagang bubur sering sakit-sakitan. Demikian juga yang terjadi pada Wartiyah warga Kembang Lestari, Muara Baru, Jakarta Utara. Wartiyah sehari-harinya melakukan pengelolaan kelompok tabungan dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta, dan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dia juga menjual jamu herbal yang dibungkus plastik yang dititipkan pada kelompok-kelompok tabungan perempuan. Dia juga menerima jahitan pakaian dan seringkali mengambil kerjaan menjahit (topi, kaos kaki bayi, dan lain sebagainya) dari rumah konveksi. Disamping semua itu, dia juga melakukan kegiatan mengurus rumah, mengasuh anak, membantu tetangga dalam hajatan, dan sebagainya.[4] Ini menyebabkan beban perempuan dalam menghadapi hidup sehari-hari menjadi berlipat.

 

Karena wilayah aktifitasnya sekitar rumah dan kampung, maka jika terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, atau penggusuran, perempuan dulu yang biasanya menghadapi. Tetapi dengan wilayah aktifitas “terbatas” tersebut, ternyata perempuan mempunyai pemahaman lebih baik dan mendalam tentang kampungnya dibandingkan laki-laki. Ikatan dan jaringan sosialnya di kampung juga  lebih kuat dan luas.  Mereka memahami masalah-masalah yang dihadapi kampung (termasuk individu), potensi kampung, tantangan, dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya menjadi potensi yang luar biasa penting bagi upaya pengorganisasian komunitas yang berbasis pada perempuan. Setelah didampingi dan difasilitasi melalui media pengorganisasian yang tepat, perempuan-perempuan tersebut bisa muncul menjadi penggerak kampung dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya.

 

Dari Pengalaman ke Kesadaran

Sebagian besar perempuan penggerak kampung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, terjun melakukan kerja sosial berangkat dari kesadaran yang timbul karena pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan sebagai rakyat miskin kota. Ada yang pernah jadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penggusuran, pembakaran rumah, dan banjir. Kemudian mereka mulai aktif dalam sebuah media pengorganisasian, seperti kelompok tabungan. Tabungan sebagai media pengorganisasian rakyat miskin, telah meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri dan solidaritas diantara anggotanya. Hal ini dirasakan betul oleh Yati, perempuan kelahiran Tegal tiga puluh enam tahun lalu yang hampir setiap tahun rumahnya di pinggir Kali Cipinang kebanjiran. Sebelum ikut kelompok tabungan, dia merasa tidak tahu apa-apa. Tapi karena aktif ikut diskusi atau wawasan yang diadakan, dia menjadi tahu tentang haknya dan mulai berani bertindak.[5]

 

Ia menuturkan :

“Saya masuk menjadi anggota tabungan pada tanggal 14 Mei 2003, dan setelah itu aktif mengikuti wawasan yang diadakan di kelompok tabungan di kampung. Ada sesuatu yang berharga yang saya dapatkan disitu, misalnya wawasan tentang hak-hak dasar warganegara dan bagaimana memperjuangkannya. Mulai dari situ mulai muncul keberanian untuk memperjuangkannya, misalnya bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin”

 

Hal tersebut juga dialami Eci Kusumawati, atau dikenal dengan panggilan Nenek Della, perempuan yang telah berusia senja tapi semangatnya masih menyala-nyala. Sebelum masuk anggota tabungan dia merasa hidupnya tidak berarti dan rasa rendah diri akibat masa lalunya yang dikhianati suami, ditinggal orang tua, dan kebakaran rumah dan kontrakannya.[6]

 

Ia menuturkan :

“Aku pernah mengalami bencana yang gak putus-putus. Mulai dari dikhianati suami yang selingkuh dengan perempuan lain, dan tak lama kemudian orang tua dan nenek meninggal. Tidak kuat dengan semua itu aku pindah dan mengontrak kamar di Cengkareng, tapi karena kebanjiran, aku tidak betah. Kemudian pindah kontrakan ke Tanah Pasir dekat rusun Tanah Merah, Jakarta Utara, tapi tertimpa kebakaran besar yang menghabiskan semua yang kupunya. Aku kemudian pindah ke Muara Baru, di tempat anak menantu. Eh, kebakaran lagi, dan kemudian kami ngontrak lagi disekitar situ. Semua itu membuat aku merasa rendah diri dan sedih sekali, apalagi jika membandingkan dengan masa kecil dan remaja yang berkecukupan. Tapi setelah ikut tabungan dan aktif ke mana-mana, aku seperti merasa hidup lagi. Setelah itu aku merasa ada gunanya hidup, apalagi kemudian aku diangkat jadi kolektor tabungan yang menandakan orang-orang percaya padaku.”

 

Tabungan yang diperkenalkan oleh UPC dan JRMK ini memang tidak seperti tabungan yang biasa dikenal di masyarakat kita.[7] Tabungan ini mempunyai tiga prinsip, juga strategi, yang saling terkait : uang, informasi, jaringan. Jadi, tabungan ini tidak hanya mengumpulkan uang seperti model konvensional, tetapi juga informasi serta orang atau jaringan. Di sini peran kolektor atau koordinator menjadi besar, karena selain mengumpulkan atau menarik uang dari anggota, dia juga menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi anggota dan membahasnya dalam pertemuan kelompok. Kolektor juga berperan mengajak tetangga kiri-kanannya yang belum menjadi anggota untuk masuk menjadi anggota. Makanya tabungan ini sifatnya harian agar frekuensi pertemuan kolektor dengan anggota dan juga tetangga bisa sering terjadi sehingga masalah yang dihadapi anggota maupun kampung bisa terkumpul dan dipahami dengan baik. Uang yang dikumpulkan atau ditabung tidak ditentukan berapa jumlahnya, terserah anggota akan menabung berapa. Bahkan jika tidak punya uang untuk ditabung pun tidak menjadi persoalan. Hal ini memang  disesuaikan dengan konteks kemampuan ekonomi rakyat miskin, yang tidak menentu penghasilannya.

 

Seminggu sekali, dalam kelompok tabungan, diadakan pertemuan yang agendanya biasanya meliputi laporan perkembangan tabungan, membahas permasalahan yang dihadapi anggota, dan bagaimana menyelesaikannya. Inilah forum yang penting bagi anggota. Selain untuk memonitor jumlah uang yang sudah terkumpul, dan apakah tidak diselewengkan, pertemuan kelompok juga berfungsi  untuk peningkatan wawasan anggota, karena dalam pertemuan mingguan dibicarakan masalah yang dihadapi anggota, sehingga anggota terpacu untuk berpikir dan mengutarakan pendapat mengenai sebab terjadinya masalah dan usulan penyelesaian. Menurut Wartiyah, koordinator tabungan JRMK, kadang pertemuan kelompok tabungan diisi dengan diskusi untuk menambah wawasan anggota. “Diskusi itu kita lakukan agar anggota tidak bosan karena seringkali yang diomongin uang melulu. Misalnya waktu saya dapat selebaran soal Undang-undang Anti KDRT, itu saya bawa ke kelompok tabungan untuk didiskusikan bersama,” tuturnya. Kalau masalah yang dikemukakan anggota sangat banyak, maka masalah yang paling mendesak dan dialami banyak anggota yang dipilih untuk diselesaikan. Masalah yang muncul dari mereka biasanya soal anak atau keluarga sakit, mahalnya biaya sekolah, mahalnya pembuatan akte kelahiran,  ancaman penggusuran, banjir, susahnya cari kerja, dan sebagainya.[8]  Tak heran dengan kelompok tabungan ini muncullah kesadaran warga miskin terhadap masalah mereka sendiri dan juga upaya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya diperoleh.

 

Selain melalui kelompok tabungan, gerak sosial perempuan miskin kota juga dilakukan melalui media kelompok belajar/bermain anak (KBA). Misalnya yang dilakukan Indah Sulistyowati, perempuan kelahiran Bandar Lampung dan korban penggusuran di Kali Angke, yang kini tinggal di Kamal Muara, Jakarta Utara. Awal mula yang menjadikan dia sebagai penggerak kampung berangkat dari hal yang “sederhana”. Dia hanya ingin anak-anaknya mempunyai teman untuk belajar dan bermain, dengan mengundang anak-anak di sekitar rumahnya untuk main dan belajar di rumah dia.[9]  Mulai dari situlah kemudian KBA Sumbangsih Kamal Muara berdiri dan berkembang.

 

Indah menuturkan :

“Tahun 2000 anak saya yang pertama sudah mulai gede, sudah waktunya masuk TK. Tapi karena di daerah sini ( pesisir Kamal Muara, red) waktu itu belum ada TK ya saya mengumpulkan anak-anak untuk belajar bersama, untuk persiapan masuk SD. Apalagi untuk masuk SD setidaknya anak-anak minimal harus mengenal huruf. Awalnya cuma lima anak saja, tapi mulai tahun 2005 sudah 20 anak. Sebelum ada belajar bersama itu anak-anak sekitar sini cuma bermain dan mengupas kerang aja, setelah ada KBA ya tambah ada belajarnya”

 

Gerak yang Menentukan

Kesadaran yang berangkat dari diri dan lingkungannya, telah membuat perempuan miskin kota melakukan tindakan yang penting dan menggerakkan komunitasnya. Wawasan dan kesadaran akan hak-hak sebagai warga negara yang telah dipunyai kemudian disebarluaskan ke tetangga, kelompok, warga kampung, bahkan luar kampungnya agar masalah bisa selesai dan perubahan bisa terjadi. Yati misalnya, selain menjadi kolektor tabungan di kampungnya, dia juga kadang diminta membantu kelompok tabungan di kampung lain dalam menyelesaikan masalah. “Awalnya di kelompok tabungan kampung saya hanya saya sendiri yang bisa ngurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan JPK GAKIN dengan tanpa pungutan, tapi setelah saya ajak anggota kelompok untuk ngurus dan mendapatkan secara langsung, akhirnya mereka sekarang bisa sendiri.  Lihatlah sekarang ada Neng, Santi, Ida, Kurnia, dan Nanik yang telah bisa mengurus sendiri” ujar Yati bersemangat.  Pada bulan Pebruari 2009 lalu, Yati juga diminta membantu kelompok tabungan di Kelurahan Galur, Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang akan membuat akte kelahiran.[10] Yati bersedia membantu, tapi syaratnya mereka yang punya masalah harus ikut bersama-sama terlibat mengurus akte kelahiran. “Ada anggota kelompok yang mengatakan bahwa untuk mengurus akte kelahiran biasanya menghabiskan biaya sampai 200.000 rupiah,” jelas Yati. Dua ratus ribu rupiah untuk mengurus satu akte kelahiran tentu menjadi masalah bagi rakyat miskin, apalagi kadangkala yang diurus tidak hanya satu akte. Dan telah menjadi rahasia umum bahwa pengurusan akte kelahiran, KTP, dan surat keterangan lainnya menjadi ajang penambahan penghasilan bagi birokrat dari tingkat RT sampai kota. Kecenderungan seperti itulah yang ingin dihilangkan oleh Yati dan kawan-kawan. “Awalnya saya minta anggota tabungan berkumpul, dan kita diskusikan bersama bagaimana proses pembuatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. cuman sebentar kemudian langsung jalan bareng-bareng ke tempat Ketua RT,” imbuh Yati. Ternyata tidak mudah mengajak mereka jalan bersama, apalagi rata-rata sudah punya pengalaman buruk dengan Ketua RT. Mereka takut karena biasanya dipungut uang 10.000 rupiah per akte. “Saya bilang ke kawan-kawan, kalau kita bareng-bareng dan jelasin ke dia tentang hak kita dan kewajiban dia untuk melayani warganya, pasti tidak ada pungutan,” kata Yati.  “Setelah Pak RT membuat dan menandatangani surat keterangan, kawan-kawan baru percaya kalau tidak ada pungutan jika dilakukan bersama-sama,” sambungnya.  Proses berlanjut sampai ke ketua RW, dan di situ pun tidak ditarik pungutan. walau menurut keterangan Yati, biasanya anggota tabungan musti memberi satu bungkus rokok Dji Sam Soe.  Mereka akhirnya berhasil mendapatkan akte kelahiran, dengan biaya yang sesuai dengan aturan karena rata-rata orang yang diajukan mendapatkan akte telah berumur lebih dari satu tahun. Akte kelahiran akan gratis jika yang dibuatkan usianya tidak lebih dari dua bulan. Semua yang diajak Yati dalam mengurus akte akhirnya bisa melakukan sendiri. Dengan demikian Yati telah melakukan tindakan pembelajaran dan penyelesaian masalah ke perempuan-perempuan anggota kelompok tabungan dengan melakukan praktek secara langsung. “Learning by doing” yang dijalankan tersebut ternyata memberikan pemahaman, kesadaran, dan keberanian yang lebih cepat, dibanding kalau hanya diskusi.  Menurut Yati, kebersamaan, keberanian dan pemahaman akan hak-hak sebagai warga negara adalah kunci dalam perjuangan.

 

Hal senada dilakukan Winda, perempuan kelahiran Jakarta dua puluh satu tahun lalu, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Kota Jakarta Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Upaya advokasi yang dilakukan SRMI dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah bagi rakyat miskin telah dilakukan dengan cara mengajak yang mempunyai masalah untuk menanganinya secara bersama-sama. Dari menangani masalah secara langsung dan bersama-sama, maka proses selanjutnya akan mudah dan rakyat nantinya bisa menangani sendiri. “ SRMI itu dalam melakukan advokasi tidak sekedar untuk advokasi aja, tapi juga sebagai media pendidikan, agar rakyat juga pinter dan nanti bisa melakukan advokasi sendiri,” ungkap Winda. Menurutnya, apa yang dilakukan SRMI dalam hal advokasi tentang pelayanan kesehatan dan pendidikan banyak keberhasilannya. Kalau dalam pendidikan, yang dilakukan adalah bagaimana rakyat miskin dapat memperoleh pendidikan secara formal secara lancar, tanpa dibebani dengan biaya yang memberatkan. “ Ada murid yang dari keluarga miskin yang tidak bisa ikut ujian sekolah karena belum bayar SPP misalnya, ya kita datang ke sekolah untuk memberikan penjelasan ke pihak sekolah agar murid tersebut bisa ikut ujian. Dan ternyata itu juga berhasil,” ungkap Winda.[11]

 

Keterlibatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warga kampungnya juga di lakukan Rohayati, perempuan yang lahir dan tinggal di Cipinang Besar Selatan. Setelah mengikuti pelatihan paralegal yang diadakan oleh LBH APIK Jakarta, dia kemudian aktif melakukan kerja-kerja paralegal di kampungnya. Yang sering dilakukan adalah mendengarkan tetangga yang curhat tentang kekerasan yang dilakukan suami. Selama ini banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi malu untuk bercerita ke orang lain, apalagi kalau cerita itu nanti tersebar ke seluruh warga kampung. Rohayati bisa meyakinkan para tetangganya bahwa hanya dia saja yang tahu dan tidak akan menceritakan ke orang lain. “Kalau perempuannya minta penyelesaian yang lebih jauh, ya akan saya dampingi. Yang jelas semua tergantung mereka yang punya masalah,  mau sekedar curhat aja atau sampai ke polisi,” jelas Rohayati.  Misalnya pada tahun 2006 dia pernah mendampingi tetangganya yang sering dipukul suami dan tidak mendapatkan nafkah secara layak. Rohayati mendampingi tetangganya itu menemui atasan suaminya di tempat kerja dan menanyakan langsung berapa gaji yang diterima suaminya. Ternyata selama ini sang isteri dibohongi. Gaji yang diterima sang suami per bulannya empat juta rupiah, tapi yang diberikan kepada isteri hanya 800.000 rupiah. Menurut sang suami, gajinya banyak diberikan ke orangtua dan keluarganya, tanpa sepengetahuan isterinya. Akhirnya setelah terbongkar kebohongannya, sang suami tersebut diminta membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan dan memberikan nafkah yang layak pada isteri. Menurut Rohayati, sekarang sudah tidak ada kekerasan lagi di keluarga itu dan sang suami juga sudah terbuka terhadap isterinya.[12]

 

Peran sebagai paralegal juga menuntut kreatifitas dan ketekunan, seperti yang dilakukan Wartiyah. Sebagai anggota tim paralegal JRMK, yang pertama dilakukan di kampungnya yang baru adalah menemui Ketua RT, RW dan juga warga sekitar untuk memberitahukan mereka bahwa ada Posko pengaduan KDRT di rumahnya. Dia juga menjelaskan tujuan Posko tersebut. Ada ketua RT dan RW yang menerima baik, ada pula yang tidak suka dan mengatakan untuk tidak mencampuri runah tangga orang lain. Kemudian di rumahnya juga dipasang tulisan Posko Pengaduan KDRT, tapi karena tidak semua orang tahu apa itu KDRT, akhirnya diganti dengan Posko Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan. Keterlibatan dan keberhasilan dalam tim paralegal telah menyebabkan Wartiyah diundang menjadi narasumber di seminar maupun talkshow di radio Muara, Cipinang. Bahkan gara-gara talkshow di radio ini banyak pendengar yang menghubungi dia untuk minta dibantu menyelesaikan masalah KDRT.

 

Karena persoalan rakyat miskin kota sangat kompleks, maka para penggerak kampung juga tidak hanya terlibat dalam satu penyelesaian masalah saja. Bisa dikatakan mereka terlibat dalam hampir semua penyelesaian masalah kelompok, kampung, atau antar kampung. Ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2007, hampir semua penggerak kampung terlibat dalam aksi penolakan. Selain itu Wartiyah dan Yati terlibat juga dalam advokasi menolak penggusuran yang dilakukan terhadap kampung-kampung rakyat miskin atas nama perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Isu perluasan RTH muncul karena Jakarta RTH-nya yang terus menyempit sehingga banjir terus melanda hampir setiap tahun. Luas ideal RTH bagi sebuah kota harusnya tak kurang dari 30% dari luas wilayah kota, tapi di tahun 2007 RTH DKI tinggal 6,2 %. Dari luas 6,2% tersebut Pemprop DKI ingin memperluasnya menjadi 13 % sampai tahun 2010. Tetapi dari rencana perluasan RTH yang akan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sebagian besar wilayah yang akan digusur untuk perluasan RTH adalah pemukiman yang selama ini ditempati oleh rakyat miskin. Padahal menurut UPC, sebagain besar wilayah yang dari rencana induk Jakarta 1965-1985 merupakan RTH, kini telah dipakai untuk hotel, mal, pabrik, perumahan mewah, dan pompa bensin. Untuk itulah mulai dari bulan April sampai Juni 2008, perwakilan JRMK dan UPC mendatangai berbagai instansi pemerintah, fraksi-fraksi di DPRD, media massa, dan Komnas HAM untuk menyampaikan informasi sekaligus konsep/usulan alternatif penyelesaian masalah perluasan RTH. Menurut mereka, RTH harus terintegrasi dengan kampung miskin. Maksudnya, kampung miskin bisa didesain dan dibuat sebagai tempat tinggal rakyat sekaligus sebagai RTH. Wartiyah dan Yati sangat berperan aktif dalam menyampaikan konsep tersebut, karena memang tidak ingin wilayah yang sekarang menjadi kampung rakyat miskin tergusur. Apa yang dilakukan JRMK dan UPC tersebut mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan dan mendapat liputan dari media massa nasional.

 

Walau rakyat sudah mengajukan konsep alternatif penataan pemukiman/kampung miskin, tetapi tetap saja penggusuran terus terjadi. Dalam hal ini, Nenek Della kemudian berperan dan terlibat melakukan advokasi. Jika masih dalam ancaman penggusuran, Nenek Della bersama kawan UPC dan LBH Jakarta melakukan negosiasi agar penggusuran dibatalkan. Tetapi jika penggusuran sudah dilakukan, maka upaya penanganan darurat dan menuntut ganti rugi yang layak dan pemenuhan lainnya menjadi prioritas untuk dilakukan. Kadangkala kemenangan kecil juga teraih, misalnya dalam kasus penggusuran perumahan di Gang Lengkong, Budi Darma, Jakarta Utara. Awalnya warga cuma mendapat ganti rugi sekitar 300.000 rupiah, tetapi setelah negosiasi dengan pihak PT. Nugraha Kencana, yang mengkalim memiliki tanah, akhirnya ganti rugi bisa meningkat dari 1 juta sampai 25 juta.[13]  Upaya lain yang dilakukan untuk melakukan advokasi adalah melakukan demonstrasi ke instansi-instansi terkait. Nenek Della, Wartiyah, dan Yati sangat fasih ketika memegang toa atau mikropon untuk melakukan orasi. Kalimat-kalimat yang muncul demikian polos dan terus terang, karena memang mengungkapkan apa yang mereka rasakan sebagai pemilik masalah.

 

Persoalan pendidikan yang mahal juga menjadi masalah besar yang terus dihadapi rakyat miskin kota. Memang kini negara sudah membuat kebijakan sekolah gratis bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi itu hanya untuk sekolah negeri. Untuk pra-sekolah atau yang biasa disebut dengan TK juga masih mahal biayanya, walaupun sekarang juga sudah mulai dirintis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kondisi yang seperti itu telah memacu Indah Sulistyowati untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak pra-sekolah dari keluarga miskin di Kamal Muara. Anak-anak yang sehari-harinya membantu orang tuanya mengupas kerang, kini mempunyai tempat bermain dan belajar. Indah memulai kelompok belajar ini di tahun 2000, ketika itu hanya ada empat orang sebagai peserta dan itupun awalnya dimaksudkan agar anaknya punya teman belajar. Tetapi mulai tahun 2005, anak-anak yang belajar bertambah banyak hingga mencapai 20 orang. Mulai tahun 2008 peserta kelompok bermain/belajarnya sudah mencapai 100 anak. Hal ini, menurut Indah, tak terlepas dari peran dari para orang tua. “ Awalnya orangtua anak-anak itu tidak tahu kalau anak-anaknya kalau di tempat saya itu belajar, tapi setelah saya undang untuk membicarakan keberadaan KBA, mereka baru tahu dan kemudian sangat antusias mendukung,” ungkap Indah. Dukungan orang tua tidak sekedar membayar iuran rutin per bulan, tetapi juga kadang memberikan masukan mengenai apa yang dibutuhkan oleh anak dalam hal permainan maupun materi belajar. Iuran bulanan yang awalnya per keluarga hanya 4.000 rupiah, kini sudah mencapai 10.000 rupiah, dan semua kenaikan iuran ini yang mengusulkan para orang tua karena melihat kebutuhan yang semakin bertambah. Karena muridnya semakin bertambah, maka waktu belajarnya akhirnya juga ditambah menjadi pagi, siang, dan sore. Penambahan murid tersebut membawa implikasi juga penambahan pengajar atau pendamping, yang kini berjumlah enam orang dan semua berasal dari kampung Kamal sendiri. Dari enam pengajar, empat lulusan SMP, satu SMA, dan satu diploma.[14]

 

Di KBA Sumbangsih Kamal Muara yang Indah dampingi, yang ditekankan dalam proses belajar adalah kegembiraan. Makanya, seperti Indah tuturkan, pertama yang dilakukan adalah bermain agar anak merasa senang, setelah itu baru belajar. Tetapi kadangkala Indah juga mencari cara bahwa proses belajar itu dilakukan dengan bermain. Permainan yang dilakukan pun dipilih yang tradisional, seperti engklek, cublak-cublak suweng, gobak sodor (ga back to door). Yang jelas, permainan itu murah, bahan-bahannya bisa diperoleh di lingkungan sekitar, dan menyenangkan. Sedangkan materi belajar yang disampaikan meliputi pengenalan angka dan huruf, menggambar, bercerita. Menurut Indah, yang sebenarnya ingin dikembangkan pada anak-anak peserta KBA ada tiga hal : kemandirian, sikap kritis, dan kreatifitas. Ternyata apa yang diajarkan tersebut sangat berguna ketika melihat anak-anak yang dulu peserta KBA sudah masuk SD.  Ketika banyak anak-anak lain harus diantar ke sekolah sampai kelas dua SD, anak-anak peserta KBA biasanya cukup dua minggu saja diantar orang tuanya, setelah itu bisa berangkat dan pulang sendiri. Anak-anak “lulusan” KBA Kamal Muara juga terkenal cerdas, hal ini ditunjukkan dengan seluruh anak pasti masuk 10 besar di sekolahnya.[15]

 

Apa yang dilakukan Indah dan kawan-kawan ternyata memperoleh perhatian dari banyak pihak, sehingga mereka kadang memberikan sumbangan pada KBA Kamal Muara. Yayasan 1001 buku secara rutin memberikan buku dan pelatihan pengelolaan perpustakaan. Sampai pertengahan 2009, buku yang terhimpun sudah melebihi 1000 eksemplar yang sebagian besar berupa cerita-cerita rakyat yang dikemas untuk anak-anak. Kemudian pada tahun 2009 ini KBA Kamal Muara juga mendapat sumbangan dari NEC, sebuah pabrik pembuat perangkat keras komputer, berupa rumah “singgah” yang berbentuk panggung untuk anak-anak belajar, bermain, dan perpustakaan.

 

Gerak sosial yang dilakukan perempuan-perempuan miskin kota telah membuka harapan baru bagi perubahan negeri ini. Gerak yang dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi, strategi yang tepat, ketrampilan dalam bergaul dan mengembangkan jaringan, keberanian, serta wawasan serta perspektif yang luas, menjadi bekal yang menjanjikan. Dalam sepuluh tahun terakhir bisa dilihat betapa mulai tumpah ruahnya perempuan memenuhi jalanan jika ada aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat miskin kota, buruh, dan kelompok lainnya. Mereka juga mengambil peran penting di kampung-kampung miskin, terlibat mulai dari soal pengurusan akte kelahiran sampai penggusuran Memang kendala kultural dan struktural  masih menghadang, tetapi upaya untuk merobohkannya sudah mulai dirintis. Tinggal bagaimana pihak-pihak di luar rakyat miskin memberi kontribusi yang memberdayakan, bukan memenjarakan rakyat dalam ketergantungan.

 

 

Ari Ujianto

 

 

Daftar Pustaka

Mike Davis, Planet of Slums, Verso London, 2006

UN-Habitat, The Challenge of Slums : Global Report on Human Settlements 2003

Somsook Bonyabancha, “Saving and Loans; Drawing Lessons from Some Experiences in   Asia” dalam  Environment & Urbanization Vol 13 No 2 October 2001

Housing by People in Asia, No 17, November 2007

 

 


[1] Baca “The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003, United Nations Human Settlement Programme”

[2] Mike Davis, Planet of  Slums, Verso, London, 2006, hal. 24.

[3] Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal 370.

[4] Wawancara dengan Wartiyah, Koordinator kelompok Tabungan JRMK, 16 Juni 2009.

[5] wawancara dengan Yati, 36 tahun, kolektor tabungan dan penggerak kampung Prumpung, Jakarta Timur, 6 April 2008

[6] Wawancara dengan Nenek Della, 62 tahun,  25 Juni 2009

[7] Sebenarnya tabungan ini diperkenalkan oleh jaringan Slum Dweller International (SDI),dan UPC belajar dari mereka dan sekaligus melakukan kontekstualisasi terhadap gerakannya. Model tabungan ini telah berkembang secara pesat di Afrika Selatan, India, dan Thailand.  Bahkan untuk Thailand, anggota tabungan ini telah mencapai 13,5 juta orang yang berada di 78, 041 komunitas dengan jumlah uang mencapai 695 juta US dollar. Di tiga negara tersebut, kelompok tabungan menjadi media pengorganisasian untuk memperkuat dan memperjuangkan hak atas perumahan/tempat tinggal. Baca, Somsook Boonyabancha, “Saving and Loans; Drawing Lessons from Some Experiences in Asia”, dalam Environment & Urbanization Vol 13 No 2 October 2001, juga “Saving + Fund”, Housing by People in Asia, No 17, November 2007.

[8] Wawancara dengan Wartiyah, koordinator tabungan JRMK Jakarta, 16 Juni 2009.

[9] Wawancara dengan Indah Sulistyowati, 40 tahun, pendamping KBA Sumbangsih Kamal Muara, 9 Juli 2009.

[10] Wawancara dengan Yati, 36 tahun, 6 Juli 2009.

[11] Wawancara dengan Winda Indah Lestari, 21 tahun, Sekretaris Dewan Pimpinan Kota, SRMI Jakarta, 7 Agustus 2009.

[12] Wawancara dengan Rohayati, 34 tahun, 6 Juli 2009.

[13] Wawancara dengan Nenek Della, 62 tahun, 25 Juni 2009.

[14] Wawancara dengan Indah Sulistyowati, 40 tahun, pendamping KBA Sumbangsih Kamal Muara, 9 Juli 2009.

[15] ibid

 


Beranda  |  Kategory: Edisi 19 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia