Penggusuran yang Kian Akrab

15 - Oct - 2010 | Ari Ujianto | No Comments »

esai foto4

 

“ Jam setengah empat  pagi sudah pada datang mobil-mobil Satpol PP itu. Ada sekitar 10 mobil bego (Back Hoe, red) diparkir mengelilingi kampung. Sedangkan aparat yang datang ada 7.000 anggota. Mereka dari Satpol PP, Polisi Brimob,dan tentara. Akhirnya warga dikepung, dan rumah-rumah kami akhirnya diobrak-abrik dengan mobil bego itu”

(Wasniah, korban penggusuran eks Taman BMW, Papanggo, Jakarta Utara)

 

Wasniah tidak bisa melupakan penggusuran yang menimpa dirinya dan lebih dari seribu keluarga yang terjadi pada 24 Agustus tahun 2008 lalu. Wasniah juga tidak mengharapkan penggusuran terjadi lagi, tapi seandainya terjadi pun dirinya merasa sudah tidak takut lagi. Baginya sekarang, penggusuran adalah salah satu peristiwa yang mengerikan sekaligus akrab. Bagaimana bisa melupakan  peristiwa itu jika dia dan dan sekitar 1000 keluarga yang menempati lahan seluas 26,5 hektar di eks Taman BMW Papanggo itu dari bulan Agustus sampai Oktober 2008, telah empat kali digusur, dan yang terakhir disertai dengan pembakaran gubug dan tenda mereka.[1] Kini sebagian warga telah pindah dan tercerai-berai kemana-mana, hanya sebagian kecil saja yang masih tinggal di sekitar lokasi dulu, termasuk Wasniah. Yang tetap tinggal masih diliputi rasa was-was karena rencana “pembersihan” pemukiman sudah mulai terdengar lagi. “Katanya setelah pemilu selesai mau ada gusuran lagi,” kata Wasniah.

 

Seperti halnya Wasniah, acapkali rakyat miskin kota yang digusur telah merasakan penggusuran sebelumnya. Bahkan ada yang mengalami penggusuran beberapa kali di lokasi yang berbeda-beda. Apa yang terjadi dengan Wartiyah, seorang korban penggusuran Kolong Tol Rawa Bebek, bisa menjadi bukti semua itu. Dia telah empat kali digusur. Pertama terjadi di kampungnya di Banyumas, karena alasan pelebaran sungai. Sedangkan yang selanjutnya terjadi berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan tol lingkar utara Jakarta yang menghubungkan Jakarta Utara dengan Bandara Soekarno-Hatta.[2]

 

Dalam sepuluh tahun ini memang penggusuran pemukiman rakyat miskin marak terjadi di Indonesia, khusunya di Jakarta. Beberapa kasus besar bisa dipaparkan seperti penggusuran permukiman miskin di Karang Anyar, Jakarta Pusat (2000),Teluk Gong, Jakarta Utara (2001); Pondok Kopi, Jakarta Timur (2001); Kampung Beting, Jakarta Utara (2001); Cengkareng Timur, Jakarta Barat (2003); Jembatan Besi, Jakarta Barat (2003), Sepanjang Kolong Tol lingkar utara (2007); dan eks Taman BMW, Jakarta Utara (2008).  Semua penggusuran yang disebutkan di muka pasti memilukan, tetapi yang paling ironis adalah penggusuran di Cengkareng Timur, karena yang melakukan penggusuran adalah pihak PERUMNAS, perusahaan perumahan nasional yang  kewajiban pokoknya justru menyediakan perumahan bagi golongan rakyat miskin atau tidak mampu. Penggusuran yang terus terjadi ini tak pelak menempatkan Indonesia ke urutan tujuh dari sepuluh negara penggusur terbesar di dunia tahun 2006 versi Center on Housing Rights and Eviction (COHRE).[3] Penempatan itu terasa tidak berlebihan, sebab menurut data Urban Poor Consortium (UPC), selama tahun 2000-2005 tak kurang 18.000 keluarga telah digusur di Jakarta. Jika satu keluarga berisi empat orang, maka tak kurang dari 72.000 orang tergusur dari rumahnya. Sedangkan selama tahun 2008 lalu, sudah 9.071 orang kehilangan tempat tinggal mereka.

 

Bagi rakyat miskin kota, tidak hanya penggusuran perumahan mereka yang terus dihadapi, tapi juga penggusuran usaha ekonomi mereka. Hampir setiap bulan berita tentang penggusuran PKL atau usaha sejenis, terjadi. Tahun 2008, menurut data UPC, ada 5.774 PKL dan usaha sejenis yang digusur di Jakarta. Menggusur perumahan dan usaha rakyat miskin seolah menjadi senjata andalan pemerintah kota untuk mengusir rakyat miskin itu dari kota. Senjata itu mungkin ampuh untuk sementara waktu, tapi tidak menyelesaikan dalam jangka panjang. Bisa dikatakan juga tindakan tersebut sebagai indikasi keputusasaan yang menghinggapi pemerintah kota dalam menghadapi masalah urbanisasi dan perumahan yang tak ada ujungnya. Apalagi, lewat pemerintah pusat, ada iming-iming penghargaan Adipura bagi kota atau daerah yang “bersih” dan “indah.

 

Sebab-sebab Peningkatan

Dalam catatan Asian Coalition for Housing Rights (ACHR) setidaknya ada empat hal yang menyebabkan penggusuran itu semakin meningkat dalam dua dasawarsa ini, khususnya di Asia.[4] Pertama, karena meningkatnya urbanisasi. Peningkatan urbanisasi yang demikian cepat menyebabkan banyak orang dan investasi mengalir ke kota-kota sehingga pemukiman informal tidak lagi bisa diterima karena dunia formal telah menguasai ruang untuk pembangunan. Kedua, karena adanya mega proyek infrastruktur. Proyek pembangunan infrastruktur skala besar biasanya didanai lembaga-lembaga donor pembangunan internasional atau  kerjasama antara perusahaan lokal dan korporasi internasional. Proyek terus berjalan walau seringkali proyek tidak didasari perencanaan yang matang, digelembungkan nilai kontraknya, tidak berguna bagi rakyat, dan kelompok rakyat atau warga negara yang menanggung biayanya. Ketiga, politisasi tanah. Kongkalikong antara developer, birokrat dan politisi telah  berusaha mengusir rakyat miskin dari tanah yang nilainya tinggi, dan seringkali dengan pelanggaran prosedur dan hukum, untuk dibangun real estate. Keempat, tidak adanya hukum yang melindungi komunitas dari penggusuran atau untuk menjamin keamanan tinggal. Meski hukum yang baik itu ada, pelanggaran terhadap hukum itu tetap ditolerir karena senjangnya hubungan kekuasaan yang dibangun rakyat atau komunitas miskin dengan lobi-lobi politik yang dibangun tiga sekawan : developer, birokrat, politikus.  Menurut  laporan Human Rights Watch (2006), penggusuran pemukiman yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta biasanya dijustifikasi oleh tiga hal : rumah dan tempat tinggal yang digusur itu ilegal, pemukiman tersebut mengganggu ketertiban umum, dan tanah tersebut digunakan untuk proyek pembangunan yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas.[5] Apa yang dinyatakan ACHR dan Human Rights Watch ini tidak berbeda jauh dari yang disebutkan oleh COHRE. Menurut COHRE, penyebab penggusuran bisa bermacam-macam dan saling terkait satu hal dengan lainnya, tidak sekedar tidak adanya jaminan legal terhadap tanah. Sebab-sebab lain itu, misalnya : alasan pembangunan proyek atau infrastruktur; adanya peristiwa nasional atau internasional yang akan diadakan; pengembangan dan upaya memperindah kota; “peremajaan” kawasan; tiadanya dukungan/perlindungan negara terhadap rakyat miskin; konflik politik, pembersihan etnis, dan perang[6].

 

Alasan pembangunan infrastruktur skala besar memang sering menjadikan rakyat miskin menjadi korban. Beberapa kasus seperti pembangunan Waduk Kedung Ombo dan pembangunan Banjir kanal Timur (BKT) Jakarta adalah contohnya. Bahkan untuk proyek BKT proses pembebasan tanahnya belum juga selesai sampai sekarang. Beberapa rumah, yang pemiliknya belum mau atau sepakat dengan ganti rugi, kelihatan masih nangkring di tengah kanal yang sudah terisi air. Proyek banjir kanal timur tersebut diharapkan dapat mengurangi genangan air yang menyebabkan Jakarta kebanjiran hampir setiap tahun.  Seringkali pembangunan proyek besar tersebut diberi label untuk kepentingan umum, sehingga ada justifikasi jika penggusuran dilakukan.  Penerbitan Perpres No 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum paska pertemuan Infrastructure Summit pada awal tahun 2005, secara jelas dimaksudkan untuk  justifikasi penggusuran atas nama kepentingan umum itu. Perpres tersebut akhirnya diganti dengan karena mendapat penolakan dari pelbagai kalangan. Apalagi definisi “kepentingan umum” yang ada dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya jelas. Selain karena “kepentingan umum”, pemerintah kota sering menggunakan istilah “ketertiban umum” untuk menggusur rakyat miskin dari kota. Biasanya alasan ketertiban umum ini mengacu pada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang usaha atau kegiatan warga yang dianggap melanggar ketertiban umum. DKI Jakarta misalnya, peraturan yang menjadi momok bagi rakyat miskin kota di kampung-kampung maupun sektor informal selama lebih dari dua dasarwarsa ini adalah Peraturan Daerah No 11 Tahun 1988, yang kemudian pada tahun 2007 diganti dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007.  Perda no 11 ini dibuat pada masa Gubernur Wiyogo Admodarminto, yang tujuan utamanya sebenarnya untuk menghilangkan beca dari Jakarta.[7] Tetapi ternyata tidak hanya beca yang menjadi sasaran, tapi juga pedagang kaki lima dan kampung miskin atau slum. Hal ini tidak mengherankan karena peraturan ini mengatur atau bermaksud untuk menertibkan semua kegiatan yang dianggap “mengganggu” Jakarta. Landasan untuk melakukan penggusuran biasanya memakai Bab VII  pasal 20 yang mengatur tentang Tertib Bangunan.  Pasal 20 ini melarang setiap orang atau badan untuk mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran/sungai, dan pinggir rel kereta.

 

Penggusuran  yang terjadi karena adanya event atau peristiwa nasional dan internasional yang akan dilakukan juga marak terjadi di Indonesia. Walau tidak “segila” Korea Selatan yang untuk menyiapkan Olimpiade tahun 1998 telah menggusur 800.000 di Seoul, tapi Indonesia sudah mulai mengikuti jejak itu. Pemerintah Sumatera Selatan menggusur perumahan kumuh dan PKL ketika akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2004[8], Jakarta menggusur PKL ketika menjelang peringatan ke-50 Konferensi Asia-Afrika[9], dan terakhir Manado ketika menjadi tuan rumah World Ocean Conference 2009. Jelas, penggusuran orang miskin ini dilakukan karena pemerintah kota merasa malu ketika tamu dari luar kota atau negara melihat kota mereka yang tidak “bersih” atau kelihatan kumuh. Seperti yang diungkapkan Sutiyoso pada 7 Februari 2002 dalam rapat dengan Komisi II DPR Subkomisi Hukum dan HAM yang membahas masalah penggusuran permukiman kaum miskin. Dalam kesempatan itu dia mengatakan bahwa sebagai gubernur dia merasa malu kepada orang asing yang datang ke Jakarta yang setelah keluar dari bandara, mereka langsung disuguhi pemandangan kumuh di wilayah Banjir Kanal Barat[10]
Faktor tiadanya hukum yang melindungi dari penggusuran dan jaminan keamanan tinggal bagi rakyat miskin, juga menjadi faktor penting kenapa penggusuran terus terjadi. Faktor ini yang menjadikan rakyat miskin menjadi lemah kedudukannya, apalagi kebijakan negara yang menempatkan pemilik atau pemegang sertifikat mempunyai hak yang kuat terhadap tanah yang bersangkutan. Padahal rakyat miskin banyak mengalami kendala dalam memiliki dan mengurus sertifikat tanah selama ini, seperti birokrasi yang berbelit dan biaya yang mahal. Hampir semua korban penggusuran selama ini tidak mempunyai sertifikat atau jaminan keamaman tinggal dari negara, seperti disampaikan Human Rights Watch dalam laporannya pada September 2006.

 

Tidak hanya persoalan legalisasi tanah yang jadi masalah, tapi juga tiadanya akses terhadap rumah atau tempat tinggal di kota karena harganya sangat mahal yang tidak bisa mereka beli. Sedangkan upaya pembangunan rumah susun sewa atau hak milik yang dilakukan pemerintah selama ini, selalu berlokasi jauh dari kota atau terlalu mahal harga beli atau sewanya. Belum lagi biaya pemenuhan fasilitas dasar lainnya seperti untuk biaya listrik dan air bersih/PAM. Makanya tidak heran jika penghuni atau pemilik rumah susun justru mereka yang mempunyai pendapatan tinggi. Sedangkan rakyat miskin kembali menggelinding dalam pusaran kesemrawutan kota, mencari tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan pendapatannya. Makanya Turner (dalam Alan Gilbert & Josef Gugler, 1982) menyebut rakyat miskin kota mempunyai rasionalisasinya sendiri dalam memilih tempat tinggal dan juga membangun rumah. Menurutnya, pemerintah sebaiknya membantu rakyat miskin dalam menolong dirinya sendiri, bukan menyediakan semua fasilitas yang belum tentu dibutuhkan oleh rakyat. Dalam konteks perumahan, perumahan swadaya seringkali menciptakan perlindungan yang lebih baik daripada yang dibuatkan pemerintah, karena perumahan bagi rakyat miskin adalah bagian dari kehidupan mereka. Rumah bagi rakyat miskin kota juga bagian dari usaha ekonomi, bagian dari siasat menghadapi kemiskinan.  Pernyataan tersebut tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah selama ini yang sepertinya hanya mengganggap rumah susun sebagai satu-satunya solusi bagi penyediaan rumah bagi yang berpendapatan rendah atau korban gusuran. Seperti misalnya yang terjadi pada korban penggusuran Kolong Tol, Rawa Bebek  yang dipindahkan ke Rumah Susun Marunda atau Kapuk Muara. Seringkali mereka yang pindah ke  rumah susun mengalami kesulitan ekonomi. Mereka menjadi jauh dari usaha ekonomi yang dirintis sebelumnya, dan membayar fasilitas dasar yang tidak terjangkau oleh mereka sehingga akhirnya mereka pindah lagi. Seperti yang disampaikan Wartiyah, “Ada temen saya yang dulu di Kolong Tol adalah bos bakso dan  punya beberapa anak buah. Dia jualan bakso di kawasan Museum Fatahillah, kalau dari Kolong Tol Rawa Bebek kan dekat, tapi setelah pindah ke rusun Kapuk Muara jadi jauh jaraknya dan makan waktu lama, akhirnya dia pindah lagi,”

 

Menjadi Lebih Miskin

Tak dipungkiri penggusuran menyebabkan rakyat yang sudah miskin menjadi lebih miskin lagi. Wasniah misalnya, dia kesulitan bagaimana membangun rumah seperti sediakala jika rumah mereka digusur dan dibakar. “Membangun rumah itu mahal biayanya, satu asbes bekas saja sekarang sudah 20.000 rupiah, sedang yang baru 36.000 rupiah, dan bambu satu batang 20.000 rupiah,” kata Wasniah sedih. Selain kehilangan rumah dan harta-benda yang selama ini dikumpulkan dengan susah payah, korban gusuran juga seringkali kehilangan pekerjaan mereka. Korban penggusuran terdesak ke wilayah yang jauh dan tidak aman dan perlu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk menata kembali kehidupannya. Dan perempuan menjadi korban terbesar karena selama ini  mereka melakukan pekerjaan  terkait dengan tempat tinggalnya, seperti menjahit atau berdagang. Mengusir rakyat miskin dari kota juga semakin menambah beban hidup mereka, khususnya berkaitan dengan biaya transportasi. Cerita yang disampaikan Wartiyah di muka adalah contoh semakin tingginya biaya hidup karena transportasi semakin mahal akibat dipindahkan ke pinggir kota. Tak bisa dipungkiri bahwa rakyat miskin yang digusur dari rumahnya, dan tidak ditangani dengan sebaik-baiknya seperti yang terjadi selama ini, pasti kondisi ekonominya akan lebih buruk dari sebelumnya.

 

Penggusuran juga meyebabkan pendidikan anak-anak menjadi terganggu. Banyak anak-anak yang rumahnya digusur kehilangan buku-buku pelajarannya, seragam sekolah, dan alat-alat untuk belajar lainnya. Belum lagi jika harus pindah ke tempat yang  lokasinya jauh dari sekolah sebelumnya, pasti anak tersebut akan memulai segalanya dari nol lagi. Dariwan (20) dan Karsem (14) sempat tidak masuk sekolah beberapa hari karena rumahnya di eks Taman BMW digusur. Masih untung mereka tidak dikeluarkan karena guru-guru mereka bisa memahami bencana yang menimpa mereka. Penggusuran juga menyebabkan anak-anak menjadi trauma. Iis (10), anak bungsu Wartiyah, mengalami depresi dan selera makannya menurun drastis selama tiga bulan. Ketika rumahnya di Kolong Tol, Rawa Bebek digusur tahun 2007 lalu, setiap hari dia menangis. Setiap melihat Satpol PP atau awak media elektronik yang memakai seragam, dia ketakutan.[11] Kondisi tersebut bisa dimaklumi karena acapkali penggusuran yang dilakukan disertai dengan kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi lainnya. Bahkan kalau rencana penggusuran gagal dilakukan, tindakan pembakaran kampung miskin akan dilakukan. Kebakaran-kebakaran besar yang terjadi di kampung-kampung miskin yang selama ini terjadi, diduga memang sengaja dibakar. Tak bisa dipungkiri modus pembakaran ini sangat efektif dan efisien karena perumahan di kampung-kampung miskin terbuat dari bahan yang mudah terbakar, mempunyai kepadatan yang berlebih, dan tiadanya fasilitas pemadam kebakaran yang memadai.  Davis (2006) menuturkan tentang kebakaran yang biasa terjadi di kampung miskin atau slum :

 

“Slum fire, however, are often anything but accidents: rather than bear the expense of court procedure or endure the wait for an official demolition order, landlords and developers frequently prefer the simplicity or arson”[12]

 

(Kebakaran slum seringkali bukanlah sebuah kecelakaan: daripada menanggung biaya prosedur pengadilan atau terus-menerus menunggu perintah pembongkaran resmi, para tuan tanah dan developer seringkali lebih memilih sesuatu yang mudah yaitu pembakaran)

 

Eci Kusumawati, atau biasa dipanggil Nenek Della (62), seorang warga Muara Baru, menuturkan bahwa ketika terjadi kebakaran besar di Kebun Tebu, Muara Baru, Jakarta Utara pada September 2002, banyak warga yang sebelumnya menguber orang asing yang mencurigakan.[13] “Sejak jam 10 malam warga menguber-uber orang yang mencurigakan karena keluar masuk kampung dan sesekali masuk ke kolong rumah panggung, tetapi tidak ketemu, dan akhirnya kebakaran terjadi  sekitar jam 12 malam,” ujar Nenek Della. Akibat kebakaran/pembakaran di Muara Baru  tahun 2002 itu, 1.100 keluarga kehilangan tempat tinggal.[14]  Ternyata modus pembakaran sebagai alternatif penggusuran diakui oleh Kasudin Trantib Jakarta Utara Toni Budiono, pada tahun 2001, yang menyatakan pembakaran atau bumi hangus merupakan salah satu taktik dalam operasi penertiban bangunan liar seperti bantaran kali. Dalam keadaan terpaksa, pembakaran bangunan ditempuh untuk memudahkan operasi membongkar.[15]

 

Apa yang dilakukan pemerintah selama ini dalam melakukan penggusuran tentu jauh dari prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan oleh PBB. Menurut resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1993/77 para.1, menetapkan bahwa penggusuran adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Jika pun penggusuran sudah tidak bisa dihindari lagi, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan untuk melakukan konsultasi dengan mereka yang akan digusur, memberikan informasi yang jelas tentang rencana dan maksud penggusuran, waktu penggusuran, memberikan kompensasi yang layak, tidak menjadikan mereka yang digusur sebagai homeless atau merosot kehidupannya, tidak melakukan kekerasan atau penggunaan preman, memberikan informasi tentang upaya hukum yang bisa ditempuh jika tidak menyetujui penggusuran, dan lain sebagainya, harus dilakukan.

 

Wasniah dan ribuan orang di eks Taman BMW  tentu tidak pernah mendapatkan apa-apa seperti yang disyaratkan oleh komisi HAM PBB tersebut. Bagi mereka, dan juga ratusan ribu rakyat miskin kota yang pernah tergusur dari rumahnya, penggusuran tidak pernah mereka lupakan. Peristiwa itu kian lama kian menjadi sesuatu yang biasa ditemui dan melintas dalam hidup mereka. Bahkan  terasa semakin akrab.

Ari Ujianto

 

 

Daftar Pustaka

Alan Gilbert and Josef Gugler, Cities, Poverty, and Development; Urbanization in the Third World, Oxford University Press, New York, 1982

BE Julianery, Kompas 10 Agustus 2007

Housing by People in Asia, Number 15, October 2003

HRW, Indonesia, Condemned Communities : Forced Evictions in Jakarta, September 2006.

http://www.tempointeraktive.com/hg/jakarta/2002/09/27/brk,20020927-17,id.html

http://sport.liputan6.com/berita/200404/76450/Persiapan.PON.XVI.Tiga.Desa.Digusur

Jean Du Plessis, Center on Housing Rights and Eviction, Forced Eviction in Search of Solution to a Global Problem, a Presentation to Workshop of Security of Land Tenure in Celebration of Human Rights Week, Stellenbosch University, 22 March 2006.

Kompas, 2 Nopember 2001

Mike Davis, Planet of Slums, Verso, London, 2006

Yoshifumi Azuma, Abang Beca : Sekejam-kejamnya Ibu Tiri Lebih Kejam Ibu Kota, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

 


[1] Wawancara dengan Wasniah, 37 tahun, korban penggusuran eks Taman BMW, Papanggo, Jakarta Utara, 23 Juni 2009.

[2] Wawancara dengan Wartiyah, 46 tahun, 16 Juni 2009

[3] Presentasi COHRE pada World Urban Forum II di Vancouver, Kanada, 19 Juni 2006.

[4] Housing by People in Asia, No 15, October 2003

[5] Human Rights Wacth, Indonesia, Condemned Communities : Forced Evictions in Jakarta, 2006, hal. 35.

[6] Jean Du Plessis, Center on Housing Rights and Eviction, Forced Eviction in Search of Solution to a Global Problem, a Presentation to Workshop of Security of Land Tenure in Celebration of Human Rights Week, Stellenbosch University, 22 March 2006.

[7] Pada akhir 80-an Pemerintah Indonesia memang sedang menggenjot pembangunan dengan merangsang penanaman modal asing sebanyak mungkin dengan bimbingan World Bank. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dikeluarkannya Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang berisi deregulasi keuangan.  Jakarta sebagai gerbang Indonesia tentu juga harus bersih dan “memikat” bagi investor, jika ingin investasi masuk. Makanya pejabat Indonesia menjadi cemas dengan keberadaan beca, karena dianggap memalukan Indonesia, dan akan ditertawakan oleh orang asing sebagai bangsa yang terbelakang. Keterangan lebih lengkap baca Yoshifumi Azuma, Abang Beca, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 200, hal 27-28.

[8] http://sport.liputan6.com/berita/200404/76450/Persiapan.PON.XVI.Tiga.Desa.Digusur

[9] http://www.detiknews.com/read/2005/04/20/114331/345637/10/kaa-bikin-susah-cari-makan

 

[10] Baca, BE Julianery, Kompas 10 Agustus 2007

[11] Penuturan Wartiyah, 16 Juni 2009.

[12] Mike Davis, Planet of  Slums, Verso, London, 2006, hal 127.

[13] Wawancara dengan Nenek Della, 25 Juni, 2009.

[14] http://www.tempointeractive.com/hg/jakarta/2002/09/27/brk,20020927-17,id.html

[15] Kompas, 2 Nopember 2001


Beranda  |  Kategory: Edisi 19 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia