Slum di Jakarta : Kemunculan dan Penanganannya

10 - Oct - 2010 | Ari Ujianto | No Comments »

 

Memasuki kampung Kebun Tebu, Muara Baru, semilir angin laut biasa menyambut dengan membawa bau sampah yang telah membusuk dari pinggir danau Pluit maupun yang menyebar dari bawah rumah-rumah panggung penduduk. Nuansa kehidupan yang informal juga memperlihatkan keceriaannya. Kampung Kebun Tebu terletak di tepi timur danau Pluit, Jakarta Utara, memanjang sejauh 4.500 meter. Permukiman warga Kebun Tebu terbagi dalam lima kelompok wilayah : Blok A-I yang berada dalam wilayah RT 16/17, Blok A-C wilayah RT 17/17, Induk RT 19/17, induk RT 17, dan induk RT 20/17.  Jumlah penduduk kampung Kebun Tebu sekitar 2.831 keluarga dan paling besar jumlah penduduknya ada di Blok A-I RT 16/17, dengan 1.388 keluarga.  Sebagian besar rumah warga berupa rumah panggung, yang dirancang untuk menyiasati ruang karena berdiri di atas danau juga untuk mengantisipasi banjir karena meluapnya air  laut (rob). Rumah-rumah tersebut menjorok ke jalan atau gang sehingga jalan kampung menjadi semakin sempit. Rata-rata rumah penduduk berukuran 3 m x 5 m dengan dihuni 5 orang, dengan dinding rumah sebagian besar dari triplek dan beratap asbes atau seng, yang nampak sudah mulai rapuh. Di sela-sela deretan rumah, nampak MCK umum yang setiap pagi terlihat antrian panjang orang-orang di depannya. Karena padatnya rumah dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah dari bahan yang mudah terbakar, maka seringkali permukiman ini mengalami kebakaran (pembakaran) besar. Misalnya pada September 2002, sekitar 900 rumah terbakar, sehingga menyebabkan sekitar 3.500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kondisi itu juga disumbang oleh tiadanya sumur ataupun saluran PAM di kampung itu. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membelinya dari tukang jual air dorongan yang melintas kampung setiap harinya. Harga setiap jerigen yang beratnya 20 liter, adalah 1.000 sampai 1.500 rupiah, dan setiap keluarga menghabiskan sedikitnya empat jerigen setiap harinya. Ini tentu semakin menghabiskan penghasilan warga yang tidak seberapa. Kampung Kebun Tebu juga dekat dengan tempat pelelangan ikan (TPI) Muara Baru, sehingga sebagian besar warga mendapatkan penghasilan dengan bekerja di TPI, atau yang berkait dengan TPI. Inilah nampaknya yang menjadi alasan sebagian warga yang tinggal di kampung miskin bahwa kedekatan dengan tempat kerja menjadi pertimbangan utama daripada kualitas tempat tinggalnya.

 

Kampung Kebun Tebu adalah salah satu slum di Jakarta, yang keberadaannya terus meningkat sepanjang tahun. Menurut Pemerintah DKI, luas permukiman kumuh (informal) atau slum di Jakarta telah mencapai 20% dari total wilayah permukiman. Sedangkan menurut data Kompas, di tahun 2000 kawasan kumuh sudah mencapai 15.000 hektar, dan jika setiap hektar kepadatan penduduknya sedikitnya 300 orang saja, terhitung sudah ada 4,5 juta orang tinggal di situ. Jumlah ini tentu sama dengan separoh penduduk Jakarta versi BPS, karena jumlah sesungguhnya sampai sekarang masih belum diketahui dengan pasti. Slum biasa terdapat di pinggir sungai, bantaral rel kereta api, di bawah jembatan, kolong tol, tempat pembuangan akhir sampah, atau wilayah yang selama ini dianggap “berbahaya” yang tidak sembarang orang berani menempatinya. Hal ini terjadi karena lahan atau wilayah yang biasa, tidak terjangkau harganya atau sudah tidak ada tempat lagi untuk didirikan bangunan.

 

Mengalirnya Orang-orang ke Jakarta

Kepadatan Jakarta, baik permukiman maupun populasi, tidak terlepas dari keberadaannya sebagai kota utama (primate city) yang embrionya sudah muncul sejak awal abad 17. Kota utama itu ditandai dengan jumlah penduduknya yang paling besar, pelabuhan paling besar, pusat produksi industri, dan pusat kantor bisnis dan pemerintahan. Menurut paparan Evers dan Korff , awalnya oleh pejabat VOC Jakarta (waktu itu bernama Batavia) dijadikan sebagai pusat perdagangan,  pelabuhan dan transit bagi barang-barang yang akan dikirim ke Eropa. Kesuksesan Batavia sebagai pusat perdagangan telah mengakibatkan orang-orang berdatangan dari berbagai negara dan kawasan, walaupun pertumbuhan penduduknya tetap terbatas. Komoditas yang menjadi andalan bagi wilayah tropis yang kemudian dijual ke Eropa melalui pelabuhan Batavia adalah lada dan selanjutnya cengkih juga mengikuti. Ketika kekuasaan VOC diganti oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka mereka tidak saja menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat pemerintahan dan ekonomi kolonial.  Karena kalah bersaing dengan Kolonialisme Inggris dalam perdagangan yang berpusat di Calcutta, maka kebijakan beralih ke produksi barang komoditas yang pada akhirnya menjadikan Batavia sebagai mata rantai penghubung antara daerah jajahan dan kampung halaman.[1] Agar rantai produksi dan perdagangan lancar dari Jawa dan Sumatera pedalaman ke Batavia, maka pembangunan transportasi –khususnya rel kereta api dan jalan-jalan utama pantai utara Jawa- dilakukan. Tidak hanya produksi barang komoditas yang akhirnya mengalir ke Batavia karena transportasi yang lancar, tetapi orang-orang juga mengalir, khususnya dari pedalaman Jawa.  Menurut Azuma ( 2001), transportasi yang lancar ini menyebabkan meluasnya kekuasaan kolonial di sejumlah daerah Jawa dan percepatan migrasi internal, khususnya migrasi desa-kota.[2] Sedang dari catatan Johan Silas, perkembangan penduduk kota di Indonesia menjadi lebih cepat setelah awal abad XX dilaksanakan kebijakan pax neerlandica untuk menciptakan suasana damai di dalam negeri. Kemudian perkembangan ini semakin mantap dengan dikeluarkannya Undang-undang desentralisasi pada tahun 1903 ( Staatsblad van Nederlandsch-Indie No 329) yang diawali di Batavia.[3]

 

Setelah Indonesia merdeka, populasi Jakarta meningkat secara tajam. Dalam catatan Susan Abeyasekere (1985), peningkatan populasi yang tinggi tersebut disebabkan meluasnya wilayah metropolitan dengan bergabungnya kabupaten baru dan banyaknya pendatang baru [4] Misalnya pada tahun 1971 luas DKI adalah 574 km2, kemudian meningkat menjadi 657 km2 di tahun 1980 dan akhirnya menjadi 661 km2 di tahun 1990.  Sedangkan bagi pendatang baru, yang menjadi masalah tentu tempat tinggal mereka. Pendatang baru tersebut tinggal tidak hanya di tanah yang selama ini belum ditempati, tetapi juga di area yang sudah ditempati sehingga menyebabkan kepadatan berlebih di wilayah tersebut, baik padat oleh bangunan maupun orang. Tekanan populasi tersebut juga menyebabkan bantaran sungai dan rel kereta penuh dengan gubug-gubug, dan tentu saja semuanya tidak resmi. Tetapi kepadatan Jakarta tidak bisa dilepaskan sebagai akibat pengelolaan negara dan Jakarta sendiri yang sentralistik. Kekuasaan politik dan ekonomi yang terpusat dan hancurnya sumberdaya desa telah memaksa orang-orang melakukan migrasi ke Jakarta.  Sentralisasi ini semakin menjadi-jadi sejak Orde Baru berkuasa, sehingga dalam kurun waktu 25 tahun sejak berkuasa, arus pergerakan dan mobilitas penduduk Indonesia, khususnya penerima migran, didominasi Jawa ( Jakarta) dan Sumatera (Lampung). Dalam perkembangan awalnya, migrasi dilakukan secara sementara, atau biasa disebut migrasi sirkuler. Bahkan dalam masa penjajahan, migrasi sirkuler sudah dikenal dan dilakukan melalui kerja panen atau kegiatan di sektor pertanian dan perkebunan lainnya di wilayah Betawi, Bandung, dan Sumatera bagian selatan.[5]  Tetapi selanjutnya, para migran menetap dan bekerja selamanya di Jakarta karena pedesaan sudah benar-benar tidak memberikan harapan penghidupan. Dalam analisis Setiadi (2001), migrasi ke kota-kota besar Jawa, khususnya Jakarta, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang “bias kota”. Apalagi sejak mengalirnya investasi asing dan pengembangan industri berorientasi ekspor yang dimulai pada awal 80-an yang akhirnya memacu bergeraknya surplus tenaga pertanian memasuki sektor manufaktur dan perdagangan. Repotnya,sebagian besar industri yang kemudian bermunculan terletak di wilayah perkotaan Jawa (Jabotabek), sehingga semakin menambah padatnya penduduk dan menciptakan urbanisasi yang berlebih. Berduyun-duyunnya rakyat dari berbagai wilayah, khususnya pedesaan, untuk bisa bekerja di sektor industri ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Penyerapan tenaga kerja oleh industri tidak sebanding dengan banyaknya orang yang melamar menjadi tenaga kerja. Karena tawaran tenaga kerja demikian melimpah, maka upah pun akhirnya ditekan sangat murah. Sedang yang tidak diterima di sektor industri, terlempar menjadi pengangguran atau bekerja di sektor informal kota. Ada pula yang sudah dari awal melakukan migrasi ke Jakarta tidak untuk memasuki sektor ekonomi formal seperti pabrik, tetapi dengan tujuan mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup karena desa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bekerja sebagai tukang becak, kuli bangunan, pekerja rumah tangga, pemulung, dan lain sebagianya.

 

Buruknya Penanganan

Berduyun-duyunnya penduduk desa menuju kota-kota di Jawa, khususnya Jakarta, dan kegagalan dalam pengelolaan kota telah membawa dampak serius pada kondisi lingkungan. Sampah semakin menumpuk, ketersediaan air bersih sangat rendah, sanitasi toilet yang sedikit dan dalam kualitas buruk, polusi udara yang terus meningkat, dan munculnya penyakit yang disebabkan olehnya. Peningkatan migran juga menuntut adanya pemenuhan akan perumahan, tetapi banyak migran tidak bisa mendapatkannya karena harga tanah maupun rumah yang mahal.  Maka tak bisa dihindari jika mereka kemudian menempati wilayah yang sudah padat sehingga tercipta kepadatan berlebih maupun membangun rumah di ke wilayah yang dianggap ilegal atau informal. Tempat-tempat tersebut misalnya di wilayah pantai, rawa, bantaran rel kereta api, pinggir sungai, di bawah jembatan, dan pinggir jalan.[6] Mereka seperti terlepas dari perhatian pemerintah. Bahkan pembangunan kota yang  dilakukan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta justru terus memfasilitasi para pengembang dan investor yang hanya melakukan pembangunan prasarana untuk kaum elite kota. Mulai tahun 1980-an  sampai sekarang terus bermunculan gedung-gedung pencakar langit, apartemen mewah, real estate, shopping mall, hotel, yang pada akhirnya menggerogoti keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipunyai Jakarta. Hal ini terbukti dengan menyusutnya luas RTH dari 37,2% di tahun 1965 menjadi sekitar 9% di tahun 2007. Penyusutan tersebut hampir keseluruhannya disebabkan dibangunnya prasarana yang hanya memanjakan kaum elite dan kaya seperti untuk mal, hotel, SPBU, perumahan mewah, apartemen, dan pabrik. Pembangunan prasarana mewah tersebut juga tidak sebanding dengan penyediaan perumahan bagi warga miskin yang menjadi mayoritas penduduk Jakarta yang kian hari kian bertambah populasinya.

 

Memang pada akhir tahun 60-an di Jakarta pernah dimulai proyek  Kampungs Improvement Program (KIP) yang sebagian pembiayaannya didanai oleh Bank Dunia. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu golongan miskin dalam melakukan perbaikan rumah dan kampung mereka. Walau awalnya dinilai gemilang dan menjadi acuan dari bernagai negara dalam program perbaikan slum, tetapi program ini juga mendapat banyak kritikan karena hanya terfokus pada perbaikan dan pembuatan jalan serta jembatan. Tak kurang 45% dari dana KIP dihabiskan untuk pembuatan jalan, padahal hanya 2,5 % warga kampung yang mempunyai kendaraan. Hanya 0,2 % anggaran KIP digunakan untuk pembuangan sampah dan 1,4%untuk jamban umum, padahal justru kedua hal ini sangat penting bagi kesehatan warga.[7]  Karena fokus dan mementingkan terhadap perbaikan dan pelebaran jalan sehingga selama periode 1969-1972 ada 2% rumah di kampung yang digusur. Kritikan yang lain adalah terfokusnya KIP di perbaikan infrastruktur fisik saja, sehingga soal jaminan tinggal atau kepastian hukum tidak menjadi prioritas. Selain itu rendahnya partisipasi rakyat juga menjadi titik lemah program ini sehingga rasa memiliki dan ketertarikan untu terus memelihara tidak ada. Bahkan beberapa kampung yang diperbaiki kemudian tergusur karena digunakan untuk fasilitas bisnis dan komersial lainnya.[8] Pembangunan gedung-gedung perkantoran di tengah kota telah menghilangkan dan menggantikan kampung yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar warga kelas menengah ke bawah. Warga kampung yang awalnya tinggal di tengah kota kemudian tergusur ke daerah pinggiran, sehingga diperkirakan selama tahun 1980-1990 sekitar satu juta orang keluar dari Jakarta.[9] Ketika mereka digusur ada yang mendapat ganti rugi, ada pula yang tidak. Tetapi bisa dipastikan mereka yang mendapat ganti rugi pun tidak sesuai dengan harga yang selayaknya diterima. Mereka yang tergusur ke pinggir kota kemudian ada yang menempati pemukiman formal dan juga informal. Inilah menjadi perkembangan mutakhir bahwa slum memang masih banyak berada di pusat kota Jakarta, tetapi kemunculannya yang cepat telah terjadi di wilayah-wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

 

Upaya lain yang pernah dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi golongan miskin adalah dengan didirikannya Perum PERUMNAS pada tahun 1974, yang tujuannya memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin. Sampai pertengangan 80-an bisa dikatakan PERUMNAS masih setia dengan misinya, dengan menyediakan rumah bagi golongan miskin, walau masih banyak kekurangannya. Kekurangan tersebut misalnya masih memprioritaskan penyediaan rumah murah bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) dan tentara. Kemudian lokasinya biasanya juga jauh dari kota dan tempat kerja, sehingga menambah ongkos untuk transportasi. Mulai pertengahan 80-an, PERUMNAS mulai banyak membangun rumah bagi kelas mengah ke atas daripada untuk menengah ke bawah. Mulai saat itulah PERUMNAS terjebak dan jatuh dalam kompetisi pasar dengan sektor swasta, dan semakin menjauhkan dari misi sebelumnya.

 

Kini di tengah komodifikasi tanah yang gila-gilaan di wilayah perkotaan, rakyat miskin seperti berjuang sendiri untuk mendapatkan tempat tinggal mereka. Kondisi seperti itu tentu masih sangat bagus daripada direcokin pemerintah dengan menggusurnya. Pendirian rumah atau tempat tinggal swadaya yang dilakukan rakyat miskin seharusnya justru didorong dan difasilitasi. Pemukiman swadaya di Kebun Tebu misalnya, sebaiknya ditata dan diperbaiki kampungnya agar aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan warga.  Tetapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Pilihan yang dilakukan pemerintah biasanya ada dua : digusur dan dibiarkan menggelandang dan digusur kemudian ditempatkan di rumah susun. Rumah susun pun  ternyata banyak masalah. Selain tempat yang jauh dari kota/tempat kerja, fasilitas yang minim dan harga sewa yang mahal, rumah susun juga tidak terkelola dengan baik. Mungkin hanya rumah susun (rusun) Cinta Kasih Cengkareng yang selama ini mendapat apresiasi baik dari penghuni maupun pihak luar. Tetapi itu pun tidak disediakan dan dikelola pemerintah. Rumah susun yang dikelola oleh Yayasan Budha Tzu Chi tersebut menampung 1000 keluarga korban penggusuran Kama Muara dan Teluk Gong yang terjadi pada tahun 2002. Sewa setiap rumah hanya 90.000 rupiah per bulan, sedang biaya listrik dan air disesuaikan dengan pemakaian. Menurut paparan Pantuan Parnias Hutabarat, salah satu penghuni rusun Cinta Kasih, yang menyebabkan dia nyaman tinggal di rusun tersebut adalah lingkungannya yang aman, bersih, murah, dan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Belum lagi kadang pengelola rusun memberikan kesempatan pada para warga yang tinggal di situ untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai tenaga di sekolah, rumah sakit, maupun di tempat pengelolaan sampah.[10]

 

Yang dilakukan Yayasan Budha Tzu Chi tentu baik, tetapi tidak mencukupi. Masih ada jutaan warga miskin Jakarta yang kini terancam gusuran atau berada dalam kondisi perumahan dan pemukiman yang tidak sehat. Tetapi upaya untuk mengatasinya tentu tidak sekedar dengan menempatkan ke rusun, apalagi menggusurnya. Kreatifitas dalam melihat dan menyelesaikan persoalan dengan menjadikan warga sebagai subyek utama, menjadi kunci bagi penanganan  slum yang kian marak di Jakarta dan sekitarnya.

***

Ari Ujianto

Daftar Pustaka

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (penyunting), 1986.  Kemiskinan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Freek Colombijn, dkk (ed), 2005. Kota Lama, Kota Baru : Sejarah Kota-kota di Indonesia, Ombak, Jogjakarta.

Hafid Setiadi, 2001, Politik Ekonomi, Pasar Tenaga Kerja, dan Dinamika Urbanisasi.

Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff, 2002, Urbanisme di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

HRW, 2006. Condemned Communities : Forced Eviction in Jakarta.

Kees Grijn & Peter J.M. Nas, 2007. Jakarta-Batavia : Esai Sosio-Kultural, Banana-KITLV, Jakarta.

Susan Abeyasekere, Jakarta : A History, Oxford University Press, Singapore, 1987.

Susan Abeyasekere (ed), 1985. From Batavia to Jakarta : Indonesia’s Capital 1930s to 1980s, Monash University.

Yoshifumi Azuma, 2001. Abang Beca : Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, Masih Kejam Ibukota, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.


[1] Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff, Urbanisme di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 63.

[2] Yoshifumi Azuma, Abang Beca : Sekejam-kejamnya Ibu Tiri Masih Lebih Kejam Ibukota, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 10

[3] Johan Silas, Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX, dalam Freek Colombijn, dkk (ed), Kota Lama, Kota Baru : Sejarah Kota-kota di Indonesia, Ombak, Jogjakarta, 2005, hal. 8.

[4] Susan Abeyasekere, Overview of The History of Jakarta, 1930s to 1970s, dalam Susan Abeyasekere (ed), From Batavia to Jakarta: Indonesia’s Capital 1930s to 1980s, Monash University, 1985, hal.1-2

[5] Graeme Hugo, Migrasi Sirkuler, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (peny), Kemiskinan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 1986, hal : 58-59

[6] Susan Abeyasekere, Jakarta : A History, Oxford University Press, 1987.

[7] Sidik Noormohammed, Perumahan Bagi Golongan Miskin di Jakarta, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (peny) op.cit, hal. 203.

[8] Lana Winayanti dan Hercules C. Lang, Provision of Urban Service in an informal settlement : a case study of Kampung Penas Tanggul, Jakarta, Habitat International 28, yang dikutip dalam Indonesia : Condemned Communities, Forced Evictions in Jakarta, HRW, 2006.

[9] Bernard R.G. Dorleans, Dari Kampung ke Pengembangan Pemukiman : Beberapa Kecenderungan dalam Pembangunan Jakarta Raya, dalam Kees Grijns & Peter J.M. Nas (peny), Jakarta-Batavia : Esai Sosio-Kultural, Banana-KITLV, Jakarta, 2007, hal. 270

[10] Wawancara dengan Pantun Parnias Hutabarat, penghuni rusun Cinta Kasih, 13 Agustus 2009.


Beranda  |  Kategory: Edisi 19 , Jurnal | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia