Politik Kesabaran Pekerja Rumah Tangga

15 - Oct - 2010 | Heru Prasetia | No Comments »

 

Di dunia yang kita tinggali ini, ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang setiap hari, dari pagi buta hingga malam hari, selalu melakukan pekerjaan yang tidak membuat mereka menjadi orang terkenal, terkemuka, dan dikagumi banyak orang. Malah kebanyakan orang menganggap pekerjaan mereka sebagai hal sepele, remeh, dan tidak penting, karena tidak membutuhkan keahlian khusus. Dengan kalimat berbeda, pekerjaan yang mereka lakukan adalah jenis pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja bahkan tanpa perlu peningkatan kapasitas berpikir. Inilah pekerjaan yang diberi nama “pekerjaan domestik”: pekerjaan rumahan seperti mencuci piring, membereskan tempat makan, mencuci baju, menyapu dan mengepel lantai, dan membersihakan rumah.

Dalam pembagian kerja tradisional, pekerjaan ini dilakukan oleh kaum perempuan, bisa istri atau anak perempuan atau babu perempuan. Dalam pembagian kerja modern yang—konon—lebih berkesadaran gender, perempuan (istri dan anak perempuan) tidak harus malakukan pekerjaan yang secara tradisional menjadi tanggungan perannya tersebut. Salah satu alasannya adalah karena pekerjaan semacam itu bukanlah kodrat perempuan, tapi pembagian kerja yang ditemukan kemudian, atau—gampangya—sebuah kultur yang diciptakan. Dalam pada ini, kaum perempuan yang berkesadaran gender ini juga lebih banyak melakukan kerja-kerja publik—bukan lagi kerja domestk—seperti menjadi dokter, wartawan, aktivis LSM, anggota legislatif, atau bahkan menteri. Lantas siapa yang memasak, mencuci baju, dan mmbereskan rumah yang berantakan? Tentu bukan suami atau anak laki-lakinya. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan lain atau yang secara eufimis disebut dengan pembantu rumah tangga. Ini biasanya. Sebab kadang juga ada pembantu rumah tangga berjenis kelamin laki-laki, tapi—diakui atau tidak—kebanyakan adalah perempuan. Para perempuan itulah yang kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik itu tadi, sementara majikan perempuan mereka berkiprah di ruang publik.

Dengan gambaran seperti itu, apakah banyaknya perempuan yang berkiprah di ruang publik itu telah merepresentaiskan emansipasi perempuan?Ataukah itu hanya sebuah ilusi sebab toh mereka tetap berdiri di atas punggung perempuan lain yang tersurung ke pekerjaan-pekerjaan domestik yang tidak keren itu? Di negara maju, para perempuan pekerja domestik ini lazim datang dari negeri-negeri yang lebih miskin. Jadi, para perempuan negeri maju bisa bekerja nyaman di kantor-kantor dengan mempersembahkan beban pekerjaan rumahan pada perempuan lain yang datang dari dunia lain pula, dan biasanya berkulit hitam atau coklat—dengan demikian mereka juga menghadapi problem kewarganegaraan. Termasuk ketika dianggap sebagai warganegara kelas dua. Hal itu adalah soal-soal yang bisa—dan harus—diurai serta dijawab panjang lebar, terutama oleh para feminis. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk tujuan menjawab ihwal tersebut. Tulisan ini hanya akan memaparkan peta persoalan pekerja domestik di Indonesia dan secuil pengalaman kelompok pekerja domestik yang berupaya membangun kekuatan dan daya tawar.

 

Potret Pekerja Domestik

Jika sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan remeh, maka ketika ada orang lain disewa untuk melakukannya, pasti pekerjaan itu akan tetap dianggap remeh. Itulah yang harus ditanggung para pekerja domestik. Makhluk seperti apakah para pekerja domestik atau pekerja rumah tangga itu? Istilah pekerja domestik atau pekerja rumah tangga perlu diberi tekanan di sini karena istilah “pembantu rumah tangga” adalah sebutan bernada eufimisme yang justru kian menenggelamkan para perempuan itu. Sebutan tersebut secara semiotik jelas membangkitkan makna bahwa apa yang dilakukan si perempuan atau orang yang melakukan kerja-kerja rumahan itu adalah bukan jenis pekerjaan, tapi sekadar memberi bantuan.

Secara tradisional para pekerja domestik ini—dulu dikenal dengan istilah babu—tinggal bersama dengan keluarga majikan. Siap sedia bekerja 24 jam melayani majikannya. Dalam tata feodal, hal semacam ini adalah kewajaran. Hubungan antara majikan dan babu adalah hubungan patron-klien. Hubungan yang tidak hanya menyangkut kontrak kerja dan upah. Lebih dari itu, hubungan antara keduanya juga menyangkut aspek-aspek kehidupan lain yang lebih kompleks. Para majikan umumnya adalah tuan-tuan tanah yang lahannya digarap oleh keluarga babu. Di jaman yang lebih modern, pola hubungaan semacam itu tak banyak berubah kendati tata sosialnya tak lagi berupa tata feodal. Pola hubungan patron-klien tersebut benar-benar telah mendarah daging dalam sendi masyarakat. Sehingga hingga kini, pekerjaan domestik tidak masuk dalam kosakata pekerjaan, para pekerjanya juga diabaikan dalam naungan hukum untuk pekerja. Sebagai bentuk kerja, pekerjaan domestik ini memang nyaris tak bisa memenuhi gambaran pekerjaan modern (tempat bekerja yang terindustrialisasi, ada jarak antara produsen dan konsumen, dan seterusnya).

Nasib  pekerja domestik atau pekerja rumah tangga PRT di seluruh sisi bumi ini adalah tidak lebih baik dibanding buruh yang bekerja di sektor formal. Tidak banyak negara yang mempunyai regulasi khusus yang memayungi jenis pekerjaan ini. Berbagai kisah pedih pekerja migran asal Indonesia di negeri sebrang sudah bisa memberi ilustrasi bagaimana pekerja rumah tangga diperlakukan di sejumlah negeri.[1] Para pekerja ini kebanyakan adalah perempuan. Mereka kerap tidak mendapatkan pembayaran yang layak. Ini bisa jadi dikarenakan pertama, faktor kultural, yakni karena anggapan bahwa kerja rumah tangga bukanlah “pekerjaan”, tapi bantuan (darimana istilah pembantu rumah tangga bersemi). Karena berupa bantuan, maka pembayaannya pun bersifat ala kadarnya, seenak hati orang yang memberi. Kedua, faktor struktural, tidak ada payung hukum yang memberi perlindungan dan ketentuan tentang hak-hak para pekerja ini serta bagaimana mereka semestinya diperlakukan. Hal seperti ini tentu menempatkan para perempuan yang bekerja setiap hari di rumah-rumah itu sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar sebagai pekerja dan sebagai manusia.

Dua hal tadi akan melanggengkan pola hubungan yang tidak adil antara penyewa layanan (majikan) dengan para penyedia layanan (pekerja rumah tangga). Hubungan yang timpang ini diperpanjang dengan kondisi yang sedemikian: secara ekonomi para pekerja domestik datang dari keluarga yang lebih miskin. Sangat jarang—barangkali tidak ada—seorang pekerja rumah tangga datang dari keluarga kaya meninggalkan rumahnya untuk bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga di keluarga lain yang lebih miskin. Secara etnis para pekerja domestik umumnya berasal dari warga kelas dua. Ini biasanya terjadi di negeri-negeri kulit putih. Para pendatang yang menjadi pekerja di rumah-rumah itu umumnya dilekati stereotipe sebagai bagian dari bangsa yang lebih rendah kastanya.[2] Dilihat dari jenis kelamin, kebanyakan adalah perempuan. Seperti dikemukakan di atas. Jika perempuan (istri) bekerja di luar rumah, maka tak ada yang melakukan pekerjaan domestik (jarang kan ada lelaki yang mau begitu berbakti menekuni pekerjaan ini?) maka didatangkanlah perempuan lain untuk melakukan kerja-kerja itu. Dengan demikian, perempuanlah yang kebanyakan menjadi pekerja domestik. Perempuan, kita tahu, di mana-mana selalu rentan terhadap kekerasan, apalagi perempuan miskin dari etnis yang dianggap lebih rendah dan melakukan pekerjaan yang dianggap remeh.

Catatan yang dikeluarkan oleh Amnesty International menunjukkan dengan terang benderang bahwa kondisi para pekerja domestik di berbagai negeri ini sungguh memprihatinkan. Termasuk juga di Indonesia. Ada sejumlah hak dasar pekerja yang kerap dilanggar. Laporan Amnesty International ini menunjukkan bahwa para pekerja domestik teramat sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan, serta tidak dipenuhinya hak-hak sebagai pekerja. Pelanggaran hak asasi manusia meliputi tidak adanya akses pada informasi mengenai hak-hak seksual dan reproduksi, tidak memadainya standard hidup, keterbatasan gerak dan komunikasi, serta keterbatsan untuk menjalankan ibadah agama. Sementara pelanggran hak-hak pekerja meliputi : Pertama, tidak adanya kontrak. Tidak ada satupun pekerja domestik yang diwawancarai Amnesty Interntioanal pada 2006 yang memiliki kontrak tertulis sebelum mulai bekerja. Kedua, gaji yang sangat tidak memadai. Nyaris cuma separuh atau sepertiga upah minimum nasional. Ketiga, tidak ada waktu istirahat. Pekerja domestik di negeri ini kerapkali bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama, sekitar 22 jam sehari. Keempat, tidak ada hari libur. Kelima, adanya berbagai rintangan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Ruang kerja pekerja rumah tangga yang terisolasi di dalam rumah adalah salah satu kendala pengorganisasian pekerja domestik ini. Berada di bawah atap orang lain, membuat mereka terhalangi untuk bisa dilihat, diorganisasi atau mengorganisasi diri, atau diidentifikasi oleh serikat buruh. Praktik yang baik bisa dicontoh dari Hongkong tempat di mana pekerja domestik sudah mendapatkan payung hukum. Peraturan ketenagakerjaan di Hong Kong telah memberikan sebuah contoh positif, yaitu: pekerja domestik memiliki hak untuk mendapatkan upah minimum, hari libur mingguan, cuti hamil, dan hari libur pada hari-hari libur nasional.[3]

Menurut ketentuan ILO, pekerja domestik harus mendapatkan hak libur dan periode jam kerja yang jelas, standard pekerjaan lembur dan kompensasinya, mendapatkan hak libur (mingguan, tahunan, cuti sakit), mendapatkan gaji yang layak sesuai ketentuan upah minimum, adanya standard tentang pemutusan hubungan kerja (periode pemberitahuan, alasan pemutusan, uang pesangon), serta tidak diperbolehkan adanya pekerja domestik anak-anak.

Kondisi para pekerja domestik di sejumlah negara tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. [4] Secara umum menunjukkan betapa pekerja domestik adalah profesi yang sangat ringkih dan rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

 

SPRT Tunas Mulia :membangun politik kesabaran

Konteks global yang harus dipahami adalah dunia kerja yang semakin terindustrialisasi. Kehidupan modern membutuhkan wujud konkrit tentang dunia kerja. Resapan industrialisasi juga melanda seluruh negeri. Ketika kota-kota semakin terindustralisasi dan semakin banyak perempuan bekerja di luar rumah, maka pekerja rumah tangga  juga akan semakin banyak. Dalam perkembangan dunia dewasa ini setidaknya ada tiga hal yang patut dikemukakan sebagai latar pembicaraan mengenai hak-hak para pekerja rumah tangga ini. Pertama, adalah bahwa dunia kini mengalami proses transformasi besar menuju tatanan baru yang belum pernah ada sebelumnya, terutama munculnya bentuk-bentuk baru kekuatan global. Tata kepemerintahan yang baru ini juga turut mengubah pola hubungan antara kota dengan wargakota. Kota-kota besar semakin berubah  menjadi negara kota yang mandiri yang langsung terhubung dengan dunia perekonomian global. Kedua, adanya transformasi dan krisis pada sistem nation-state. Di berbagai belahan dunia kita menyaksikan  maraknya privatisasi berbagai bentuk layanan negara serta makin kuatnya lembaga multilateral seperti IMF dan World bank. Ketiga, adalah mencuatnya gerakan masyarakat sipil global. Dewasa ini kita bisa menyaksikan tranformasi  gerakan serta jaringan  lembaga non pemerintah  dalam skala yang lebih mendunia yang oleh sebagian kalangan ditandai dengan sebutan “globalisasi dari bawah.”

Dalam konteks globalisasi dari bawah ini, muncul berbagai kekuatan masyarakat sipil dari berbagai latar ideologi. Mulai dari gerakan lingkungan hingga keagamaan. Dunia yang kian terbuka membuat ide menjadi lebih mudah tersebar dan jaringan menjadi lebih mudah dibuat. Komunitas-komunitas NGO yang bekerja di level masyarakat miskin atau komunitas indigenous people, misalnya, mampu menghubungkan satu kelompok kecil di pedalaman Indonesia dengan komunitas lain di negara lain.  Salah satu yang bisa disebut sebagai gerakan sipil yang bersifat mundial adalah jaringan kerja yang mulai di bangun oleh para pekerja domestik di berbagai kota di dunia. Misalnya pada 2006 lalu para jaringan aktivis pekerja domestik menyelenggarakan konferensi aksi di Amsterdam Belanda. Pesertanya datang dari berbagai negara dari berbagai kalangan pekerja domestik, serikat buruh, dan aktivis NGO. Lobi kelompok-kelompok seperti ini juga berhasil memasukkan agenda pembicaraan tentang pekerja domestik pada konferensi ILO 2010 mendatang.

Organisasi-organisasi atau kelompok yang memperjuangkan hak-hak pekerja domestik juga banyak bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah kalangan aktivis LSM, tidak banyak organisasi atau serikat yang dikelola secara aktif oleh pekerja domestik itu sendiri. Salah satu dari yang tidak banyak itu adalah Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia Yogyakarta. Masih banyak yang harus dilihat di masa mendatang untuk mengatakan bahwa SPRT adalah contoh baik tentang gerakan globalisasi dari bawah itu. Tapi apa yang pernah dan tengah dilakukan para pekerja domestik di Yogyakarta tersebut tetap patut dicatat sebagai salah satu langkah menuju ke arah itu. Serikat ini lahir tahun 2003. Didirikan oleh sejumlah pekerja rumah tangga di kota Yogyakarta, perkumpulan ini bertujuan untuk mewujudkan adanya pengakuan dan penghargaan sebagai pekerja, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, serta adanya kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga. Sejak kelahirannya anak-anak SPRT membangun jaringan dengan kalangan aktivis NGO.  Namun apa istimewa dari serikat Tunas Mulia adalah bahwa semua yang aktif di organisasi ini adalah para pekerja rumah tangga itu sendiri. Dengan begini, mereka bicara sungguh-sungguh atas nama mereka sendiri bukan orang lain yang berbicara atas nama mereka.

Kendati dikelola sendiri oleh para pekerja rumah tangga, bukan berarti kelompok ini bersifat tertutup dan tidak mau berjejarring dengan kalangan aktivis lain. Mereka justru sangat aktif membangun jaringan dengan berbagai kelompok pekerja domestik, baik jaringan lokal, terlibat aktif secara nasional, maupun jaringan internasional. Serikat ini tergabung secara  aktif dalam ADWN (Asian Domestic Workers Network) dan anggota Committee for Asian Women. Anggota serikat ini juga terlibat aktif dalam sejumlah pertemuan internasional.

Untuk memperjuangkan agar pekerjaan mereka dihargai sebagai pekerjaan yang bermartabat, serikat ini—tentu bersama serikat lain dan berbagai organisasi jaringan lainnya— memperjuangkan adanya pengakuan itu dalam aturan main ketenagakerjaan. Salah satu yang  dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD meminta diterbitkan peraturan daerah tentang pekerja rumah tangga di Yogyakarta.

Selain itu, sebagai sebuah kelompok, mereka mendampingi anggotanya agar dalam berhubungan dengan konsumen (penyewa tenaga kerja) harus ada kontrak secara tertulis. Adanya kontrak kerja ini merupakan salah satu ayunan langkah penting dalam perjuangan hak pekerja domestik di negeri ini, sebab tak banyak pekerja domestik di negeri ini yang punya kontrak kerja tertulis. Bagi serikat Tunas Mulia, kontrak tersebut adalah mutlak. Mereka mewajibkan dan juga mendampingi anggotanya menghadapi penyewa jasa untuk mendapatkan kontrak tertulis. Melalui kontrak itu mereka bisa mengontrol besaran upah, hari libur, dan jam kerja yang lebih jelas. Dengan cara-cara seperti ini, setidaknya ada dua hal yang dikayuh. Pertama, pemberdayaan dan pendidikan anggota serikat. Melalui hal tersebut, para anggota serikat akan memahami apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Kedua, hal itu bisa menjadi praktik yang bisa dicontoh oleh kalangan pekerja domestik secara luas. Dalam hal ini, pemberlakuan kontrak ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa pekerja domestik. Seperti diungkap di atas, kultur feodal masyarakat Indonesia, yang selalu menempatkan pekerja domestik sebagai babu yang bisa disuruh 24 jam, jelas merugikan para pekerja rumah tangga.

Upaya para pekerja ini bukan jalan pendek yang mudah ditempuh. Untuk mencapai kondisi ideal di mana hak-hak pekerja domestik bisa didapatkan, banyak hal yang harus dilakukan. Proses panjang ini tentu membutuhkan nafas panjang pula.  Diungkapkan dengan kalimat yang lebih ringkas, apa yang dilakukan serikat pekerja ini adalah sebuah tindak politik kesabaran. Iuran anggota yang hanya seribu rupiah itu secara tidak langsung sebenarnya tengah membangun kesadaran bahwa yang mereka lakukan adalah membangun kesabaran. Sebuah praktik politik yang harus dijalani dari hari ke hari yang tak terpisah dari hidup itu sendiri. Tujuan yang hendak digapai bukan tujuan yang bisa dipetik satu atau dua hari melalui satu atau dua ayunan langkah. Mereka tahu persis bahwa apa yang hendak mereka rengkuh adalah sesuatu yang berada dalam bentang waktu yang tidak pendek dan butuh kesabaran.

 

Heru Prasetia

Peneliti Lafadl Initiatives, Yogyakarta


[1] Lihat Human Rights Watch Report 2005

[2] Lihat Respect and Rights Protection for domestic/household workers!, International Restructuring Education

Network Europe,2008.

[3] Lihat Indonesia Exploitation and abuse: the plight of women domestic workers,Amnesty International Report, 2007.

[4] Swept Under the Rug Abuses against Domestic Workers Around the World, Human Rights Watch report, 2006.


Beranda  |  Kategory: Uncategorized | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia