Perempuan Pesisir dalam Novel Gadis Pantai dan Jamangilak Tak Pernah Menangis

10 - Oct - 2010 | Katrin Bandel | No Comments »

 

Kata Inggris “motherland” atau “homeland” dalam bahasa Indonesia menjadi “tanahair”. Hadirnya unsur “air” dalam istilah tersebut merupakan ciri yang cukup unik yang tidak terdapat dalam bahasa lain. Apakah perbedaan istilah tersebut menandakan bahwa orang Indonesia tidak hanya merasa terikat secara emosional dengan tanah tempat tinggal mereka, tapi juga dengan air, yaitu laut, sungai, atau danau?

Saya rasa bahwa pertanyaan tersebut tidak mungkin dijawab secara umum. Masyarakat Indonesia begitu beragam sehingga akan terkesan sangat mengada-ada kalau kita begitu saja melalukan generalisasi mengenai konsep “tanahair” bagi keseluruhan orang Indonesia. Yang ingin saya lakukan dalam tulisan ini jauh lebih terbatas, yaitu saya ingin membahas representasi laut dan sungai dalam dua novel Indonesia: novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer (diterbitkan pertama kali sebagai cerita bersambung di koran Bintang Timur 1962-1965[1]) dan novel Jamangilak Tak Pernah Menangis karya Martin Aleida (2004)[2]. Kedua novel itu bersetting pesisir, dan dalam kedua-duanya tokoh utama adalah seorang perempuan. Paling tidak bagi kedua tokoh perempuan pesisir tersebut ikatan emosional dengan tanahair mereka memang bukan hanya ikatan dengan “tanah”, tapi juga dengan “air”.

Novel Pramoedya bersetting kota Rembang beserta kampung nelayan di pesisir Kabupaten Rembang pada awal abad ke-20, sedangkan novel Martin Aleida bersetting kota kecil di muara sungai Asahan[3] pada zaman sekarang. Kedua novel tersebut bukan hanya berbeda konteks historis, tapi juga berbeda latar belakang budaya: budaya Jawa pada novel Gadis Pantai, budaya Batak dan Melayu pada novel Jamangilak Tak Pernah Menangis. Meskipun demikian, terdapat sebuah persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu kepedulian terhadap laut, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan yang kurang mendapat penghargaan dari orang yang berkuasa.

            Tokoh utama kedua novel tersebut, yaitu Gadis Pantai dalam novel Gadis Pantai dan Molek dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis, digambarkan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan laut/sungai. Ikatan emosional tersebut bukanlah sekadar cinta pada keindahan alam atau kepada tanahair sebagai konsep yang abstrak, tapi berkaitan erat dengan pencarian nafkah. Gadis Pantai besar di sebuah kampung nelayan yang penduduknya sepenuhnya bergantung pada hasil laut. Dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis pun Molek memandang sungai Asahan sebagai “garis hidup kotanya” (Jamangikak Tak Pernah Menangis, hlm. 6) sebab kotanya merupakan kota pelabuhan yang hidup dari perdagangan.

            Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kedua tokoh perempuan tersebut sekadar bersifat pragmatis dengan mencintai dan memperjuangkan laut/sungai sebagai sumber nafkah diri mereka. Sebaliknya, keduanya justru memilih sikap yang kurang menguntungkan diri mereka sendiri. Kepedulian mereka pada laut/sungai adalah kepedulian pada nasib keseluruhan komunitas mereka, yaitu penduduk kampung nelayan dalam Gadis Pantai dan penduduk di tepi sungai Asahan dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis.

            Novel Gadis Pantai mengisahkan pengalaman seorang gadis dari desa nelayan yang dijadikan selir oleh seorang priyayi di kota Rembang. Kisah diceritakan dari perspektif gadis tersebut. Tokoh utama itu tidak diberi nama pribadi, melainkan sekadar disebut “Gadis Pantai”. Sebutan “Gadis Pantai” itu diperlakukan seakan itulah nama perempuan tersebut, sedangkan beberapa tokoh lain memiliki nama pribadi.

            Di awal novel digambarkan kesedihan Gadis Pantai karena “harus melupakan jala yang setiap pekan diperbaikinya dan layar tua yang tergantung di dapur –juga bau laut tanahairnya” (Gadis Pantai, hlm. 12). Dan meskipun di dunia yang dia masuki dia mendapatkan segala macam kemewahan yang tak pernah dikenalnya di kampung asalnya, rasa keterikatannya dengan tanahairnya tersebut tidak memudar. Bahwa sebutan “Gadis Pantai” dipertahankan meskipun dia bukan gadis lagi dan tidak tinggal di pantai lagi, bisa dibaca sebagai ekspresi pertahanan identitas. Hidupnya berubah drastis, dan dia harus menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai “wanita utama”, status yang –begitu yang disampaikan padanya di rumah suaminya– membuat dirinya berderajat lebih tinggi bahkan daripada orang tuanya sendiri. Tapi sejak awal dia tak bisa menerima nilai-nilai yang mendasari kehidupan barunya di rumah priyayi kota tersebut. Salah satu adegan yang dengan sangat jelas mengekspresikan penolakan Gadis Pantai terhadap peran baru yang dipaksakan padanya adalah adegan yang menggambarkan reaksi Gadis Pantai ketika melihat penampilannya yang berubah setelah dirias dan diberi pakaian baru:

Dengan tangan kirinya Gadis Pantai menuding pada kaca, memekik, “Itu bukan aku, bukan aku. Bukan! Bukan! Iblis.” (Gadis Pantai, hlm. 47)

Walaupun Gadis Pantai akhirnya berhasil mengadopsi prilaku yang diharapkan darinya, prilaku baru tersebut bukanlah sesuatu yang diyakininya. Dan meskipun kemudahan dan kemewahan yang didapatnya di rumah suaminya sekali-sekali menarik hatinya, pada dasarnya dia tetap merasa bahwa kehidupan di kampungnya jauh lebih menyenangkan. Pengalaman di rumah suaminya terus-menerus dibandingkannya dengan apa yang dikenalnya di kampung asalnya. Perbedaan yang paling sering ditekankannya adalah betapa interaksi dengan manusia lain di kampungnya jauh lebih demokratis dan bebas daripada di dunia priyayi yang baru dia masuki. Hirarki yang kaku dirasakan Gadis Pantai sebagai beban yang sangat berat di rumah suaminya: di sana dia “tak boleh punya kawan seorang pun yang sederajat dengannya, cuma boleh menunggu perintah, cuma boleh memerintahkan.” (Gadis Pantai, hlm. 46). Hirarki tersebut dipertentangkan dengan pergaulan di kampung dimana semua orang bekerja sama dalam posisi yang relatif setara.

Ia kehilangan sesuatu yang besar: keriaan, yang ditimbulkan oleh kerjasama dengan semua orang. (Gadis Pantai, hlm. 82)

Adanya perbedaan budaya tersebut juga dikaitkan dengan hubungan suami-istri. Dalam pembicaraan dengan perempuan tua yang menjadi pelayannya, Gadis Pantai mengungkapkan betapa berbedanya hubungan suami-istri di kampungnya daripada hubungan dirinya dengan suaminya. Di kampung suami-istri “bersama-sama makan, bersama-sama duduk, minum” dan “berbicara tentang segala”, “tentang musim, tentang bulan, tentang angin, tentang binatang” (Gadis Pantai, hlm. 87). Hal itu sangat bertentangan dengan pengalaman Gadis Pantai sendiri dalam perkawinannya: hubungannya dengan suaminya adalah hubungan seorang abdi dengan tuannya, dia jarang diajak bicara dan tidak pernah diberi tahu apa kegiatan suaminya di luar rumah. Pelayan tua itu mengomentari:

“ Ah, Mas Nganten[4], di kota, barangkali di semua kota –dunia kepunyaan laki-laki. Barangkali di kampung nelayan tidak. Di kota perempuan berada dalam dunia yang dipunyai laki-laki, Mas Nganten.” (Gadis Pantai, hlm. 87)

Keseluruhan hidup sebagai “wanita utama” dirasakan Gadis Pantai sebagai hidup yang semu dan tidak wajar. Perasaan tidak boleh diungkapkan dengan bebas, dan ruang gerak pun sangat terbatas. Ketidakwajaran budaya priyayi tersebut terungkapkan dengan jelas dalam pembicaraan Gadis Pantai dengan seorang kusir saat Gadis Pantai pulang kampung untuk mengunjungi keluarganya setelah dua tahun hidup di kota:

[Gadis Pantai:] “Di tempatmu apa orang tak boleh tertawa?”

[kusir:] “Masya’allaaaah, di mana ada di dunia ini orang tak boleh tertawa?”

Gadis Pantai kembali terdiam, aku masih terlalu muda, tapi aku lebih tahu dunia, pikirnya. (Gadis Pantai, hlm. 142)

Gadis Pantai [...] menebarkan pandang ke laut lepas [...].

“Dua tahun lamanya aku cuma dengar suaranya dari kamar.”

“ Lhah, mengapa Bendoro Putri[5] di kamar saja selama dua tahun? Sakit?”

“Sakit.”

“ Tentulah sakit parah.” (Gadis Pantai, hlm. 146)

Pada perbandingan antara dua versi budaya Jawa tersebut, yaitu budaya priyayi dan budaya kampung nelayan, keberpihakan pengarang tampak dengan jelas. Dengan bercerita dari perspektif Gadis Pantai, budaya priyayi dikritik sebagai budaya yang ganjil, kaku, dan mengekang.

Berbeda dengan Gadis Pantai, Molek, tokoh utama novel Jamangilak Tak Pernah Menangis, adalah perempuan yang sudah berumur (memiliki anak yang sudah dewasa). Novel itu mengisahkan perjuangan Molek untuk menyelamatkan sungai Asahan yang semakin dangkal dan terpolusi. Seperti laut dalam novel Gadis Pantai, sungai dipandang terutama sebagai sumber penghasilan. Kota kecil tempat Molek menetap bersama suaminya dulu merupakan kota pelabuhan yang jaya. Namun karena mendangkalnya sungai sehingga tidak bisa dilalui kapal lagi, kota tersebut kehilangan posisinya sebagai kota dagang.

Di awal novel Jamangilak Tak Pernah Menangis diceritakan bahwa suami Molek memilih untuk bersikap pragmatis, yaitu meninggalkan kota tersebut dan mencari penghidupan di tempat lain. Bagi Molek keputusan itu adalah tanda bahwa suaminya kurang tegas dan kuat.

[L]aki-laki yang kuharapkan mau dan bisa berbuat sesuatu telah memilih jalan yang mudah. Meninggalkan kota ini. [...]

Tak apa-apa biarlah aku tetap di sini. Bertahan sampai kota ini karam. Hidup cuma sekali. Dan kalaupun hidup datang berulang kali, aku akan tetap memilih tinggal di sini. (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 18)

Sikap Molek berdasar pada keyakinan bahwa polusi dan pendangkalan sungai Asahan merupakan ketidakadilan yang perlu dilawan, bukan diterima dengan pasrah. Ketika suaminya mengungkapkan pendapat bahwa “[p]emerintah saja tak bisa berbuat, apalagi kita”, Molek menjawab:

Kita ingatkan pemerintah. Tak pernah ada kata terlambat untuk menyelamatkan sungai itu. Jangan biarkan pemerintah hanya memungut pajak. Ke mana uang pajak itu dibelanjakan pemerintah kalau bukan untuk memelihara sungai? Kalau sungai itu jadi kering, timpas, dari mana dia dapat uang? Apa pemerintah juga mau membiarkan dirinya mati? Pemerintah macam apa itu…? (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 19)

Mirip dengan ikatan emosional Gadis Pantai dengan kampungnya, sikap Molek lahir dari rasa cinta dan kesetiaan pada kampung halamannya sendiri, yaitu kota pelabuhan yang menjadi tempat tinggalnya. Nasib sungai Asahan awalnya diperjuangkannya karena dia menyadari betapa hidup-mati kota itu tergantung pada kondisi sungai tersebut. Namun setelah dia meneliti persoalan kerusakan sungai Asahan lebih jauh, lama-lama perjuangan tersebut meluas. Setelah dia mengetahui bahwa yang menjadi biang keladi kerusakan lingkungan tersebut adalah perusahaan Rayon i Toba di Porsea[6], menjadi semakin jelas betapa penderitaan yang dialami seluruh masyarakat di sekitar sungai Asahan berasal dari sumber yang sama sehingga perlu diperjuangkan bersama-sama.

Rasa cinta dan hormat pada laut dan sungai sebagai sumber kehidupan yang begitu jelas terlihat pada tokoh Molek dan Gadis Pantai, ternyata bukanlah perasaan yang dimiliki semua orang. Orang yang berkuasa –priyayi dalam Gadis Pantai, pemerintah, militer dan pengusaha dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis– justru melecehkan dan mengeksploitasi sungai dan laut bersama masyarakat yang hidup darinya.

Dalam Gadis Pantai digambarkan betapa budaya kampung nelayan tempat asal Gadis Pantai dianggap remeh dan direndahkan oleh priyayi yang menjadi suaminya. Tidak lama setelah Gadis Pantai menjadi selirnya, suaminya mengajaknya membicarakan kampung nelayan:

Aku tahu kampung-kampung sepanjang pantai sini. Sama saja. Sepuluh tahun yang baru lalu aku juga pernah datang ke kampungmu. Kotor, miskin, orangnya tak pernah beribadah. Kotor itu tercela, tidak dibenarkan oleh orang yang tahu agama. (Gadis Pantai, hlm. 41)

Gadis dari tempat yang dianggapnya serendah itu pun tentu tidak diperlakukannya dengan hormat. Perkawinannya dengan Gadis Pantai hanya salah satu dari sekian banyak perkawinannya dengan perempuan dari kalangan “orang kebanyakan”, yaitu perkawinan yang dianggap hanya sebagai “latihan” sebelum seorang laki-laki priyayi menikah dengan perempuan sekelas sosialnya. Setelah melahirkan seorang anak, Gadis Pantai segera diceraikan dan diusir begitu saja. Perasaannya sebagai ibu yang tidak tega meninggalkan anaknya yang baru berumur tiga bulan, sama sekali tidak dihormati.

Pandangan suaminya mengenai kekotoran kampungnya kemudian dibantah Gadis Pantai, meskipun hanya dalam hati:

Bagaimana ikan asin bisa dibuat kalau orang tak berani tarik ludes isi perut setiap ikan yang menggeletak di atas nampan? Binatang-binatang itu akan busuk dan sia-sia saja kerja kepahlawanan bapak dan abang-abangnya. Dan bau amis jala. Dan seluruh laut! Minyak wangi? Memang menyenangkan, tapi dia tak kuasa panggil ikan datang ke rumah manusia dengan sukarela. (Gadis Pantai, hlm. 183)

            Bukan hanya suami Gadis Pantai yang merendahkannya karena asal usulnya. Penghinaan yang lebih terang-terangan justru didapatnya dari orang lain di rumah priyayi tersebut. Misalnya ketika salah satu dari anak remaja kerabat suami Gadis Pantai yang menumpang di rumah tersebut dicurigai mencuri uang Gadis Pantai, mereka membela diri dengan mengatakan: “Kau pikir apa kami ini? Orang kampung? Orang dusun? Orang pantai yang tak pernah melihat duit?” (Gadis Pantai, hlm. 111). Dan meskipun dengan bantuan pelayannya Gadis Pantai dapat mengusut bahwa memang benar salah satu dari anak remaja tersebut yang mengambil uang itu, bukan hanya pencurinya yang dihukum, pelayan tua itu pun diusir karena berani menuduh dan mengadukan kesalahan seorang anak priyayi.

            Meskipun fokus dalam Gadis Pantai terletak pada penggambaran pengalaman Gadis Pantai dalam perkawinannya, wujud lain dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara priyayi/penguasa dan rakyat pun disinggung, antara lain betapa produk yang dihasilkan nelayan dibayar murah sehingga mereka tetap miskin walaupun bekerja keras.[7] Kekejaman kerja rodi yang diterapkan pemerintah kolonial pun diceritakan. Namun kaitan antara berbagai bentuk penindasan tersebut masih kabur, sebab pemahaman Gadis Pantai tidak sedalam itu. Memang Gadis Pantai merupakan buku pertama dari sebuah trilogi, jadi wajarlah kalau novel itu hanya mengisahkan masa remaja Gadis Pantai ketika kesadarannya mengenai posisinya dalam masyarakat baru mulai timbul. Namun karena hanya novel pertama itulah yang selamat dari trilogi Pramoedya itu, kelanjutan kisah Gadis Pantai tidak dapat kita ikuti.

Eksploitasi dan pelecehan yang diceritakan dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis terutamalah pencemaran lingkungan, khususnya sungai Asahan. Molek melakukan peninjauan dengan menyusup ke dalam pabrik bubuk kayu Rayon i Toba, dan di sana dia melihat betapa limbah pabrik dibuang ke sungai begitu saja. Pencemaran itu menyebabkan air beracun dan berbau busuk sehingga ikan mati dan air tidak bisa digunakan untuk segala keperluan sehari-hari, seperti mandi, mengambil air minum, pertanian dan pemeliharaan ternak. Penebangan hutan pun mengakibatkan tanah merosot, sehingga semakin banyak pasir yang terbawa sungai sampai ke kota pelabuhan tempat tinggal Molek di muara sungai Asahan.

Seperti yang sudah terungkap dalam kutipan di atas, Molek merasa bahwa pemeliharaan sungai seharusnya menjadi tugas pemerintah. Tapi ketika Molek mencoba menyampaikan hal itu pada pemerintah kota, dia tidak mendapat tanggapan yang serius, dan kelakuannya malah dianggap tidak wajar. Memasuki gedung Dewan Perwakilan Rakyat, “Molek merasa masuk ke dalam semacam jaring laba-laba” (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 34). Pengalaman Molek di gedung tersebut mirip dengan pengalaman Gadis Pantai yang merasa memasuki “dunia kepunyaan laki-laki”:

Di pintu depan, mata si penerima tamu tajam seperti menyindir kedatangannya. Seperti menghina bahwa tak selayaknya seorang perempuan membawa masalah ke dalam dunia yang dikuasai laki-laki. (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 34)

            Orang yang menerimanya pun kemudian menyarankan agar dia datang lagi lain kali saja: “Dan, kalau bisa, kemarilah dengan suami Ibu supaya semuanya lebih jelas” (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 35).

            Karena usahanya untuk menyampaikan persoalan sungai Asahan kepada pemerintah secara baik-baik tidak mendapat sambutan, Molek kemudian mengorganisasikan perlawanan lewat sebuah pertemuan besar di lapangan kota, kemudian dengan menggabungkan diri dengan aktivis lain yang mempersoalkan pencemaran sungai Asahan di Porsea. Perlawanan tersebut mendapat reaksi yang sangat represif dan kejam dari penguasa. Dua orang pastor yang memihak pada para aktivis dibunuh, dan Molek akhirnya dipenjarakan.

Keberpihakan pengarang sangat jelas terlihat pada kedua novel tersebut, yaitu keberpihakan pada orang kecil (“orang kebanyakan”). Tentu tidak terlalu mengherankan bahwa keberpihakan semacam itu kita temukan dalam karya Pramoedya Ananta Toer dan Martin Aleida yang sudah kita kenal sebagai pengarang yang punya kepedulian tinggi terhadap persoalan keadilan sosial. Namun mengapa kedua pengarang laki-laki tersebut memilih menyampaikan kritik sosial mereka yang berkaitan dengan laut dan sungai lewat tokoh perempuan?

Tokoh perempuan sebagai korban kekerasan atau bencana cukup umum ditemukan dalam karya sastra. Secara stereotipikal tokoh perempuan semacam itu sering digunakan untuk membangkitkan simpati pembaca, berangkat dari anggapan bahwa posisi perempuan yang lemah dan tidak berdaya lebih potensial mengundang empati atau rasa kasihan. Tapi stereotip tersebut justru tidak dapat menjelaskan apa fungsi tokoh perempuan dalam Gadis Pantai dan Jamangilak Tak Pernah Menangis. Perempuan menjadi korban ketidakadilan dalam kedua novel itu, tapi bukan korban pasif dan lemah yang tidak punya daya untuk melawan.

Seperti apakah perlawanan yang dilakukan tokoh perempuan dalam kedua novel tersebut? Tentu perlawanan yang dilakukan Gadis Pantai tidak sama dengan yang dilakukan Molek. Hal itu terkait dengan perbedaan latar belakang historis dan budaya, juga dengan perbedaan umur tokoh utama. Gadis Pantai, seorang perempuan remaja Jawa pada zaman kolonial, tidak dapat dibayangkan melawan ketidakadilan dengan cara yang selantang dan seterorganisasi perlawanan Molek, perempuan Batak setengah baya yang hidup pada zaman sekarang. Terhadap suaminya Gadis Pantai sama sekali tidak berani menyuarakan protes atau kritik, kecuali pada akhir novel ketika dia diusir tanpa boleh membawa bayinya. Meskipun demikian, dibandingkan dengan kebanyakan karya sastra Indonesia lain dengan latar belakang budaya Jawa, representasi perempuan dalam Gadis Pantai bisa dikatakan luar biasa. Misalnya, karya yang cukup mirip dengan Gadis Pantai dari segi tema adalah Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG[8]. Seperti Gadis Pantai, Pengakuan Pariyem menceritakan nasib seorang perempuan kampung yang “mengabdi” pada sebuah keluarga priyayi di kota. Namun berbeda daripada Gadis Pantai, Pariyem justru digambarkan sepenuhnya menerima nasibnya sebagai babu, dan sama sekali tidak merasa keberatan terhadap hirarki sosial yang ada.

Tokoh Gadis Pantai dan Molek memang bukan tokoh perempuan yang sesuai dengan imaji perempuan yang mainstream dalam sastra Indonesia dan dalam budaya Indonesia secara umum. Sikap mereka tidak sesuai dengan politik gender ala Orde Baru yang memposisikan perempuan terutama sebagai istri dan ibu, pendamping suami dan pengurus rumah tangga: Molek dan Gadis Pantai tidak mendefinisikan diri lewat status mereka sebagai istri. Gadis Pantai tetap memahami dirinya sebagai orang kampung, sebagai “gadis pantai”. Dan pada saat terjadi konflik di kampungnya, dia memilih untuk berbohong pada suaminya untuk melindungi penduduk kampungnya. Meskipun secara lahir dia mengadopsi nilai priyayi di rumah suaminya, ikatan batin dengan kampungnya lebih kuat daripada ikatan dengan suaminya.

Bagi Molek pun statusnya sebagai istri tidak menjadi identitas utama. Setelah suaminya pergi meninggalkan kota tempat mereka tinggal selama itu untuk mencari pekerjaan di tempat lain, Molek tidak merasa terlalu kehilangan:

Rupanya, kepergian suaminya tidak memberati hati. Hanya pasir, lumpur, dan entah apalagi, yang membikin dangkal sungai, yang menyesakkan benaknya, yang terus-menerus datang mendera pikirannya. (Jamangilak Tak Pernah Menangis, hlm. 29)

Dalam kajian gender pada zaman sekarang umumnya interdependensi antara gender dengan unsur identitas lain, seperti ras dan kelas, mendapat perhatian. Gerakan feminis tidak dapat lagi mengandaikan perempuan sebagai kelompok homogen yang haknya perlu diperjuangkan secara universal, seakan-akan persoalan dan kepentingan perempuan sama di mana-mana. Dalam Gadis Pantai yang bersetting Jawa di zaman kolonial, tentu ras dan kelas tidak kalah penting dengan gender. Yang menentukan posisi Gadis Pantai dalam masyarakat bukan hanya bahwa dia seorang perempuan, tapi juga bahwa dia berasal dari kampung nelayan dan bahwa dia pribumi. Identitas Molek pun sangat kompleks: kesehariannya tentu bukan hanya ditentukan oleh keperempuanannya, tapi juga misalnya oleh etnisitasnya yang hibrid (orang Batak yang sudah beradaptasi dengan masyarakat Melayu di sekitarnya), dan oleh kenyataan bahwa dia ibu seorang eks-tapol.

Menghormati keberagaman perempuan antara lain dapat berarti bahwa kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua perempuan memilih memprioritaskan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender. Ien Ang membahas hal itu dalam sebuah esei tentang feminisme dan pascakolonialitas[9]:

[F]or many groups of ‘other’ women other interests, other identifications are sometimes more important and politically pressing than, or even incompartible with, those related to their being woman.” (Ang 2003: 204)

Hal itu sangat relevan dalam pembacaan terhadap novel Gadis Pantai dan Jamangilak Tak Pernah Menangis. Bagi Gadis Pantai yang paling penting dalam konstruksi identitasnya adalah ikatan emosionalnya dengan kampungnya, bukan keperempuanannya. Misalnya, dia merasa sangat dekat dengan ayahnya dan dengan abang-abangnya, namun bermusuhan dengan Mardinah, seorang perempuan priyayi yang menjadi pelayannya. Rasa persaudaraan dengan orang sekelas sosial (terutama sekampung) jauh lebih berarti baginya daripada persaudaraan antarperempuan. Begitu pula dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis perjuangan Molek adalah perjuangan untuk menyelamatkan sungai Asahan, bukan perjuangan demi kesetaraan gender. Dalam perjuangan tersebut Molek berafiliasi dengan orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama pada nasib sungai tersebut, tanpa mementingkan gender.

Apakah itu berarti bahwa Gadis Pantai dan Jamangilak Tak Pernah Menangis tidak relevan dibaca dalam konteks studi gender atau feminisme? Menurut pandangan saya kedua novel justru sangat menarik dibaca dalam konteks itu karena dapat membuat kita menyadari betapa beragamnya persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia. Khususnya representasi perempuan dalam kedua novel itu menarik dibandingkan dengan imaji perempuan yang dipopulerkan lewat jenis karya pengarang perempuan yang sering disebut “sastrawangi”, misalnya karya Ayu Utami atau Djenar Maesa Ayu. Unsur yang sangat ditekankan dalam karya-karya “sastrawangi” adalah seksualitas, sampai-sampai tidak jarang timbul kesan bahwa yang paling penting demi “kemajuan” perempuan adalah kebebasan seksual. Sayangnya, tidak banyak pengarang perempuan mengangkat persoalan-persoalan lain yang dihadapi perempuan, seperti persoalan kerusakan lingkungan dalam Jamangilak Tak Pernah Menangis dan feodalisme dalam Gadis Pantai.

Katrin Bandel

Peneliti Sastra asal Jerman

Pengajar di Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta

Kumpulan eseiya yang sudah terbit berjudul

“ Sastra, Perempuan, Seks” (Jalasutra, 2006).


[1] Novel Gadis Pantai diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1987 dan dilarang pada tahun 1988. Versi yang saya gunakan adalah cetakan ulang oleh penerbit Lentera Dipantara (2003). Semua kutipan merujuk pada versi tersebut.

[2]  Martin Aleida, Jamangilak Tak Pernah Menangis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.

[3] Nama kota tersebut tidak disebut dalam novel Jamangilak Tak Pernah Menangis, yang disebut hanyalah nama sungainya. Maka dapat diduga bahwa yang dimaksud adalah kota Tanjungbalai.

[4] “Mas Nganten” adalah panggilan yang digunakan untuk menyapa perempuan dari kalangan rakyat biasa yang menjadi selir/istri seorang priyayi, yaitu panggilan untuk Gadis Pantai dalam kutipan ini.

[5] “Bendoro Putri” digunakan sebagai panggilan untuk Gadis Pantai oleh orang kampung setelah dia menjadi istri priyayi.

[6] “Rayon i Toba” adalah nama fiktif perusahaan yang tentu segera mengingatkan kita pada perusahaan Indorayon.

[7] Gadis Pantai mengatakan: “Di kampung kami tahu benar tepung udang dibayar sebenggol, padahal mestinya empat sen. Itu tidak layak, tidak adil.” (Gadis Pantai, hlm. 157)

[8] Linus Suryadi AG, Pengakuan Pariyem: Dunia Batin Seorang Wanita Jawa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1981.

[9] Ang, Ien. “I’m a Feminist but … ‘Other’ Women and Postnational Feminism”, Reina Lewis dan Sara Mills (ed.), Feminist Postcolonial Theory: A Reader, Edinburgh 2003, hlm. 190-206.


Beranda  |  Kategory: Edisi 18 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia