Ornamen Identitas dan Etnisitas Ureung Aceh

10 - Oct - 2008 | Irine Hiraswari Gayatri | No Comments »

Pluralitas perempuan Aceh terbentuk dalam proses sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ketika ideologi Islam masuk, tafsir atas pluralitas perempuan Aceh menghasilkan representasi identitas sosial yang Islami. Representasi ulang atas identitas perempuan Aceh menjadi penting, terkait strategi menyesuaikan identitas individu yang mengalami perubahan setting budaya pasca bencana tsunami dan kesepakatan damai di Helsinki.

 

Identitas dan Etnisitas Aceh

Dari sudut pandang konstruktivis, etnisitas sebagai salah satu wujud identitas merupakan suatu konstruksi sosial. Hal ini berarti etnisitas dibentuk oleh proses sosial masyarakat yang mencakup perubahan dan kontinuitas.[1] Identitas dalam kerangka berpikir yang konstruktivis adalah sesuatu yang tidak serta merta ada. Etnis adalah suatu kategori budaya, dalam hal ini termasuk ras, bahasa, agama, dan lain-lain.[2] Etnisitas sebagai penanda identitas juga tidak terlepas dari persepsi seseorang tentang orang lain yang ‘dikenakan’ atribut itu. Memahami etnisitas dari sudut pandang konstruktivisme berarti mencoba menghindari pembacaan yang tidak kritis terhadap frasa ‘orang Aceh,’ ‘orang Islam,’ atau ‘orang Indonesia.’ Pun, tidak serta merta secara tunggal memaknai atau mengartikan bahwa seseorang atau sekelompok orang secara tetap menggunakan satu ‘label’ identitas dalam mengidentifikasi dirinya.

Sebagai suatu kategori budaya, identitas etnis Aceh adalah hasil dari pertemuan beragam kultur dalam dimensi ruang dan rentang waktu yang panjang. Kesadaran terhadap asal-usul seperti ini dimanifestasikan dalam pandangan bahwa ‘Aceh’ atau ‘Atjeh’ menurut orang Aceh, adalah akronim dari gabungan suku-suku bangsa.[3] Ada juga yang mengatakan asal kata Aceh dari ‘Atja.’ Sebagai suatu komunitas besar yang multikultural, layaklah jika Aceh disebut sebagai bagian dari sebuah kultur area Nusantara yang multikultural.[4]

Orang-orang Aceh berbicara dalam Bahasa Aceh, dimana sebelum Kerajaan Islam berkembang hanya digunakan sebagai bahasa lisan atau bahasa tutur keseharian.[5] Hal tersebut dilihat dari sedikitnya peninggalan sejarah yang ditulis dalam bahasa Aceh. Etnis lain yang mendiami wilayah Aceh sekaligus mencerminkan bahasa yang digunakan orang Aceh selain bahasa Aceh yaitu bahasa Gayo, bahasa Tamiang, bahasa Alas, bahasa Jamee, bahasa Kluet, bahasa Singkil, bahasa Defayan, dan bahasa Sigulai.[6] Umumnya, mereka yang menggunakan bahasa yang sama akan mendiami wilayah yang sama pula.

Karya awal tentang asal usul identitas Aceh dan masyarakatnya adalah laporan etnografi Snouck Hurgronje (1893,1894).[7] Laporan-laporan tersebut –oleh Denys Lombard disindir bahwa Snouck tidak memandang dari segi sejarah–[8] juga  memperlihatkan sisi-sisi multikulturalitas sejarah Aceh. Agenda utama Snouck[9] adalah mengetahui bagaimana pengaruh Islam dalam kehidupan rakyat Aceh waktu itu. Keberadaan Snouck Hurgronje sebagai peneliti Aceh lebih disebabkan oleh strategi militer Belanda yang belum berhasil menundukkan orang Aceh. Seorang sosiolog, Otto Samsuddin Ishak, berpendapat bahwa De Atjehers memberikan inspirasi pada Snouck untuk merumuskan siasat budaya bagaimana menjinakkan Islam di Aceh khusunya, dan wilayah kolonial Hindia Belanda umumnya. Siasat kebudayaan ini bukanlah Kristenisasi, melainkan re-Islamisasi orang Aceh. Menurutnya, siasat budaya tersebut bukan transformasi identitas dari ke-Islam-an menjadi ke-Belanda-an. Islam yang berspirit melawan (kemungkaran) negara pusat harus direkonstruksi menjadi Islam yang loyal terhadap pusat kolonial, tanpa peduli terhadap kemungkaran. Islam harus dijadikan instrumen utama kolonialisasi.

Snouck menyimpulkan Aceh terdiri dari sejumlah negeri kecil, yang tidak dapat dikelompokkan melalui persamaan asal usul penduduknya, ataupun oleh keberadaan supremasi pelabuhan. Ia berkeyakinan, bahwa asal usul (orang Aceh) itu tentunya diwarnai oleh berbagai percampuran. Mengutip pendapat Tengku Kutakarang –ulama dan pimpinan perang Aceh yang meninggal tahun 1895– bahwa orang Aceh mengandung tiga suku bangsa yakni Arab, Iran, dan Turki.’[10] Dalam negeri-negeri kecil itu terdapat penguasa lokal yang disebut Uleebalang.

Ketika menemukan petunjuk bahwa Hinduisme mempengaruhi budaya Aceh, ia berpendapat Aceh sangat mungkin –sebagaimana banyak bagian lain dari Kepulauan Nusantara– telah memeluk agama Islam karena mendapatkannya dari India yang diperkirakan masuk ke Aceh sekitar 2500 tahun yang lalu.[11] Bentuk pengaruh Hinduisme oleh Snouck digambarkan tampak dalam cara berdandan orang Aceh serta kebiasaan sehari-hari lainnya termasuk mode berpakaian.[12] Di masa kini perilaku keseharian masyarakat Aceh masih mencerminkan pengaruh Hinduisme, seperti halnya yang terdapat dalam adat di Jawa. Misalnya acara adat peusijuk yang menyertakan perangkat ritual seperti beras kuning.

Beberapa sejarahwan lainnya –tulisan dibuat selepas masa kolonial dan membaca arsip  kolonial– melihat asal usul identitas Aceh dengan mengaitkan interaksinya dengan pihak dari luar. Interaksi yang dimaksud adalah perkembangan agama Islam di Aceh, dan konfrontasi terhadap kekuatan kapitalisme (Portugis) yang muncul di Abad ke-16. Sejarahwan Anthony Reid berpendapat identitas Aceh lahir dalam konteks perlawanan terhadap Portugis yang telah memiliki markas di Pidie (1521) dan Pasai (1524). Dengan kata lain, identitas Aceh ditemukan dalam relasinya dengan negara dinasti Aceh Darussalam yang telah mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam sejak Abad ke-13.[13] Di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah[14] beberapa kerajaan yang terletak di pantai timur disatukan untuk mengusir Portugis yang telah menguasai Pidie dan Pasai. Penyatuan wilayah itu ‘melahirkan’ wilayah Aceh Besar atau Atjeh Proper atau Groot-Atjeh[15] yang disatukan dengan lembah sungai Aceh. Batas-batas wilayah berdasarkan kerajaan Aceh ini tentu saja berubah seiring dengan perubahan sistem ekonomi dan politik.

Denys Lombard membagi pembentukan Aceh dalam fase sebelum dan sesudah Abad ke -16, yakni saat armada Portugis telah mengontrol seluruh pelabuhan di Sumatra.[16] Menurutnya, nama ‘Aceh’ muncul dengan penyebutan ‘o regno dachei’ oleh Tome Pires, atau ‘Kerajaan Aceh’ sebagai satu dari tiga penguasa pelabuhan di Pidie dan Pasai. Hal ini sesuai dengan pendapat Reid. Lombard menggali sumber-sumber mengenai Aceh dari manuskrip kuno,[17] dan melihat Aceh sebagai kelanjutan dari negeri/kerajaan yang dilengkapi struktur pemerintahan dan kekuatan militer bernama Poli/Lamiri/Lambri/Lanwuli yang terletak di Aceh Besar.[18] Denys Lombard juga menelusuri asal usul Aceh dalam Hikayat Aceh sebagai cerita yang beredar antargenerasi di Sumatra.[19] Tentu saja, penguasa Aceh  paling masyhur berdasarkan sejarah adalah di masa Sultan Iskandar Muda.[20]

Setelah Hinduisme, kebudayaan Islam memasuki Aceh melalui rute penyebarannya di daratan Cina oleh Sa’ad bin Waqqas.[21] Pola baru dalam praktik sosial dan ekonomi diinternalisasi masyarakat lokal, melalui pengenalan teknik bertani modern, berdagang, dan seni berperang. Hal tersebut berlangsung di tahun 173 Hijriyah (789 Masehi) diawali dengan berlabuhnya kapal dari Teluk Kambey (Gujarat) di Bandar Peurlak, tempat kerajaan di Perlak yang rajanya disebut sebagai keturunan Raja Syahir Nuwi dari negeri Siam.[22]

Entitas Keislaman Penguasa Aceh

Di masa 50 tahun kemudian, kebudayaan Islam meluas ke hampir seluruh Sumatra, mempengaruhi identitas masyarakat Aceh mulai dari keluarga hingga tampuk lembaga kekuasaan.[23] Apapun yang menjadi praktik kebudayaan masyarakat di masa itu, rujukannya berpedoman pada hukum Islam. Sehingga terdapat institusi-institusi (ulama) yang menopang kekuasaan Sultan untuk melegitimasi praktik kenegaraan. Gencarnya perjalanan para intelektual dari seluruh dunia, termasuk saudagar, membuka hubungan perdagangan telah mengembangkan berbagai aliran agama Islam. Para penganut aliran agama Islam juga beragam, tersebar dari kalangan penguasa hingga masyarakat biasa.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Islam yang pertama berada di lembah Aceh Besar dan dipegang oleh Sultan Johan Syah (1205-1305). Ia juga disebut sebagai keturunan Makhdum Abi Abdillah.[24] Di bawah pemerintahannya, Aceh lebih berorientasi pada tradisi Islam-Arab. Hal ini mengakibatkan berkembangnya pemahaman yang meluas bahwa dinasti Arab yang berkuasa di kurun waktu 1699-1733 adalah keturunan syarif. Situasi demikian sangat penting dalam menjaga image dan memelihara stabilitas di kalangan masyarakat bawah. Pengaruh tradisi Islam-Arab semakin menguat terutama setelah Ali Mughayat Syah menyatakan Kerajaan Aceh Darussalam berdasarkan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan mazhab Syafi’i.[25] Pada masa yang sama di masyarakat Aceh berkembang aliran-aliran sufisme yang berbeda dengan mainstream Wahabisme, sehingga keduanya memberi warna yang kuat dalam pembentukan identitas kesultanan Aceh.

Otonomi para sultan Aceh tampak dari hubungan internasional lewat dukungan Sultan Turki untuk membantu Sultan Ala’ad-din Riayat Shah al-Kahar melawan Portugis.[26] Setidaknya sampai abad ke-17 Aceh mengontrol jalur perdagangan di Sumatra, dengan mengusir Portugis dari Selat Malaka dan memegang hasil produksi Sumatra dan Malaya.[27] Aceh dianggap sebagai kekuatan yang akhirnya ‘menguasai’ Pasai atau Pase[28] dan Gayo sebagai salah satu daerah vassalnya.[29] Setelah hampir satu abad memperkuat pengaruh politik melalui penaklukan dan kontrol terhadap jalur perdagangan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, para penerusnya menciptakan iklim politik baru dengan mengendalikan kaum Uleebalang yang tadinya sangat berkuasa.

Periode berikutnya memperlihatkan agresifitas dan kekuatan apparatus ekonomi politik di bawah pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Pun, menjadi sebuah periode penciptaan kelas bangsawan baru termasuk gelar-gelar baru bagi bangsawan Aceh, sekaligus sumber kekayaan Kerajaan Aceh.[30] Di masa kekuasaannya, wilayah Aceh memerlukan pengaturan lembaga politik secara sentralistik agar mudah dikontrol. Ia memperkenalkan pembagian kontrol territorial Aceh berdasarkan Uleebalang dan mukim.[31] Mukim adalah kumpulan beberapa gampong yang disatukan oleh ibadah jum’at yang setidaknya diikuti oleh 40 orang laki-laki dewasa dalam sebuah masjid.[32] Tampak jelas kebijakan politik Iskandar Muda berdasarkan pandangan bahwa kaum laki-laki adalah tumpuan bagi aktivitas politik dan ekonomi kesultanan, sebab untuk membentuk mukim diperlukan minimal 1000 orang laki-laki yang dapat mengangkat senjata.[33] Di daerah Aceh Inti (Aceh proper), strata hirarki pemerintahan tersusun di atas gabungan beberapa mukim adalah nanggroe yang dikepalai Uleebalang.[34] Hal serupa berlaku sama di wilayah luar Aceh Inti.[35]

Kekuasaan Aceh mengadopsi ‘Qanun Meukuta Alam al Asyi’ yang bersumber dari Al Qur’an, Al Hadist, Ijma’ Ulama, dan Qias,[36] sekaligus menjadi landasan filosofis hukum penetapan Raja dan Ulama sebagai dwi tunggal.[37] Berdasarkan Qanun tersebut, Kerajaan Aceh Raya Darussalam tersusun dari gampong (kampung/kelurahan), mukim yang merupakan federasi gampong-gampong, nanggroe (kecamatan), dan sagoe (federasi dari beberapa nanggroe dan kerajaan/negara).[38] Gampong adalah bentuk teritorial terendah. Di atas struktur gampong terdapat wilayah yang lebih tinggi yaitu mukim, yang terdiri dari beberapa gampong yang berdekatan.[39] Di atas mukim terdapat struktur kekuasaan nanggroe yaitu gabungan beberapa mukim dan dikepalai oleh uleebalang.[40] Meskipun memiliki sejumlah kewajiban, uleebalang adalah pemimpin yang merdeka di wilayahnya yang bebas melakukan apa saja terhadap penduduk di wilayahnya.[41]

Konsep kekuasaan yang berdasarkan Islam telah menggambarkan sosok Sultan sebagai sumber kekuasaan berdasarkan agama dan politik, sosok sempurna, penguasa dunia, sekaligus mempunyai wahyu. Hubungan antara anggota kelompok elit Aceh yaitu sultan, uleebalang,[42] dan ulama menentukan perkembangan politik lokal di masa itu. Uleebalang sebagai pejabat yang memerintah nanggroee diangkat dengan surat pengangkatan dari sultan (sarakata). Selanjutnya ia memegang hak perdagangan, pertanian, keuangan, serta berkuasa di teritorinya secara turun temurun.[43]

Uleebalang dan ulama membantu sultan dalam bidang dunia dan agama. Ulama juga terbagi wilayah kekuasaannya, di dalam dan di luar birokrasi istana. Identitas sebagai ulama sangat penting dalam konteks politik lokal. Ulama dapat memberikan pertimbangan atau nasihat kepada sultan, bahkan menyusun kekuatan dan referensi –salah satunya dari Arab– untuk menggalang ketidaksetujuan pada keputusan sultan. Pada masa ini, terjadi persaingan yang cukup tajam antara uleebalang dan ulama.[44]

Hirarki Sosial

Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Aceh? Struktur sosial Aceh yaitu gampong merupakan konsep spasial berdasarkan teritori. Gampong merupakan kesatuan hunian ‘asli’ Aceh  yang dikenal sejak sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan –masa Iskandar Muda, abad ke-16. Secara sosiologis gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang lahir sebelum adanya mukim. Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat keuchik, tuha peut atau ureueng tuha, dan teungku atau imam meunasah. Masing-masing dari perangkat itu mempunyai fungsi tersendiri, diasosiasikan sebagai perpaduan antara ‘ayah’ dan ‘ibu’ dari masyarakat Aceh. Sehingga lebih jauh dapat dikatakan bahwa gampong mengandung gagasan mengenai sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Secara spasial di masa Kesultanan Aceh, gampong merupakan kumpulan hunian dengan satu meunasah (atau surau). Umumnya suatu gampong terdiri dari  beberapa jurong (lorong), tumpok atau kumpulan rumah, dan ujong (atau ujung gampong).[45]

Komunalisme di gampong berdasarkan territorial ditandai oleh peran keuchik sebagai pemimpin masyarakat, merepresentasikan sosok dengan kapasitas (pengetahuan) agama dan kejujurannya. Di masa kesultanan, keuchik sebagai pimpinan gampong memperoleh kekuasaan melalui penunjukan uleebalang.[46] Sedangkan kepemimpinan seorang uleebalang dan keuchik berlangsung secara turun temurun dari golongan bangsawan seketurunan.[47] Kekerabatan yang kental mewarnai interaksi keuchik dengan uleebalang di dalam gampong.

Selain itu terdapat struktur konsultatif dalam wujud tuha peut atau tetua kampung yang merupakan badan perwakilan gampong. Demokrasi ‘asli’ Aceh ini tidak mengambil wujud perwakilan, tetapi dalam bentuk musyawarah atau mufakat adat yang diselenggarakan di gampong jika diperlukan. Keputusan yang akan diambil oleh keuchik melibatkan proses konsultasi di antara tuha peut. Sebelum berlangsungnya struktur pemerintahan administratif negara Indonesia, di atas gampong terdapat mukim, yaitu kumpulan beberapa gampong tempat rujukan masalah adat jika tidak dapat diselesaikan di gampong.

Jika dilihat hubungan patronase antara keuchik dan uleebalang, tampak adanya ketimpangan. Hal ini disebabkan uleebalang memiliki kapasitas sumberdaya dan dukungan politik dari sultan. Dinamika politik lokal justru ditandai oleh kecenderungan feodalisme, sebab hanya segelintir elit yang berkuasa. Dominasi kekuasaan uleebalang dan keuchik di masa kesultanan Aceh Darussalam, menyebabkan rakyat gampong mengalami penindasan,[48] ketidakadilan, dan ketergantungan pada elit yang bersangkutan.[49] Menjelang masa kolonial Belanda abad ke-19, kekuasaan Iskandar Muda sudah melemah. Pun, hanya sebatas mengontrol wilayah Aceh besar sementara daerah lainnya sangat otonom, bahkan tidak jarang menolak pengiriman pajak persembahan atau bungong jaroe ke Aceh Besar.[50] Kejayaan Kesultanan Aceh berakhir ditandai oleh perang seratus tahun antara Aceh dan Belanda sebagai medium bagi pengentalan identitas Aceh dengan identitas Islam. Pengentalan identitas tersebut direproduksi oleh orang Aceh sebagai bahasa perlawanan terhadap kaum ‘kaphe.’ Identitas Islam menjadi perekat bagi kalangan rakyat Aceh terutama ulama yang menolak kolonialisme Belanda.

Menjelang masa kemerdekaan, identitas Aceh berproses lagi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dukungan Aceh pada RI melawan kembalinya kolonial Belanda setelah berakhirnya pendukan Jepang menjelang tahun 1945, menjadi penanda dinamika identitas ke-Aceh-an. Dukungan terhadap RI tidak hanya terbatas di teritori Aceh Besar atau wilayah pantai barat, lebih dari itu mencakup wilayah Gayo dan Alas, yang merupakan vassal Aceh di masa Kesultanan.

Bersama Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi revolusi sosial, yaitu peristiwa DI-TII pada tanggal 21 September 1953 di bawah pimpinan Tengku Daud Beureueuh. Ketidakpuasan Daud Beureueuh terhadap hilangnya identitas Aceh ke daerah yang didominasi oleh etnis Batak, menjadi pemicu konflik pertama antara pemerintah pusat di Jakarta dan Aceh. Penting untuk diketahui bahwa ‘Jakarta’ memutuskan untuk memasukkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara pada 8 Agustus 1950. Pemerintah pusat melakukan hal tersebut dengan alasan-alasan ‘efisiensi administratif, pengurangan anggaran belanja negara, dan mendukung pemberlakuan negara kesatuan. ‘Jakarta’ melakukannya dengan membagi negara yang saat itu baru merdeka ke dalam hanya 10 provinsi.[51] Sejak terjadinya ketegangan identitas antara Indonesia vs Aceh (Islam), membuat pemerintah pusat mengaspirasikan dan mengidentikkan Aceh sebagai ‘pemberontak.’ Bagi seorang cendekiawan Aceh, sudah selayaknya Jakarta “bersikap bijaksana” dengan “memahami jiwa Islam orang Aceh.” Bahwa Aceh telah berkontribusi dalam membesarkan Islam di Asia Tenggara –disamping dalam perang kemerdekaan dan dengan diizinkan sampai batas-batas tertentu memperkenankan Syariat Islam– Aceh pasti dengan sungguh-sungguh dan giat turut serta memberikan sumbangan dalam pembangunan raksasa Repelita.”[52]

Pemberian Status Daerah Istimewa yang menjadikan Aceh ‘berjarak’ dari provinsi-provinsi lain, ternyata tidak menghentikan ‘Jakarta’ untuk menyelenggarakan sentralisasi politik –kooptasi elit, massa mengambang, dan penyederhanaan parpol– sebagai sarana mengeksploitasi ekonomi Aceh.[53] Ketika Hasan Tiro mendeklarasikan ASNLF di tahun 1976 dan mendekonstruksi Aceh dalam format sebelum Traktat London –klausul penyerahan Aceh ke kolonial Belanda– ‘Jakarta’ mengirim aparat militer  yang menyebabkan rakyat Aceh senantiasa berada dalam tekanan politik dan marjinalisasi ekonomi selama lebih dari 30 tahun.

Dalam konteks negara Orde Baru, diterapkan politik yang lebih primordialistik mengenai etnisitas, termasuk terhadap etnis Aceh. ‘Etnis’ lebih dilihat sebagai atribut kelompok berdasarkan batasan geografis. Program politik dilangsungkan dengan mereproduksi skema kolonial dalam menggolongkan sukubangsa. Namun demikian, pembacaan yang lebih kritis memperlihatkan ketidaksatuan identitas Aceh menggambarkan Aceh sebagai a multi-ethnic muslim province.[54] Meskipun Islam ‘merangkul’ budaya Aceh, tetapi identitas Aceh yang ‘tidak satu’ tercermin dari banyaknya sub-etnis dan bahasa yang sampai saat ini masih berkembang dan digunakan di Aceh.[55]

Kategorisasi kelompok menyebutkan ada delapan etnis yang tinggal di NAD, yaitu Aceh, Jawa, Gayo, Alas, Singkil, Simeuleu, Batak, dan Minangkabau. Sebagian besar orang Aceh tinggal di pesisir barat Aceh, orang-orang Jawa tinggal di daerah perkebunan (pedalaman), sedangkan Gayo dan Alas tinggal di daerah pegunungan. Dilihat dari letak tempat tempat tinggal berdasarkan etnis, maka orang Aceh yang tinggal di daerah pesisir pantai adalah etnik yang paling menderita akibat gempa dan tsunami. Pada tahun 2000, sekitar 97,03% penduduk NAD adalah digolongkan sebagai beridentitas muslim, dan 2,30% sisanya adalah Kristen.

Pendatang yang terbanyak yang tinggal di NAD adalah orang Jawa, mayoritas tinggal di luar pesisir barat Aceh. Orang Jawa datang ke Aceh pertamakali pada tahun 1890-an, ketika Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan mereka untuk bekerja di perkebunan karet, teh, sawit, dan tembakau. Sebanyak 260.000 orang Jawa didatangkan ke beberapa tempat di wilayah Aceh dengan alasan upah yang lebih murah.[56]

Tabel 1.2. Populasi penduduk berdasarkan etnik di NAD[57]

Kelompok Etnis

NAD

Aceh

50.32%

Jawa

15.87%

Gayo

11.46%

Alas

3.89%

Singkil

2.55%

Simeuleu

2.47%

Batak

2.26%

Minangkabau

1.09%

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sebagai wujud dari politik identitas dan tujuan ‘pemerataan pembangungan,’ orde baru mencanangkan program transmigrasi dengan memfasilitasi orang-orang Jawa untuk tinggal di Aceh. Ketika identitas Aceh dimobilisasi dalam konteks konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah pusat, muncul konflik[58] etnis Aceh vs etnis Jawa (transmigran) di daerah Aceh Tengah. Orang Gayo yang tinggal di wilayah Aceh Tengah hingga ke Gayo Lues, ‘merasa’ dirinya berbeda dengan orang Aceh, baik karena perbedaan budaya maupun bahasa. Dalam konteks situasi konflik bersenjata, ‘perbedaan’ itu dimanipulasi oleh sebagian elit Gayo yang menuntut pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), Aceh Barat dan Aceh Selatan (ABAS) yang terpisah dari NAD.[59] Di lain pihak, orang Aceh menganggap antara orang Gayo telah terintegrasi dalam intensitas waktu yang cukup lama. Secara historis, orang Gayo disatukan ke dalam Aceh oleh kesultanan Aceh dan secara sosiologis orang Gayo juga beragama Islam, sebuah agama yang dianut mayoritas orang Aceh.

 

Irine Hiraswari Gayatri

Peneliti pada Puslit Politik LIPI dan Yayasan INTERSEKSI

 

Daftar Pustaka

 

 

Alfian, (eds.). 1977. Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh: Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode ”Grounded Research.” Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Alfian. 1988. Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan. Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.

Arief, Sanusi M. 2005. Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami. Bogor: Pustaka Latin.

Chaidar, Al. 1999. Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam. Jakarta: Penerbit Madani Press.

Gayatri, Irine Hiraswari, dan Septi Satriani, (eds.). 2008. Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong di Era Otonomi Khusus Aceh. Jakarta: LIPI.

Giddens, Anthony. 2004. The Constitution of Society (terjemahan). Malang: Penerbit Pedati.

Hurgronje, C. Snouck. 1983. Aceh Di Mata Kolonialis. Jakarta: Yayasan Soko Guru.

Ju Lan, Thung, et.al. 2005. Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Lombard, Denys. 2006. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Melalatoa, M.J. 1982. Kebudayaan Gayo. Jakarta: Balai Pustaka.

Moch Nurhasim, et.al., (eds.). 2003. Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Akar Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian. Jakarta: LIPI.

Reid, Anthony. 1969. The Contest for North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Reid, Anthony. 2005. An Indonesian Frontier Acehnese & Other Histories of Sumatra. Singapore: Singapore University Press.

Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.

Suny, Ismail, (eds.). Bunga Rampai Tentang Aceh. Jakarta: Bhratara.

Suryadinata, Leo.; Evi Arifin.; Aris Ananta. 2003. Indonesia’s Population, Ethnicity and Religion in A Changing Political Landscape. Singapore: ISEAS.


[1] Hall (1991) dalam Ju Lan, Thung, et.al., Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas (Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI,  2005), hlm. 2-3.

[2] Pandangan yang konstruktivis mengenai pengenaan kategori ini disampaikan oleh John Bowen yang pernah meneliti mengenai masyarakat Gayo di Aceh Tengah di tahun 1980-an. Dalam tulisannya yang tidak dipublikasikan Bowen menawarkan perspektif kritis untuk melihat etnisitas dan identitas. Misalnya, Bowen meletakkan identitas Aceh sebagai ‘kategori’ yaitu suatu konstruksi yang diperoleh melalui pikiran atau ‘speech’ kita; daripada sebagai ‘kelompok’ yaitu kumpulan yang cenderung tetap dari orang-orang yang berinteraksi secara teratur. Pertimbangannya, orang Aceh tidak selalu berinteraksi secara teratur. Pembedaan ini menurut Bowen penting untuk memahami kehidupan sosial.

[3] Moch Nurhasim, et.al., ed., Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Akar Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian (Jakarta: LIPI, 2003),  hlm. 3-5.

[4] Prof. Dr. M. Junus Melalatoa, “Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya,” dalam Aceh Kembali ke Masa Depan (Jakarta: IKJ Press ,2006), hlm. 1-2.

[5] Al Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam (Jakarta:Penerbit Madani Press, 1999), hlm. 15. Dikutip dalam Septi Satriani, ”Dinamika Sejarah Gampong dan Kampung di Aceh,” dalam Irine Hiraswari Gayatri dan Septi Satriani, eds., Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong di Era Otonomi Khusus Aceh (Jakarta: LIPI, 2008).

[6]  Al Chaidar dalam Satriani, ibid.

[7] Penulis menyadari tentang setting kolonial yang melatari Snouck menyusun laporan etnografinya, sebab itu diupayakan kecermatan untuk menampilkan temuan-temuannya yang merepresentasikan keadaan sosial Aceh.

[8] Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm.36-37.

[9] Narasinya tentang penduduk Aceh mengacu pada wilayah Aceh Besar.

[10] Snouck Hurgronje, Aceh Di Mata Kolonialis, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1983), hlm. 19. Tulisan Snouck De Atjehers dibuat ketika pengaruh kebudayaan Islam sudah sangat terinternalisasi sejak Abad ke-13. Bayangkan bagaimana besarnya pengaruh percampuran dari para migran ini ke dalam kehidupan lokal.

[11] Ibid. Lihat juga, Al Chaidar, op.cit., hlm. 13.

[12] Snouck, op.cit. dalam Septi Satriani, op.cit., hlm. 41. Orang-orang India melalui jalur pelayaran masuk ke Aceh, lalu memilih untuk menetap sementara di Aceh sambil menanti angin yang bisa membawa mereka kembali berlayar pulang ke negaranya. Asimilasinya dengan komunitas setempat lewat perkawinan menyebabkan tempat-tempat singgah sementara ini kemudian berkembang menjadi perkampungan.

[13] Anthony Reid The Contest for North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898 (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hlm. 2, dikutip dalam Asvi Warman Adam, Sejarah Konflikdan Penyelesaian Aceh: dari DI/TII Sampai GAM, dalam M. Hamdan Basyar, ed., Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, (Jakarta:Pusat Penelitian Politik LIPI, 2007), hlm. 23.

[14] Anthony Reid, (1969) dalam Septi Satriani, op.cit., hlm. 2. Baca juga, Prof. Dr. K.H. Aboebakar Atjeh, Tentang Nama Aceh, dalam Raja pertama yang beragama Islam adalah Sultan Malik Al Saleh dari Samudera Pasai (Pasai).

[15] Satriani.ibid., hlm. 2.

[16] Denys Lombard dalam Septi Satriani, op.cit.

[17] Satriani, ibid. Periode yang dicakup antara lain sejak Dinasti Liang abad ke-6 sampai kedatangan  Marcopolo di abad ke-13.

[18] Mohammad Said, Atjeh Sepanjang Abad (Medan: Pengarang Sendiri, 1961), hlm. 33-34, dalam A Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 16-21. Baca juga Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978, hlm 31-33.

[19] Dikutip dalam Satriani, op.cit. Menurut Hikayat Aceh, Aceh Dar us-Salam adalah hasil penggabungan dari dua pemukiman raja melalui perkawinan politik antarkedua anak raja-raja tersebut yaitu Meukuta Alam dan Dar ul-Kamal, dimana terdapat sungai memisahkan keduanya. Denys Lombard, ibid., hlm. 62-63. Baca juga  T. Iskandar, de Hikayat Aceh, hlm. 32 dalam Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978, hlm 35.

[20]  Satriani, op.cit.,hlm. 39-40.

[21] Satriani, ibid.

[22] Ibid. hlm 15.Pada tahun 1291 H (692 M) Marco Polo, orang Italia dari Venesia yang berlayar dan singgah di Perlak masih menemukan penduduk kerajaan ini mempraktikkan dinamisme. Menurut Hasballah M. Saad dalam seminar di Pusat Penelitan Politik LIPI, Rabu 7 November 2007, Syahir Nuwi merupakan keturunan Persia bukan Siam, sebab kata dasar Syahir yang berasal dari Syir, Shahir, Shah yang merupakan keturunan Persia bukan Siam.

[23] Kekuasaan seringkali didefinisikan sebagai kemampuan para aktor dalam melaksanakan keputusan-keputusan berdasarkan preferensi mereka sendiri maupun menyangkut “mobilisasi bias” yang dibangun dalam institusi-institusi. Kekuasaan bisa dijalankan berdasarkan kepentingan golongan tertentu maupun dari hasil konsensus para aktor di dalam institusi. Kekuasaan yang berlangsung dinamis (continuity) mencerminkan hubungan otonomi dan ketergantungan yang teratur antara aktor-aktor atau kolektivitas-kolektivitas dalam konteks interaksi sosial. Anthony Giddens, The Constitution of Society (terjemahan), (Malang: Penerbit Pedati, 2004), hlm. 18-20.

[24] M. Masyhur Amin, “Kedudukan Kelompok Elite Aceh dalam Perspektif Sejarah,” dalam Dr. Alfian (pengantar), Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 13. Berikutnya, Dinasti Inayat Syah (1408-1465) dan keturunannya yaitu Ali Mughayat Syah yang mendirikan kerajaan Bceh Bandar Darussalam; Al Qahhar, Sayyidil Mukammal, Iskandar Muda, dan Ratu (Sultanah) Shafiatuddin. Setelah Shafiatuddin, Aceh diperintah 4 periode oleh ratu.

[25] M. Masyhur Amin, ibid.

[26] Anthony Reid, (1969), hlm 2-3.

[27] Ibid.

[28] Pasai dianggap sebagai cikal bakal kabupaten Aceh Utara. Baca, Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978, Hlm. 36-43.

[29] Drs. M.J. Melalatoa, Kebudayaan Gayo (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 40. Baca juga C. Snouck Hurgronje, Gayo, Masyarakat dan Kebudayaaannya Awal Abad ke-20, penerj. Hatta Hasan Aman Asnah, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 44-45.

[30] Beaulieu, Memoires du Voyage aux Indes Orientales, hlm 63, Relation de Divers Voyages Curieux, ed M. Thevenot, Part II (Paris, 1664) dalam Satriani, op.cit.

[31] Anthony Reid (1969), hlm. 3.

[32] K.F.H. Van Langen, De Inricting van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat, BKI 37 (1888), hlm 390 dalam Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., hlm 66. Anthony Reid, op.cit., hlm. 3.

[33] K.F.H Van Langen, ibid., hlm. 391 dalam Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., hlm 66.

[34] Snouck Hugronje, De Atjehers (Leiden: E.J. Brill, 1893), hlm. 4, dalam Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., hlm 66. Dikutip dalam Satriani, op.cit.

[35] Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Atjeh dalam tahun 1550-1675 (Medan: Monora, 1972),  hlm. 89 dalam Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ibid, hlm 66. Anthony Reid, op.cit., hlm. 3. Dikutip dalam Satriani, ibid.

[36] Satriani, ibid., hlm 34.

[37] Ibid.

[38] Ibid., hlm 41-42.

[39] Satriani. Awalnya mukim berfungsi sebagai tempat mengkoordinasikan penduduk-penduduk gampong ketika akan melaksanakan ibadah sholat jum’at yang dikepalai oleh seseorang imeum mukim. Dalam prosesnya mukim berubah menjadi unit pemerintahan dengan sebutan kepala mukim dalam sebuah mukim yang bertugas mengkoordinasikan ketua-ketua gampong. Tugas imam pada sholat Jum’at setiap minggunya kemudian dipegang oleh imeum masjid.

[40] Ibid.Hlm.66-67. Uleebalang menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh dan memerintah secara turun menurun, setelah diberi surat pengangkatan dari sultan yang dibubuhi stempel kerajaan. Tugas uleebalang adalah memimpin nanggroe dan mengkoordinasikan tenaga-tenaga tempur jika ada peperangan, melaksanakan instruksi-instruksi dari sultan, menyediakan tentara dan perbekalan perang bila dibutuhkan serta membayar upeti kepada sultan.

[41] Ibid., hlm 67. Kumpulan beberapa nanggroe ini  menjadi sagoe pada masa pemerintahan Nur Alam Nakiatuddin (1675-1678).

[42] Pada masa sebelum kesultanan, uleebalang dapat dikatakan ‘otonom’ sebagai penguasa/ raja kecil yang menguasai masing-masing negeri.

[43] Satriani, op.cit.. Baca juga, Alfian, pengantar, dalam Kelompok Elit Dan Hubungan Sosial di Pedesaan (Jakarta: Pustaka Grafika Kita,1988), hlm. 3. Ia diberi Sultan  beberapa mukim, sekaligus bertindak sebagai pemilik modal. Pola ini dijumpai di Aceh Besar dan negeri-negeri taklukan Aceh yang penting.

[44] Alfian (1988), ibid.

[45] Sanusi M Arief, Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami (Bogor: Pustaka Latin, 2005), hlm 11.

[46] Panglima Polem, T. Bachtiar Effendi. “Pengendalian Sosial di Aceh Besar,” dalam Alfian, ed., op.cit., Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh: Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode ”Grounded Research,” (Jakarta:  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial,1977), hlm. 87.

[47] Ibid.

                [48] Kontrol Sultan Aceh Darussalam terhadap perikehidupan rakyat gampong sebagai petani di pantai utara dan timur Aceh tidak terlepas dari politik ’lada’ yaitu penguasaan pusat-pusat penghasil lada sebagai basis politik dan ekonomi kesultanan. Muhammad Gade Ismail “Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942,” Orasi Disertasi Doktoral di Leiden pada 19 Desember 1991, hlm. 37.

[49] Ibid.

[50] Alfian, op.cit.

[51] Anthony Reid, “War, Peace and The Burden of History in Aceh,” dalam Asian Ethnicity, volume 5, Number 2, October 2004, hal. 309; Michelle Ann Miller, “The Nanggroe Aceh Darussalam Law: A Serious Response to Separatism?” dalam Asian Ethnicity, volume 5, Number 2, October 2004, hlm. 335.

[52] Prof. Osman Raliby, “Aceh, Sejarah dan Kebudayaannya”, dalam. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.C.L., ed., Bunga Rampai Tentang Aceh (Jakarta: Bhratara,1980),   hlm. 27.

[53] Sulaiman Isa, “From Autonomy to Periphery” dan Rodd Mc.Gibbon, dalam Anthony Reid, Verandah of Violence, The Background to The Aceh Problem. (Singapore: Singapore University Press, 2006).

[54] Leo Suryadinata, Evi Arifin, Aris Ananta, Indonesia’s Population, Ethnicity and Religion in A Changing Political Landscape (Singapore: ISEAS, 2003), hlm. 22.

[55] Pendapat ini juga didukung oleh Hasballah M. Saad sebagai pembahas pada diskusi tentang ‘Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong di Aceh,’ pada 7 November 2007 bahwa di Aceh terdapat setidaknya 10 sub etnis seperti Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, Aneuk Jamee, Kluet,  Singkil,  Defayan dan Sigulai.

[56] Anthony Reid, An Indonesian Frontier. Acehnese & Other Histories of Sumatra (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 13.

[57] Aris Ananta. op.cit., hlm. 24.

[58] Lihat, Riwanto Tirtosudarmo.

[59] Namun tuntutan itu tidak direspon oleh DPR dengan tidak memasukkan poin pemekaran ke dalam UUPA dengan alasan masalah pemekaran sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004.


Beranda  |  Kategory: Edisi 15 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia