Jejak Negosiasi Perempuan Aceh

10 - Oct - 2008 | Irine Hiraswari Gayatri | No Comments »

Peperangan tidak hanya terjadi di medan laga, akan tetapi hadir menerpa keluarga-keluarga, rumah tangga, perempuan, dan anak-anak. Beban perempuan Aceh menjadi lebih berat ketika perang berlangsung maupun ketika usai. Sebagai ibu, ia harus bertahan hidup melindungi keluarganya, kemudian merjenihkan situasi dari kepentingan berbagai pihak yang ‘berjarak’ dari suara-suara korban konflik dan bencana tsunami.    

Siapakah perempuan Aceh? Apakah  hanya sebatas pahlawan perempuan, inoung bale,  atau para sultanah Aceh? Ataukah perempuan yang menjadi korban konflik dan kekerasan? Ataukah perempuan aktivis yang menyuarakan pembebasan diri kawan-kawan perempuannya dari kekerasan verbal dan fisik? Ataukah ma yang setiap pagi setelah shalat subuh menyiapkan makanan sebelum anak-anak berangkat sekolah, dan menunggu anak-anak pulang sekolah serta selalu mengingatkan untuk mengaji?

Tafsir Ulang Makna Pahlawan Perempuan

 

Membaca perjalanan sejarah perempuan Aceh di masa prakolonial atau di masa ‘revolusi sosial’ –masyarakat Aceh sebagai bagian dari Indonesia yang dilanda kekerasan bersenjata– perempuan Aceh adalah sosok manusia yang memiliki dimensi tugas dan kewajiban sosial yang berlapis. Mereka selalu memiliki cara survive, bahkan dalam situasi ketika identitas sebagai perempuan membuat mereka menjadi objek penerapan tindakan yang diskriminatif dan tidak manusiawi atas nama ideologi.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana perempuan Aceh melakukan strategi untuk menyiasati atau berkompromi dengan kecenderungan restriksi yang kasat mata pada perempuan?[1] Jika bukan sebuah paradoks, kecenderungan restriksi tersebut dimungkinkan karena narasi mengenai perempuan Aceh sebagian besar dituliskan oleh mereka yang ‘berjarak’ dengan realitas sosialnya. Dengan kata lain, mereka yang ‘berjarak’ tersebut tidak menggali perspektif perempuan dan tidak merepresentasikan mereka secara utuh. Representasi dan representasi ulang identitas perempuan Aceh terus berlanjut. Berikut ini adalah beberapa gambaran dimana perempuan Aceh merepresentasikan ulang dirinya, di saat mereka dihadapkan pada berbagai situasi atau setting persepsi dan klaim ‘otentik.’ Meminjam istilah akademi dan aktivis Trinh T.Minha:

“ to challenge the regime of representations that govern a society is to conceive of how a politics can transform reality rather than merely ideologize it.”[2]

(Tantangan rezim representasi yang mengatur masyarakat adalah me-reka bagaimana politik tersebut mampu mentransformasikan realitas, bukan hanya sekadar mengideologisasikannya, red).

Dalam konteks Aceh pasca kemerdekaan, struktur sosial masyarakat Aceh mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan tersebut diantaranya adalah status administrasi Aceh menjadi ‘daerah istimewa’ serta revolusi sosial setelah konflik bersenjata DI/TII di tahun 1953. Pada masa orde baru pemerintah menerapkan pembangunan yang cenderung sentralistik, dan menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik. Isu tentang Aceh adalah salah satu isu subversif versi orde baru. Pada tahun 1988 Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk ‘menjawab’ tuntutan merdeka yang dideklarasikan tahun 1976. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspresi pemikiran dan tubuh orang Aceh harus melalui pengawasan aparat keamanan. Identitas Aceh direduksi sebatas ‘separatis’, ‘GPK’, tanpa ada ruang untuk melakukan negosiasi. Oleh karena itu yang muncul ke permukaan publik adalah teks-teks dominan (versi pemerintah/aparat) dan bukannya suara dari masyarakat Aceh, termasuk suara perempuan Aceh. Situasi tekanan berlapis juga dialami oleh kelompok perempuan Inoung Balee yang memposisikan diri bersama GAM melawan pemerintah Indonesia.

Representasi perempuan Aceh, juga rakyat Aceh, lebih dikenal sebagai korban kekerasan bersenjata. Faktanya, ribuan perempuan terpaksa menjanda karena suami diculik atau dibunuh, bahkan banyak yang menderita kekerasan seksual. Kekerasan bersenjata menyebabkan perempuan menjadi tameng dari kekerasan militer ketika harus melindungi suami atau anak yang dituduh menjadi simpatisan atau tentara GAM. Konflik bersenjata juga memiskinkan perempuan petani sehingga semakin tidak leluasa bekerja di sawah atau kebun. Aparat berpatroli siang dan malam di desa-desa, sehingga kaum pria tidak berani keluar untuk bekerja di sawah. Perempuan yang bekerja di sawah –meskipun dalam areal yang terbatas– makin kesulitan untuk mengontrol sawah-sawah yang jauh letaknya, sebab sewaktu-waktu bisa terkena sweeping.

Hasil survey ILO memperlihatkan berubahnya peran perempuan di masa konflik sebagai pencari nafkah (breadwinners) sekaligus agen penjaga perdamaian (peace-keeping agents). Sebagian laki-laki di daerah konflik mengungsi keluar kampung untuk menghindari keterlibatan dalam konflik.[3] Peran ganda terjadi ketika di satu saat perempuan berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, dan sekaligus melindungi suami mereka.[4] Kondisi demikian terutama terlihat di kamp-kamp pengungsi[5] yang bermunculan sejak terjadinya gelombang pengungsi internal dalam kurun waktu Juni-Agustus 1999 hingga Mei 2000. Situasi ini bertepatan dengan kelangsungan jeda kemanusiaan di Aceh. Di satu sisi jeda kemanusiaan berhasil ‘memberhentikan’ konflik bersenjata, dan di saat yang sama terjadi upaya sistematis pembentukan kelompok-kelompok sipil yang digunakan untuk melawan GAM.

Di tengah-tengah himpitan mental dan fisik, ada sebagian perempuan Aceh sedikit demi sedikit menyusun strategi, membangun jaringan, dan mencoba mengangkat suara sebagian rakyat Aceh yang dibungkam oleh kekerasan senjata. Di sinilah terjadi rekonstruksi makna kepahlawanan perempuan Aceh. Solidaritas terbangun di antara mereka, perempuan Aceh yang tinggal di kota maupun desa, serta dari berbagai kelas sosial. Fenomena perempuan Aceh yang mengedepankan suaranya sebagai korban, merupakan sebuah kontribusi mereka dalam merepresentasikan ulang dirinya. Hal tersebut sekaligus mempraktikkan pembongkaran terhadap kecenderungan esensialisme gender, etnisitas, atau nasionalitas yang disuarakan oleh agen-agen opresif. Hal tersebut juga merupakan sebuah upaya membongkar teks yang dibangun oleh pihak-pihak yang mengklaim dirinya otentik. Muncullah sosok-sosok perempuan biasa, subaltern women. Mereka selama konflik diposisikan marjinal oleh media massa mainstream, di saat fakta-fakta angka berbicara keras mewakili kondisi korban yang mati atau teraniaya.[6] Perempuan yang vokal dan kritis seperti Cut Nur Asyikin dipetakan sebagai juru bicara GAM, sementara itu tidak ada ulasan lebih jauh mengenai pandangannya terhadap kekerasan atau keprihatinannya terhadap Operasi Militer.[7] Perempuan Aceh sebagai pahlawan dalam konstruksi identitas di artikel Zeccola –merepresentasikan ulang perempuan Aceh abad ke-16 dan ke-17 yang disebut Reid dalam artikelnya, namun pada setting ruang dan waktu yang berbeda– mempunyai tiga identitas: ibu, aktivis, dan pengacara. Di masa ini, lapisan perempuan Aceh menjadi inisiator lahirnya kelompok-kelompok LSM lokal. Mereka kemudian melakukan tindakan advokasi atas kondisi korban konflik dan menyerukan kampanye anti kekerasan. Bagian tersulit mulai terasa ketika mereka hendak mengajukan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan yang berasal dari kalangan militer ke pengadilan. [8]

Mencoba Bernegosiasi

 

Konstruksi perempuan Aceh yang memiliki tugas dan kewajiban sosial yang berlipat menempel pada sosok Alina. Semasa menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di Banda Aceh, Alina adalah sosok perempuan aktivis organisasi mahasiswa yang dianggap radikal. Ia pernah terlibat dalam referendum SIRA. Namun, selain sosoknya sebagai aktivis Alina sempat dikenal masyarakat sebagai pembawa acara di TVRI Banda Aceh. Saat ini dia masih aktif menjadi salah satu redaktur bulletin di LSM tempatnya bekerja. Ia menikah setahun yang lalu dengan kawan lamanya, seorang mantan aktivis mahasiswa. Alina pernah menyayangkan di suatu masa, pada tataran realitas, perempuan Aceh seringkali dikonstruksikan hanya dalam angka, sebagai korban, entah itu korban bencana atau korban konflik. Alina sependapat dengan pemikiran bahwa sejarah sebagai sesuatu yang dinamis, emansipatif, dan sebuah proses pemerdekaan diri. Sebuah kemerdekaan dari berbagai bentuk hegemoni politik dan ekonomi (baru) yang tengah berlangsung.[9] Sebagai seorang aktivis yang berupaya mengemansipasi kesadaran perempuan Aceh, Alina berkomentar mengenai ekspresi sebagian perempuan Aceh korban konflik dan korban bencana.

Menurutnya:

“Semua perempuan Aceh adalah korban konflik bersenjata dan korban bencana tsunami. Karena secara tidak langsung konflik dan bencana alam tersebut telah mengubah tata struktur masyarakat Aceh. Selama ini masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan Aceh pasca konflik dan bencana belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi demikian seharusnya mampu menumbuhkan kesadaran bagi perempuan Aceh untuk terlibat secara aktif pada masa-masa pemulihan. Nampaknya hal ini juga menuai masalah, karena forum-forum diskusi yang digagas selama ini belum memunculkan kegelisahan perempuan secara signifikan. Memang ada beberapa golongan perempuan, khususnya yang menjadi korban konflik bersenjata, mereka benar-benar memperjuangkan haknya untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat.”

Alina mengidentifikasi dirinya sebagai orang Aceh Tapaktuan. Ia pun bersedia berkompromi ketika setting sosial Aceh mempengaruhi pilihannya sebagai perempuan Aceh. Pada praktiknya Alina tetap mengritisi kecenderungan pemaksaan otentisitas hukum Syariat yang diskriminatif pada perempuan. Peran sebagai perempuan Aceh tidak terganggu dengan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka, baik pada masa konflik maupun pasca bencana. Dengan segala keterbatasan sumberdaya, peran mereka sebagai istri dan ibu di gampong-gampong tetap berlangsung.

Ketika berdiskusi dengan Rukayah, salah satu korban kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh, Ia menceritakan perihal adik kandungnya yang menjadi korban penembakan oknum aparat sewaktu terjadi konflik. Saat ini, Rukayah memiliki komunitas sesama korban pelanggaran HAM. Aktivitas di dalam komunitas antara lain, sharing bersama korban dan diskusi dua bulanan. Harapan komunitas sesama korban HAM adalah memperbesar keberanian perempuan untuk menceritakan masalah yang dihadapi selama ini. “Perempuan harus berani menyuarakan kepentingannya sebagai korban, kemudian menuntut kepada pemerintah untuk segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM,” Ujar Rukayah. Perempuan yang lebih menempuh jalan organisasi untuk memperjuangkan haknya menegaskan bahwa, setiap pelanggaran HAM di Aceh harus diselesaikan melalui Peradilan HAM, sesuai Mou Helsinki.

Mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, Rukayah menegaskan bahwa selama ini perempuan memang harus berusaha terlibat dalam arus demokrasi. Terkait dengan masalah pengusutan pelanggaran HAM di Aceh, Ia sementara ini menyimpulkan bila tuntutan-tuntuan tersebut tidak diperjuangkan oleh perempuan sendiri, maka mustahil untuk mewujudkan penegakan HAM. Meski sampai saat ini respon dari pemerintah masih sangat kurang –menurutnya terkesan tidak serius– dalam hal pengusutan kasus pelanggaran HAM, perempuan (korban) harus bisa mengorganisasi diri dan menggalang kekuatan.

Salah satu cara yang lazim dilakukan untuk mengukur seberapa besar keinginan perempuan korban pelanggaran HAM menuntut haknya adalah dengan demonstrasi, massa aksi. Tercatat pada bulan November tahun lalu ratusan aktivis dari berbagai lembaga berunjuk rasa di simpang lima Banda Aceh. Aksi tersebut dilakukan untuk menyambut 16 hari kekerasan terhadap perempuan. Bulan berikutnya, tanggal 12 Desember 2007, sekitar limaratus korban konflik dari Kecamatan Bener Meriah dan Aceh Tengah melakukan aksi unjuk rasa. Bukan hanya sekadar memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, sebagai aksi lanjutan, mereka menuntut dikembalikannya dana pembangunan rumah para korban konflik di dua daerah itu.

Di lain sisi menurut Rini, seorang perempuan Aceh yang tinggal di Meulaboh, Aceh Barat, pembagian peran perempuan dan laki-laki bersumber pada konsep kerjasama dalam ajaran agama Islam. Pembagian peran perempuan dan laki-laki berbasis Islam telah disosialisasikan dalam keluarga termasuk lembaga pendidikan tradisional seperti dayah. Rini berpendapat demikian dengan merefleksikan pengalaman pribadi keluarganya. Sosialisasi pengetahuan tentang gender umumnya hanya terbatas beredar di kalangan aktivis NGO dan sebagian kalangan universitas.[10] Hal tersebut disebabkan oleh domain penyebaran ajaran Islam di dunia pendidikan tradisional dan formal.

Pluralitas perempuan Aceh tercermin dari sosok Murni,[11] seorang ibu rumah tangga beretnis Gayo. Murni sangat kagum pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah.[12] Ia memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Semua anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bu Murni tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan permata Kabupaten Bener Meriah, sebuah kabupaten yang dimekarkan dari Aceh Tengah di tahun 2004 sebagai strategi untuk mengisolasi pergerakan GAM di wilayah pegunungan dataran tinggi Gayo.

Kampung Ramung Jaya, dapat dicapai sekitar satu jam perjalanan dari Takengon di Aceh Tengah dengan naik bus, serta berada pada ketinggian di atas 1600 dpl (di atas permukaan laut). Kampung ini merupakan wilayah pemukiman yang dibuka pada pertengahan tahun 1970 oleh orang-orang dari daerah Aceh Tengah, Gayo Lues. Para petue kampung membuka pemukiman peladangan dan perkebunan kopi rakyat. ‘Ramung’ artinya akar dari semacam pohon besar diberikan oleh pendiri kampung yang membuka hutan. Ketika sistem kerajaan di tanoh Gayo masih ada, mungkin wilayah Kecamatan Permata dan sekitarnya termasuk dalam kawasan kekuasaan reje Bukit. Pemukiman di kampung ini umumnya rumah-rumah kayu setengah tembok yang mayoritas berupa ruko (rumah toko), sekaligus menandakan perubahan dari bentuk pemukiman kampung yang lebih berkelompok dan tidak hanya dihuni oleh keluarga dari satu belah. Salah satu petue kampung meyakini dari seluruh etnis Gayo yang tinggal di Kampung Ramung Jaya, sekitar 80% diperkirakan termasuk dalam sub etnis Gayo Laut/Lut, dan sekitar 10% termasuk dalam sub etnis Gayo Lues. Etnis Aceh dan Jawa berjumlah kurang lebih 10% dari total 796 jiwa. Dengan luas lahan total di Kampung Ramung Jaya sebesar 800 ha, masyarakat di sana memiliki tanah pribadi yang cukup luas, rata-rata 1 hingga 2 ha.

Bu Murni menuturkan:

“Sekarang, kami bisa datang ke kebun-kebun kopi yang ditinggalkan selama konflik, sebab sudah mulai musim panen.”

Pada bulan Juni 2007, ibu-ibu petani palawija terlihat sibuk memanen hasil pertanian. Hasil panen itu mereka sebut sebagai tambahan penghasilan di antara musim panen kopi. Hasil panen tambahan tersebut biasanya berupa cabe rawit, kentang, tomat, dan jeruk yang ditanam berseling di antara pohon-pohon kopi.[13] Umumnya petani di Ramung Jaya menganggap harga jual palawija saat ini sangat tidak sesuai dengan kebutuhan petani sehari-hari, sebab jauh di bawah harga barang kebutuhan pokok. Selain sebagai petani kopi dan palawija, warga kampung banyak yang melakukan diversifikasi mata pencaharian. Pekerjaan selain menjadi petani antara lain sebagai PNS, guru, pemilik bengkel, kios bahan pakaian sekaligus penjahit, pengusaha warung makanan kecil, warpostel, atau warung sembako.[14]

Sebagai istri dari tokoh/petue edet dalam sarak opat,[15] Bu Murni pernah bekerja sebagai guru, dan pendiri sekolah TK di kampungnya. Bu Murni mengalami masa-masa Kampung Ramung Jaya baru ‘buka lahan.’ Selain itu ia juga mengalami masa-masa penuh tekanan ketika Aceh digelorakan oleh peristiwa DI/TII. Bu Murni bersama warga perempuan di kampung itu mempunyai kebiasaan untuk mengaji bersama di meunasah –mungkin istilah joyah sudah tidak popular lagi sekarang, berbeda dengan ketika John Bowen dan Jacob Vredenbergt penelitian di Aceh Tengah– atau sekadar berbicara dengan sesama ibu-ibu dan perempuan di kampung. Ketika datang ke kampung itu, dan menyempatkan untuk bertemu dengan para ibu seusai Shalat Jumat di meunasah, mereka menceritakan kenangan-kenangan pribadi ketika konflik bersenjata berlangsung. Di dalam forum terlihat tengku perempuan sedang memimpin pengajian. Di tahun 2001, Kampung Ramung Jaya pernah mengalami ‘isolasi’ selama dua minggu karena TNI memblokade jalan keluar-masuk kampung.

Menurut penuturannya, salah seorang kawan Bu Murni sampai saat ini masih merasakan trauma, apalagi jika melihat kerumunan massa. Ada juga yang mengalami kesulitan tidur.[16] Tampaknya warga kampung ini –setidaknya para ibu– sebagian menggunakan meunasah untuk tempat berkumpul, berdiskusi, dan berdo’a. Mereka melakukan hal itu sebagai bentuk pemulihan dari penderitaan yang dialami semasa konflik. Ibu tersebut masih ingat ketika tahun 2003 warga kampung –saat itu masih menjadi dusun di wilayah Kampung Darul Aman Ramung– harus bertahan dari agresi GAM dan kontrol darurat militer oleh TNI. Meskipun tidak banyak yang mengungsi keluar, warga Kampung Ramung Jaya menerima kedatangan pengungsi dari dusun-dusun lain. Waktu itu dusun yang datang antara lain, dusun Wih Tenang Toa, PIR Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigran), Batin, Wih Due, Pantan Tengah, dan Jelobok.[17] Masyarakat kampung merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan pasca konflik, terutama mereka yang terdaftar sebagai korban. Di kampung tampak aktivitas para fasilitator PPK (Kecamatan Development Project), dan pembangunan fasilitas TPA yang diberikan IOM bermitra dengan LSM lokal. Umumnya, warga baru saja mengenal NGO. Mereka tampaknya mendukung  ada kepedulian pihak luar membantu masyarakat.[18]

 

Apa saja yang dilakukan para ibu dalam situasi konflik di masa itu? Aktivitas rumah tangga sedari subuh, mengeringkan bijih kopi bersama dengan suami, memanen sayuran di ladang, menyiapkan masakan untuk keluarga, serta mengaji adalah rutinitas yang setiap hari mereka lakukan. Kedua anak laki-laki Bu Murni di masa konflik harus mengungsi ke kota agar tidak ikut terlibat. Rumahnya juga pernah dijadikan tempat persembunyian tetangga yang kebetulan beretnis Aceh dari Meulaboh. Bu Murni sendiri orang Gayo asal kampung Bebesen, dekat dengan danau Laut Tawar di kota Takengon. Keluarga Bu Murni, terpaksa merelakan sejumlah uang yang harus disediakan untuk pihak-pihak yang ‘berperang’ dan ‘singgah’ secara bergantian dengan alasan ‘uang keamanan.’ Sebagaimana umumnya petani Gayo, hasil penjualan kopi ke Pondok Baru merupakan tumpuan hidup keluarga Bu Murni. Keberadaan ‘iuran keamanan’ jelas menggoyahkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Di masa itu Bu Murni terpaksa tidak mengurus kebunnya, sebab harus berjaga di rumah dan menunggu kabar dari saudara-saudara di tempat lainnya. Ketika Aceh dilanda tsunami, Bu Murni dan keluarganya berharap cemas menunggu kabar anak perempuan bungsunya yang kuliah di Banda Aceh.

Di kampung Ramung Jaya, para ibu dan perempuan mengikuti proses perdamaian Helsinki dari siaran televisi dan berita di koran-koran lokal. Mereka pernah mendapat informasi mengenai sosialisasi MoU meskipun kurang terperinci. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan staf dan luasnya Kecamatan Permata.[19] Bagi Bu Murni, damai artinya bisa ke kebun dengan normal, dan pergi ke mana pun tanpa rasa takut. Sebagai perempuan yang beragama Islam Ia berkata, “kita selalu dijaga oleh Allah jika berniat baik.” Umumnya perempuan di kampung itu mengenakan jilbab, dan Bu Murni beranggapan seharusnya hal itu bukanlah paksaan, melainkan dari dalam hati. Memang menurutnya, agak aneh jika di masa Aceh seperti sekarang ini, “masak yang dipermasalahkan hanya masalah lahiriah, urusan-urusan penting seperti sekolah rusak, harga mahal untuk petani, tidak terselesaikan.”[20] Bu Murni pernah aktif dalam kegiatan PKK yang menurutnya memberikan manfaat dalam mengasah ketrampilan seperti menjahit, memasak, dari dana yang dialokasikan di kantor desa. Namun sekarang, kegiatan itu ‘mati.’ Sependapat dengannya, Bu Kades[21] juga menginginkan para perempuan mendapat bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup, meski dengan dana yang terbatas.[22]

Irine Hiraswari Gayatri

Peneliti pada Puslit Politik LIPI dan Yayasan INTERSEKSI

Daftar Pustaka

Brusset et.al. “Evaluation of the Linkage of Relief, Rehabilitation and Development (LRRD) Regarding Interventions in Connection with the Tsunami Disaster in December 2004” dalam http://www.channelreseacrh.com

Duddy, Janice. “How are women’s rights being defended in Aceh, Indonesia?”, dalam http://www.awid.org/go.php?stid=1340 diakses pada 26 November 2007.

Kamaruzzaman, Suraiya. “Women and the war in Aceh” dalam Inside Indonesia, Oct-Dec 2000.

Miller, Michelle Ann. “The Nanggroe Aceh Darussalam Law: A Serious Response to Acehnese Separatism?”dalam Asian Ethnicity, Volume 5, Number 3, October 2004.

Sears, Laurie J., (eds.). Fantasizing The Feminine in Indonesia. Durham&London: Duke University Press.

Zeccola, Paul. “A Heroine for Humanity” dalam Inside Indonesia 90: Oct-Dec 2007.


[1] Baca, Michelle Ann Miller, “The Nanggroe Aceh Darussalam Law: A Serious Response to Acehnese Separatism?”dalam Asian Ethnicity, Volume 5, Number 3, October 2004.

[2] Laurie J.Sears, “Introduction: Fragile Identities. Deconstructing Women and Indonesia”, dalam Laurie J.Sears, ed. op.cit., hlm. 8-9.

[3] Brusset et.al. “Evaluation of the Linkage of Relief, Rehabilitation and Development (LRRD) Regarding Interventions in Connection with the Tsunami Disaster in December 2004” (2006), dalam http://www.channelreseacrh.com

[4] Historiografi perempuan Aceh telah memperlihatkan ‘dual role’ bukanlah hal yang baru, baik dalam konteks ekonomi maupun relasi gender.

[5]Baca, Suraiya Kamaruzzaman, “Women and the war in Aceh” dalam Inside Indonesia, Oct-Dec 2000.

[6]Baca, Paul Zeccola, “A Heroine for Humanity” dalam Inside Indonesia 90: Oct-Dec 2007.

[7] Lihat misalnya, footage tentang profil Cut Nur Asikin (alm.) dalam film yang dibuat oleh William Nessen, “The Black Road” (2005). Cut Nur digambarkan sebagai seorang yang penyayang di keluarganya, sekaligus sosok yang penuh tekad dan keras hati melawan kekerasan yang dilakukan oleh TNI/Pemerintah Indonesia di masa konflik.

[8] Baca, Suraiya Kamaruzzaman, ibid. Juga, wawancara Janice Duddy dengan Suraiya Kamaruzzaman, “How are women’s rights being defended in Aceh, Indonesia?”, dalam http://www.awid.org/go.php?stid=1340 diakses pada 26 November 2007.

[9] Ibid.

[10] Diskusi dengan Rini, beragama Islam, belum menikah, 27 tahun, bekerja di lembaga PBB di Banda Aceh.

[11] Wawancara dengan Ibu Murni, 45 tahun, pemilik kios jahit “Murni Tex” di Kampung Ramung  Jaya, 20 Juni 2007.

[12] Di kampung ini warganya menganut agama Islam dengan pengaruh aliran Muhammadiyah yang cukup kuat, menurut Bu Murni dan Basiruddin (suami Bu Murni) setidaknya “mempengaruhi keinginan kami untuk berpendidikan tinggi dan bekerja giat.” Di daerah Gayo, Muhammadiyah menyebar melalui Sumatra Barat, terutama dengan berkembangnya organisasi dan pendirian sekolah. Muhammadiyah di Gayo pertamakali di Takengon, Aceh Tengah tahun 1928. Cabang organisasinya di Bener Meriah terletak di kawasan Simpang Teritit, hingga kini masih ada gedung sederhana di pinggir jalan dengan simbol matahari bercat usang. Aliran agama Islam lainnya yang ada di kampung adalah Jamaah Tabligh dan Ahmadiyah, keduanya diperkirakan memasuki Kampung Ramung Jaya dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun terakhir.

[13] Wawancara dengan Ibu Tn, 55 tahun, petani kopi, pemilik kios palawija di Kampung Ramung Jaya, 22 Juni 2007.

[14] Wawancara dengan Ibu Murni, mempunyai 4 anak, istri petude edet kampung, pemilik kios jahit di Kampung Ramung  Jaya, 20 Juni 2007.

[15] Meskipun setting politik dalam pemerintahan kampung adalah ‘copy’ dari struktur negara (orde baru), namun di kampung ini masih ada struktur adat sarak opat, semacam lembaga permusyawaratan di kampung tanoh Gayo, yang diwarisi dari masa prakolonial hingga sekarang. Pranata lokal berdasarkan sistem nilai budaya Gayo ini, dalam konsep aslinya mengemukakan pengertian kesatuan peran dari pemimpin yang bijak (reje musuket sipet) yang mampu mengetahui persoalan-persoalan di kalangan masyarakat (petue musidik sasat) sehingga keputusannya juga disetujui oleh khalayak (rayat genap mupakat). Keterlibatan perempuan dalam forum ini memang terjeda secara tidak langsung, sebab dalam konstruksi kepemimpinan tradisional perempuan tidak berada dalam ruang politik elit. Mungkin agak berlainan dengan Aceh di daerah pantai barat/timur. Meskipun demikian, perempuan sangat berperan dalam aspek ekonomi (household), perkawinan, upacara adat, dan acara-acara sosial di kampung. Pertemuan sarak opat di kampung biasanya diselenggarakan di rumah salah seorang petue, dengan duduk lesehan, setelah Isya’, di hari Jum’at. Istri atau keluarga tuan rumah menyediakan minuman kopi atau teh dan hidangan sekadarnya, dan seringkali ikut bergabung untuk mengikuti pembicaraan yang berlangsung akrab.

[16] Diskusi dengan ibu-ibu peserta forum pengajian di meunasah Kampung Ramung Jaya,  Juni 2007.

[17] Wawancara dengan Bu  Dzul,  istri salah satu pengurus kampung Ramung Jaya,  Juni 2007.

[18] Wawancara dengan Bu Wr, penerima dana bantuan korban konflik, bertempat tinggal di kampung sebelah Ramung Jaya. Suaminya hilang sejak tahun 2003 dan belum ditemukan. Anaknya tiga orang, salah satunya dibantu Win (anak Bu Murni) untuk bersekolah kembali.

[19] Diskusi dengan staf Kecamatan Permata.

[20] Diskusi dengan Bu Murni dan Win, 33 tahun, pemuda baru menikah, wiraswasta dan tinggal di Pondok baru. Istri Win adalah staf baru, PNS dari Dinas Syariah Bener Meriah. Pendapat ini sering disampaikan ibu-ibu di kampung maupun di Pondok Baru, terutama kalangan petani/pedagang yang luas wilayah usahanya.

[21] Bu Kades, masih muda usianya kurang lebih 28 tahun, baru saja menjadi Ketua PKK secara otomatis begitu suaminya menjadi Kades (tahun 206). Bu Kades lulus SLTP, masih muda dan menurut beberapa orang-orang tua “masih perlu belajar banyak” termasuk ketika dia membuka dan menutup acara di meunasah. Bu Kades secara pribadi menyatakan ketertarikannya untuk terus menambah informasi dengan memperbanyak bacaan.

[22] Anggaran ini hanya sekitar 6-7 juta per tahun dikucurkan dari APBD. Di Aceh, dikenal dengan nama ADG (Alokasi Dana Gampong), dan dibagikan untuk keperluan surat menyurat, operasional kantor desa, dan kegiatan perempuan (PKK). Sesekali, korupsi membuat dana ADG ini tidak lancar diterima di gampong.


Beranda  |  Kategory: Edisi 15 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia