Perempuan diantara Penerapan Syariat Islam

10 - Oct - 2008 | Ivo Nilasari | No Comments »

Perempuan Aceh, perempuan yang dulu dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan pemegang puncuk pemerintahan, kini adalah perempuan yang menderita dengan diberlakukannya operasi militer dan bencana tsunami.

Melirik sejarah Aceh, kita pasti akan menyimpulkan bahwa perempuan Aceh terbukti adalah perempuan yang tangguh, sejarah tidak bisa berbohong untuk ini. Perempuan banyak menduduki posisi penting sebagai pemimpin, mulai kepemimpinan kerajaan seperti Ratu Nahrisyah atau Ratu Syafiatuddin sampai kepemimpinan perang seperti Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, atau Laksamana Malahayati. Sejarah membuktikan bahwa mayarakat Aceh memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan pada zaman dahulu, tidak hanya dari peluang kepemimpinan, namun juga pembagian hak waris keluarga –di dalam budaya Aceh, rumah akan diwariskan kepada anak perempuannya. Pada masa zaman kesultanan pemerintahan Aceh, perempuan juga sudah menempati posisi sebagai perwakilan rakyat di balai.

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat terbuka dan memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, di Aceh, aturan yang dibangun oleh masyarakat terdahulu mengalami perubahan dengan penerapan syariat Islam. Penghargaan kesetaraan yang dulu berlaku di masyarakat, kini mulai terkikis. Dalam catatan sejarah kesultanan, syariat Islam sebenarnya sudah menjadi bagian dari ajaran agama yang menyatu dengan pemerintahan. Agama menyatu dengan peraturan pemerintahan kesultanan. Pengembangan kekuasaan wilayah pemerintahan beriringan dengan penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Mungkin membutuhkan analisis lebih lanjut untuk melihat penerapan syariat Islam pada masa kesultanan sebagai ajaran agama yang disebarkan, dan masa kini sebagai sebuah aturan kepemerintahan yang diberlakukan untuk menekan konflik yang berkepanjangan.

Kondisi ini membuat penulis berpendapat bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam adat budaya Aceh sudah berjalan sejak zaman dahulu, begitu juga dengan penerapan aturan agama Islam dalam hukum pemerintahan. Penulis tidak akan membahas terlalu dalam terkait dengan peran perempuan dalam adat budaya Aceh, ataupun tentang perkembangan syariat Islam di Aceh. Fokus pandangan penulis lebih pada posisi perempuan dalam penerapan syariah Islam di Aceh.

 

Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam

 

Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan datang ke sebuah desa di Simpang Keuramat Kodya Lhokseumawe. Desa yang terkenal terimbas dampak konflik. Penulis bertemu dengan beberapa perempuan di desa itu. Ungkapan mereka menjelaskan begitu tersiksanya mereka. Pelecehan seksual, perkosaan, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan yang  menimpa, sepertinya tidak akan hilang dari ingatan.

Sepanjang sejarah, Aceh banyak mengalami berbagai konflik. Konflik yang terakhir muncul pada penghujung abad ke-20, yakni konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat, namun ada banyak konflik yang terjadi di Aceh yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Konflik akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang mengalaminya. Di satu sisi, masyarakat yang paling menderita dari dampak konflik itu adalah perempuan dan anak. Diberlakukannya aturan syariat Islam –sepanjang berjalannya konflik ini– menjadi poin penting untuk mewujudkan Aceh sebagai wilayah masyarakat Islam yang damai. Latar belakang permasalahan politik inilah yang menyebabkan syariat Islam diberlakukan di Aceh. Konsep penerapan hukum Islam menjadi aturan kepemerintahan sebagai tujuan utama –secara politis untuk menekan konflik berkepanjangan di Aceh.

Selain penetapan syariat Islam di Aceh, ada beberapa peraturan tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai daerah istimewa yaitu, Undang-Undang No.44/1999 dan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akhirnya syariat Islam pun menjadi aturan sah tertulis sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sebagai produk politik menjadi peraturan yang benar-benar mengikat kebebasan perempuan. Fenomena yang terjadi dari penerapan syariat Islam di Aceh menjadikan perempuan sebagai objek yang teraniaya. Perempuan akan lebih rentan atas praktik diskriminasi dan kekerasan. Konsep penerapan syariat Islam membuat perempuan sebagai fokus objek untuk dibenahi.

Kehidupan yang damai dapat dilihat jika perempuan-perempuan yang ada di Aceh menggunakan penutup kepala, berpakaian menutup aurat, dan tidak berdua-dua-an dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Penyimpangan lain mengakibatkan perempuan yang tidak menggunakan jilbab akan diarak-arak keliling kota/desa atau bahkan rambut mereka digunduli. Penerapan syariat dengan melakukan razia terhadap perempuan yang tidak mematuhi hukum syariat menjadi hal yang menarik bagi penegak syariat. Aksi ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa penegakkan hukum itu sendiri berjalan dengan sempurna. Bagi perempuan Aceh yang dianggap tidak mematuhi syariat Islam yang telah diterapkan, maka ia akan diarak keliling kota/desa dengan kendaraan patroli dengan baju yang disemprot cat. Tidak cukup dengan mempertontonkan akibat ketidakpatuhan perempuan, selanjutnya aparat mengambil tindakan dengan mengumumkannya melalui pengeras suara ke masyarakat kota/desa. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa si perempuan adalah bukan perempuan baik-baik, dengan harapan bisa menjadi contoh, diperhatikan perempuan lain, serta masyarakat secara luas.

Tindakan aparat tersebut merupakan salah satu bentuk dari kekerasan. Siapa pun yang mengalaminya pasti akan menderita trauma, hanya dikarenakan tidak mengenakan jilbab, atau duduk berdua dengan teman di sebuah taman. Hukuman yang diberikan ingin menjelaskan bahwa mereka adalah perempuan hina yang tidak mempunyai martabat. Jika ada perempuan lain yang mengikuti jejaknya, maka akan mengalami hal yang sama.

Berikut catatan penulis terkait praktik penegakan syariat oleh aparat di sebuah pantai di daerah Lhokseumawe;

Saat itu saya dengan seorang teman perempuan, berkunjung ke pantai yang dijadikan tempat wisata masyarakat Lhokseumawe. Kebetulan saat itu ada razia polisi syariat. Saya mengenakan selendang sebagai penutup kepala dengan celana panjang yang digulung setinggi lutut, lengan baju digulung setinggi siku, dan berjalan dipinggir pantai. Teman saya tidak menggunakan penutup kepala namun lengan dan kakinya terbungkus oleh pakaiannya. Saat segerombolan polisi syariat datang mereka langsung menuju ke teman saya, polisi syariat menceramahi teman saya yang tidak berpakaian secara Islam, mengharuskan dia pulang ke rumah mengambil jilbab, kemudian diperbolehkan menikmati pantai. Sikap aparat yang demikian lebih karena teman saya orang luar Aceh, jika perempuan Aceh maka teman saya pasti akan diangkut dengan mobil patroli. Saat itu orang melihat teman saya layaknya perempuan yang telah berbuat dosa. Sementara saya yang dengan pakaian terbuka tidak mendapatkan ceramah dari para penegak hukum syariat.  

Fokus hukum syariat tidak hanya melihat perempuan dari sisi kemanusiaan, namun lebih luas akan terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Harus disadari bahwa manusia tidak hanya perempuan namun juga laki-laki yang berperan di dalamnya. Manusia adalah otonom dan dipimpin oleh akal. Dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu (Arivia, 2003). Melirik penerapan syariat Islam terkait dengan perkembangan kepribadian perempuan, penerapan syariat telah menjadikan perempuan Aceh lebih terlihat inferior.

 

Agama sebagai Instrumen Hukum

Di banyak negara, agama memainkan peranan penting dalam mempertahankan struktur Negara. Agama memberikan legitimasi bagi kebijakan-kebijakan Negara mengenai ‘keluarga’, pendidikan, lapangan kerja, seksualitas, dan media massa. Para penganut kepercayaan pun berpendapat agama tidak berhakikat konservatif dan represif, tetapi para pembuat peraturanlah (sekuler dan keagamaan) yang menafsirkan sedemikian rupa ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya di zaman modern. Satu argumen feminisme yang dibangun atas dasar dalil tersebut: karena pembuat dalil tersebut adalah laki-laki, maka tidak mengherankan bahwa agama dan perubahan keagamaan itu jarang menunjukkan sifat emansipatoris wanita (Henrietta L.Moore, 1998).

Relasi gender, kehidupan antara laki-laki dan perempuan memberikan dampak yang berbeda bagi keduanya. Sebelum dan setelah penerapan hukum terjadi –hampir dapat dipastikan– laki-laki karena konstruksi perannya di wilayah publik dan pemerintahan, memiliki peluang yang lebih besar pada akses dan penerapan hukum pemerintahan. Sedangkan perempuan karena kontruksi sosial yang menempatkan dirinya di wilayah domestik jauh lebih rentan menjadi objek diskriminisasi dalam penerapan hukum kepemimpinan laki-laki. Dalam hal relasi antara lak-laki dan perempuan, laki-laki memposisikan dirinya sebagai subjek yang mempunyai kekuatan sedangkan perempuan sebagai objek pelaksana peraturan.

Peraturan atau hukum yang dibuat dari cara pandang maskulin akan menghasilkan produk yang maskulin, begitu juga sebaliknya. Ini yang terjadi dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Cara pandang maskulin mempengaruhi akidah syariat Islam yang benar. Sementara masyarakat Aceh berpandangan tabu untuk mengomentari atau menyangkal ketentuan/aturan dengan mengatasnamakan ajaran agama. Analisis secara mendalam tentang ajaran agama tidak banyak dilakukan orang, mereka akan lebih suka mengadopsi dari apa yang sudah terbiasa berlaku atau ceramah dari tengku yang ada di gampong tanpa menganalisis lebih dalam.

Peran laki-laki dalam mempengaruhi peraturan pemerintah tentang syariat Islam membuahkan hasil pada ketertindasan dan ketidakadilan bagi perempuan Aceh. Peraturan syariat yang diberlakukan di Aceh lebih condong melihat perempuan sebagai objek pelaksana peraturan sementara laki-laki sebagai subjek pengawas peraturan. Sosialisasi tentang peraturan syariat melalui papan pengumuman di jalanan, spanduk, dan baleho memperkenalkan bahwa perempuanlah yang menjadi perhatian diberlakukannya syariat Islam di daerah itu.

Ajaran agama mana pun tidak akan membenarkan kekerasan terjadi, apalagi jika ajaran itu dipolitisasi menjadi suatu aturan yang berdampak pada peminggriran kelompok tertentu. Ketika ajaran agama dipolitisasi menjadi sebuah aturan publik, bagaimana dengan keyakinan personal yang lebih bersifat partikular? Bagaimana dampak politisasi ajaran agama menjadi sebuah ketetapan hukum positif terhadap keyakinan individu, serta jaminan keutuhan ajaran agama yang berubah menjadi suatu aturan hukum itu?

Manusia sebagai makhluk pribadi pada umumnya menginginkan kebebasan untuk mencari sesuatu sebagai kepercayaan. Jika proses pencarian dihadapkan pada keharusan yang dipaksakan, akan berakibat pada munculnya sebuah gerakan untuk mencapai kebebasan. Polisi syariat atau yang dikenal dengan nama wilayatul hisbah (WH), berperan layaknya ’pasukan’ Tuhan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat di Aceh. Meski banyak kasus yang terjadi, penegak syariat atau WH sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap qanun syariat yang mereka terapkan. kelompok penegak syariat terkesan hanya mengambil keuntungan dari proyek syariat, dengan jalan mencari kelompok orang yang bisa dijadikan objek dan melakukan pengawasan sebagai indikasi keberhasilan –objek pelaksana peraturan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Diskriminasi Perempuan

Beberapa fakta mengenai penerapan syariat Islam ternyata tidak membuat masyarakat merasa terlindungi dan bisa hidup dengan damai. Bahkan yang terjadi justru kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan mengatasnamakan ajaran agama. Data Komnas Perempuan pada peta pengalaman perempuan Indonesia 2002, tercatat 40 orang perempuan yang terjaring dalam razia jilbab. Identitas pelaku pelaksana razia tidak hanya berasal dari penegak hukum Polisi syariat namun juga dari kelompok pemuda, dengan lokasi kejadian di jalanan umum, pasar, masjid, dan rumah korban. Penulis belum menemukan data khusus razia jilbab di tahun 2003-2006, mungkin akan memperpanjang daftar jumlah kasus. Perempuan, khususnya remaja putri yang paling merasakan dampak penerapan syariat ini. Kasus yang menggemparkan di Banda Aceh akhir Mei 2007, sekelompok pemuda melakukan razia terhadap pasangan remaja yang berbuntut pada pelecehan seksual dengan dalih pemantauan penegakkan hukum syariat.

Hal yang berkembang dewasa ini adalah stigma kepada perempuan yang berpakaian ketat atau tidak mengenakan jilbab. Mereka serta-merta dikategorikan berasal dari perempuan yang tidak baik-baik. Sedangkan perempuan yang mengenakan jilbab adalah perempuan baik-baik. Peneguran –di tempat-tempat umum ataupun tempat-tempat resmi– kepada perempuan yang tidak mengenakan jilbab adalah sesuatu hal yang wajar.

Mempermalukan perempuan dengan busananya atau tanpa jilbab adalah sesuatu hal yang wajar terjadi di Aceh. Ungkapan itu tidak memperdulikan apakah perempuan yang bersangkutan menyukainya atau tidak. Jika dilakukan pendataan hampir 99,9% yang melakukan peneguran adalah laki-laki terhadap perempuan. Ketertindasan perempuan sebagai objek penerapan syariat Islam menjadi acuan keberhasilan hukum itu sendiri.

Misalnya mengenai kasus penangkapan remaja yang berpacaran, maka yang akan diproses secara hukum hanya kepada si perempuan, sementara pasangan laki-lakinya akan dilepas. Dalam hal ini perempuan dianggap sebagai penggoda dan bukan perempuan baik-baik. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan setelah melalui proses ceramah dan tanya jawab –dengan pertanyaan dan prilaku pengawas yang cenderung melecehkan kerap terjadi– untuk menyelesaikan kasus, orang tua perempuan dilibatkan untuk menjemput pulang. Prosedur tersebut membuktikan bahwa si perempuan adalah perempuan baik-baik, bukan pekerja seks.

Siasat Kultural Perempuan Aceh

 

Dalam teori perubahan sosial, perubahan dipahami sebagai suatu perubahan struktural yang mendasar dari satu kondisi yang dianggap kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Status perempuan Aceh ditentukan pada saat perubahan yang terjadi justru menjadi tidak lebih baik. Kondisi konflik Aceh pada peristiwa DOM, bencana tsunami, dan penerapan syariat belum mengarahkan perempuan Aceh ke arah status yang lebih baik dalam ukuran nilai-nilai sosial budaya dan tatanan sosial yang ada.

Perubahan nilai-nilai dan tatanan sosial yang ada dapat dilihat dari pola prilaku perempuan Aceh. Berdasarkan ulasan di atas, perubahan yang akan terjadi: perempuan Aceh menjadi inferior. Tekanan yang diterima perempuan menjadi sesuatu hal yang biasa baik dimata perempuan itu sendiri maupun dimata masyarakatnya. Labelisasi menjadi hal yang sesuai dengan norma, dan akhirnya keinginan untuk mengembangkan diri serta mengekspresikan diri akan menjadi angan-angan di dalam mimpi yang berkepanjangan.

Terkait dengan permasalahan perempuan Aceh atas penerapan syariat Islam, pada kenyaataanya perempuan yang berlatar belakang kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih rendah maupun tinggi sama-sama mengalami eksploitasi. Stigma yang dilekatkan pada perempuan Aceh berlaku untuk semua golongan. Diskriminasi yang dialami secara komunal menjadikan stigma itu akan melekat dalam waktu yang lama.

Berikut sebuah ilustrasi hasil pengamatan penulis tentang respon perempuan Aceh atas penegakan syariat;

Ketika saya datang, pasar itu sudah kembali normal, sebelumnya pasar tradisional di Banda Aceh itu diramaikan oleh amukan seorang ibu yang akan dibawa polisi syariat karena tidak menggunakan jilbab, si ibu mengeluarkan gunting yang ada dalam tasnya dan menggunting rambutnya sendiri sambil mencaci maki polisi syariat.

Kejadian ini adalah tindakan ekspresif dari si Ibu. Ada hak kebebasan yang ditekan. Ketika dia tidak mampu mendorong ketidakadilan yang menimpanya, yang terjadi kemudian dia akan menyakiti dirinya sendiri. Akankah ini terjadi pada semua perempuan-perempuan aceh? tidak cukupkah kekerasan dampak konflik pada peristiwa DOM dan bencana tsunami menimpa mereka? Menyikapi hal ini ada dua hal yang saya lihat dari penerapan syariat di Aceh; pertama aturan syariat Islam yang dibuat dalam persfektif kacamata laki-laki; kedua penerapan syariat Islam di Aceh menjadikan perempuan sebagai objek untuk menjalankannya sebagai bagian proyek yang harus dilakukan untuk sebuah perubahan politik.

Charlotte Bunch seorang feminis global mengungkapkan:

“…merupakan hak perempuan untuk memilih kebebasan, dan kekuasaan untuk mengontrol kehidupannya dirumah dan diluar rumah. Membiarkan perempuan mengontrol kehidupan dan tubuh mereka sendiri sangat penting untuk menjamin integritas dan otonomi diri perempuan. Ini artinya bahwa jika perempuan tidak diberi kebebasan untuk mengontrol kehidupannya maka ini akan berpengaruh pada jaminan integritas dan otonomi diri perempuan tersebut. Penghapusan pada semua bentuk ketidakadilan dan ketertindasan lewat keadilan sosial dan ekonomi, secara nasional maupun internasional. Artinya perlu keterlibatan perempuan dalam perjuangan liberalisasi nasional, perencanaan pembangunan nasional, dan perubahan baik lokal baupun global (Gadis Arivia, 2003).

Penerapan syariat Islam di Aceh terbukti membelenggu para perempuan. Disiplin tubuh yang coba diterapkan oleh pemerintah Aceh mendapat direspon secara ekspresif oleh para perempuan. Ekspresi yang bisa menjadi alat perlawanan adalah ketika perempuan Aceh bisa melepaskan penutup kepala dan berpakaian ketat. Kedua hal itu dilakukan perempuan ketika mereka berada di luar daerah Aceh, misalnya Kota Medan. Medan adalah kota yang cukup besar dengan kehidupan masyarkat agraris dan bersifat terbuka. Umumnya masyarakat Aceh sangat konsumtif dan selalu membeli keperluan yang tidak didapat di Aceh dengan pergi ke Medan. Akhirnya Kota medan yang letaknya bersebalahan dengan Aceh, menjadi pusat mengeluarkan ekspresi kebebasan kaum perempuan Aceh yang terepresi oleh penerapan syariat Islam. Kebiasaan yang terjadi, para perempuan Aceh yang pergi ke Kota Medan akan membuka penutup kepalanya. Jilbab yang dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, di Kota Medan menjadi sebuah hal yang permissive, dan tidak ada aturan yang mengharuskan perempuan untuk memakainya. Fungsi jilbab bukan sebagai penutup aurat tubuh perempuan dari kepercayaan agama yang mereka yakini namun hanya sebagai identitas daerah. Perempuan-perempuan Aceh menjadi lebih bebas mengekpresikan dirinya ketika berada diluar daerah Aceh. Namun ini sementara, ketika mereka kembali ke daerahnya maka mereka akan kembali menutup dirinya. Melepas jilbab dan berpakaian ketat saat berada di luar wilayah Aceh merupakan salah satu pola-siasat kultural perempuan Aceh untuk mengatasi represi penerapan syariat Islam. Upaya tersebut adalah bentuk ’perlawanan’ atas ketidakadilan yang menimpa perempuan Aceh.

Diskriminasi ini akan terus terjadi jika penerapan syariat di Aceh tidak segera di kritisi. Hukum agama yang seharusnya menjadikan umatnya damai tanpa ketertindasan dan kekerasan terhadap umatnya yang lain menjadi jauh dari kemurnian hukum itu sendiri. Pandangan saya berhenti pada kepemimpinan Aceh yang baru, akankah ini mampu mengangkat kembali harkat perempuan Aceh sebagai manusia yang juga sama haknya dengan laki-laki Aceh, atau terus mendukung dan membenarkan diskriminasi ini terus terjadi. Kita belum bisa melihatnya, harapannya perubahan akan menjadi lebih baik.

 

Ivo Nilasari

Aktivis Sosial Bekerja di Save The Children

_____________________________________

 

 

Daftar Pustaka:

Arivia, Gadis. 2003. Filsafat  Berpersfektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Moore, Henrietta L. 1998. Feminisme dan Antropologi. Jakarta: Proyek Studi Jender dan Pembangunan.

Samsidar. 2004. Perempuan dan Pemulihan Konflik. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

www.Aceh institute.org (Rijal, Kairul. 2007, Maksiat di Negeri Syariat)


Beranda  |  Kategory: Edisi 15 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia