INONG DAN SEJARAH SOSIAL ACEH

10 - Oct - 2008 | Abdullah Akhyar Nasution | No Comments »

Sejarah sosial Aceh menunjukkan pada dunia bahwa perempuan memiliki peran yang sangat signifikan untuk kemajuan sebuah peradaban. Peran perempuan Aceh dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik mengalami masa pasang surut. Meski demikian upaya untuk merekonstruksi identitas perempuan Aceh masih terus dilakukan. 

Sejarah Aceh adalah sejarah Inong atau sejarah perempuan. Itulah kiranya kata-kata penghargaan nyata terhadap eksistensi dan peran perempuan sepanjang sejarah Aceh. Seperti tercatat dalam buku sejarah atau juga telah menjadi tradisi lisan masyarakat Aceh, Aceh lah kiranya wilayah berpenduduk Islam di dunia yang paling banyak memiliki pemimpin perempuan. Tidak hanya sultanah, tetapi pejabat hukum, tentara, bahkan laksamana perang adalah seorang perempuan. Namun ada baiknya tulisan ini mengorek naik-turunnya peran perempuan dalam sejarah sosial Aceh sebagai bagian siasat dan negosiasi mereka selama ini.

Perempuan Aceh dalam Sejarah Laki-Laki

 

Sejarah telah mencatat tentang adanya beberapa perempuan Aceh yang aktif terlibat dalam perjuangan melawan penjajah, namun sangat sedikit sekali literatur yang menceritakan tentang kondisi perempuan secara umum di Aceh pada kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sumber literatur yang paling umum tentang kondisi perempuan adalah semua karangan Snouck Hurgronje. Dalam beberapa tulisannya, Snouck Hurgronje menceritakan bahwa perempuan Aceh secara umum aktifitasnya masih berkisar pada urusan domestik. Perempuan merupakan komponen masyarakat yang memiliki peran besar dalam mendidik anak-anak di rumah tangga. Ini dapat dilihat secara langsung dari terbatasnya perempuan Aceh kala itu yang terlibat dalam organisasi pergerakan kemerdekaan.

Catatan sejarah mengungkapkan banyaknya tokoh laki-laki Aceh yang terlibat dalam organisasi formal seperti Syarikat Islam dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berupaya melawan penjajahan, namun sangat sedikit tokoh perempuan yang tercatat. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai ciri langsung dari masyarakat Aceh yang menganut prinsip patriarkat. Pengarusutamaan laki-laki tampaknya juga mendominasi proses pencatatan sejarah di Aceh. Kondisi itu tampaknya terus belanjut hingga akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai Negara yang merdeka dengan menempatkan Aceh sebagai bagian dari wilayahnya.

Perjalanan peran perempuan Aceh dalam masa awal kemerdekaan Indonesia juga terus belanjut. Diceritakan dalam sejarah bahwa segenap masyarakat Aceh di masa-masa awal kemerdekaan bersusah payah untuk mengumpulkan semua sumberdaya yang laku dijual terutama perhiasan kaum perempuan untuk bisa menghimpun dana guna membeli pesawat terbang milik negara. Tidak hanya itu, Soekarno pernah mengungkapkan secara langsung bahwa Aceh adalah daerah ‘modal’ bagi pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia (lebih lanjut baca Yusuf, 2002). Pada periode awal kemerdekaan ini, sekali lagi sejarah hanya mencatat tokoh-tokoh laki-laki yang terlibat dan mengesampingkan perempuan. Padahal pada periode tersebut, perempuan Aceh adalah elemen masyarakat yang paling banyak berkorban tidak hanya secara fisik namun juga secara non fisik. Pengorbanan masyarakat Aceh ternyata semakin panjang tatkala hubungan Aceh dengan penguasa Orde Lama memburuk.

Hubungan yang kurang harmonis antara Aceh dengan Jakarta yang mulanya terjadi di akhir periode Orde Lama ternyata terus berlanjut sampai Orde Baru berkuasa. Beberapa solusi yang pernah ditawarkan Jakarta dalam rangka mengatasi ketegangan hubungan elit Aceh dan pemerintah pusat, ternyata selalu berakhir dengan kekecewaaan pihak Aceh. Pada tahun 1980-an pemerintah Orde Baru menetapkan status Aceh sebagai Daerah Operasional Militer (lebih dikenal dengan istilah DOM). Sejak saat itu, Aceh dianggap tidak stabil secara politik oleh pemerintah Orde Baru.

Masa pemberlakuan DOM adalah masa dimana perempuan Aceh mulai merajut tinta merah dalam sejarah Aceh. Konflik bersenjata yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia –saat itu masih disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia– dengan Kelompok Gerakan Pengacau Keamanan –selanjutnya disebut GPK– yang dianggap mengobarkan ide separatis. Konflik bersenjata yang terjadi telah memberi dampak buruk bagi kehidupan perempuan Aceh. Transformasi terminologi GPK menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap saja menempatkan perempuan sebagai objek yang berada di tengah-tengah pihak yang bertikai.

Rintihan dan derita perempuan akibat konflik ini begitu banyak diabadikan dalam berbagai tulisan, baik tulisan ilmiah maupun non ilmiah. Buku “Nyala Panyot Tak Terpadamkan” adalah salah satu buku yang dengan apik menceritakan derita perempuan akibat konflik yang ‘dilestarikan’ Orde Baru. Berbagai kisah dalam buku itu selalu menjadikan perempuan baik yang pro RI maupun Pro GAM akhirnya harus berkorban, paling tidak berkorban rasa rindu pada anak, ayah, dan suami yang dipaksa harus ikut pada salah satu pihak yang bertikai. Pemaksaan untuk memihak, pada akhirnya juga berujung pada kematian.

Konflik yang muncul di akhir tahun 1970-an memasuki masa ‘inkubasi’ di pertengahan tahun 1980-an. Namun demikian kondisi Aceh semakin memburuk di penghujung periode tahun 1990-an sampai dengan tahun 2004. Ini dapat dilihat dari adanya serangkaian kebijakan pemerintah pusat pada periode waktu itu yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan status darurat militer yang kemudian menjadi darurat sipil di tahun 2004.

Apapun status yang disandang oleh Aceh pada kurun waktu Orde Baru berkuasa, semuanya tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang dituntut selalu harus berkorban. Diakui atau tidak (pada masa itu), sangat tidak nyaman untuk menjadi perempuan di Aceh. Kaum lelaki masih memiliki pilihan untuk menentukan sikap sebagai pihak yang pro pemerintah atau tidak. Sementara itu kaum perempuan tidak bisa memilih, sebab memilih apapun tetap menjadikan hidup mereka terancam.

Tentu saja kondisi tersebut menyebabkan psikologis kaum perempuan dan anak-anak menjadi sangat rentan. Berbagai kekerasan yang terjadi di Aceh dalam periode DOM, Darurat Militer, dan Darurat Sipil selalu melahirkan derita bagi kaum perempuan. Bila meminjam konsep relasi perempuan dan laki-laki yang dikemukakan oleh Eisler (1995), maka kondisi Aceh dalam periode ini adalah hubungan dengan model Penguasa, bahwa kekerasan dan penyiksaan adalah sesuatu yang dilembagakan secara sosial dimana laki-laki secara psikologis dianggap lebih kuat.

Selama konflik bersenjata berlangsung di Aceh, kelompok perempuan yang merasa menjadi korban dari ketidakadilan pemerintah, melakukan gerakan perlawanan yang dihimpun dalam sebuah satuan pasukan khsusus perempuan sebagai bagian dari sayap militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Satuan tempur yang personilnya terdiri dari perempuan ini lebih dikenal dengan nama Inong Balee.

Dilihat dari proses pembentukan dan aktivitas, kelompok Inong Balee ini muncul hanya sebagai bentuk reaksi atas derita yang dirasakan oleh perempuan Aceh akibat ulah aparat TNI. Di saat yang bersamaan, kelompok ini juga menjadi sarana dan alat bagi kaum laki-laki untuk membantu perjuangan yang mereka lakukan. Keberadaan Inong Balee secara struktural yang masih dikontrol oleh pimpinan GAM (walaupun secara internal Inong Balee memiliki pimpinan sendiri) juga menunjukkan bagaimana gerakan kelompok ini hanya bersifat mengejar kepentingan kelompok, tanpa memperhatikan derita perempuan Aceh secara keseluruhan. Penguatan posisi perempuan dalam struktur konflik yang terjadi tidak dapat terwujud sebab misi utama Inong Balee adalah menjadi bagian dari sayap tempur GAM.

Strategi Perempuan Aceh

Harus diakui, ketidakadilan yang dialami perempuan Aceh dalam banyak hal bukan sepenuhnya menjadi masalah dalam pandangan perempuan Aceh. Paling tidak, asumsi ini bisa dilihat dari adanya kenyamanan dan kepasrahan dari sebagian perempuan atas perlakuan yang mereka alami. Pun demikian, sebagian perempuan Aceh lainnya ada juga yang tidak merasa puas atas konflik di Aceh yang secara nyata melibatkan mereka. Kontribusi pada pembentukan sejarah sosial yang melibatkan mereka sebagai komponen pembentuknya menyebabkan tidak sedikit perempuan melakukan resisitensi secara sadar mapun tidak, atas apa yang mereka terima di masyarakat.

Berbagai bentuk strategi adapatasi dan sikap resisten perempuan Aceh atas kondisi yang dialami tidaklah bisa disamakan di setiap wilayah dalam culture area Aceh. Keterlibatan dalam sektor ekonomi skala mikro merupakan salah satu strategi adaptasi yang paling umum ditemukan di banyak tempat, di gampong-gampong di Aceh. Di tingkat yang lebih makro (provinsi), ada juga, ditemukan perempuan yang aktif menjadi politisi. Hanya saja keaktifan perempuan dalam dunia politik sering membebani dan ruang gerak perempuan menjadi terbatas. Mashudi (2007) dalam sebuah tulisannya secara tersirat mengungkapkan bahwa terbatasanya jumlah tokoh perempuan yang terjun di dunia politik menyebabkan perempuan-perempuan tersebut seakan menjadi makhluk unggul yang berbeda dengan perempuan kebanyakan. Akibatnya mereka menuntut pengharagaan bahkan dari kaum perempuan sendiri dan bukan getol menyuarakan kepentingan perempuan.

Mashudi mengatakaan;

“…Celakanya, para tokoh di provinsi ini merasa bahwa di pundak merekalah semua persoalan perempuan Aceh ditumpukan. Hanya merekalah –tokoh perempuan yang ‘mumpuni,’ memiliki kapasitas, akses, dan jaringan yang luas, serta jam terbang yang tinggi.”

  Pembahasan tentang posisi perempuan dalam pembentukan sejarah sosial di Aceh juga dapat dilihat dalam perspektif kajian mitologi. Siapno (2002) menceritakan bahwa secara kultural perempuan Aceh memiliki kepribadian yang umum dengan perempuan di tempat lain yang ditandai dengan kecantikan dan tubuh sempurna. Namun demikian, sebagian perempuan Aceh juga ada yang memiliki karakter diri yang  dinamis, memiliki mobilitas tinggi, dan bertubuh kekar. Apa pun gambaran kepribadian yang dikenakan kepada perempuan Aceh, Siapno (2002) menguraikan bahwa kehadiran laki-laki tetap menajdi faktor determinan yang menentukan peran perempuan itu sendiri. Studi mitos yang dilakukan Siapno tentang karakter perempuan jelas memiliki relevansi dengan kondisi perempuan Aceh hari ini.

Relevansi yang paling utamanya adalah semakin terlihatnya dominasi laki-laki dalam memberi warna kehidupan perempuan, sekalipun yang menjadi tokoh utama dalam setiap mitos adalah perempuan. Kenyataan ini semakin menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan budaya Aceh telah menjadi labirin yang menempatkan perempuan Aceh ‘bingung’ dalam menginterpretasi ulang dirinya. Disamping itu, harus diakui bahwa perempuan Aceh memiliki startegi adaptasi tersendiri dalam mengatasi ketidakadilan yang dirasakannya, walaupun pada akhirnya strategi tersebut terbentur kembali pada dinding dominasi yang dibangun oleh laki-laki.

Peran perempuan dalam struktur sosial Aceh mungkin memiliki dimensi kultural yang agak berbeda dengan perempuan di tempat lain, khususnya Jawa. Pun demikian, fakta tentang nilai dan realitas kondisi perempuan yang bersifat kontradiktif dan dilematis tidak bisa dipungkiri juga ditemukan di Aceh. Secara kasat mata, keterlibatan perempuan dalam ruang publik sudah mulai terbuka. Hanya saja pengakuan atas keterlibatan mereka di rung publik tetap bukan menjadi sebuah prestasi, namun hanya sebagai kewajiban dari pendamping para suami.

Penelitian yang pernah penulis (2005) lakukan  di sebuah gampong di Aceh, memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi riil terbilang hal biasa. Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah tangga merupakan strategi adaptasi mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga. Namun demikian, keaktifan kaum perempuan di sektor perekonomian sering dianggap sebagai pekerjaan yang tidak harus mendapat pengakuan dari kaum lelaki, melainkan hanya dianggap sebagai kewajiban istri sebagai pembantu suaminya. Dalam konteks yang lebih makro, peran perempuan dalam ruang publik termasuk politik memang tersedia. Hanya saja, konstruksi nilai sosial yang berkembang belum sepenuhnya menempatkan perempuan sebagai aktor mandiri yang memilik otonomi atas perannya.

Melihat rumitnya jaringan sosial yang membelit ruang gerak dan ekspresi perempuan di Aceh menyebabkan upaya personal yang dilakukan perempuan Aceh dalam mereduksi keterbatasannya, selalu menghasilkan kesan yang sia-sia. Banyaknya lorong sosial yang didominasi laki-laki –minimal dominasi dalam hal menafsirkan nilai– menjadikan perempuan semakin terjebak dalam kerumitan dalam menginterpretasi ulang peran dan kedudukannya secra kultural. Ikon sebagai pendamping laki-laki yang dilabelkan kepada perempuan seakan menjadi tren baku yang ideal yang sebenarnya memerlukan kajian ulang dalam proses menerjemahkannya menjadi nilai.

Wacana Gender di Aceh

 

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, maka terlihat bahwa entry point bagi proses pemberdayaan perempuan Aceh adalah  persoalan ketimpangan gender. Hanya saja wancana tentang konsep gender seperti apa yang ideal bagi masyarakat Aceh masih menjadi perdebatan hangat banyak kalangan terutama para intelektual Aceh. Perang wacana dan opini tentang bagaimana seharusnya kesetaraan gender dipraktikkan di Aceh masih belum menemukan bentuk terbaiknya.

Hasan (2007) seorang intelektual Aceh, mengungkapkan dalam sebuah tulisannya bahwa konsep kesetaraan gender yang diidealkan oleh berbagai pihak asing yang hadir di Aceh hari ini, bukan sesuatu yang layak untuk diadopsi. Ia berargumentasi bahwa di Aceh tidak terdapat ketidakadilan gender, karena sejak dahulu perempuan selalu terlibat dalam berbagai gerakan dan aktivitas sosial. Dalam kesempatan yang sama, ia mengakui bahwa perempuan Aceh mengalami kekelaman kehidupan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Namun menurutnya hal itu bukan alasan yang kuat untuk secara mudah mengadopsi ide kesetaraan gender yang diusung oleh berbagai kalangan yang datang ke Aceh utamanya oleh NGO internasional.

Menanggapi pemikiran tersebut, beberapa tokoh lain yang juga mengamati persoalan gender di Aceh menilai bahwa apa yang menjadi argumen Hasan bukanlah sesuatu yang mendasar untuk menolak ide kesetaraan gender. Ini dikarenakan setiap ide yang menyangkut tentang persolan gender juga terbagi atas kelompok-kelompok yang memiliki filosofi pemikiran tersendiri. Oleh karenanya ide penyetaraan gender yang saat ini berkembang di Aceh bukan sesuatu yang secara apriori harus ditolak (lihat  Sabri, 2007).

Harus diakui pemahaman kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Aceh terhadap ide kesetaraan gender memang tidak sama. Sebagian menganggap bahwa saat ini tidak ada masalah dengan hubungan laki-laki dan perempuan di Aceh. Sementara itu, sebagian lagi melihat hal yang sebaliknya. Terlepas mana yang benar atau tidak, kondisi riil saat ini menunjukkan kenyataan bahwa belum semua perempuan di Aceh dapat mengakses sumber daya yang sebenarnya juga diperuntukkan bagi mereka. Kondisi demikian menunjukkan perempuan Aceh belum sejahtera.

Lemahnya peran perempuan Aceh untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik, jelas menjadi indikasi tentang adanya persoalan perempuan. Selama ide tentang posisi perempuan sebagai pelengkap kehidupan masih berkembang di masyarakat Aceh, maka selama itu pula relasi gender di Aceh masih berupaya menemukan aras dan bentuknya.

Sebagian masyarakat Aceh ada yang menjadikan tafsir ajaran agama sebagai dasar bahwa sampai kapan pun perempuan tidak akan bisa melebihi laki-laki. Pemikiran boleh-boleh saja berkembang, tapi doktirn lain dalam Islam menyebutkan bahwa kualitas manusia di hadapan Allah tentukan oleh taqwa. Ini artinya nilai nomor dua yang dilabelkan kepada perempuan bukan sesuatu yang hakiki di hadapan Tuhan. Karenanya para ulama dan intelektual Aceh harus aktif melakukan kajian keilmuan dan keagamaan secara terus menerus sehingga dihasilkan penafsiran yang bersifat kontekstual dengan kondisi Aceh hari ini.

Harus diakui bahwa saat ini terdapat berbagai organisasi dan gerakan atau program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tawar serta kesejahteraan perempuan. Beberapa organisasi itu diantaranya adalah; Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK), MiSPI (Mitra Sejati  Perempuan Indonesia), Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Jaringan Perempuan Untuk Keadilan – Aceh (JARI), Solidaritas Perempuan Aceh, Serikat Ureung Inong Aceh (SeIA), Selawah Inong Aceh (SIA), Gugus Kerja Aceh (GKA), Flower Aceh, BSUIA (Balai Syura Ureung Inong  Aceh), YTMA (Yayasan Titah Madani Aceh). LInA (Lembaga Inong Aceh) dll. Namun demikian, kesamaan pandangan tentang perlunya meningkatkan kemampuan perempuan belum tersebar merata diantara organisasi maupun anggota organisasi yang ada. Kalaupun mereka memiliki pandangan yang sama, tapi praktik menuju arah itu masih dalam nuansa partisan.

Formalisasi Gerakan Perempuan

 

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa di Aceh telah terdapat organisasi dan gerakan yang bertujuan memberdayakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam studi gerakan sosial, setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu di luar pakem saluran yang mapan, dianggap sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Hal tersebut disebabkan karena gerakan yang tidak terikat oleh pakem resmi akan memiliki mobilitas yang fleksibel serta tidak akan memiliki ‘utang’ institusional bila tuntutan atau tujuannya tercapai.

Pada kasus Aceh, beberapa gerakan atau program pemberdayaan perempuan secara khusus sering dilandaskan pada pengaktifan kembali atau pengukuhan peran domestik perempuan. Hal ini sama dengan apa yang dibayangkan oleh feminis liberal abad ke-18, Wellstonecraft (dalam Tong, 1988) tentang perempuan beruntung yang menjadi peliharaan lelaki. Lebih dari itu, model program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang kemudian menjadi alat pengukuhan superior laki-laki biasanya terjadi dalam kondisi dimana program tersebut diformalkan menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Contoh menarik tentang ini dapat dilihat dari Gerakan Gampong Mawaddah Warohmah yang disingkat GAMMAWAR. Program Ini dicanangkan saat Gubernur dijabat oleh Abdullah puteh. Program ini sendiri lebih sering diidentikkan dengan istri sang gubernur, Malinda Puteh. Kalimat mawaddah warohmah berasosiasi dengan kehidupan berkeluarga yang sejahtera dimana sering istri dipahami mendukung kegiatan suami secara utuh dengan menjadikannya sebagai penanggungjawab urusan domestik. Ketika Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mencanangkan program ini, maka secara langsung perempuan yang ada di sebuah gampong menjadi objek yang harus terlihat aktif menjadi sasaran (Serambi Indonesia, 9 Maret 2007). Pencanangan program ini memang bertujuan baik, tapi indikator kesejahteraan yang sifatnya baku sebagai acuan penilaian –karena program ini diperlombakan– menjadikan karakteristik dan relativitas nilai sejahtera yang dimiliki oleh masyarakat menjadi terabaikan.

Gerakan ini akhirnya juga sangat tergantung pada arah kebijakan pemerintah, sebab seluruh anggaran program ini ditentukan oleh pengambil kebijakan yang juga didominasi oleh laki-laki. Kegagalan gerakan pemberdayaan perempuan yang diformalisasi juga terjadi karena kerterlibatan laki-laki hanya bersifat adminitrastif dan bukan substansi. Yang paling buruk dari proses formalisasi program pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kekuasaan yang hanya melestarikan, atau mengukuhkan dikotomi wilayah kerja laki-laki dan perempuan atas domain publik dan domestik.

Walaupun program GAMMAWAR masih terus berlanjut sampai sekarang, keikutsertaan masyarakat untuk mewujudkan program ini belum bisa dikatakan berhasil. Pola penerapan program yang sifatnya top-down dan patriarki juga menjadi penyebab mengapa program ini belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan Aceh secara menyeluruh.

Inong Balee dan Balee Inong

 

Bila proses formalisasi gerakan pemberdayaan dalam ranah kekuasan dinilai cenderung mengalami deviasi, maka ada juga beberapa contoh gerakan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat secara mandiri, dan dianggap mampu memberikan rasa berdaya pada perempuan yang terlibat di dalamnya. Terbentuknya satuan tempur Inong Balee merupakan sebuah kasus menarik tentang pergerakan perempuan Aceh. Sebelumnya telah disingggung beberapa hal yang mungkin menjadi sisi buruk dari kelompok ini. Namun demikian kemunculan gerakan ini yang partisipatif dan bottom up jelas mejadikan gerakan ini menjadi milik anggotanya. Dalam kondisi demikian, setiap anggota akan berupaya semaksimal mungkin memberikan ‘karya’ terbaiknya. Terlepas satuan tempur perempuan GAM ini pernah memperoleh citra negatif, namun dilihat dari studi gerakan sosial, kelompok ini jelas lebih mampu bergerak fleksibel.

Melihat bagaimana Inong Balee beroperasi maka ada dua keunggulan dari gerakan ini yaitu proses kemunculan serta operasional Inong Balee yang bersifat militan. Dua keunggulan itu sebenarnya bisa diadopsi untuk mengembangkan gerakan pemberdayaan perempuan di Aceh. Lebih dari itu, rasa memiliki yang muncul di masyarakat atas ide dan program pemberdayaan jelas merupakan kekuatan mutlak yang akan mendukung keberhasilan cita-cita menyejahterakan perempuan Aceh.

Bergerak dari apa yang pernah terjadi pada Inong Balee, ide pembentukan Balee Inong di setiap gampong juga perlu direspon positif. Secara historis, ide pembentukan Balee Inong dimunculkan dalam rekomendasi Duek Paket Inong Aceh II. Pendirian Balee Inong ini sendiri lebih dikarenakan secara kultural dahulunya kaum perempuan Aceh di pedesaaan menjadikannya sebagai untuk berbagi informasi dan beraktivitas. Karenanya rekomendasi Duek Paket Inong Aceh II tersebut juga menekankan bahwa Balee Inong akan bisa berperan dalam menjalankan beberapa fungsi, seperti menjadikan balai-balai tersebut tempat untuk mengaji, berdiskusi, berbagi informasi, dan saling membantu sebagai bagian dari komunitas kampung. Balee Inong dapat digunakan sebagai local point untuk meningkatkan kontribusi peran dan memastikan hak-hak mereka dalam proses perdamaian dan proses rekonstruksi yang sedang berjalan (lebih lanjut lihat www.acehinstitute.org ).

Selain itu revitalisasi Balee Inong juga akan bisa menjadikan wadah tersebut sebagai pranata konsultasi atau koordinasi diantara kaum perempuan baik perseorangan maupun lembaga dalam menjalankan aktivitasnya. Ide pembentukan Balee Inong Ini jelas merupakan sebuah model yang layak dikembangkan selama kaum perempuan Aceh bisa menjadikan Balee Inong tersebut sebagai kebutuhan. Tidak itu saja, pelibatan laki-laki dalam pengelolaan Balee Inong kiranya juga layak untuk dipertimbangkan.

Merancang Dekonstruksi Merajut Konstruksi

 

Apa yang terjadi pada perempuan Aceh hari ini, jelas merupakan rentetan dari rantai sejarah yang pernah terjadi. Oleh karena itu, proses sosial yang sedang berlangsung di Aceh harus tetap dilihat sebagai sebuah momentum yang baik bagi peningkatan kesejahteraan perempuan. Namun demikian, kesiapan perempuan untuk terlibat dalam setiap tahapan sejarah Aceh yang akan dibuat juga perlu dilakukan. Qazan (2001) menyebutkan bahwa untuk membangun gerakan perempuan Islami yang sukses dapat dimulai dengan membangun intelektual perempuan.

Proses membangun intelektual perempuan itu sendiri dapat dimulai dengan membangun kemampuan mengkritik, mengevaluasi, dan memilih. Langkah selanjutnya adalah dengan membangun kemampuan untuk menantang dan membangun mentalitas yang mandiri secara general.

Bila proses membangun jiwa intelektual perempuan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan tersebut, maka diyakini gerakan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan akan bisa terwujud. Untuk kasus Aceh, semua upaya untuk memberdayakan perempuan masih akan sangat tergantung pada kemampuan masyarakat Aceh untuk menerima perubahan ide tentang eksistensi dan nilai perempuan dalam kehidupan sosial. Pembahasan mengenai hal ini harus menjadi kebutuhan sehingga dekonstruksi nilai perempuan akan bisa merekonstruksi struktur dan nilai budaya yang lebih egaliter. Pada kondisi demikian, setiap upaya peningkatan kesejahteraan perempuan akan lebih bisa terjamin kesuksesannya.

Abdullah Akhyar Nasution

Staf Pengajar Universitas Malikussaleh

 

 

Daftar Pustaka

 

Alfian, Teuku Ibrahim. 1999. Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. Banda Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

BALI POST, Jumat 16 Mei 2003. Quo Vadis Perempuan, Quo “Sadis” Laki-laki?

Eisler, Riane. 1995. Sacred Pleasure. Sex, Myth, and the Politic of The Body. San Francisco: A Division of Harper Collins Publisher.

Giddens, Anthony. 2000. The Third Way: Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Effendi. 2007. Ada Apa dengan Gender? Artikel tanggal 27 Juni 2007 pada situs http://www.acehinstitute.org.

Mashudi, SR. 2007. Defenisi Ulang Gerakan Perempuan Aceh. Artikel tanggal 10 September pada situs http://www.acehinstitute.org.

Nasution, Abdullah Akhyar, 2006. Perempuan Aceh di Tengah Rekonstruksi Pascabencana : Studi Kasus di Pusong- Lhokseumawe. Tesis pada Program Antropologi Sosial. Tidak diterbitkan, Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Nazamuddin, 2005. Mengapa Mereka Belum Bekerja? Makalah disajikan pada Pertemuan Koordinasi Aceh dan Nias (CFAN). Tanggal 4 Oktober 2005. Jakarta: Aceh Recovery Forum.

Qazan, Shalah. 2001. Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan. Solo: Era Intermedia.

Sabri, Hs St. 2007. Gender Barat vs Gender Aceh. Artikel tanggal 28 Juni 2007 pada situs http://www.acehinstitute.org.

Said, Mohammad. 1981. Aceh Sepanjang Abad. Medan., Percetakan dan Penerbitan Waspada.

Serambi Indonesia, 9 Maret 2007. Aceh Tengah Tiga Kali Meraih Juara Gammawar.

Siapno, Jacquiline Aquino. 2002. Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance. London: Routledge Curzon.

Tim ARRA Aceh Utara, 2005. Laporan Penelitian “Aceh Rehabilitation and Reconstruction Appraisal (ARRA)- I” Kerjasama FISIP UNIMAL dengan The Asia Foundation Jakarta.

Tim ARRA Aceh Utara, 2006. Laporan Penelitian “Aceh Rehabilitation and Reconstruction Appraisal (ARRA)- II” Kerjasama FISIP UNIMAL dengan The Asia Foundation Jakarta.

Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra.

www.acehinstitute.org, didownload tanggal 6 Oktober 2007. Teladan dari Perempuan.

Yusuf, M. Djali. 2002. Perekat Hati yang Tercabik. Diterbitkan oleh Yayasan Ulul Arham Banda Aceh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 


Beranda  |  Kategory: Edisi 15 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia