Sejarah Perempuan Menkonkritkan Sejarah Sosial Aceh

10 - Oct - 2008 | Syarifah Rahmah | No Comments »

Aceh, daerah yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Serambi Mekkah,’ menyimpan potensi dan cerita yang diwarisi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi. Pada masa lalu bangsa pendatang memberi julukan untuk Aceh sebagai ‘pulau emas.’

Catatan sejarah menuliskan bahwa di Aceh pernah berdiri kerajaan dalam Samudera Pasai –kerajaan Islam pertama di bawah pemerintahan Sultan Malikussaleh. Kapan berdirinya kerajaan ini tidak diketahui dengan pasti, para ahli memperkenalkan sekitar abad ke-13 Masehi. Hal ini sesuai dengan risalah yang dicatat oleh Marcopolo ketika sempat melewati daerah ini, dan ia mencatat ‘bahwa kerajaan ini telah berdiri lama sebelum menjejakkan kaki’ di pantai barat selat Malaka (1297). Kerajaan Samudera Pasai berakhir pada tahun 1524 setelah ditaklukkan oleh kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Ali Mughayatsyah.

Aceh menjadi salah satu negeri yang terpenting dari seluruh wilayah Malaysia- Indonesia, karena Islam telah ada di Aceh sejak abad ke-13, tetapi pemimpin Islam, ulama tidak secara langsung muncul sebagai kekuatan politik yang penting. Aceh berhasil menang perang melawan Johor dan Malaka. Kekuatan militer Aceh dikenal sebagai kekuatan yang sangat penting di sepanjang Selat. Memasuki awal abad ke-17 Sultan Iskandar Muda mengembangkan Aceh sebagai kekuasaan yang cukup hebat di kepulauan paling Barat. Pengganti Sultan Iskandar Muda berikutnya adalah Sultan Iskandar Tsani. Setelah Iskandar Tsani meninggal tampuk kepemimpinan kerajaan digantikan istrinya, Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah, yang memerintah dari tahun 1641 hingga 1675. Kepemimpinan para ratu membawa ruh kedamaian hingga ke negara Johor dan Perak, meskipun terkadang juga dipengaruhi oleh ketegangan-ketegangan internal.

Ada empat orang ratu yang memerintah Aceh antara tahun 1641 hingga tahun 1699. Kekuasaan para sultanah ini mendapat tantangan dari orang bayaran yang datang dan hendak menguasai gampong dan menguatnya kekuasaan para ulama. Memasuki tahun 1838 Aceh telah dipimpin oleh sebelas sultan. Perlawanan utama pada tahun-tahun tersebut adalah perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Untuk menyepakati perlawanan tersebut perjanjian London ditandatangani tahun 1821 yang secara resmi menyatakan kemerdekaan Aceh.

Aceh juga dikenal sebagai penghasil lada, dan mampu menciptakan kemakmuran. Pada tahun 1838 Sultan Tuanku Ibrahim mengembalikan kekuasaan politik Aceh. Pada tahun 1871 kolonial Belanda dan Inggris menyusun perjanjian Sumatera guna menghentikan berkembangnya kekuasaan ekonomi dan politik Aceh. Pihak kolonial menganggap tidak terlalu perlu melakukan konsentrasi dengan warga Aceh, ingin secara spontan mengakui hak Belanda atau Aceh. Belanda memproduksi terjadinya perang Aceh pada tahun 1873. Perjuangan panjang dan sangat memilukan –peristiwa perang– itu telah menjadi bukti kepahlawana para wanita Aceh. Ulama mendominasi kekuatan perang Aceh saat itu, dan perjuangan Cut Meutia menjadi obor penerang sebagai pemimpin perang gerilya. Hampir sebagian warga Aceh menganggap dan menyatakan bahwa perang belum berakhir, meskipun Cut Nyak Mutia mengembuskan nafas di bawah senapan Belanda.

Seiring berputarnya waktu terjadilah sebuah pergeseran terhadap hak-hak yang harus terpenuhi bagi perempuan, terutama makin banyak di antara kaum hawa yang berperan dalam wilayah publik. Mengikuti Weedon (1987, h, 40-41) atas analisis wacana publik terdapat pada tiga tingkatan, yakni pada tingkatan bahasa, institusi, dan proses sosial, serta subjektivitas dalam memahami terjadinya perebutan kekuasaan, dengan demikian konstruksi nasionalisme perempuan Aceh makin terlihat. Tingkat bahasa memperlihatkan Syair Perang Sabil yang ditulis pada abad ke-17 hingga abad ke-19 menjadi saksi peran sentral perempuan Aceh. Dari segi tradisi penyampaian pengetahuan melalui bahasa lisan juga banyak yang dilakukan perempuan Aceh, terutama dalam berkomunikasi dengan anak dan sebagai “guru keluarga.” Hal ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, walaupun pada era modern sekarang ini penyampaian melalui bahasa lisan tentang nasihat-nasihat bagi generasi baru kian terkikis. Namun esensi dan sakratalitas ritme penyampaiannya akan terus bersinar. Sama seperti bersinarnya pada Sultanah Aceh ketika menjalankan roda pemerintahan tertinggi di kerajaan Aceh Darussalam.

Aceh di Era Pemerintahan Para Ratu

Kerajaan Aceh Darussalam pernah mengukir sejarah. Di Aceh ada empat orang perempuan yang pernah memegang tampuk pimpinan tertinggi sebagai kepala negara (Sultanah). Keempat sultanah yang dimaksud adalah :

  1. 1.      Sultanah Tajul ’Alam Safiatuddin Syah.

Tajul ’Alam Safiatuddinsyah adalah istri Iskandar Tsani, menantu Iskandar Muda. Ia adalah salah seorang putri dari Iskandar Muda. Ketika Sultan wafat, tampuk kekuasaan dijalankan oleh sang menantu, Iskandar Tsani. Pergantian tampuk pimpinan juga beralih kepada Tajul’Alam Safiatuddin Syah disebabkan suami tercinta mangkat karena sakit.

Sejarah menjelaskan kekuasaan pemerintahan Tajul’Alam Safiatuddin Syah cukup lama, lebih kurang 34 tahun. Pada awal roda pemerintahan banyak pihak asing melakukan campur tangan dalam urusan pemerintahan, terlebih lagi munculnya penghianatan dari beberapa tokoh elit yang ingin merebut singgasana sang ratu. Selama 34 tahun pemerintahannya telah membawa perubahan sangat luar biasa di kerajaan Aceh. Seperti diceritakan dalam kitab “Bustanul al-Salatinbahwa pada baginda memiliki beberapa sifat kebaikan dan akhlak mulia, baginda sangat takut pada Allah, tidak pernah meninggalkan salat lima waktu, selalu membaca al-Qur’an, menyeru pada setiap orang untuk berbuat kebaikan, melarang kemungkaran seperti dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Berlaku adil ketika menjatuhkan hukuman pada setiap hamba Allah yang bersalah (Said, 1961, hal. 159).

Tajul’Alam Safiatuddin Syah sebagai penggagas pertama berlakunya Syari’at Islam di Aceh. Parlemen yang dibentuk juga sangat kuat. Menurut tulisan yang ada terbentuknya pemerintahan bertumpu pada tiga sagi –kekuasaan eksekutif, yudikatif yang dipimpin para ulama negara, dan konsultatif yang dipimpin oleh perwakilan nanggroe– adalah inisiatif beliau. Tokoh-tokoh yang terhimpun dalam tiga sagi ini terdiri dari Syech Nuruddin Ar-Raniry dan Syech Abdurrahman as-Singkili.

Sangat menarik dilakukan pengkajian atas wacana kedudukan perempuan Aceh pada saat itu. Tajul’Alam Safiatuddin Syah sangat berhasil menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Aceh Darussalam. Ini dibuktikan dengan kecakapannya membangun struktur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dr. J. Jacobs mengulas secara tegas tentang perempuan Aceh, mengatakan bahwa jika seorang perempuan menjadi pemimpin di Aceh saat itu bukan hal aneh. Karena menurut Jacobs ketika Belanda menyerang kota Samalanga, ada seorang perempuan yang sangat berkuasa bernama Pocut Maligai (ia adalah pemangku sementara jabatan putra mahkota kerajaan yang masih dibawah umur) dan ia berhasil mempertahankan kekuasaannya. Masih menurut Jacobs, di Keureuto sudah pernah ada seorang perempuan yang memangku jabatan uleebalang, yakni Cut Nyak Kerti dan Cut Nyak Fatimah di Aceh Barat.

Jacobs juga mengatakan bahwa, berhasilnya pemerintahan yang dijalankan seorang perempuan di Aceh selama lebih dari setengah abad telah membangkitkan keberanian bagi Ploss –seorang penulis  sejarah– untuk mencantumkan dalam bukunya “Dass Weib in des Natuuru Volkenkuride.” Bahwa “Aceh adalah contoh untuk wilayah di Indonesia dimana perempuan juga mempunyai pengaruh di bidang politik.” Sejak abad XIII (di masa Kerajaan Pasee) kepemimpinan perempuan dalam sebuah pemerintahan dan politik bukan hal tabu.

  1. 2.      Sultanah Nurul ‘Alam Zakiatuddin Syah

Tanggal 23 Oktober 1675 Masehi, ratu Tajul’Alam Safiatuddin Syah mangkat, mahkota kerajaan diberikan pada pada Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul ‘Alam Zakiatuddinsyah. Ia hanya memerintah selama 2 tahun, dan hanya memiliki kekuasaan simbolis. Sementara yang menjalankan roda pemerintahan pada masa itu adalah Panglima Sagi. Karena masa pemerintahan sangat singkat, tidak banyak kebijakan yang dilahirkan dalam pembaruan sistem pemerintahan. Ia mangkat pada tanggal 23 Januari 1678 M.

  1. 3.      Sultanah Innayat Syah

Pengganti Sultanah Nurul ‘Alam Zakiatuddin Syah adalah putrinya sendiri yaitu Putroe Raja Seutia dengan gelar Sultanah Intan Innayat Zakiatuddin Syah. Selama Innayat memerintah tidak ada catatan-catatan penting yang bisa dijelaskan. Saat memerintah ia dibantu oleh 12 orang menteri dengan gelar Qadhi Malikul Adil, Laksamana, dan Perdana Menteri Syah Bandar. Masing-masing harus bertanggung pada bidangnya. Pada tanggal 13 Oktober 1668 M, setelah memerintah 10 tahun Sultanah Innayat Syah mangkat. Roda pemerintahan dijalankan oleh Keumalat Syah.

  1. 4.      Sultanah Keumalat Syah

Sultanah Keumalat Syah adalah yang terakhir memimpin kerajaan Aceh Darussalam hingga tahun 1699. Pada masa ini muncul pertentangan mengenai kepemimpinan perempuan, akhirnya terjadi kudeta terhadap dirinya dan berakhirlah kekuasaan para sultanah perempuan.

Uraian di atas hanya untuk mengetengahkan beberapa perempuan Aceh yang pernah lahir dari rahim Aceh sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Aceh. Khususnya dalam jagad politik pemerintahan. Namun tidak hanya dalam jagad politik, dalam bidang sosial dan militer pun perempuan Aceh pernah mengukir keberhasilan dan keharuman dalam lintasan sejarah Aceh. Peran dan jasa yang pernah mereka semai tidak hanya menjadi perbincangan lokal dan nasional, melainkan juga dikaji oleh para ahli internasional. Di antara mereka yang terlibat dalam dunia militer dalam perjuangan meraih kemerdekaan adalah Tjut Nyak Dhien, Cut Meutia, Cut Meurah Intan, dan banyak nama lain yang tidak disebutkan dalam tulisan ini.

Dari figur perempuan yang pernah dilahirkan dan tampil dalam lintasan sejarah Aceh bukan berarti hanya berperan romantik. Sejarah mengajak kita untuk belajar dari peran-peran sosial yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana figur-figur semacam itu bisa dilahirkan dalam jagad sejarah masa kini. Bagaimana pun dari sejarah perempuan Aceh masa lalu kita dapat mengambil zeit dan semangat untuk menghidupkan energi pemberdayaan dan kualitas perempuan Aceh hari ini dan masa depan. Di samping informasi sejarah di atas, ingin ditunjukkan betapa persoalan peran perempuan di dunia publik dan politik bukan hal tabu pada zaman itu. Zaman di mana terminologi gender dan emansipasi perempuan belum dikenal.

Perempuan Aceh dalam Hikayat Perang Sabil

 

Sejarah menuliskan bahwa sebelum akhir abad ke-19 perempuan Aceh memainkan peran penting dalam pemerintahan. Mereka menduduki jabatan sebagai ratu, perdana menteri, dan kepala daerah otonomi yang disebut dengan uleebalang (bukan hanya sebagai Ibu) dalam perang melawan bangsa-bangsa Eropa (Laksama, Jenderal, dan Prajurit). Banyak bukti historis menjelaskan tentang peran perempuan Aceh sebagai pengambil keputusan. Bukanlah suatu hal kebetulan atau manipulasi politik jika catatan sejarah menuliskan bahwa :

Perwira-perwira Belanda banyak membicarakan perempuan Aceh dengan penuh rasa kagum dan harkat atas keberanian mereka. Dengan gagah berani perempuan Aceh tidak pernah merasa gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandang sebagai kepentingan agama dan nasional. Mereka berperan dan terlibat langsung dalam peperangan 80 tahun antara Aceh dan Belanda. Atas kekaguman tersebut mereka menyebut wanita Aceh sebagai “de grootes dames” (wanita-wanita agung) yang telah memainkan peranan besar dalam politik peperangan di Aceh (Jakobi, 1998, hal. 35).

Pembuktian di atas menjelaskan tentang peran perempuan Aceh dalam hal menggunakan situasi politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka dalam jangka waktu cukup lama sebagai kepala pemerintahan (ratu).

Pengakuan tentang hak-hak perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik tertinggi di masa lalu, telah memberikan pencerahan kepada perempuan Aceh secara umum. Para ulama Aceh kesulitan untuk menggunakan apa yang terjadi dimasa lalu untuk melegitimasikan kepentingan politik mereka untuk membuat perempuan Aceh lebih lembut dan berbusana seperti interpretasi terhadap Syari’at Islam. Pada prinsipnya kultur berbusana pada perempuan Aceh tidak berkonotasi pada ‘jilbab.’ Banyak gambar-gambar masa lalu menunjukkan para orang tua tidak menggunakan penutup kepala. Banyak di antara mereka menggunakan celana longgar yang menggambarkan kedinamisan perempuan Aceh.

Dengan menunjuk pada sejarah, perempuan Aceh memiliki semangat yang kuat dalam menjalankan peran serta fungsi mereka pada dua tahapan berbeda. Selain sebagai penggagas dan pengatur strategi juga bertindak sebagai istri yang cerdas pada saat mendidik anak. Dalam Hikayat Perang Sabil yang ditulis pada abad ke-17 dan pada akhir abad ke-19, menunjukkan bahwa perempuan Aceh dilibatkan sebagai pelaku dalam kostruksi nasionalisme Aceh.

Alfian (1999, hal. 174) menjelaskan ada versi lain yang mendasar dari Hikayat Perang Sabil yang ditulis pada tahun 1834, atau lima puluh tahun lebih sebelum keruntuhan kesultanan Aceh Darussalam yang menyebutkan peran perempuan sudah dihilangkan dari naskah. Kompilasi dari Hikayat Perang Sabil menulis bahwa ia mengambil tulisan-tulisan ini dari ulama terkenal Syeikh Abd Al-Samad Al-Falimbani pada saat itu menghilangkan peran perempuan yang sangat dinamis dalam melawan Belanda. Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian London, yang memerintahkan Belanda untuk menghargai kedaulatan kesultanan Aceh Darussalam. Belanda melanggar perjanjian itu dan melakukan penyerangan untuk memaksa Inggris agar kembali ke meja perundingan pada tahun 1871. Di bawah perjanjian Sumatera, Belanda memperoleh kebebasan untuk memperluas wilayahnya ke seluruh tanah Sumatera (Alfian, 1999, hal 73-81).

Dari uraian di atas memunculkan pertanyaan secara eksplisit, jika perempuan Aceh memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam perang-perang masa lalu, kenapa dalam Hikayat Perang Sabil tidak dimunculkan nama mereka? Fenomena ini menjadi kilas balik untuk mengkaji ulang Hikayat Perang Sabil ini yang telah mengalami perubahan narasi, ketika terjadi perang melawan penjajahan Portugis, secara mengejutkan perempuan dilibatkan untuk memainkan peran sentral di dalamnya.

Dalam naskah Hikayat Perang Sabil yang lebih tua mengakui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, terutama sekali dalam perang. Ada pendapat lain yang ditulis Alfian (1999, hal. 173) bahwa Hikayat Perang Sabil abad ke-17 diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 1710, penjelasan ini disandarkan pada naskah Hikayat Perang Sabil yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Naskah tersebut saat ini dianggap sebagai naskah tertua Hikayat Perang Sabil. Naskah ini disusun berdasarkan atas buku Mukhtasar Ibn Musa. Di sini terlihat cuplikan paragraf yang dikutip dari Hikayat Perang Sabi yang mengakui pelibatan perempuan dalam membela Aceh dari para penjajah Barat.

“Waktu kafir menduduki negeri,

Semua kita wajib beperang,

Jangan diam bersembunyi diri,

Di dalam negeri bersenang-senang

Di waktu itu hukum Fardhu ain,

Harus yakin seperti sembahyang,

Wajib kerjakan setiap waktu,

Kalau tidak begitu dosa hai abang,

Tak sempurna sembahyang puasa,

Jika tak mara ke Medan perang,

Fakir miskin, kecil dan besar,

Tua, muda, pria dan perempuan,

Yang sanggup melawan kafir,

Walaupun ia budaknya orang,”

(T. Ibrahim Alfran, 1999, hal. 171)

Dalam paragraf yang lain versi Hikayat Perang Sabil abad ke-17 yang secara penuh menyerahkan kesempatan bagi perempuan untuk membela negerinya yaitu “Baik wanita atau pria, semuanya, tua dan muda, akil balig, kanak-kanak, menurut ijmak ikut serta raja, rakyat, uleebalang, wajib berperang sama rata, kafir yang menyerang negeri kita. Wajib di sini lawan segera, haram lari, wajib melawan, fardhu ‘ain ke atas kita (T. Ibrahim Alfran, 1999, hal. 171).

Pada naskah Hikayat Perang Sabil klasik memperlihatkan pembenaran lain bahwa dari abad ke-17 hingga sebelum berakhir abad ke-19, perempuan Aceh telah menjalankan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan bertempur melawan penjajahan. Seorang Sejarawan, Prof. A. Hasyimy mengungkapkan pembenaran bahwa :

“…di masa lalu, kesultanan Islam di Aceh memperlakukan laki-laki dan perempuan setara. Hak perempuan memegang tampuk kerajaan di istana diakui secara penuh. Di bawah payung hukum kesultanan Aceh Darussalam, hak perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Begitu juga kewajiban mereka untuk membela dan membangun kesultanan… hak-hak dan kewajiban itu menyediakan kesempatan bagi perempuan Aceh kesultanan Perlak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam untuk ikut serta secara aktif dalam pemerintahan dan militer.”

Paparan di atas berdasarkan kutipan dari paper Prof. A. Hasyimy yang diberi judul “Peran Perempuan Aceh dalam Pemerintahan dan Perang” yang dipresentasikan dalam sebuah forum yang diadakan oleh yayasan pecinta sejarah tahun 1988 (lihat Ardí, 1993, hal. 52). Ungkapan kutipan di atas mengisyaratkan sikap progesif dari pimpinan dewan ulama akan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sikap ini cukup berani mengingat keluar dari seorang pimpinan ulama.

Pada abad ke-17, para ulama telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kesultanan Islam di Aceh. Perlu juga kita ingat kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara adalah kesultanan Perlak, yang berdiri di Bandar Perlak, di pesisir pantai Sumatera Utara, yaitu memasuki awal tahun 840. Hanya para ulama yang memiliki legitimasi untuk mengembangkan ideologi perang berlandaskan Islam seperti Hikayat Perang Sabil (Engineer, 1992, hal. 6-9).

Mungkin harus dilakukan investigasi historis yang cermat dan spesifik untuk mengkaji wacana apakah yang digunakan perempuan Aceh pada saat itu yang memungkinkan mereka mampu bertarung dengan para ulama dalam konstruksi nasionalisme? Ketika untuk saat ini karakter perempuan Aceh dalam aktivitas sosial tidak kuat lagi, boleh jadi terjadi perubahan cara pandang di kalangan perempuan Aceh sekarang ini. Terutama perlu tidakkah mereka mengusung peran intelektual yang mereka miliki sekarang dengan merebut wilayah agama dan bertarung dengan para ulama (laki-laki) yang selama ini juga membangun legitimasi politik. Memang saat ini pertarungan pemikiran antara intelektual perempuan Aceh dengan para agamawan tidak mengeras.

Akan tetapi dalam sejarah kita melihat hal yang sebaliknya. Dengan melihat pada dua kumpulan naskah Hikayat Perang Sabil, justru terlihat peran perempuan yang sangat besar. Analisis dari kumpulan Hikayat Perang Sabil di atas mengarah pada pengakuan secara adil pada peran perempuan yang paling mendasar dan terarah, pada sektor politik sosial dan pemerintahan.

Bahasa Lisan Wujud Penyampaian Pesan Perempuan Aceh

 

Penyampaian pesan melalui bahasa lisan sangat sering dipraktikkan oleh perempuan Aceh. Bidang tradisi lisan menjadi wujud pertarungan antara upaya untuk ikut serta dalam medan peperangan. Secara antropologis, perempuan Aceh menggunakan tradisi lisan di dalam keluarganya untuk meneruskan informasi dan nilai-nilai kepada anak dan cucu-cucu mereka. Anak dan cucu mereka sebagai generasi penerus menerima secara terperinci. Sejarah Aceh serta pahlawan Aceh baik laki-laki maupun perempuan, secara khusus tertuang dalam bentuk cerita-cerita, puisi dan lagu. Penyampaian ini tidak mereka terima di sekolah ataupun buku pelajaran formal.

Sentuhan historis yang sangat mendalam dituliskan oleh Fachri Ali, dalam bukunya. Menurut Fachri pada saat itu Aceh menidurkan bayinya, mereka melantunkan senandung :

Do kudaidang lihatlah layang-layang yang terbang lepas. Cepat besar sayangku untuk membantu perang demi memuela negerimu. Do kudaidang cepat besar sayangku. Mari berjihad untuk memuela agama kita (Ali, 1999, hal. xviii).

 

Suraiya Kamaruzzaman menjelaskan bahwasanya ibu-ibu Aceh menyanyikan lagu untuk anak-anak mereka. Tradisi lisan berupa ragam cerita, puisi dan lagu terus berlangsung dari generasi ke generasi anak Aceh. Ada sebuah catatan dari puisi kuno yang sampai saat ini masih dilakukan oleh ibu-ibu Aceh ketika mereka meninabobokkan anak-anak mereka.

“Sayangku bibit selada dicermin cepat besar anakku sayang gantikan ayahmu lawan Belanda” (Suraiya, 1998).

Perempuan Aceh memiliki sejarah politik yang tetap hidup lewat tradisi lisan. Untuk menelusuri lebih lanjut tentang penyampaian bahasa melalui lisan tentu saja membutuhkan dokumentasi yang banyak. Karakter tradisi lisan perempuan Aceh sangat kontras dengan gerakan perempuan Muhammadiyah pada tahun 1910-an. Organisasi perempuan “Aisyiyah” memiliki tujuan menyebarkan Islam dan membersihkannya dari unsur-unsur sebelum Islam masuk ke Aceh. Ke-12 aturan yang harus dijalankan oleh perempuan sarat nilai-nilai bahwa perempuan harus memelihara rumah tangga, memenuhi perintah suaminya, menjaga badannya dengan baik, tinggal dirumah, bersikap sebagai perempuan Islam (Wieringa, 1995, Catatan kaki No. 30, hal. 68).

Uraian di atas cukup jelas bahwa peran perempuan/ibu sangat penting, sama halnya peran yang dimainkan oleh perempuan Aceh dalam meneruskan semangat dan menjaga diri mereka juga keturunan mereka menjadi generasi penerus yang berkualitas. Dalam setiap dendangan syair, pantun yang meluncur dari bibir ibu-ibu Aceh bernilai magis menjadi cahaya penerang hati. Tradisi ini terus bergulir dalam ruang sendi kehidupan orang Aceh.

Di bawah ini ada sebuah cuplikan syair lagu yang diciptakan Nurdin Daud menggambarkan semangat seorang ibu menganjurkan kepada si anak agar bersegera diri untuk maju ke Medan perang.

“Allah hai do do da idi

Boh gadong bie boh kaye uteun

Rayek si kayak hana peu ma brie

Aib ngon keji ureung donya keun

Allah hai do do a idang

Seulayang blang ka putoh taloe

Berijang rayeuk muda sedang

Tajak bantu prang ta bela nanggroe

Wahai aneuk bek ta duek le

Bedoh sare ta bela bangsa

Bek ta tarot keu darah ile

Adak pih mate maka rela

Jak lon tateh menujak lon tateh

Beudoh hai aneuk tajak u Aceh

Meu be bak oun ka melibe timphan

Meu be badan bak sinyak Aceh

Lantunan lagu ini dinyanyikan oleh Rizka. Lagu ini menceritakan bagaimana seorang ibu Aceh menggendong, meninabobokkan anaknya, para ibu Aceh sangat mengharapkan sibuah hatinya menjadi sosok pemberani tidak pernah takut untuk ikut berperang. Biar pun darah mengalir dan mati syahid di Medan pertempuran demi memuela (membela) Nanggroe Aceh Darussalam tercinta, membela bangsa mempertahankan harga diri. Prinsip orang Aceh, harga diri cukup penting dan tidak boleh ada yang berani mengganggu.

Dari syair lagu di atas, tidaklah menandakan para Ibu Aceh cinta kekerasan. Karena kata ikut berperang memiliki pemahaman nisbi, disesuaikan dengan waktu dan tempat. Intinya dalam syair pantun dan lagu yang didendangkan ibu-ibu Aceh memiliki makna magis dan petunjuk arah bagi generasi mereka, menebarkan pesona agamis yang cukup kental dalam setiap cerita baitnya. Ada kata-kata Allah bermakna setiap tindakan/perlawanan dilakukan berdasarkan hati yang bersih, niscaya perjuangan mereka akan diridhai Allah SWT.

 

Perempuan Aceh pada zaman dahulu menduduki posisi penting dan pengambil keputusan tertinggi dalam perang dan politik, tidak hanya sebagai sultanah –pemegang kekuasaan tetinggi negara, tapi juga sebagai seorang ibu yang bijaksana mendidik anak-anak yang dilahirkan dengan bahasa-bahasa puisi, syair, dan pantun penuh inspirasi penggerak batin dan psikologi anak-anak mereka.

Perempuan Aceh dalam sejarahnya dikenal sangat pemberani, tidak pernah merasa takut untuk membela kebenaran. Hal ini dapat kita lihat pada ulasan di atas dalam tulisan ini. Figur perempuan Aceh yang memiliki integritas cukup tinggi dalam mempertahankan bumi Aceh telah dibuktikan oleh para srikandi-srikandi Aceh yang malang melintang di kancah peperangan. Perempuan Aceh digelari ‘super hero,’ ahli strategi, dan jago berperang serta berbudi bahasa santun. Semua itu dapat kita lihat pada lantunan syair-syair yang digulirkan dari bibir-bibir mereka kepada anak-anak yang terlelap dalam dekapan hangat ibu mereka.

Semangat mereka spontan muncul karena pendidikan yang mereka dapatkan bermakna sangat dalam hanya bisa dipahami secara lisan saja tidak secara tulisan. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa perempuan Aceh di era lalu dahulu cukup cerdas, intelektualis, dan cakap di bidang ilmu pengetahuan. Sudah selayaknya sejarah keperkasaaan perempuan Aceh pada masa lalu tetap membekas di hati perempuan Aceh saat ini, agar arus globalisasi tidak akan bisa menghilangkan pendidikan Islami yang tertanam ke urat nadi perempuan dan anak-anak Aceh.

Syarifah Rahmah

Staf Pengajar STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Daftar Pustaka

Alfian, Teuku Ibrahim. 1999. Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Ali, Fachry. “Bersuaralah Engkau Wahai Aceh,” dalam Fikar W. Eda dan S. Satya Drama, Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat.

Andersoon, Benedict. 1983. Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, New York: Verso.

Engineer, Asghar Ali. 1992. The Rights of Women in  Islam. London: C. Hurst and Company.

Hasyimy, A. 1974. Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamaruzzaman, Suraiya. 1998. “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Paper yang di Presentasikan Pada Asia Pacifik Forum on Women, Law and Development, Colombo.

Torfing, Jacob. 1999. “New Theoris of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek”, Blackwell, Oxford, Uk.

Said, Muhammad. 1961. Aceh Sepanjang Abad. Medan: Jilid Pertama.

 


Beranda  |  Kategory: Edisi 15 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia