Berakhir di Klein Scheveningen (Sebuah Analisa terhadap Politik Pencitraan Kartini)

21 - May - 2006 | Vissia Ita Yulianto | No Comments »

Klein Secheveningen atau Scheveningen kecil adalah nama pemberian Kartini dan kedua adiknya, Roekmini dan Kardinah untuk pantai Bandengan, sebuah pantai di pesisir Utara Jawa, tempat mereka sering bermain, tempat ia merenung dan berpadu hati, tempat yang paling dicintai Kartini. Scheveningen sendiri sebenarnya adalah nama sebuah pantai di dekat ibukota Belanda. Klein Sheveningen menjadi penting bagi kelanjutan hidup Kartini sebab di pantai inilah, akhirnya Kartini mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Disinilah asal muasal ironi, tragedi, politisasi, ambivalensi, misteri, spekulasi, drama, dan romantisme kehidupan Kartini yang sampai sekarang masih — mungkin masih relevan?— masyarakat Indonesia rayakan dengan baik puja-puji maupun tulisan-tulisan kritis tentangnya. Dan tanggal 24 Januari 1903[1] di Klein Scheveningen itulah saat penentu.

Bila kita sendiri menyusuri surat-surat Kartini — bukan analisa orang terhadap Kartini —, kita akan bisa merasakan betapa pandainya ia bisa mengangkat kata dan melahirkan pendapat. Kita akan bisa merasakan bagaimana ia ingin menjadi seorang yang bebas, percaya diri, baik sebagai pribadi, sebagai masyarakat dan terlebih sebagai sebuah nasion, bangsa. Kita juga bisa membuktikan bahwa ia sungguh menyadari posisinya sehingga bisa bersikap terhadap banyak hal yang sebenarnya merupakan jadi-jadian legitimasi dan modifikasi sosial kultural dan kolonial. Ini setidaknya garis besar dari visi dan misi Kartini. Namun ia harus berkompromi dengan politik. Meski atas permintaan Kartini sendiri pemerintah kolonial memberikan program beasiswa yang sejogjanya akan diberikan untuk Kartini kepada Agus Salim — murid no. 1. dari ketiga sekolah H.B.S. di Jawa[2] —, namun hal ini pun tidak bisa menutupi politik kolonial untuk mematahkan gerak Kartini. Dan, berbicara mengenai politik disekitar Kartini, setidaknya ada tiga fase yang bisa dirunut; fase kolonial, Orde lama dan Orde Baru. Ini pun hanya bersumber dari publikasi sebelumnya, teks-teks surat yang sangat terbatas dan yang sudah diseleksi oleh penggagasnya, Abendanon.

1. Fase Kolonial (Kartini Dibesarkan/Dihancurkan Kolonial?)

Memang benar bahwa seperti disebut oleh Elsbeth Locher-Sholtern bahwa Kartini adalah ‘the darling of the Dutch orientalist’ dan ia begitu menawan hati banyak pejabat kolonial. Hal ini salah satunya disebabkan Kartini, karena kepandaian dan posisinya terhadap feodalisme, kolonialisme dan nasionalisme telah menjadi inspirasi bagi orang-orang Belanda terhadap gagasan-gagasan mereka yang bersifat sosial maupun politik bagi perempuan elit Indonesia.[3] Gagasan dan tuntutannya – terutama di bidang pendidikan — banyak yang diperhitungkan oleh pihak haluan etis yang mengajukan agenda reformasi kolonial. Sehingga sampai sekarang banyak kalangan yang berpendapat bahwa Kartini dibesarkan oleh kaum kolonial tersebut — termasuk penerbitan surat-suratnya — untuk mendukung ide kolonial mengenai gerakan perempuan di belahan ‘Timur’ sebagai gerakan maskot gerakan perempuan yang tunggal.[4] Akan tetapi, ini sama sekali tidak sesederhana itu. Ini terbukti dari perdebatan panjang yang masih asyik saja kita lakukan sampai saat ini. Dalam tulisan singkat ini saya hanya akan membatasi untuk melihat sekitar perdebatan apakah Kartini memang dibesarkan oleh kolonial.

Penting bagi kita untuk melihat konteks politik yang terjadi saat itu untuk bisa memahami perihal Kartini ini.[5] Menurut saya, justru karena campur tangan kaum koloniallah  perjuangan Kartini berhenti di tengah jalan. Haluan etislah yang mematahkan agenda dan perjuangan Kartini. Bahkan, menurut Stella dan dan Mr. Overvelt, Kartini malah menjadi korban kepentingan kolonial. Ini terungkap dari surat yang ditemukan oleh Bouman yang ditulis Stella kepada  Nyonya Nellie Van Kol sebagai berikut:

…..sungguh sakit rasanya untuk berpikir bahwa kehidupan yang begitu indah dan menjanjikan ini telah dikorbankan demi gagasan-gagasan yang egoistis. Menurut almarhum Tuan van Overvelt, dia dikorbankan untuk kepentingan pemerintah Hindia-Belanda.[6]

Substansi dari kutipan diatas cukup jelas menyebutkan nahwa Kartini dikorbankan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Kita bisa melihat setidaknya ada dua orang dekat Kartini — Stella dan Tuan van Overvelt[7] yang perpandangan bahwa Kartini memang menjadi korban politik kolonial[8] — meski kaum kolonial haluan etis sekalipun. Landasan mengapa ia diperlakukan demikian bisa ditebak. Ia dianggap amat progresif dan berbahaya bagi kolonial Belanda. Ia harus tetap perlu dikontrol. Oleh karena itu intrik-intrik politik mengitari jalannya seperti batalnya kepergian Kartini dan Roekmini ke Batavia, batal melanjutkan studinya ke Netherland, politik pernikahan dan batalnya ia pergi ke Batavia untuk kedua kalinya.

Batal ke Batavia

Politik disekitar sepak terjang Kartini diawali dengan dianulirnya kepergian Kartini dengan dua saudaranya ke Batavia pada tanggal 6 April 1901. Seperti diketahui, atas bantuan Mr. Abendanon proposal Kartini dan Roekmini untuk pergi belajar ke Batavia disetujui oleh pemerintah Belanda. Diterimanya proposal ini bak mimpi bagi Kartini dan Roekmini. Namun kebahagiaan mereka berganti kesedihan sebab Ayah Kartini yang sudah setahun lalu mengizinkan Kartini dan Roekmini pergi ke Batavia untuk belajar menjadi guru mencabut izinnya. Sayang! Ini berarti mereka batal pergi ke Batavia. Mengungkapkan kekecewaannya Kartini menyebutkan bahwa ayahnya tidak harus mendengarkan pendapat umum. Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon Mandri tanggal 29 Nopember 1901 Kartini mengungkapkan betapa terpukulnya dia;

Oh Ayah, mengapa tidak mengikuti suara hati sendiri? Mengapa mendengarkan suara-suara dari luar? Mengapa meminta pertimbangan dari orang-orang yang tidak mengerti persoalannya dan sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap keinginan-keinginan kami? Padahal hati nurani Ayah sendiri yang harus memutuskan dan kami yang berkepentingan juga hanya membutuhkan suara Ayah? Ayah menyetujui cita-cita kami, mengakui kerinduan kami akan pengetahuan dan keadilan. Dan tahun lalu Ayah telah mengijinkan kami untuk berjuang supaya dapat berdiri sendiri. Tapi mengapa sekarang kami harus kembali, harus dicabuti sayap-sayap kami? Hanya demi melayani omongan orang yang pandangannya sempit dan kerdil itu!

Untuk orang-orang yang kerdil dan berpandangan sempit itulah kami harus melepaskan cita-cita kami.[9]

Disini kemudian kita bisa melihat kemungkinan adanya tekanan terhadap ayah Kartini, entah dari pihak mana. Meski Bupati Sosroningrat tahu benar bahwa keputusan ini akan begitu mengecewakan anak-anaknya, sepertinya ia tidak mempunyai pilihan dan tidak mau mengambil resiko terlalu besar. Bantuan sudsidi atas prakarsa Mr. Abendanon bagi tiga saudara itu mau tidak mau harus dibatalkan.

Batal ke Netherland

Tekanan yang kuat dari pihak kolonial Belanda agar ‘si pemberontak Kartini’ tidak terlalu membuat ulah dan bertindak terlalu jauh dari agenda ‘politik etis’ memang masuk akal. Sebab bila diteruskan, tindakan Kartini yang revolusioner[10] bisa membahayakan kedudukan kaum kolonialis di Hindia Belanda, termasuk para pencetus politik etis — salah satunya Abendanon sendiri.

Nuansa politik kedua dan yang menurut saya menjadi salah satu kunci dari politisasi Kartini di zaman kolonial adalah batalnya keberangkatan Kartini ke Netherland. Ir. Van Kol, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Belanda berhasil meyakinkan Ayah-Ibu Kartini untuk memberikan restu bagi anaknya tersebut pergi belajar ke Netherland. Setelah itu pada tanggal 21 Juni 1902, atas saran Van Kol sendiri Kartini menulis proposal kepada Ir. Van Kol dan Van Kol menyetujui permohonan tersebut hinga berhasil disetujui oleh parleman Belanda, Tweede Kamer.[11] Pada tanggal 3 Januari 1903 Van Kol mengirim kabar gembira pada Kartini dan dengan rasa bahagia yang tak terbendung Kartini menyambut dengan balasan sebagai berikut:

Bagaimana saya dapat menyatakan terimakasih saya pada Tuan serta laporan sidang Parlemen tanggal 26 Nopember 1902 yang Tuan kirimkan kepada saya. Kami tak akan habis-habisnya berterimaksih untuk segala yang telah Tuan lakukan untuk kami. Hutang kami kepada Tuan tak akan dapat terbayar kembali. Hutang itu akan kami bawa ke dunia lain. Saya tidak dapat menceritakan arus pikiran yang membanjiri pikiran kami, tatkala dengan mata berlinang-linang kami membaca surat Tuan serta bagian-bagian dalam laporan sidang yang Tuan garisbawahi. Allahu Akbar, Allah itu kuasa, Allah itu kasih. Ini adalah karunia Allah.  Kami berdua saling berpandangan, tanpa saling melihat. Pandangan dan pikiran kami melayang di atas kepala kami ke negeri-negeri nan jauh, ke sahabat-sahabat yang jauh pula, kepada masa-masa dan kejadian-kejadian yang masih diselubungi oleh tabir hari kemudian…[12]

Dalam ketenangannya, hati Kartini terlalu berbahagia karena kabar dari Ir. Van Kol tersebut. Mimpinya sebentar lagi menjadi kenyataan. Pergi ke Eropa![13] Dunia kebebasan yang ia mimpikan. Mungkin inilah klimaks dari kebahagiaan Kartini. Mungkin, sampai disini kita bisa melihat campur tangan ‘orang-orang besar Belanda’ dalam memperlancar cita-cita Kartini. Namun perlu diingat bahwa campur tangan tersebut ada karena Kartini malah menjadi inspirator haluan etis, jadi Kartini bukan lahir karena haluan etis.[14] sehingga mempermudah akses yang ia perlukan. Namun, seperti diketahui, keberhasilan Van Kol — dan Kartini tentunya — tidak disambut baik oleh pasangan Abendanon. Paska disetujuinya proposal Van Kol tersebut, Nyonya Abendanon beberapa kali melayangkan surat yang isinya melarang Kartini pergi ke Netherland. Pelarangan tersebut bisa ditilik dari salah satu balasan Kartini terhadap larangan Abendanon tersebut pada tanggal 27 Oktober 1902 yang berbunyi demikian:

…Kami sama sekali tidak mengharapkan dari Eropa apa yang diimpi-impikan oleh gadis-gadis Eropa: ‘kesenangan’. Kami juga tidak mengharapkan banyak persahabatan dan simpati. Kami tidak mengharapkan akan hidup lebih bahagia dalam lingkungan Eropa. Satu-satunya yang kami harapkan adalah: semoga di Eropa kami dapat menemukan apa yang kami butuhkan untuk tujuan kami, yaitu pengetahuan, ilmu.Hanya itulah yang kami pikirkan. Peduli apa jika kami tidak merasa senang di Eropa dan tidak kerasan di lingkungan Belanda, asal kami dapat mencapai apa yang kami cari dan kami butuhkan untuk tujuan kami? Untuk itulah kami pergi kesana dan tidak untuk mencari kesenangan. Satu sinar terang bagi kami disana ialah bahwa kami akan berkumpul dengan kakak kami yang terikat kepada kami tidak hanya karena ikatan darah, melainkan juga karena keserasian dalam jiwa dan semangat! Sungguh, kami tidak mengharapkan bahwa dunia Eropa akan membuat kami lebih bahagia. Saat itu telah berlalu saat kami berpikir bahwa masyarakat Eropa adalah satu-satunya yang baik, hebat dan yang sempurna.

Maafkan kami bila berkata demikian. Tapi apakah ibu menganggap Eropa itu sempurna? –Oh!, kami akan menjadi yang terakhir bagi mereka yang tidak mengakui hal-hal baik, banyak hal baik di Eropa; tapi apakah ibu akan mengingkari bahwa disamping keindahan, kemegahan dalam masyarakat Eropa, disana ada banyak hal yang malah sering mengotori apa yang dinamakan peradaban itu?[15]

Dari kutipan tersebut Kartini terlihat semakin kritis pada kolonialisme. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ia memang sadar akan posisinya diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap dirinya. Hal ini diperkuat oleh Stella yang menyatakan bahwa;

Dia ingin mencapai tujuan-tujuannya dengan mengabdikan diri sepenuhnya untuk pendidikan generasi muda jika dia diizinkan untuk mewujudkan cita-cita itu dengan caranya sendiri.[16]

Dan begitulah, menyikapi gelagat dan ketetapan Kartini ini, tanggal 24 Januari 1903 tanpa memberi kabar sebelumnya Mr. J. H. Abendanon, Kepala Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan pemerintah Hindia-Belanda meninggalkan Batavia dan datang ke Jepara menemui Kartini untuk satu tujuan; mencegah keberangkatan Kartini ke Netherland. Menurut Siti Sumandrisoeroto, kedatangan Mr. Abendanon ini sangat khusus dan sudah diatur secara rapih. Ia langsung mengajak Kartini ke Klein Scheveningen dan disanalah mereka berdua berbicara empat mata. Memang yang terbaik — menurut Kartini — tidak selalu yang terindah. Setelah berbicara beberapa lama dengan Mr. J. H. Abendanon, di Klein Scheveningen atau di pantai Bandengan, Kartini seolah kehilangan ruhnya. Entah apa dan bagimana itu terjadi, ia akhirnya ‘setuju’ dengan bujukan Abendanon untuk membatalkan keberangkatannya bersekolah ke negeri Belanda dan tetap tinggal di Jawa untuk memenuhi tuntutan politik.

Kartini memang terlalu progresif dan pintar — bahkan untuk kalangan orang Belanda sebayanya pun ia tergolong amat modern. Bila Kartini dibiarkan eksis dalam peta perjuangannya yang sama dan dengan dukungan orang-orang Belanda yang beroposisi terhadap pemerintahan Hindia-Belanda — seperti Van Kol dan Estella Zeehandelaar —, ia hampir pasti tidak hanya akan menjadi kerikil tajam yang menyinyirkan jalannya pemerintahan kolonial, tetapi bisa mempercepat hancurnya pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.[17] Bila Kartini sampai di Netherland, tempat bebas yang selama hampir 10 tahun ia impikan, maka Kartini bisa dengan bebas pula melakukan apa saja yang ia perlukan untuk mengentaskan rakyatnya dari kebodohan, dan bila kebodohan bisa ia perangi secara serius — dengan dukungan partai oposisi Sosial Demokrat — berarti usaha pembodohan kolonial Belanda terhadap pribumi dan kedudukan mereka menjadi terancam. Ia — seperti yang tertulis dalam suratnya tanggal 27 Oktober 1902 — akan bergabung dengan kakaknya Sosrokartono yang sering melawan dan mengkritisi habis-habisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, bahkan lewat pidato resminya di depan Parlemen Belanda.[18]

Bisa dibayangkan bagaimana sambutan orang bila Kartini yang tulisannya saja begitu menarik perhatian kaum elit Belanda — termasuk Ratu Wihelmina — jadi datang ke Netherland. Bisa saja membeberkan kejahatan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda dengan amat detil kepada publik — tidak lewat surat-menyurat kepada teman-temannya seperti yang biasa ia lakukan. Ini berbahaya sebab bila demikian halnya, maka Kartini – meski kita tahu bahwa Kartini mempunyai agenda sendiri untuk menuntut ilmu pengetahuan di Belanda — tetap saja bisa dijadikan alat oleh partai Sosial Demokrat untuk memukul Pemerintah Hindia-Belanda. Maka, bukan mustahil Abendanon mencari siasat agar usaha ini tidak berhasil.

Perlu diingat bahwa secara umum, surat-surat Kartini kepada kenalan-kenalannya di Eropa terangkum jelas dalam empat platform, yaitu penolakannya terhadap kebangsawanan Jawa dan budaya kraton, pernyataan ulang terhadap apa yang ia sebut sebagai ‘budaya Jawa populer’, penolakannya terhadap kolonialisme, dan usahanya untuk memperoleh akses pembelajaran dan teknologi Barat bagi rakyat Jawa baik laki-laki maupun perempuan.[19] Perlawanan Kartini pada feodalisme Jawa tidak hanya bersifat retoris tetapi cukup radikal. Dalam suratnya kepada Stella tanggal 18 Agustus 1899 Kartini mengatakan:

Peduli apa aku dengan tata cara itu…Segala peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja! Kau tidak bisa membayangkan bagaimana rumitnya induk etika di dunia keningratan Jawa. Tetapi sekarang, mulai dari aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendirilah yang harus …[20]

Kutipan di atas menunjukkan Kartini memang begitu berani, mantap dan mau beresiko terhadap tindakannya. Iia termasuk cukup radikal untuk zamannya. Mungkin kita bisa bayangkan respon orang-orang disekitarnya yang saat itu amat feodal dan patriarkal, apalagi orang-orang yang tidak suka padanya. Bila keberanian Kartini dan adik-adiknya ini bisa memancing kesadaran dan tindakan yang sama dikalangan komunitas priyayi Jawa, maka bukan mustahil hal ini akan mengusik sistem kolonial saat itu.

Menurut Pramodya Ananta Toer, kaum feudal priyayi — yang ditentang oleh Kartini — inilah yang dijadikan kolonial Belanda sebagai kaki tangan mereka sehingga agenda dan eksploitasi kolonial terhadap Nusantara mulus. Kaum priyayi inilah jembatan emas bagi kolonial Belanda. Bila perlawanan Kartini terhadap feudalisme berhasil, maka bukan tidak mungkin hal ini akan berpengaruh terhadap stabilnya posisi priyayi terhadap kolonial Belanda dan bahkan tidak mustahil bila perlawan Kartini dilanjutkan, akan berpengaruh serius pada kedudukan kolonial di Jawa. Sampai tingkat ini kita bisa melihat bagaimana kompleksitas kolonialisme — dan politik etis — telah hadir sebagai sebuah kekuatan yang berhasil mengaduk-aduk kesadaran masyarakat kita termasuk Kartini. Meski ada resistensi atas sebuah hegemoni — seperti yang telah dilakukan oleh Kartini — namun rasa harga diri sebagai manusia yang ingin melakukan banyak hal untuk bangsanya tetap tergadai pada sang penjajah.

Memang Kartini dihadapkan pada kenyataan bahwa kolonial Belanda lebih maju dalam bidang intelektual, ekonomi dan teknologi. Namun seperti diketahui, ia adalah anak dari seorang elit Jawa yang kritis, cerdas dan berpendidikan yang berani mengekspresikan posisi kontranya terhadap penjajahan kolonial Belanda. Kritik pedas Kartini terhadap kolonialisme Belanda pun tidak kalah tajamnya dengan kritiknya terhadap feodalisme Jawa. Kritik ini diceritakan lugas oleh Kartini kepada teman-teman korespodensinya. Dalam jawabannya atas pertanyaan khusus Mr. Slingenberg, penasehat bidang Hukum Menteri Seberang Lautan (Menteri Jajahan), Januari 1903, Kartini — selain menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai masalah pendidikan — Kartini juga menyampaikan kritiknya dalam berbagai bidang kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang juga dalam segala hal terus menerus melakukan penindasan terhadap pribumi. Kritik terhadap pemerintah Belanda tersebut ia lamatkan kepada: Departemen Pendidikan (yang dikepalai oleh sahabatnya sendiri Mr. Abendanon), Departemen Dalam Negeri (Binnenlands Bestuur), Departemen Kesehatan, Departemen Kehakiman, Pertanian dan Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan.

Dari setidaknya dua alasan itulah — perlawanannya terhadap feodalisme Jawa dan kolonialisme Belanda — Mr. Abendanon harus turun tangan sendiri untuk membuat Kartini tetap tinggal di Jawa.  Ia berhasil mematahkan semangat Kartini untuk pergi ke Netherland dengan imbalan akan segera didirikan sebuah sekolah untuk para gadis sesuai dengan apa yang sudah hampir sepuluh tahun dicita-citakan Kartini, sampai pada akhirnya ia berhadapan dengan politik pernikahan.

Politik Pernikahan (Keterlibatan Bupati Djojo Adiningrat?)

Untuk menindak lanjuti keberhasilan Abendanon membujuk Katini untuk tidak jadi pergi ke Belanda, maka sebagai garansi bahwa Kartini — setidaknya dalam jangka waktu lama — tetap berada di Jawa, maka harus dicari sebuah cara lain untuk tujuan tersebut. Cara itu adalah dengan menerapkan politik pernikahan.[21] Yang saya maksud sebagai politik pernikahan secara umum adalah sebuah cara yang dilakukan untuk tujuan menarik perempuan dari urusan-urusan non-domestik dan mengembalikan perempuan ke wilayah domestik. Meski belum ada bukti-bukti terhadap adanyanya kemungkinan  keterlibatan Adipati Djojo Adiningrat dalam politik ini, namun kedekatan dia dengan tokoh-tokoh kolonial bisa dijadikan spekulasi bahwa ia terlibat. Selang waktu antara diterimanya usaha Van Kol di parlemen Belanda untuk mengirim Kartini ke Netherland 26 Nopember 1902), peristiwa Klein Scheveningen (24 Januari 1903), diterimanya kembali permohonan Kartini untuk belajar ke Batavia oleh Gubernur Jenderal (7 Juli 1903) dan waktu Adipati Djojodinigrat melamar Kartini ( pertengahan Juli) tidak jauh.

Sebagai seorang bupati, kedudukan paling tinggi untuk pribumi saat itu, pastilah Djojo Adiningrat mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah kolonial, setidaknya untuk urusan kepemerintahan. Nah disinilah Adipati Djojo Adiningrat hadir. Mungkin bukan sebuah kebetulan bahwa Adiningrat, bupati yang progresif dan modern,  lulusan Sekolah Pertanian Tinggi di Wageningen, Netherland dan ditugaskan oleh kolonial Belanda untuk memerangi wabah opium di daerahnya sendiri dipilih dan diminta Abendanon/pihak kolonial untuk cepat-cepat melamar Kartini. Dan rencana itupun sempurna. Ia melamar Kartini dan ketika — dengan pergolakan batin yang hebat — Kartini akhirnya menerima lamaran tersebut dengan syarat-syarat, Adiningrat pun tidak keberatan. Bagi saya ini janggal.  Kartini mengajukan syarat bahwa selain perkawinannya harus sederhana, ia tidak mau laku dhodhok (berjalan dengan berlutut) dan menyembah kaki mempelai pria. Selain itu ia juga hanya mau berbicara dengan Adiningrat dengan bahasa Jawa ngoko. Meski Adiningrat seorang bupati yang progresif dan berpendidikan, ia tidak akan semudah itu meluluskan syarat-syarat yang untuk ukuran masyarakat dengan konteks zaman tersebut terlalu berlebihan.

Namun sekali lagi, belum ada sumber yang bisa saya temukan untuk mendukung kemungkinan adanya perjanjian politik antara Adiningrat dan Abendanon/pihak kolonial dalam apa yang saya maksudkan sebagai politik pernikahan Kartini ini. Tapi yang jelas, berawal dari keputusan Kartini di Klein Scheveningen, pernikahan ini bisa terjadi.[22]

2. Fase Soekarno

Mungkin bila ada yang masih memperdebatkan siapa yang membesarkan nama Kartini, orang yang paling tepat adalah Soekarno. Soekarno melihat potensi perempuan yang salah satunya telah dibuktikan oleh Kartini. Ia melihat Kartini sebagai seorang perempuan revolusioner, Kartini dengan “Nota Kartini” nya yang diberi slogan ‘Berilah rakyat Jawa Pendidikan’ berani mengkritik dengan pedas terhadap berbagai bidang kebijakan pemerintah Belanda yang dalam segala hal juga bertindak semena-mena dan menelantarkan pribumi. Agenda perjuangan Kartini hampir sama dengan agenda Soekarno, kebebasan. Kartini melawan feodalisme dan kolonialisme, dan hal ini pulalah yang menjadi ruh perjuangan Soekarno. Akhirnya, diantara sekian banyak perempuan berprestasi di zaman itu — baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa — Soekarno memilih dan mengangkat Kartini sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1964, dengan surat keputusan Presiden RI No. 108/1964. Menurut analisa saya, pengangkatan oleh Soekarno ini didasarkan pada kecocokan arah pandangan intelektual mendekonstruksikan tradisi patriarkal kolonial terhadap perempuan. Diantara masyarakat secara umum, Kartini menjadi salah satu contoh individu yang ingin memperbaiki perilaku sosial masyarakat dimana ia tinggal. Ia dijadikan contoh konkret bagaimana seharusnya perempuan bisa ikut andil dalam gerakan nasional. Salah satu gagasan yang menurut saya sama dengan gagasan Soekarno adalah sebagai berikut:

Kaum muda, wanita dan pria, seharusnya saling berhubungan. Mereka masing-masing dapat berbuat sesuatu untuk mengangkat martabat bangsanya. Tetapi jika kita semua bersatu, menyatu-padukan kekuatan kita dan bekerja sama,–hasil pekerjaan kita akan jauh lebih besar. Dalam persatuan terletak kekuatan dan kekuasaan![23]

Gagasan tersebut begitu modern. Oleh karenannya Soekarno mengedepankan sosok Kartini yang anti feodalisme, yang emansipatoris, yang revolusioner, yang tidak terjebak dalam retorika kolonial, yang cerdas dan berpengetahuan luas dan yang yang aktif meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya. Kartini bisa menjadi contoh dan figur konkret akan bagaimana perempuan bisa menempatkan diri, bersikap dan berpartisipasi untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Soekarno menempatkan dan melihat Kartini sebagai wanita muda yang kreatif dan kritis terhadap kolonialisme Belanda.

Kecocokan dan kesamaan agenda Soekarno dengan Kartini bisa dilihat dari  kekonsistenan Soekarno yang secara aktif berpartisipasi dan turut memupuk sarana bagi kaum perempuan saat itu untuk lebih maju. Ia menempatkan perempuan secara kulaitatif sama dengan laki-laki untuk revolusi. Ini terbukti dari duduknya perempuan dikabinetnya, banyaknya perempuan yang duduk di pos-pos tinggi misalnya Komite Nasional Indonesia Pusat Sementara dari Republik Indonesia bersidang di Malang pada bulan Februari 1947, terdapat 28 perempuan dari 509 anggota komite. Mereka itu diangkat oleh Presiden sebagai anggota Komite Nasional Pusat. Ke 28 anggota perempuan tersebut berasal dari Partai Buruh Indonesia (3), Masjumi (4), Partai Komunis Indonesia (1), Partai Sosialis (1), Partai Nasional Indonesia (1), Wakil Sulawesi (1), Wakil Sumatera (1), Sobsi (Serikat Buruh) (2), Persatuan Wanita Republik Indonesia (4), Pemuda Puteri Indonesia (4), Wanita Rakjat Indonesia (3), Pekerja Puteri Indonesia (1), tidak berpartai (2). Selain keanggotaan partai, kedudukan tinggi di presidium juga terbuka untuk perempuan. Hal ini terbukti dengan pengangkatan seorang perempuan menjadi Menteri Sosial pada tahun 1946 dan sebagai Menteri Perburuhan dalam tahun 1947. Dalam Dewan Pertimbangan Agung, K.N.I.P, Dewan Distrik pun duduk pula perempuan-perempuan. [24]

Penjelasan di atas menunjukkan dan memberi bukti bahwa di zaman  Soekarno/Orde Lama masyarakat sudah memandang biasa bila perempuan — kelas menengah atas — bekerja dan berani hidup sendiri dan tidak berada dibawah perlindungan rumahtangga.[25] Mereka mendirikan organisasi sosial, organisasi pendidikan dan sebagainya. Dalam tahun 1933/1934 anak gadis yang bersekolah jumlahnya sebagai berikut:

Sekolah desa: 456.809

Sekolah rendah dengan bahasa Belanda: 26.778

Sekolah menengah: 1.468.

Selain hal tersebut, sekolah-sekolah guru perempuan tersebar di kota-kota seperti Semarang, Bandung, Solo, Malang, Yogyakarta, Padang Panjang, Salatiga, Surabay, Sekolah bidan di Bandung, Tegal, Jakarta dan lain masih banyak lagi. Bahkan sudah banyak pula yang mempelajari literatur, philosopi, obat-obatan, kedokteran dan pertanian. Pendeknya, perempuan dengan keyakinannya sendiri sudah mengarahkan pandangannya diluar rumahtangga. Mereka sudah sadar untuk meningkatkan kerampilan dan pengetahuannya demi kebahagiaan dirinya dalam pergerakan nasional.

Dari penjelasan singkat di atas, kita bisa melihat bahwa selain inisiatif yang sudah tumbuh di kalangan perempuan sendiri, kepemimpinan Soekarno juga turut membangun iklim yang mendorong perempuan untuk secara kualitatif setara dengan laki-laki. Namun, Soekarno memang membenarkan bahwa ada banyak rintangan yang menghambat jalan menuju peran perempuan dalam gerakan nasionalis. Dalam hal tertentu, kebanyakan perempuan Indonesia berasal dari lingkungan kebudayaan yang selama sekian abad memperlakukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, melarang mereka untuk melakukan dan mengambil bagian non domestik apa pun.[26] Dalam buku yang dituliskan mengenai peran perempuan, Sarinah, Soekarno mengakhirinya dengan:

Wanita Indonesia, tugas Anda telah jelas! Bergabunglah sepenuh hati dalam usaha mempertahankan Republik, dan bila Republik telah aman, bergabunglah sepenuh hati dalam usaha untuk membentuk sebuah negara. Jangan tertinggal di belakang revolusi … jangan tertinggal di belakang usaha kita untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur itulah, Anda akan merasakan kepuasan, dan Anda akan bebas![27]

Jelaslah kiranya iklim yang dibangun oleh kepememimpinan Soekarno tentang perempuan. Bahkan setelah revolusi 45 yaitu tepatnya pada tahun 1946 di Jogja, sebagai tindak lanjut dari gagasannya tersebut Soekarno memberikan kuliah informal pada perempuan. Pada tahun 1950, Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) didirikan kembali setelah organisasi wanita yang semula bernama isteri sedar ini dibubarkan oleh kolonial Jepang. Anggota dari Gerwis ini hampir semuanya berpendidikan dan melek politik. Pada tahun 1954, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Keanggotaan Gerwani semakin meningkat dari 500 anggota pada tahun 1950 menjadi 1.500.00 anggota pada tahun 1956.[28] Namun tumbuh suburnya kesadaran dan gerakan perempuan dalam Orde Lama terpupus seiring berakhirnya kepemimpinan yang kemudian diduduki oleh Orde Baru.

 

3. Fase Soeharto

Selain sekitar politik kolonial, politik Soeharto terhadap Kartini memang paling mendapat sorotan dari banyak kalangan terutama dari kalangan feminis. Apa yang generasi sekarang dengar dan mengerti tentang Kartini memang kurang lebihnya hasil dari konstruksi rezim Soeharto atas Kartini. Ini dilakukan Soeharto untuk menyokong salah satu usaha Orde Baru dalam reinvented budaya nasional. Soeharto mere-konstruksi de-konstruksi Soekarno atas feodalisme dan kolonialisme yaitu dengan melakukan re-feodalisasi nasional dan re-domistifikasi perempuan demi legitimasi kekuasaanya. Rezim Soeharto menarik kembali peran perempuan dari segala urusan non-domestik.

Sebelum melihat politik pencitraan Kartini secara lebih khusus baiklah kita lihat re-domistifikais perempuan oleh rezim Soeharto secara umum. Posisi kontra Orde Baru terhadap perempuan dalam bidang non-domestik ditunjukkan dengan pertama-tama meng-kirikan organisasi perempuan atau mengasosiasikannya dengan gerakan komunisme.[29] Secara lebih khusus, selama pemerintahan rezim Orde Baru, organisasi perempuan radikal Orde Lama (Gerwani) diposisikan sebagai organisasi yang melakukan tindakan subversif. Bahkan, Orde Baru melakukan pembusukan moral dan berhasil mengaduk-aduk kesadaran dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap oganisasi wanita/perempuan-red. Sebagai salah satu bukti adalah ditampilkannya perempuan-perempuan Gerwani melakukan tindakan-tindakan brutal terhadap para Jenderal yang diculik dalam peristiwa G30S PKI tahun 1965. Mereka ditampilkan terlibat dalam aksi pembunuhan para Jenderal tersebut dan bahkan melakukan tindakan amoral yaitu memotong/menurut Noam Chomsky mencincang alat kelamin dan mencungkil mata para Jenderal. Yang pada kenyataannya berdasarkan hasil otopsi medis hanya menyebutkan bahwa hanya terdapat luka tembak dan luka memar, dan tidak ada laporan yang menyebutkan kemaluan dicincang atau mata dicungkil.[30] Dalam level ini kita bisa melihat bahwa Orde Baru dengan sengaja melakukan pembohongan publik. Khusus untuk wilayah perempuan, rekayasa kampanye sinis ini dirancang sedemikian rupa untuk menyebarkan sadisme dan image buruk terhadap perempuan yang bekerja di luar urusan domestik. Dan akhirnya Gerwani dipupus oleh rezim Orde Baru sebagai organisasi terlarang akibat tuduhan keterlibatannya dengan Organisasi terlarang PKI. Seiring dengan itulah maka Kartini, yang oleh Orde lama telah dijadikan sebagai ikon perempuan revolusioner harus diredomistifikasi. Kartini yang dalam kepemimpinan Soekarno dikedepankan sebagai tokoh pendidikan dan tokoh revolusioner, dibisukan dengan menampilkan Kartini sebagai sosok yang patuh pada adat — mau dikawinkan. Oleh karena itu, Rezim Soeharto membangun sebuah paham yang oleh Surya Kususma disebut dengan ideologi Ibuisme.

Ibuisme

Untuk kembali menarik perempuan dari urusan non domestik — meski munculnya  gerakan non-domestik ini baru muncul di akhir masa pemerintahan Soekarno — maka dalam taraf kelembagaan, Orde Baru membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan Dharma Wanita. Organisasi ini mirip dengan organisasi perempuan pada masa pendudukan Jepang Indonesia (1942-1945), Fujinkai yang beranggotakan isteri-isteri pegawai pemerintah Jepang, demikian juga dengan Dharma Wanita yang beranggota istri-istri pegawai pemerintah dan militer.  Kedudukan mereka di organisasi disesuaikan dengan kedudukan suami mereka di pemerintahan. Dharma wanita ini adalah sesuatu yang wajib diikuti oleh semua istri pegawai negeri di pemerintahan Orde Baru dimana sistem hirarkis yang berlaku dalam organisasi ini diadopsi dari etos militer Indonesia.  Menurut Surya Kusuma, Orde Baru menciptakan jargon “Ibuisme” untuk mendefinisikan domistifikasi perempuan sebagai ibu yang tergantung, yang selalu ada untuk suami, anak-anak mereka dan sekaligus siap membantu negara.[31] Perlu kita ingat, bahwa kata wanita sendiri dalam konsep Orde Baru diadopsi dari filsafat Jawa berasal dari kata wanito yang berarti wani ditoto.

Menurut Soeharto, perempuan Indonesia belum dianggap menjadi perempuan bila ia belum menjadi seorang Ibu. Dalam biografinya, Soeharto mengatakan bahwa negara bertugas untuk mengarahkan perempuan Indonesia pada arah yang tepat yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan.[32] Untuk itulah, dalam praktek keseharian selanjutnya, perempuan pada zaman Orde Baru secara terus menerus dilekatkan dengan urusan-urusan rumah, merawat diri, seks, makanan, dan urusan-urusan yang bersifat sosial. Kesengajaan konstruksi perempuan oleh Orde Baru ini berhubungan dengan konstruksi gender dalam norma-norma perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi Jawa. Selain status ‘Ibu’ dimaksudkan dalam arti biologis melahirkan anak namun kata ibu ini juga menyandang status sosial. Seorang perempuan yang tidak menikah tetapi memiliki status sosial tinggi juga akan disebut atau dipanggil dengan kata ‘ibu’.[33]  Dengan demikian menjadi ibu adalah bukan hal yang mudah sebab selain beban-beban yang bersifat materi, ia juga dibebani dengan kewajiban ideologis untuk melanjutkan agenda modernitas á la Orde Baru dan di saat yang sama juga harus menjaga tradisi.

Dan begitu pulalah Orde Baru melakukan re-feodalisasi dan re-domistifikasi Kartini. Kartini bukan lagi sosok yang revolusioner seperti apa sesungguhnya dia namun Kartini dibelokkan menjadi sosok yang patuh pada adat. Kartini yang pada akhirnya menyerah pada nasib dan tunduk pada tradisi patriarki Jawa. Kartini yang harus menikah dan Kartini yang harus mendidik anak — walau bukan anaknya sendiri. Hal ini menjadi salah satu usaha pemutarbalikan dan pencitraan/penggambaran rezim Soeharto terhadap Kartini. Bahkan, Kartini dikedepankan dengan menyebutnya sebagai ‘Ibu Kita Kartini Putri Sejati’, sebuah gambaran apa, siapa, dan bagaimana seharusnya perempuan Indonesia menurut Orde Baru. Dan sayangnya, rekonstruksi Orde Baru ini terlalu ampuh hingga berhasil membisukan gerakan perempuan Indonesia paska Soekarno.

Namun sepertinya banal jika kita masih sibuk memperdebatkan Kartini dan Orde Baru hanya bersumber dari pendapat atau analisa orang saja. Membaca surat-surat Kartini sendirilah — walau terbatas — adalah cara yang lebih bijaksana untuk memberi pemaknaan-pemaknaan baru mengenai dirinya dan konteks politik dari zamannya saat itu. Berdasarkan pengalaman Kartini, mungkin peristiwa Klein Scheveningen bukanlah awal atau akhir, namun justru bisa menjadi babak baru bagi perjuangan perempuan Indonesia.

                                                                                                Yogya, akhir Februari 2005

Vissia Ita Yulianto
Pemerhati perempuan
Alumnus Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

 

Daftar Pustaka

Coté, Joost. 2004. On Feminism and Nationalism (Kartini’s Letters to Stella Zeehandelaar 1899-1903, Monash Asia Institute, Monash University Clayton, 1995. terj. Vissia Ita Yulianto: Aku Mau…, Feminisme dan Nasionalisme, Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903. Kompas & irbPress. Jakarta-Yogyakarta.

_______. 1992. Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904. Monash Asia Institute/Hyland House, Clayton.

Lev, Daniel S. 1996. “On The Other Hand?” dalam Laurie j. Sears (ed): Fantasizing the Feminine in Indonesia. Durham and London, Dyuke University Press.

Sclolten, Elsbeth Locher. 2000. Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942. Amsterdam University Press, Amsterdam.

Subandrio, Hurustiati. 1950. Tjermin Kehidupan, Kartini. Penerbit Djambatan, Amsterdam-Jakarta.

Suroto, Siti Soemandri. 1977. Kartini, Sebuah Biografi. Gunung Agung-Jakarta MCMLXXVII.

Yulianto, Ita Vissia. 2004. The Allure of Whiteness in Indonesia. http:www.afrase.org/euroseas2004/documents/ateliers/euroseas_20_206.doc


[1] Dalam buku Tjermin Kehidupan Kartini karya Hurustiati Subandrio, Penerbit  Djambatan, Amsterdam-Djakarta, 1950, hal 10 menyebutkan bahwa Mr. Abendanon mengunjungi Kartini pada tanggal 25 Januari 1903.

[2] Hurustiati Subandrio, Ibid., hal 11.

[3] Elsbeth Locher Scholtern, Women and the Colonial State, Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942, Amsterdam University Press, 2000. Hal.29.

[4] Kritik yang mirip juga dilontarkan oleh Gadis Arivia dalam malakahnya berjudul Kartini dan Modernitas: Membaca Wacana Dulu dan Sekarang yang ia presentasikan di Utan Kayu, 20 April 2004. Dalam makalah tersebut ia (Gadis) jengkel dengan Kartini yang atas namanya bertahun-tahun lamanya gerakan perempuan diredusir dan atas namanya pula  Orde Baru membungkam tokoh-tokoh perempuan non Jawa.

[5] Keterangan selanjutnya lihat Kartini dan Politik Kolonial, Joost Cote, terj. Vissia Ita Yulianto, Aku Mau…Feminisme dan Nasionalisme, Surat-surat Kartini kepada Stella Zehandelaar 1809-1903, Kompas&Irb Press, Jakarta-Yogyakarta, 2004. hal. Iii-Ixiii.

[6] Joost Cote, terj. Vissia Ita Yulianto, ibid., hal xvii. Atau bdk. Siti SoemandriSoeroto, Kartini sebuah Biografi, Gunung Agung, Jakarta MCMLXXVII, 1977. Hal. 333.

[7] Tuan van Overvelt adalah bapak kos SosroKartono, kakak Kartini.

[8] Analisa serupa juga pernah diungkapkan oleh Siti Sumandrisoeroto, ibid., hal 334.

[9] Siti Soemandri Soeroto, Kartini Sebuah Biografi, Gunung Agung Jakarta, hal 224-226.

[10] Ia mempelopori dan menjadi perantara  untuk industri kerajinan rakyat ukir-ukiran Jepara, kerajinan emas,  dan menjualnya kepada organnisasi Oost en West.

[11] Ibid. Hal. 250-254.

[12] Ibid. Hal 258.

[13] Joost Coté, terj. Vissia Ita Yulianto. Hal. 35.

[14] Kartini tetap mampu terlibat dalam dunia feminisme Eropa yang secara dinamis dengan kepandaiannya sendiri ia selalu berkembang. Ia memang dibantu mengenal sastra feminis Belanda, melukis, memasak ala Eropa oleh Marie Ovink Soer.  Semakin tahu dan belajar modernisme, sosialisme, demokrasi dari Stella. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa sebelum itu, Kartini pun sudah melalap buku-buku yang diberikan Ayahnya dan kakaknya Sosrokartono yang dikenal di Belanda sebagai the Prince of Java.

[15] Siti Sumandri Soeroto, ibid., 263 atau lihat Joost Coté, Letters from Kartini, an Indonesian Feminist, 1900-1904, MOnash Asia Institute, Monash University and Hilland House, 1992. hal. 308.

[16] Memoriam yang ditulis Stella setahun setelah meninggalnya Kartini. Memoriam ini dimuat dalam Belang En Recht, vol.9,No.194, 11 November 1904. Lih. Joost Cote, terj. Vissia Ita Yulianto, Ibid.,  hal. 206.

[17] Van Kol adalah orang yang amat bersimpatik dan mendukung apa yang telah dirintis oleh Kartini.  Bahkan ialah orang yang berhasil meyakinkan parlemen Belanda untuk memberi subsidi kepadaKartini — dan Roekmini — untuk belajar di Netherland. Van Kol adalah anggota Partai Sosial Demokrat. Sedangkan, Stella Zeehandelaar – sahabat terkarib Kartini — yang juga anggota partai yang sama adalah seorang perempuan modern yang juga menentang kolonialisme. Atas inisiatif Stella inilah, Van Kol singgah ke Jepara menemui Kartini dalam lawatannya di Hindia-Belanda.

[18] Lih. Joost Coté, terj. Vissia Ita Yulianto, ibid., hal 209-227.

[19]  Ibid., hal Iiii-Iiv.

[20] Dalam suratnya yang lain Kartini mengatakan bahwa ia harus bekerja untuk beribu-ribu orang yang tertindih dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham yang palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat.  Dari hanya dua potong suratnya ini saja bisa dilihat keseriusan Kartini melawan tidak hanya feodalisme Jawa tetapi juga kolonialisme yang sudah mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang beradab dan mana yang tidak.

[21] Politik pernikahan ini juga dialami oleh intelektual perempuan sesudah Kartini, misalnya Siti Soendari yang berasal dari pesisir utara Jawa. Dalam bukunya Rumah Kaca Pramodya Ananta Toer memaparkan hal ini.

[22] Menurut saya, penerbitan 1911Door Duisternis Tot Licht dilakukan Abendanon tidak lepas dari katarsis dari perasaan bersalahnya, semacam pengakuan dosa yang tidak sepenuh hati saja. Lain halnya jika Abendanon dengan berani menerbitkan semua surat Kartini tanpa seleksi ketat. Salah satu proses seleksi ini bisa dilihat dari teks surat Kartini bahasa Belanda yang dilakukan oleh  Abendanon.

[23] Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon tanggal 30 September 1901. Lih. Siti Sumandri Subandrio, Ibid., hal 337.

[24] Hurustiati Subandrio, Ibid., hal 49.

[25] Contoh yang paling dekat dengan Soekarno adalah istrinya sendiri. Inggit Ganarsih adalah seorang wiraswastawati berhasil dan termasuk kaya. Ia bisa plesir ke kota-kota.  Ia tidak hanya bisa menghidupi hidupnya sendiri  tetapi juga menghidupi Soekarno dan memberi Soekarno uang bekal untuk kesana kemari mengadakan rapat-rapat penting pra-kemerdekaan. Keterangan lebih lanjut lihat …atau Vissia Ita Yulianto, Pesona ‘Barat’ di Indonesia, IRB, 2005.

[26] Ibid., hal. 12.

[27] Ibid., hal. 48. bdk. Soekarno, op.cit., 1963, hal. 328-329.

[28] Wim F. Werthein, The Truth About Gerwani: the Gender Aspect of the Soeharto Regime”, in  (http://www.ws$all.nl/~peace/pubeng/inter/gw.html)

[29] Saskia Wierengga dalam Sushartami Wiwiek, Reframing Feminity: A Study of the Images of Women in Selected Indonesia Television Advertisements in 1998-1999, A Thesis for the degree  of Master of Arts Southeast Asian Studies Programme Faculty of Arts  dan Social Science, National University of Singapore 2000. hal 49.

[30] Noam Chomsky-Edward  S. Herman, Teror Konstruktif á la Amerika dalam Joesoef Isak, 100 Tahun Bung Karno, Hasta mitra, Jakarta, 2001. hal 167.

[31] Daniel S. Lev, “On The Other Hand?” dalam Laurie j. Sears (ed): Fantasizing the Feminine in Indonesia, Durham and London, Dyuke University Press, 1996, hal. 196-198.

[32] Tiwon, Models and Maniacs: Articulating The Female Indonesia dalam Laurie J. Sears (ed)., Fantasizing the Feminine in Indonesia, Durham and London, Duke University Press, 1996. hal. 59.

[33] Ibid.


Beranda  |  Kategory: Edisi 09 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia