Kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, dan seksualitas

25 - May - 2004 | Irwan M. Hidayana | No Comments »

Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (lebih dikenal dengan ICPD) tahun 1994 di Kairo mencetuskan sebuah pandangan holistik terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dengan meletakkan agenda baru yang tercakup dalam tiga tema yakni hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kesehatan reproduksi dan seksual. Konferensi ini menetapkan komponen-komponen utama kesehatan reproduksi yaitu KB, safe motherhood, PMS (penyakit menular seksual), ISR (infeksi saluran reproduksi) dan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, kebebasan dari kekerasan dan paksaan seksual, keterlibatan laki-laki, aborsi, praktik-praktik yang membahayakan, infertilitas, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi lanjut usia, dan kondisi kesehatan reproduksi lainnya.

Dari perspektif biomedis, kesehatan reproduksi mencakup tiga unsur pokok yakni kemampuan bereproduksi, keberhasilan bereproduksi, dan keamanan bereproduksi. Kemampuan bereproduksi diukur dari ada tidaknya gejala kemandulan pada salah satu atau kedua pasangan laki-laki dan perempuan. Keberhasilan reproduksi dilihat dari kelahiran anak yang sehat dan baik perkembangannya. Sementara keamanan bereproduksi menyangkut semua aspek reproduksi seperti hubungan seksual, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan aborsi (Affandi 1995).

Bila melihat masalah kesehatan reproduksi dari sudut pelayanan kesehatan maka keamanan, perlindungan, keterjangkauan, dan kebebasan memilih merupakan empat komponen yang penting. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab, mendapat perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan, mendapat informasi yang benar dan tepat, bebas memilih kontrasepsi, mendapatkan kepuasan akan kontrasepsi yang digunakan, dan sebagainya.

Kebanyakan komponen yang disebutkan di atas jelas sekali berkaitan dengan seksualitas dan relasi gender. Kita dapat mengatakan bahwa akar dari masalah-masalah kesehatan reproduksi adalah seksualitas yang—kenyataannya—merupakan aspek yang masih kurang diperhatikan dalam program-program kesehatan reproduksi di Indonesia hingga sekarang. Tulisan ini akan memperlihatkan keterkaitan seksualitas dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual yang perlu dipahami oleh siapa pun yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap masalah kesehatan reproduksi dan seksual.

Hak dan Kesehatan Reproduksi

Pada dasarnya kesehatan reproduksi merupakan unsur yang intrinsik dan penting dalam kesehatan umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu kesehatan reproduksi juga merupakan syarat yang turut menentukan bagi kesehatan bayi dan anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan usia lanjut. Konsep kesehatan reproduksi mengandung makna bahwa manusia seyogyanya memiliki kemampuan melaksanakan kehidupan seksual yang aman, memuaskan, bertanggung jawab, serta mampu dan bebas memutuskan kapan dan seberapa jauh mereka bereproduksi (Turmen 1994). Pasal VII Deklarasi Kependudukan dan Pembangunan 1994 menyatakan bahwa kesehatan reproduksi meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seutuhnya –bukan hanya secara sempit berarti tidak ada penyakit atau kelemahan– yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi-fungsi, dan prosesnya.

Dalam kehidupan manusia, kesehatan reproduksi terkait erat dengan aspek-aspek sosial budaya suatu masyarakat. Pada usia berapa seorang perempuan menikah seringkali ditentukan oleh tradisi masyarakat setempat. Di beberapa kelompok masyarakat, ketika seorang anak perempuan telah mendapatkan menstruasi pertama maka ia dianggap siap untuk menikah meskipun perkembangan fisiknya belum sempurna dan secara psikologis belum dewasa. Contoh lainnya, penentuan jumlah anak dalam keluarga yang seringkali merupakan keputusan suami dan keluarga luas, bukan keputusan istri sekalipun dialah yang terkena implikasi dari keputusan tersebut. Demikian juga dengan penggunaan alat kontrasepsi yang lebih ditentukan oleh suami atau petugas kesehatan, bahkan kebijakan negara ketimbang keputusan perempuan sendiri. Tatkala sepasang suami-istri tidak memperoleh keturunan setelah beberapa tahun menikah, maka keluarga dan masyarakat sering menganggap bahwa sang istri kurang subur atau bahkan mandul. Ketika seorang remaja perempuan mengalami kehamilan sebelum nikah, maka keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya – menikah, aborsi, atau meneruskan kehamilan tanpa nikah – lebih sering berada di tangan orang tua dan keluarga luas, bukan pilihan sang remaja. Apabila seorang istri mencurigai bahwa suaminya terinfeksi penyakit menular seksual, seringkali ia tidak memiliki keberanian untuk meminta suaminya menggunakan kondom ketika berhubungan seksual.

Terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi, masih sering kita menemukan kasus kematian ibu karena pertolongan persalinan yang kurang memadai, tingginya angka kematian bayi pada masyarakat berpenghasilan rendah, pentingnya peranan dukun bayi dalam perawatan kehamilan dan persalinan, kematian perempuan karena aborsi yang tidak aman, efek kontrasepsi pada perempuan yang tidak dapat diatasi oleh pelayanan KB, paksaan untuk menggunakan kontrasepsi, infeksi saluran reproduksi yang terlambat diketahui, dan sebagainya.  Masih banyak contoh lain yang dapat kita temukan dalam realitas sosial sehari-hari. Aspek-aspek sosial budaya inilah yang penting sekali dicermati dalam mengkaji kesehatan reproduksi, bukan lagi persoalan biomedis belaka, karena mempunyai implikasi yang luas terhadap setiap individu terutama perempuan.

Mengapa muncul beragam persoalan seputar kesehatan reproduksi? Jawaban yang mendasar adalah karena diabaikannya hak-hak reproduksi, khususnya pada perempuan. Tidak terpenuhinya hak-hak reproduksi perempuan –hak menentukan kehamilan, hak mengakhiri kehamilan, hak cuti reproduksi, hak memperoleh informasi yang benar, hak memilih alat kontrasepsi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak perlindungan dari kekerasan– dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan gender terhadap perempuan. Tatkala seorang ibu hamil mengalami kesulitan persalinan dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai karena biaya yang tak terjangkau maka ia mengalami kekerasan; seorang istri yang terus menerus hamil karena suami dan keluarganya menginginkan anak laki-laki maka ia pun mengalami kekerasan; seorang karyawan perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid dari perusahaannya –padahal ada peraturan perundangannya– maka ia mengalami kekerasan, dan seterusnya.

Hak dan Kesehatan Seksual

Sejak konsep dan isu kesehatan reproduksi merebak ke segala penjuru dunia setelah dicanangkannya Program Aksi ICPD 1994, beragam program dan kebijakan di banyak negara diarahkan kepada masalah tersebut. Sementara dalam Program Aksi pasal 7.3. tentang kesehatan reproduksi tercantum pula kata ‘kesehatan seksual’ yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi wacana yang terus diperbincangkan.

Kesehatan reproduksi adalah suatu situasi kesehatan yang lengkap yang mencakup fisik, mental, dan sosial dan tidak sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan fisik, yang ada kaitannya dengan bekerjanya fungsi-fungsi dan proses-proses-proses sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi mengandung asumsi bahwa setiap individu dapat memperoleh kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan juga memiliki kemampuan bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan bilamana, kapan, dan seberapa sering melakukannya… Kesehatan seksual bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan hubungan-hubungan pribadi dan tidak sekadar konseling dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit menular seksual. (dikutip dari Correa 1997).

Meningkatnya perhatian terhadap masalah kesehatan seksual jelas sekali berkaitan dengan cepatnya peningkatan jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS di berbagai belahan dunia dan perempuan, lagi-lagi, menghadapi risiko yang lebih tinggi dari pada laki-laki untuk terinfeksi HIV/AIDS melalui hubungan seksual yang tidak aman (unsafe sex), tidak terlindungi (unprotected sex), dan tidak diinginkan (unwanted sex).

Pada Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995 di Beijing, pentingnya masalah hak dan kesehatan seksual semakin mencuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 dari Platform Aksi yang dihasilkan,

 

Hak-hak asasi perempuan mencakup hak untuk memiliki kontrol dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam masalah-masalah hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan sepenuhnya bagi integritas seseorang, mensyaratkan saling menghormati, persetujuan dan tanggung jawab bersama bagi perilaku seksual dan konsekuensi-konsekuensinya. (dikutip dari Correa 1997).

Meskipun pasal di atas tidak secara eksplisit menggunakan kata ‘hak-hak seksual’, namun jelas sekali mencantumkan unsur-unsurnya.  Dengan demikian, mengkaji hak dan kesehatan reproduksi tidak dapat lepas dari hak dan kesehatan seksual, sekalipun tidak dalam semua aspek keduanya saling berkelindan.

Pasal 96 di atas memperlihatkan bahwa di samping hak-hak reproduksi, perempuan pun memiliki hak-hak seksual yang meliputi perlindungan dari PMS dan HIV/AIDS, perlindungan dari tindak kekerasan, perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan (harmful practices), kontrol atas akses seksual, kepuasan seksual, dan informasi tentang seksualitas. Pemenuhan hak-hak seksual tersebut akan menjamin kesehatan seksual perempuan. Dengan demikian, dalam mengkaji dan menangani masalah kesehatan reproduksi harus dilihat keterkaitannya dengan kesehatan seksual[1] karena keduanya berkembang secara saling tergantung dalam lingkaran hidup setiap individu. Sebagai contoh, stres fisik dan psikososial karena jarak kelahiran yang dekat dapat mengganggu ekspresi seksual seorang perempuan dan mempengaruhi kesehatan seksualnya. Atau praktik-praktik seksual tertentu membuat seseorang rentan terhadap penyakit-penyakit yang membahayakan sistem reproduksi, misalnya mengakibatkan kemandulan.

Munculnya HIV/AIDS di awal tahun 1980-an yang kemudian menjadi pandemik global, menjadi faktor pendorong utama perkembangan penelitian seksualitas pada dasawarsa terakhir ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi berkenaan dengan pandemik HIV/AIDS adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang seksualitas. Kurangnya pemahaman akan pengalaman seksual menghadirkan serangkaian masalah serius dalam memahami dinamika dari infeksi HIV, atau dalam menjawab risiko HIV/AIDS melalui promosi dan pencegahan kesehatan (Parker and Aggleton, 1999). Dalam lapangan kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan, hasrat seksual (sexual desire) diperlakukan sebagai sesuatu yang given, sementara faktor-faktor sosial dan budaya yang membentuk pengalaman seksual dalam arena (settings) yang berbeda masih diabaikan. Penekanan lebih diberikan kepada determinan individual dari perilaku seksual dan perubahan perilaku, sementara faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik yang beragam yang mempengaruhi atau bahkan membentuk pengalaman seksual telah diabaikan. Vance menyatakan (1984:8):

 

”although sexuality, like all human cultural activity, is grounded in the body, the body’s structure, physiology, and functioning do not directly or simply determine the configuration or meaning of sexuality’.”

Dari Gender ke Seksualitas

Sangat menarik untuk mengamati bahwa merebaknya wacana gender di Indonesia belum banyak menyentuh isu-isu seksualitas, sekalipun deklarasi ICPD telah mengangkat isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual. Dalam kenyataan, seksualitas memainkan peran sentral dalam KB dan kesehatan reproduksi, namun sering diabaikan. Sejumlah penelitian mulai memperlihatkan bagaimana sikap dan perilaku seksual klien mempengaruhi status kesehatan dan keputusan akan KB (Dixon-Mueller, 1993; Zeidenstein and Moore, 1996; Adrina et.al., 1998). Jumlah dan tipe pasangan seksual dari klien, praktik seksual dan dorongan seksual, makna budaya dari sikap dan perilaku seksual mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap PMS dan HIV/AIDS serta menentukan metode kontrasepsi apa yang dapat diterima.

Penelitian-penelitian tentang gender, dan juga tentang HIV/AIDS, telah mendorong perkembangan studi-studi seksualitas. Sistem-sistem seksual mengambil tempat dalam konteks relasi-relasi gender. Namun, meskipun seks dan gender saling berkaitan, keduanya bukanlah sesuatu hal yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Rubin “keduanya membentuk basis bagi dua ajang praktik sosial yang berbeda.” Rubin juga berargumen bahwa adalah esensial secara analitis memisahkan gender dan seksualitas agar secara akurat dapat merefleksikan eksistensi sosial yang terpisah dari keduanya. Bagi Rubin hirarki dominasi dalam kedua ranah ini berbeda dan yang satu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan yang lain (1999:170). Tentu saja kita harus cermat dan berhati-hati dalam menggunakan kategorisasi ini dalam konteks kultural masyarakat Indonesia yang jelas berbeda dengan konteks kultural masyarakat Barat.

Seksualitas merupakan komponen vital dalam perkembangan manusia, tidak terbatas pada kesehatan reproduksi. Seks adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar yang tidak terbatas untuk bereproduksi. Namun seringkali seksualitas kurang diperhatikan apabila dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya misalnya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya sering diasumsikan lebih penting dari pada kebutuhan seksual. Padahal apabila dicermati, bahkan ketika orang tidak memiliki rumah sekalipun mereka tetap melakukan hubungan seksual.

Seksualitas adalah maksud dan motif dalam diri manusia. Seksualitas adalah hasrat dan keinginan, yang tumpang tindih dengan aspek-aspek lain kehidupan. Kita menginginkan seseorang karena kita mencintainya; kita menginginkan seseorang karena ingin memiliki anak darinya; kita menginginkan seseorang karena dengan ‘memilikinya’ status sosial kita naik. Seksualitas adalah tentang siapa kita dan ingin seperti apa kita, yang berarti seksualitas adalah identitas. Seksualitas terpahat dalam diri individu, dalam tubuh kita dan apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita –dari tato sampai parfum sampai aksesoris bermerek. Seorang laki-laki mengenakan kemeja berlambang Calvin Klein dan jam tangan emas Rolex berada di dalam klab malam bukan hanya simbol kekayaan semata, tetapi juga simbol prestise, pendidikan yang tinggi, bisa dipercaya dan dihormati. Di mata seorang pekerja seks yang mangkal di klab malam, berkencan dengan laki-laki tersebut tidak perlu menggunakan kondom. Seksualitas bersifat dinamis karena terikat oleh ruang, waktu, dan identitas.

Seksualitas berbicara tentang hak-hak manusia untuk menentukan pilihan-pilihan atas isu-isu yang intim dan menantang. Di sini termasuk keputusan-keputusan atas orientasi seksual, perilaku dan praktik seksual, pemilihan kontrasepsi, mempunyai anak, aborsi dan isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, seksualitas menyangkut masalah hak, otonomi, pilihan dan pengambilan keputusan. Banyak keputusan-keputusan seksual dibuat dalam hubungan sosial, sehingga proses pengambilan keputusan berhadapan dengan relasi kuasa (power relation), termasuk relasi gender. Seksualitas merupakan ekspresi menyeluruh dari diri seseorang sebagai manusia. Melakukan kontrol atas seksualitas berarti mengontrol kehidupan seseorang.

Antara Norma Seksual dan Perilaku Seksual

Secara umum, seksualitas dianggap sebagai topik sensitif yang jarang dibicarakan secara terbuka di publik dan di keluarga. Keengganan  untuk membicarakan seksualitas mencerminkan sikap konservatif yang melihat seksualitas dari segi moral, agama dan norma budaya. Contoh yang jelas adalah sikap terhadap seksualitas remaja. Tatkala temuan penelitian tentang perilaku seksual remaja dipublikasikan di media massa, pemerintah cenderung bereaksi cepat dengan menyangkal bahwa temuan tersebut tidak benar, atau mengatakan bahwa penelitian tidak sah secara metodologi atau penelitian itu tidak mendapatkan ijin resmi (Utomo, 1997:80–84).

Sikap semacam itu terlihat pula terhadap gagasan pendidikan seksualitas bagi remaja yang telah dicoba dilakukan oleh beberapa pihak—LSM, pendidik, komunitas akademik—sejak tahun 1980-an. Pemerintah secara gencar mempromosikan pendekatan “keluarga” dengan memprioritaskan peranan orangtua dalam memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan, termasuk pendidikan seks yang tepat bagi anak-anaknya. Gagasan menggunakan pendekatan kelompok sebaya dalam memberikan pendidikan dan informasi seksualitas ditentang karena dikhawatirkan remaja akan menjadi permisif dan akan memperlemah peranan orangtua dan ikatan keluarga. Dalam kenyataan tidaklah demikian. Ada LSM-LSM yang menunjukkan contoh-contoh pendidikan dan konseling sebaya yang efektif. Tambahan lagi, para orangtua di Indonesia tidaklah lebih baik dari pada para orangtua di negara-negara lain berkaitan dengan kebutuhan anak-anak mereka akan informasi dan pendidikan seksualitas (Hidayana, 1998).

Masyarakat Indonesia menganggap seks sebagai sesuatu yang alamiah. Seks adalah kodrat dan, oleh karenanya, tidak perlu dikomunikasikan, apalagi diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak akan mengetahui tentang seks ketika mereka dewasa. Tetapi, dalam dunia yang berubah cepat di mana informasi memainkan peranan penting melalui media massa, para orangtua Indonesia menghadapi sebuah dilema, terperangkap antara norma-norma seksual dan realitas seksual. Orangtua menganggap bahwa adalah kewajiban mereka untuk mempertahankan norma-norma, nilai-nilai, sikap dan perilaku seksual yang diterima masyarakat. Bagaimanapun, mereka juga menyaksikan norma-norma, sikap dan perilaku seksual kaum muda berubah—meningkatnya kepermisifan seksual, hubungan seks pranikah, kehamilan remaja, aborsi, dan lain-lain. Mungkin mereka menyadari kebutuhan akan informasi dan pendidikan seksualitas bagi anak-anaknya, tetapi mereka sendiri kurang memiliki pengetahuan tentang hal-hal tersebut dan bingung bagaimana membicarakannya dengan anak-anak mereka.

Seperti halnya masyarakat-masyarakat Asia Tenggara lainnya, standar ganda seringkali diterapkan dalam kehidupan seksualitas. Kesucian, aktivitas seksual sebelum dan di luar pernikahan adalah beberapa contoh penerapan standar ganda. Perempuan diajarkan untuk mempertahankan keperawanan, patuh, dan pasif. Laki-laki memiliki kebebasan lebih besar, aktif, perkasa dan dapat terlibat dalam hubungan seksual sebelum nikah. Anak perempuan membantu kegiatan-kegiatan rumah tangga, sementara anak laki-laki cenderung nongkrong di tempat-tempat umum. Sampai tingkat tertentu, promiskuitas masih mendapatkan toleransi bila laki-laki yang melakukannya, tetapi sangat tidak diterima bila perempuan yang melakukan (Jones, 2000). Perempuan dipandang kurang memiliki dorongan seksual yang intens seperti laki-laki dan mampu menguasainya. Sementara laki-laki dianggap memiliki dorongan seksual secara alamiah yang memerlukan pelepasan secara rutin.

Dalam pengamatan penulis, kebnayakan laki-laki Indonesia lebih cenderung melihat seks sebagai interaksi penetratif heteroseksual dengan hubungan penis-vagina sebagai pusatnya. Secara seksual, laki-laki dilihat sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima. Ada keyakinan bahwa orgasme perempuan tergantung pada dan akibat dari ejakulasi laki-laki. Ejakulasi laki-laki dilihat sebagai pemicu orgasme pada perempuan. Oleh karena itu, banyak laki-laki percaya bahwa perempuan mengalami orgasme dengan berejakulasi seperti halnya laki-laki. Kepercayaan lain yang berkembang adalah berkenaan dengan risiko terinfeksi PMS dan HIV/AIDS. Keengganan sebagian kelompok laki-laki untuk menggunakan kondom bukan semata-mata karena mengurangi kenikmatan (pleasure), tetapi juga terkait dengan kebanggaan bahwa apabila terkena PMS adalah lambing kejantanan. Norma maskulinitaslah yang berlaku di sini. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana proses-proses seksual acapkali didefinisikan oleh norma-norma maskulinitas yang merefleksikan keperkasaan dan merepresentasikan kemampuan seksual (sexual prowess) yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada kesehatan reproduksi dan seksual perempuan.

Bagaimana kajian seksualitas di Indonesia?

Sampai sekarang, belum ada data komprehensif mengenai sikap, perilaku dan praktik-praktik seksual kontemporer dan bagaimana sikap dan perilaku tersebut dibentuk oleh konteks sosial-budaya yang berbeda-beda. Kebanyakan studi yang telah dilakukan adalah tentang seksualitas remaja yang biasanya memfokuskan pada pengetahuan, sikap dan praktik serta menggunakan metode survei. Dari waktu ke waktu, kajian-kajian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan remaja tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, meningkatnya seks pranikah dan kepermisifan seksual (Sarwono 1981; Soetjipto and Faturrohman, 1989; Kantor Meneg KLH and PPK UGM, 1990; Hatmadji et.al., 2000).

Dalam era epidemi AIDS, penelitian perilaku dalam seksualitas telah didorong oleh upaya-upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menurunkan laju transmisi HIV. Penelitian perilaku (behavioral research) baru dimulai pada pertengahan tahun 90-an (Utomo et.al. 1998) yang terutama memfokuskan pada pengidentifikasian perilaku seksual risiko tinggi dan/atau memotivasi perubahan perilaku. Survei Surveilans Perilaku (behavioral surveillance survey) di tiga kota selama empat tahun berturut-turut memperlihatkan tidak adanya korelasi antara pengetahuan tentang risiko PMS dan HIV/AIDS dengan perubahan perilaku seksual maupun penggunaan kondom. Persentasi penggunaan kondom tetap rendah di antara subpopulasi yang diteliti.

Keterbatasan studi-studi tersebut adalah tidak mampu secara memadai mengkaji faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku dan sikap seksual. Survei KAP dan perilaku cenderung mengkaji seksualitas tidak dalam konteks masyarakat dan kebudayaan. Analisis tentang perilaku seksual yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial budaya amatlah diperlukan. Sebagai contoh, bagaiamana sosialisasi seksualitas terjadi dalam keluarga, sekolah, media dan kelompok sebaya, atau bagaimana peranan pranata-pranata sosial—lembaga keagamaan, sekolah, media—dalam memantapkan atau mengubah norma-norma, nilai-nilai dan perilaku seksual.

Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kajian seksualitas—kebanyakan dalam konteks kesehatan reproduksi—telah dipublikasikan di Indonesia. Melintasi bidang yang beragam, kajian-kajian tersebut mencakup studi perilaku seksual dalam populasi yang berbeda-beda (Utomo et.al.1998), studi budaya dan etnografi pada masyarakat atau populasi tertentu (Wagner and Yatim 1997; Sedyaningsih-Mamahit 1999; Saifuddin and Hidayana, 1999; Lake 1999), sikap, kepercayaan dan praktik dalam populasi tertentu (Sudarsono 1998; Berliani 1999; Nurharjadmo 1999; Widjanarko 1999; Laksmiwati 1999), dan studi-studi kesehatan reproduksi mengenai bagaimana dampak perilaku dan keputusan reproduksi atas perilaku dan praktik-praktik seksual (Adrina et.al 1998; Tina NK 1999). Namun sayangnya, banyak dari kajian di atas belum menganalisis secara lebih dalam makna-makna budaya dari seksualitas – dan pada tataran makro perlu analisis kekerasan struktural — dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi dan seksual di dalam masyarakat.

Sebagai sebuah lapangan perhatian yang relatif baru, masih banyak topik-topik seksualitas yang belum dikaji, misalnya tentang maskulinitas, femininitas, jaringan seksual, orientasi/preferensi seksual atau pun norma-norma seksual dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Secara metodologis, penelitian seksualitas dengan pendekatan kualitatif belum banyak dilakukan. Pentingnya penelitian kualitatif tentang kebudayaan seksual dalam kaitannya dengan HIV/ AIDS telah diakui di banyak negara (Parker, Herdt and Carballo 1999:419–420).

Mencermati uraian di atas, mungkin cukup bisa dipahami bahwa persoalan gender dan seksualitas serta kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi dan seksual merupakan salah satu hal yang juga penting untuk diurai. Apa yang diinginkan bukan hanya terbatas pada pemahaman bahwa persoalan seksualitas merupakan konstruksi yang terkait-erat dengan aspek sosio-kultural yang seringkali bersifat lokal, melainkan juga untuk menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa perempuan sebagai entitas yang sangat menentukan terjalinnya keselarasan seksualitas juga lebih diperhatikan. Sehingga, dua hal penting yaitu hak-hak reproduksi dan hak-hak seksual merupakan kebutuhan yang bisa dirasakan oleh tiap-tiap individu tanpa terjebak oleh dikotomi parsial antara laki-laki dan perempuan.

Penulis adalah Koordinator Program Gender dan Seksualitas dan staf pengajar Departemen Antropologi FISIP UI

Daftar Acuan

Adrina et.al.  1998. Hak-hak Reproduksi Perempuan Terpasung. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Affandi, B. Pendekatan Kesehatan Reproduksi. Makalah Seminar Hak dan Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta 1-5 Mei.

Berliani, H. 1999. Perilaku Seksual Pekerja Migran. Seri Laporan no.92. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Dixon-Mueller, R. 1993. ‘The Sexuality Connection in Reproductive Health’, Studies in Family Planning 24(5): 269–282.

Jones, G.W. ‘Approaches to Understanding Sexuality and Reproductive Health’, in Health Social Science Action and Partnership (proceedings 1). Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.

Lake, P. 1999. Sifon. Seri Laporan no.87. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Laksmiwati, I.A.A. 1999. Perubahan Perilaku Seks Remaja Bali. Seri Laporan no.93. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Nurharjadmo, W. Seksualitas Anak Jalanan. Seri Laporan no.85. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Parker, R. and P. Aggleton. 1999. ‘Introduction’, in Parker, R. and Aggleton, P. (eds.) Culture, Society, and Sexuality. London: UCL Press.

Parker, R., G. Herdt and M. Carballo. “Sexual Culture, HIV Transmission and AIDS Research”, in Parker, R. and Aggleton, P. (eds.) Culture, Society, and Sexuality. London: UCL Press.

Rubin, G.S. 1999. “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, in Parker, R. and Aggleton, P. (eds.) Culture, Society, and Sexuality. London: UCL Press.

Saifuddin, A.F. and I.M. Hidayana. 1999. Seksualitas Remaja. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sedyaningsih-Mamahit, E.R. 1999. Perempuan-perempuan Kramat Tunggak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Scott, J.W. 1999. “Gender as a Useful Category of Historical Analysis”, in Parker, R. and Aggleton, P. (eds.) Culture, Society, and Sexuality, London: UCL Press.

Sudarsono. 1998. Gigolo dan Seks. Seri Laporan no.75. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Tina NK, D.A.  1999. Menopause dan Seksualitas. Seri Laporan no.87. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Turmen, T. 1994. Reproductive Health: Making It a Reality. Makalah pada WHO/UNFPA Technical Workshop for TSS/CST Advisers, Geneva, 31 Oktober

Utomo, I.D. 1997. Sexual Attitudes and Behaviour of Middle Class Young People in Jakarta. unpublished Ph.D. thesis, Demography Program. Canberra: Australian National University.

Vance, C.S. 1984. Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. Boston: Routledge and Kegan Paul.

Vance, C.S. 1991. “Anthropology Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment”, Social Science and Medicine 33(8):875–884.

Wagner, L and D.I.Yatim. 1997. Seksualitas di Pulau Batam. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widjanarko, M. 1999.            Seksualitas Remaja. Seri Laporan no.90. Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Zeidenstein, S. and K. Moore. 1996. Learning about Sexuality: A Practical Beginning. New York: The Population Council, Inc.


*

[1] Implikasi dari keterkaitan kesehatan reproduksi dengan kesehatan seksual adalah perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai gender dan seksualitas. Selama ini kajian-kajian kesehatan reproduksi lebih menitikberatkan pada aspek gender dan kurang memperhatikan seksualitas. Gender dan seksualitas memang berkaitan erat tetapi ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Bagaimana keterkaitan keduanya dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual bisa dilihat pada kerangka konseptual yang dibuat oleh Dixon-Mueller (1993).


Beranda  |  Kategory: Edisi 06 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia