Politik Tubuh Perempuan Seni

27 - May - 2004 | Tim Srinthil | No Comments »

 “Meskipun saweran itu sudah mentradisi dalam setiap pertunjukan tari,  tapi saya sebagai penari tidak semudah itu menerima setiap saweran yang diberikan dengan tidak sopan,” ujar Wangi Indiya, perempuan penari topeng asal Cirebon. Wangi memang boleh memiliki prinsip demikian, keengganan untuk tidak menerima saweran yang biasa dilakukan melalui mulut atau dimasukkan ke dalam kutang. Wangi merasa bahwa dirinya berhak menghormati diri (tubuh)nya, meskipun tidak jarang keenggananya harus dibayar dengan berkurangnya hasil perolehan uang setiap kali manggung. Sikap Wangi ini hanya sebatas sikap yang tidak pernah ia lontarkan kepada penari yang lain. Ia cukup toleran dan memahami ketika beberapa rekannya yang juga sesama penari topeng menerima saweran melalui mulut atau bahkan dimasukkan ke dalam kutangnya. “Sebisa mungkin saya akan menerima dengan wajar. Tetapi, saya tidak mau usil karena mereka (penari-red.) sendiri terkadang menghendaki itu,” lanjutnya kemudian.

Sampai saat ini, wangi atau beberapa perempuan seni tradisi yang lain tidak bisa mungkir bahwa saweran memang salah satu pelengkap yang turut meramaikan setiap pentas seni pertunjukan. Hanya saja, tidak semua saweran diberikan dengan cara yang sama: ada yang dari tangan ke tangan, melalui mulut, atau yang langsung dimasukkan ke dalam kutang penari.

Tentunya, fenomena Wangi bukan fenomena tunggal. Sumari (40 th) seorang penari tayub dari Pati, Samirah (36 th) sinder senior dari Tuban, atau Mudaiyah (… th) penari Gandrung dari Banyuwangi merupakan sederet nama-nama perempuan yang mengambil lahan pertunjukan seni tradisi sebagai bentangan kehidupan sehari-hari. Hampir tiap waktu mereka bergelut dengan laki-laki, penonton, dan masyarakat sekitar yang menyoroti mereka dengan resepsi yang beragam. Tepuk tangan, sanjungan, makian, dan cacian campur-baur dalam setiap pementasan mereka. Dan, setiap kali pentas itulah ketersediaan untuk berinteraksi dengan yang lain selalu terlihat. Tapi, apakah ketersediaan itu mencerminkan kepasrahan seorang perempuan, maka hal yang satu ini belum bisa dipastikan.

Setiap penonton yang ingin menari bersama mungkin memiliki kecenderungan untuk mencari kepuasan sendiri, entah itu dengan memegang, memberi saweran, atau hanya sekedar menari.  Lenggak-lenggok tubuh penari bukan sekedar membersitkan hasrat seksualitas, melainkan juga bagian dari kehidupan penari itu sendiri, karena pertunjukan tari tanpa goyang bagaikan sayur tanpa bumbu. Dengan demikian, kita sulit untuk menerima tuduhan bahwa kehadiran perempuan seni di atas panggung hanya untuk memuaskan penonton yang kebanyakan adalah laki-laki.

Mungkin kita juga masih ingat ketika minggu pertama September 1997, majalah Popular dan Kosmopolitan dicerca oleh beberapa aktifis perempuan karena dianggap merendahkan martabat kaum perempuan. Beberapa tampilan, baik sebagai cover maupun sebagai profil, perempuan dengan tubuh seksi, pakaian minim, dan bergaun ketat, divonis telah terjerembab dalam kubang rayuan kapitalis yang lahir hanya untuk membantu menjual keindahan tubuh perempuan. Lebih jauh cercaan itu mengarah pada justifikasi bahwa cantik, seksi, dan menarik merupakan imajinasi yang terus dibulirkan oleh kepentingan kapital sebagai pemuas hasrat laki-laki yang tiap waktu mengintip dari tempat-tempat tersembunyi.

Sampai di sini mungkin kita cukup memaklumi bahwa persoalan memandang memang bisa menghasilkan berbagai pemaknaan. Kita juga bisa memahami bahwa kapitalisme, globalisasi, atau segudang bentuk modernitas yang lain merasuk dalam kehidupan keseharian perempuan. Tubuh menjadi tempat bersarangnya berbagai kepentingan itu, tetapi menilai tubuh hanya sekedar objek fetish –secara implisit- sama saja dengan vonis bahwa perempuan memang tidak berdaya menghadapi kekuatan yang dominan itu.

Tubuh yang Menyapa

Para aktifis boleh marah melihat fenomena majalah Popular, Kosmopolitan, atau yang sejenisnya asal kemarahan itu hanya sebatas apresiasi. Melihat tubuh hanya dari tinjauan seksualitas bukan hanya rumit, dan jika tidak dilihat melalui kacamata yang jernih, maka bukan tidak mungkin akan kontra-produktif. Kita mungkin masih ingat kata-kata Camille Paglia atau Luce Irigaray –dua feminis yang kontroversial- bahwa tubuh yang di dalamnya bersarang seksualitas harus dipahami sebagai medan perang, bukan organ yang selamanya harmonis. Jika kemudian banyak perempuan yang bermain-main dengan tubuhnya, memanfaatkan tubuhnya untuk menyiasati modernitas, atau bahkan meliuk-liukkan tubuhnya di atas panggung satu hari penuh demi imbalan sementara ia sadar bahwa profesinya sangat rawan gempuran pencitraan, lalu apakah ini merupakan kesalahan?

Dengan kata lain, perempuan seni bisa saja menggunakan tubuhnya untuk menjadi primadona, atau sebaliknya, sebagai media untuk menggantungkan identitas yang lain. Simak saja tayangan di beberapa televisi swasta medio Desember 2003, Inul –yang ini memang Inul Daratista- penyanyi yang terkenal dengan goyang ngebornya memunculkan sebuah kabar. Kali ini bukan lagi tentang kontroversi goyang ngebornya yang sempat membuat panas beberapa artis senior, melainkan mengenai kandungannya yang mengalami keguguran. Inul sempat stress, dengan sedikit mengeluh ia berucap “yah, bagaimana tidak stress saya kan sudah tujuh tahun menikah, tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak,” ujarnya. Akhirnya, berbagai asumsi bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Inul terlalu lelah karena harus ngebor siang dan malam. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa organ reproduksi Inul mengalami persoalan akibat dari aksi goyangnya yang terlalu berlebihan.

Analisis terus bermunculan tetapi Inul tidak ambil pusing dengan semua itu. Ia tidak perduli apakah musibah yang menimpanya sebagai “kutukan” karena dicemooh terlalu tampil erotis atau bukan. Yang ia tahu dan ia rasakan adalah kegundahan bahwa keguguran berarti penundaan terhadap sebuah keinginan untuk mendapatkan momongan yang selama ini diidam-idamkan. Persoalan goyang adalah persoalan lain. Sebagai publik figur yang tiap kali berpapasan dengan khalayak ramai, mungkin Inul sudah cukup memahami profesinya yang menuntut kesadaran bahwa tubuhnya merupakan milik semua orang dan bisa dinikmati oleh siapa pun. Apa yang menarik dari pernyataannya adalah jika sewaktu-waktu ke-ada-an seorang buah hati mempengaruhi order manggungnya, ia siap menerimanya bahkan siap meninggalkan profesinya sebagai penyanyi.

Lain halnya dengan Anisa Bahar, artis dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patahnya juga sempat memunculkan kontroversi. Ia dituding munafik karena tidak mengakui dirinya yang sudah berstatus sebagai ibu ketika sebuah bukti adanya anak perempuan cukup memberatkannya. Tudingan itu mengarah pada satu titik simpul bahwa sebuah status sebagai ibu mungkin berpengaruh bagi order manggungnya. Tentunya, persoalan yang menggelayut pada Inul dan Anisa Bahar bukan sesuatu yang aneh. Sama tidak anehnya dengan fenomena yang terjadi pada Titin Dongkrak, sinden dan penari jaipong asal Karawang, Jawa Barat. Selain sebagai penari, Titin juga berstatus sebagai Ibu dari dua orang anak yang sudah cukup berumur. Hanya saja, sampai saat ini Titin masih terus eksis di atas panggung jaipongan meskipun perjalanan usia terus merambati kehidupannya. Sebuah status sebagai ibu bukan momok yang menghantui pikirannya. Ia masih bisa manggung, panjeran masih kerap ia terima, dan masyarakat masih bisa menikmati tariannya.

Mungkin konstruksi yang terbangun memang berbeda. Di daerah urban seperti Jakarta status dianggap sangat penting karena turut mempengaruhi akitifitas yang lain. Dunia entertainment yang lebih modern menuntut kemandirian, profesionalitas, dan selalu fokus terhadap profesi. Sehingga bersuami dan memiliki anak disinyalir akan mempengaruhi profesionalitas seniman. Tuntutan untuk disiplin berujung pada tumbuh dan ketatnya sebuah kontrol yang kuat. Sementara di Karawang, Subang, Tuban, Pati, dan Banyuwangi, atau tempat-tempat yang lain yang masih kerap menyuguhkan tontonan jaipongan, tayuban, dan gandrung konstruksi semacam itu bukan berarti keterpisahan. Penari, tarian, pesan, dan makna yang ada di balik seni itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga status bukan satu-satunya ukuran bagi seorang perempuan seni tradisi untuk pentas atau tidak. Mungkin, kontrol yang ada bukan terletak pada ketetapan status, melainkan pada tuntutan yang -meskipun tidak tercatat secara baku- terkait dengan lentur tubuh dan langgam suara.

Tentunya, baik Inul, Anisa Bahar, Titin Dongkrak, Samirah, dan perempuan seni yang lain memiliki persoalan yang beragam mengenai tubuhnya. Representasi di atas panggung atau di depan kamera audio visual sama-sama berbalut dengan permainan kuasa yang saling tarik menarik, tetapi tetap bermuara pada satu hal, yaitu tubuh perempuan. Kuasa ini sangat memahami betapa tubuh perempuan bisa dijadikan objek beroperasinya kumpulan sistem ekonomi yang menjanjikan sekaligus tempat bersarangnya kontrol kehidupan. Lihat saja di mana-mana setiap mata bisa menyaksikan berdirinya salon-salon kecantikan, pusat-pusat kebugaran, fitness, dan propaganda diet melalui buku dan majalah –sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Dhakidae (2003)- bukan hanya membuat perempuan atau terutama tubuh menjadi lebih memikat melainkan juga agar lebih mudah dikontrol menurut keperluan modal dan kekuasaan.

Nah, kontrol simbolis kekuasaan yang pada awal mulanya beroperasi pada wilayah mikro ini (tubuh individual) bergeser kepada wilayah makro, yaitu penduduk. Sarana kontrol kependudukan yang paling efektif dan selama ini terus dikumandangkan adalah melalui kontrol alat-alat reproduksi. Paradoks memang, karena tujuannya bukan membuat tubuh menjadi lebih sehat, melainkan agar kekuasaan yang berkepentingan mampu membatasi pembiakan jumlah manusia yang bisa merebut kepentingan ekonomi politik dan menepis dampak lain yang lebih negatif, yaitu suatu perang besar akibat konflik yang tidak bisa diredam. Mungkin, dalam benak penguasa sudah terpatri sebuah angan-angan bahwa semakin sedikit jumlah penduduk, maka semakin mudah pula pengaturannya.

Di era 1990-an kita sering menyaksikan jargon “cukup dua anak saja”, keluarga “lingkaran biru” yang tidak hanya menyelipkan pesan tetapi juga intimidasi. Pesan yang dibawa adalah keharmonisan, bahwa berumahtangga dengan memiliki dua anak merupakan jaminan untuk hidup sejahtera. Terbukti misalnya, jaminan asuransi bagi para Pegawai Negeri Sipil pun hanya diperuntukkan bagi dua anak, tidak lebih. Kebijakan ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa berumahtangga dengan memiliki banyak anak berarti malapetaka. Akhirnya, urusan kamar tidur yang seyogyanya dirumuskan dan dikelola sendiri oleh setiap pasangan hidup masuk dalam pengelolaan negara.

Mungkin kita memang patut mempersoalkan “kok, masalah gua garba saja sampai ikut diatur-atur pemerintah, lho yang melahirkan dan ngurusin anak itu siapa?” Ketika pertanyaan ini mencuat, yang berkepentingan pun akan menjawab “begini lho bu, ini kan demi kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga ibu.” Apa boleh buat, perempuan-perempuan kampung yang cenderung lugu itu akhirnya menyerah. Kemauan demi kemauan pemerintah dituruti. Alhasil, tidak pernah ada sejarah dalam kehidupan pemerintah Indonesia yang seberhasil Orde Baru dalam pengendalian jumlah penduduk.

Mengikat Tubuh Memikat Kuasa

Di sisi ini pemerintah boleh berbangga dengan prestasi itu. Bahkan organisasi internasional sekaliber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah memberikan dua kali penghargaan berupa Global Statesman Award (2 Desember 1988) dan United Nations Population Awards (8 Juni 1989) dan dinyatakan sebagai teladan paling mengesankan di antara negara-negara berkembang lainnya karena “efektifitas” program KB-nya.

Penghargaan itu memang telah membawa Indonesia kemana-mana, dunia internasional juga mengakui keberadaannya sebagai negara yang telah berhasil melalui transisi demografik yang mengharukan. Tapi, ingatan yang baik tidak pernah bisa menutupi kelupaan. Proses demi proses yang membayangi penghargaan itu telah menyisakan keprihatinan. Melegakan di satu pihak tetapi merisaukan di pihak lain. Kontrol pertumbuhan populasi melalui penanaman alat-alat kontrasepsi malah kontra produktif dengan kebutuhan reproduksi itu sendiri. Pemasangan interaurine device di dalam alat kelamin perempuan justru membahayakan. Efeknya begitu signifikan; siklus menstruasi yang kacau, pendarahan berat, dan pembengkakan tubuh. Belum lagi jika kita harus berbicara tentang pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi bagi para isteri pegawai negeri, maka persoalannya lebih mengerikan lagi.

Inilah repotnya ketika sebuah keinginan dipaksakan tanpa dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pelaku (subjek)nya. Persoalan gua garba adalah persoalan perempuan, mekanisme, alur rasa kesehatannya, dan kekuatan reproduksinya hanya diketahui oleh perempuan. Laki-laki, negara, orang luar, dokter, atau mbah dukun hanya mengetahui sisi-sisi permukaannya saja. Itu pun belum tentu tingkat persoalan yang dialami tiap perempuan berkaitan dengan reproduksinya akan sama. Lalu mengapa hal-hal urgen yang menyangkut kapan seharusnya dia hamil, atau mau tidaknya dia mengandung jarang dipertanyakan kepada perempuan? Sehingga ketika sebuah sensus (1997) mengatakan bahwa 334 dari 100.000 ibu meninggal, hampir dipastikan semua organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib perempuan menjadi kelabakan dan kebakaran jenggot.

Para aktifis perempuan semakin sadar bahwa ada sesuatu yang patut dibenahi, mulai dari pemaknaan teologis sampai advokasi lapangan. Di era 1996-an sebuah lembaga yang concern dalam bidang keagamaan, pesantren, dan perempuan yaitu P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) secara gencar menghadirkan dialog yang intinya memaparkan pemaknaan ulang terhadap ajaran tekstual keagamaan mengenai kesehatan reproduksi perempuan. Melalui tabloid SEHAT, rekonstruksi pemikiran keagamaan itu disosialisasikan. Dari beberapa liputan yang diangkat, dapat disinyalir bahwa persoalan yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan lebih berkaitan dengan kekurangmengertian masyarakat terutama kaum perempuan sendiri tentang hak-hak reproduksinya. Dalam prediksi kasar, mungkin bisa dibenarkan bahwa persoalan hamil, menyusui, melahirkan, dan memelihara keturunan merupakan sunnatullah dan hanya perempuanlah yang patut menyandangnya, tetapi bukankah proses yang mengiringi ke-sunnatullah-an itu pun patut direnungkan ulang?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang menyulut P3M –pada waktu itu- melakukan kampanye secara giat untuk melakukan penyadaran. Selain P3M, lembaga lain yang juga memiliki kecenderungan serupa adalah Kalyanamitra. Lembaga yang satu ini juga aktif menyuarakan hak-hak perempuan dan lebih menekankan konsentrasi gerakannya pada persoalan kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari perspektif sosial, budaya, dan politik. Kekerasan yang berdimensi fisik dan psikis lebih disebabkan oleh mengendapnya budaya patriarki yang merasuk sampai ke wilayah kekuasaan negara. Laki-laki menjadi sasaran karena entitas yang satu ini dianggap sebagai sumber darimana kengerian itu berasal. Laki-laki merupakan sumber hegemoni yang piawai mengolah kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi menjadi kelayakan yang diterima oleh perempuan sebagai kodrat.

Lambat laun, berbagai lembaga yang peduli nasib perempuan muncul dan tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Ada Komnas Perempuan, Rifka Annisa, Rahima, LBH Apik, Jurnal Perempuan, Mitra Perempuan, dan beberapa lembaga yang lain dengan perspektif dan kecenderungan praktik lapangan yang beragam tapi memiliki kesamaan arah, yaitu “memberdayakan” perempuan sehingga bisa lebih sadar tentang hak-hak hidupnya.

Srinthil-Srinthil Masa Kini

Tak apalah kejadian di atas kita anggap sebagai kemarahan, protes, atau apa. Tetapi mungkin kita perlu menengok kembali keragaman fenomena yang ada di sekitar perempuan itu sendiri. Dengan tidak ingin mengesampingkan keberadaan perempuan seni yang sudah tentu saja memiliki problem keperempuanan yang berbeda, seperti Inul atau Titin Dongkrak yang lebih yakin bahwa eksistensinya sebagai perempuan akan terakui ketika di sampingnya selalu ada sigarane nyowo (belahan jiwa), sementara bagi yang lain belumlah tentu demikian. Memiliki anak atau tidak, memanjakan tubuhnya atau tidak merupakan pilihan yang bisa diambil sesuai kehendak nurani dan bukan paksaan yang datang dari luar dirinya.

Kalau demikian, persoalannya lebih terletak pada cara masing-masing perempuan seni untuk mengambil pilihan dalam menyemai kehidupannya. Menjatuhkan pilihan sebagai perempuan seni bukan perkara mudah, apalagi jika seni yang digeluti masuk dalam pergulatan yang demikian keras dengan konstruksi pencitraan yang terus dikumandangkan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki otoritas untuk membolehkan atau melarang peredaran panggung seni pertunjukan. Apa boleh buat, seni pertunjukan apa pun membutuhkan primadona panggung yang lebih mengharapkan kehadiran perempuan dibanding laki-laki. Hal ini terbukti dengan muncul dan tumbuhnya berbagai seni pertunjukan yang sampai saat ini masih mengedepankan perempuan sebagai maskot pertunjukan didukung oleh apresiasi masyarakat yang lebih menyanjung perempuan dibanding laki-laki.

Fenomena kemunculan Inul mirip dengan fenomena yang dimunculkan oleh Ahmad Tohari tentang sosok Srinthil dalam novelnya Ronggeng Dukuh Paruk. Keduanya merupakan realitas yang perjalanannya dibalut dengan pertarungan konstruksi yang tumpang-tindih. Semuanya bermuara pada tubuh yang dianggap merusak tatanan yang sudah mapan. Goyang tubuh Srinthil ditambah dengan kerelaannya sebagai duta keperempuanan yang mengampu gairah kelelakian menjadi pusat perdebatan, sama halnya dengan goyang ngebor Inul yang menimbulkan kontroversi pencitraan. Srinthil sadar bahwa dirinya cantik dan piawai, dua buah asset tubuh yang selalu memancing hasrat publik. Kesadaran akan kekuatan di balik tubuhnya inilah yang memperteguh keyakinan Srinthil untuk menentukan pilihan dengan siapa ia menari dan atau dengan siapa ia berhubungan. Coba kita simak ungkapan Tohari:

“Mimik penagih berahi yang selalu ditampilkan oleh seorang ronggeng yang sebenarnya, juga diperbuat oleh Srinthil saat itu. Lenggok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Srinthil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa mana pun yang melihatnya.”

Jika saat ini kita menyaksikan penampilan beberapa perempuan seni yang ada, maka kita cukup bisa memahami bahwa tidak mudah menempatkan perempuan dalam posisi yang selalu keliru. Mungkin Srinthil lebih beruntung bahwa profesinya sebagai ronggeng sepertinya mendapat dukungan kultural sebagai bagian dari desahan nafas kehidupan masyarakat. Di mana pun dan kapan pun ia tampil, hampir dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak mengakui kepaiawaiannya. Jika sewaktu-waktu ia mendiamkan perilaku laki-laki yang ingin menjamah tubuhnya, sebagai perempuan, berpose sebagai vrigid seringkali ia munculkan. Vrigiditas merupakan cerminan sebagai penolakan terhadap hasrat kelelakian yang tak terpenuhi. Jika sudah demikian, tubuh siapakah yang kalah?

Yang lebih pasti bahwa menyoal tubuh bukan hanya berhenti pada persoalan takluk-menaklukkan, tetapi juga pencitraan. Kelebihan-kelebihan fisik tubuh (muda, cantik, menarik, sehat, dan seksi) biasanya dijadikan wadah pemujaan bagi konsumsi pencitraan, sebuah budaya kosumen yang tidak mudah untuk ditolak. Kita tidak perlu menuntut para perempuan seni itu untuk menyadari ketentuan-ketentuan ini, tokh persoalan sadar atau tidak sadar hanya problem konstruksi luaran yang belum tentu relevan dengan konteks penubuhan perempuan sendiri.

Dengan kata lain, kontrol regulatif yang dimunculkan oleh negara melalui kebijakan tentang pornografi atau ancaman normatif yang keluar dari agenda keagamaan bukan hanya kontra-produktif tetapi juga terkesan aneh. Tengok saja kategori porno sebagai penyingkapan atau publikasi bagian-bagian tubuh tertentu yang bisa mengundang “hasrat” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 281 KUHP ditegaskan bahwa “diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan atau dengan asengaja dan di muka orang lain yang ada di situ tidak atas kehendak sendiri melanggar kesusilaan” banyak yang diimplementasikan secara salah-kaprah. Bahkan tidak sedikit di antara aktifis perempuan yang menyuarakan pentingnya undang-undang anti-pornografi dengan argumentasi demi ‘menyelamatkan’ hidup perempuan. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah kehati-hatian, bukankah kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah terjadi dekade 1990-an ketika para feminis akademik di University of Chicago memberangus segala produk material yang dianggap porno sementara di luar gerbang para pekerja seks komersial melakukan demonstrasi dan meminta agar mereka diberi kebebasan untuk mengurus tubuh mereka sendiri.

Dari sini semakin tampak bahwa tubuh tidak begitu saja mudah dikategorikn sebagai tubuh tunggal yang selamanya erotis, sensual, dan penebar dosa. Tubuh akan berproses sesuai dengan modifikasi eksternal yang terus berbaur, menyapa, dan menyatu. Ketika dulu ketelanjangan tubuh perempuan seni dianggap wajar, maka saat ini kewajaran itu bergeser ke arah konstruksi dalam bentuk lain yang lebih ketat sebagai hasil adonan dari gempuran norma keagamaan atau standar-standar modern yang lain. Jika saat ini banyak terlihat para perempuan seni yang melakukan adaptasi dari segi tarian atau pembalutan tubuh yang dianggap “aurat”, maka jangan dikira bahwa ini sebagai kemenangan kekuasaan. Justru di situlah makna politis dari tubuh yang tidak ingin terpenjara dalam disiplin kuasa yang kuat. Tubuh bisa bebas, ia bisa menentukan apa pun pilihan yang terbaik bagi dirinya, terkadang menuruti kemauan luar sembari mengambil manfaat yang menguntungkan. Biarlah Srinthil hanya menjadi legenda yang tak harus diuri, auranya cukup kita tangkap dari Titin Dongkrak, Mudaiyah, Samirah, atau mungkin juga Madonna.


Beranda  |  Kategory: Edisi 06 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia