Potret Buram Para Nyai Masa Kolonial

28 - May - 2003 | Ibnu Wahyudi | No Comments »

Pernyaian, tentu bukan fenomena yang hanya terjadi dan ada di Indonesia saja. Di hampir semua belahan dunia ada praktik-praktik kehidupan sebagaimana  diistilahkan dengan pernyaian (concubinage, chagün manűra[1], atau παλλαχαί[2]). Bahkan, sekiranya nenek-moyang  kita dulu sudah mampu membaca dan menulis, kemungkinan besar mereka mampu mendokumentasi kehidupan pernyaian ini dan memungkinkan kita menelusuri awal mula praktik kehidupan semacam ini dengan lebih akurat. Dengan begitu, akan sangat mungkin diperoleh sejumlah informasi yang dapat saja mengindikasikan bahwa kehidupan pernyaian ini berusia sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri dan dipraktikkan di mana-mana sebagai sebuah laku sosial.

Di Mesir Kuno, pernyaian telah dipraktikkan semenjak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bahkan, menurut Barbara S. Lesko,[3] pada masa itu sudah ada stratifikasi dalam kelas pernyaian, misalnya ada yang disebut sebagai chief concubine, atau juga first chief concubine. Sampai menjelang akhir abad ke-19 pun, praktik pernyaian masih marak di Mesir. Dikatakan oleh Beth Baron, di Mesir pada waktu itu banyak orang yang membeli budak-budak dari Ethiopia atau Sudan; selain dimaksudkan sebagai pekerja biasa, sebagian di antaranya dijadikan gundik atau nyai. Keadaan ini masih berlangsung dan dapat dijumpai sampai dengan mulai diberlakukannya apa yang disebut Anglo-Egyptian Convention pada tahun 1877, yang intinya melarang perdagangan budak.[4]

Demikian juga di Yunani Kuno, pernyaian bukan sesuatu yang aneh. Menurut Susan Moller Okin, seseorang di Yunani Kuno dapat memiliki istri sah dan sekaligus memelihara nyai(-nyai) dengan fungsi yang berbeda. Fungsi utama istri sah adalah mendidik anak dan menjaga martabat keluarga, sedangkan nyai semata-mata hanya berfungsi sebagai penyedia kesenangan, pemuas nafsu berahi, atau pemasok kenikmatan duniawi kepada kepala keluarga atau suami.[5] Antara perempuan yang berstatus istri sah dengan nyai, dalam keluarga bangsawan atau rakyat biasa, pada dasarnya memiliki penampilan atau juga semacam prasarana kehidupan yang tidak jauh berbeda. Mendasarkan pendapatnya pada Herodatus, Maria Brosius menyatakan bahwa tidak sedikit para nyai yang mempunyai pengawal atau bahkan dayang-dayang pribadi, dan juga menempati status yang cukup terpandang, yang tentunya tetap berada di bawah status para istri sah.[6] Dalam hubungannya dengan istana, ketika diadakan pesta misalnya, istri raja akan segera meninggalkan arena pesta begitu memasuki acara minum-minum, sedangkan para nyai, penari, atau pemusik tetap tinggal untuk terus memeriahkan suasana atau menyemarakkan pesta.[7]

Memiliki nyai, di masa Yunani Kuno itu, bukan hanya monopoli raja; mereka yang mampu secara materi dan mempunyai kedudukan yang cukup tinggi atau berasal dari lingkungan bangsawan, biasa mempraktikkan kehidupan bernyai. Demikian pula halnya di Persia Kuno. Namun demikian, dari data yang dikemukakan oleh Maria Brosius ini terungkap bahwa hanya Raja yang biasanya memelihara nyai. Pengertian nyai itu sendiri di Persia Kuno adalah ‘women of the king’ yang dibedakan dengan ‘king’s wives’. Atau secara khusus, nyai adalah ‘women who had been brought to Persia from foreign countries’.[8] Dengan pemaknaan ini, maka jelas bahwa dalam konteks Persia, seorang perempuan hanya akan dijuluki sebagai nyai apabila ia berasal dari luar Persia. Dan karena perempuan itu adalah orang asing, maka ia tidak mungkin dijadikan istri raja atau istri para bangsawan Persia lainnya.[9]

Sementara di Romawi Kuno, seorang laki-laki dapat tetap membujang, dengan atau tanpa memelihara nyai yang biasanya berasal dari status sosial yang rendah.[10] Artinya, dengan pernyataan sebagaimana telah dikemukakan oleh Mireille Corbier, pernyaian sudah biasa dilakukan oleh sejumlah orang dari lingkungan menengah atau tinggi, serta bukan sesuatu yang asing pada masa Romawi Kuno ini.

Setelah agama Kristen mulai dianut orang, praktik pernyaian di Romawi tetap berlangsung terus. Seperti dinyatakan oleh Jo Ann McNamara, karena suatu perkawinan mempunyai fungsi utama sebagai semacam penjaga status atau kelas sosial sebagaimana yang diatur oleh hukum Romawi dan moralitas Nasrani, seorang laki-laki yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dapat melakukannya dengan perempuan dari kelas atau status sosial lebih rendah, yaitu dengan memelihara para perempuan itu sebagai nyai. Namun demikian, meski bukan istri dilihat dari kelegalannya, seorang nyai dan anak mereka tetap menikmati status yang legal.[11]

Di Inggris, sampai abad ke-11, kehidupan poligami adalah sesuatu yang biasa dengan proses perceraian yang sangat mudah. Atau, kalau tidak mau terikat atau direpotkan oleh legalitas sebuah perkawinan, umumnya orang memilih menjalankan praktik pernyaian, seperti diungkapkan oleh Lawrence Stone.[12] Sedangkan pada masyarakat Jerman abad pertengahan, menurut pendapat Suzanne F. Wemple, nyai mempunyai status yang rendah. Ia menyebutkan, “Women who formed sexual liaisons outside of marriage had the low status of concubines”.[13]

Tentunya tidak hanya di Eropa atau di Timur Tengah saja praktik pernyaian dilakukan orang. Di Afrika, Amerika, atau Asia, kehidupan pernyaian bukan sesuatu yang asing di masa lalu—bahkan mungkin hingga sekarang. Di Brazil misalnya, dari 350 kasus yang melanggar soal keyakinan agama mereka (Katolik) pada tahun 1737, 306 kasus di antaranya adalah pelanggaran dengan mempraktikkan kehidupan pernyaian. Dari 306 kasus itu, menurut Maria Beatriz Nizza da Silva, 76.8% dilakukan oleh mereka yang sesungguhnya mampu dan dapat mengganti pola kehidupan mereka yang menyimpang dari norma keagamaan yang mereka anut itu dengan perkawinan biasa.[14]

Apabila di berbagai belahan dunia dan dalam kehidupan bangsa yang bermacam-macam tadi umumnya disebutkan bahwa yang biasa menjalankan kehidupan sebagai nyai atau yang biasa diambil sebagai nyai serta mereka yang “terpaksa” menjalani kehidupan sebagai nyai hampir semuanya berasal dari golongan maupun status sosial yang lebih rendah atau berasal dari bangsa lain, tidak demikian halnya dengan yang terjadi di Tonga, Polinesia. Sherry B. Ortner[15] menyatakan bahwa seorang istri bangsa Tonga seringkali mengajak adik perempuannya untuk menjadi istri kedua suaminya, ataupun kalau tidak sebagai istri kedua, adik perempuannya ini dapat dijadikan sebagai nyai saja. Sedangkan di Korea, yang tidak melegalkan adanya polygyny menurut hukum keluarga yang dianut secara umum di Korea namun secara sosial hal itu biasa dilakukan dan juga berterima, mengenal istilah “little wives” di lingkungan para penyelam Pulau Cheju atau istilah  chagün manűra[16] yang galibnya adalah juga semacam praktik pernyaian, seperti dinyatakan oleh Haejoang Cho.[17]

Lain lagi dengan yang terjadi di Singapura pada sekitar tahun 1870 sampai dengan 1940. Di Singapura, yang biasanya menjalani kehidupan sebagai nyai umumnya sudah berpengalaman terlebih dahulu sebagai pelacur. Para pelacur ini bukan penduduk asli Singapura yang berprofesi sebagai perempuan penghibur melainkan hampir semuanya berasal dari negara lain, terutama kalau tidak berasal dari Cina—biasa disebut sebagai ah ku—mungkin berasal dari Jepang—biasa disebut sebagai karayuki-san. Di dalam bukunya yang mengungkap perihal pelacuran di Singapura antara tahun 1870—1940 itu James Francis Warren menyatakan  “A principal strategy for a prostitute to cross over and makes a new life somewhere else in Singapore was to be a concubine. It was not unusual at the turn of the century for a rich Chinese businessman to have a beautiful young concubine, whom he had redeemed or purchased from a brothel.[18]

Membicarakan soal pernyaian, tentu belum lengkap jika tidak menyinggung kehidupan nyai di dalam masyarakat Afrika maupun—khususnya—dalam masyarakat Cina. Dikatakan “belum lengkap” di sini mengingat bahwa informasi mengenai praktik pernyaian yang biasa kita terima umumnya selalu menyinggung negara-negara di Afrika maupun Cina itu. Margaret Strobel[19] contohnya, menginformasikan bahwa pernyaian bukan sesuatu yang aneh dalam masyarakat Afrika yang menjadi kolonisasi atau yang  berada dalam kekuasaan pemerintahan Inggris pada abad ke-19 dan ke-20. Masyarakat Afrika yang dimaksudkan ini misalnya adalah masyarakat di Kenya, di Rodhesia Utara/Zambia, dan di Rodhesia Selatan/Zimbabwe. Dikatakan oleh Strobel[20] bahwa “in the early colonial days, European men commonly took concubines,” dan bahwa “concubinage entailed physical proximity and intimacy in a context of inequality.”

Mengenai pernyaian dalam masyarakat Cina, dapat ditelusur dari sejumlah buku. Tiga buku yang secara agak khusus mengungkapkan perihal pernyaian itu adalah tulisan-tulisan Maria Jaschok,[21] Ann B. Waltner,[22] serta Rubie S. Watson dan Patricia Buckley Ebrey.[23] Dengan sekurang-kurangnya tiga buku ini saja telah cukup menunjukkan bahwa pernyaian bukan hal asing dalam kehidupan kerajaan, lingkungan bangsawan, maupun kehidupan rakyat kebanyakan. Praktik pernyaian di Cina umumnya disebabkan bukan oleh adanya kolonialisme seperti terjadi di sejumlah tempat, tapi terutama oleh sistem kekaisaran yang begitu lama telah berlangsung di Cina.

Pernyaian di Indonesia  Masa Kolonial

Munculnya praktik pernyaian seperti yang terjadi di sejumlah negara di Afrika—yaitu terutama akibat kolonialisme oleh pihak Barat—terjadi pula di Indonesia di masa lalu. Pada bagian pengantar artikelnya yang berjudul “Karya-karya Fiksi Tirto Adhi Soerjo” Pramoedya Ananta Toer[24] menegaskan bahwa pernyaian merupakan fakta sosial di dalam masyarakat kolonial di Indonesia. Praktik pernyaian itu, tambahnya, diterima wajar oleh masyarakat pada waktu itu. Pernyataan Pramoedya yang sedemikian ini memang tidak didukung oleh sejumlah data tertulis yang akurat namun kebenaran dari pernyataannya ini dapat ditelusur melalui sejumlah acuan atau buku yang mendiskusikan perihal situasi sosial di Batavia khususnya, dan di Jawa atau di Hindia Belanda umumnya. Buku-buku yang dimaksudkan ini misalnya adalah karya-karya Jean Gelman Taylor,[25] Susan Abeyasekere,[26] Leonard Blusse,[27] dan Paul van der Veur.[28]

Menurut Paul van der Veur,[29] pernyaian di Indonesia muncul untuk pertama kalinya tidak lama setelah kedatangan yang pertama para “Westerners” ke Indonesia pada abad ke-16, dalam pengertian bahwa kedatangan para “Westerners” ke Indonesia itu telah menyebabkan atau menimbulkan situasi yang menyebabkan sejumlah perempuan pribumi dipaksa—atau juga “memperoleh kesempatan”—menjadi nyai. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan “Westerners” yang pertama ini adalah “the first Dutch fleet to the Indonesian archipelago which set out on the 2nd April, 1595”.[30] Situasi pernyaian yang muncul ini sebagai akibat tidak langsung dari kenyataan bahwa tidak semua pegawai atau pejabat VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) atau United East India Company disertai para istri.[31] Para pegawai—terutama pegawai biasa atau pegawai kasar dalam komisi dagang Belanda itu—diharuskan untuk hidup membujang atau jika mau, mereka diperkenankan hidup dengan para perempuan pribumi sebagai nyai mereka atau juga mengawini perempuan pribumi.

Berkenaan dengan soal pernyaian, penguasa VOC, khususnya di bawah otoritas Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen, berniat menghapuskan atau mengurangi sebanyak mungkin praktik kehidupan pernyaian karena pernyaian ini telah “resulted in abortion, infanticide and sometimes in the poisoning of the master by a jealous concubine.”[32] Akan tetapi, kehidupan pernyaian ternyata telah “mewabah” dalam waktu yang tidak begitu lama sehingga niat untuk memberantas praktik pernyaian ini tidak berjalan dengan mudah. Kenyataan yang menyebutkan bahwa 95 orang Belanda dari 110 pasangan dalam masa pemerintahan J.P. Coen hidup dalam pernyaian atau hidup bersama secara sementara dengan perempuan pribumi,[33] memberi indikasi bahwa penghapusan terhadap pernyaian ini bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang sia-sia.

Istilah “nyai”, sebagai istilah untuk menyebutkan ‘perempuan pribumi yang dipelihara oleh para pendatang dari Eropa’, menurut Rob Nieuwenhuys[34] ternyata baru dijumpai pada tahun 1826 meskipun praktik kehidupan pernyaian itu sendiri sudah jauh lebih dulu ada. Seperti terdapat dalam buku Leonard Blusse,[35] praktik pernyaian itu sudah ada sekitar dua abad sebelum istilah ini dipakai, yaitu sekurang-kurangnya pada pemerintahan J.P. Coen di Hindia Belanda (1619—1623 dan 1627—1629) yang sudah memperlihatkan suatu praktik pernyaian secara terbuka. Kenyataan ini sangat mungkin didorong pula oleh sebuah dekrit yang diumumkan tahun 1617 yang menyatakan bahwa para laki-laki Eropa dilarang untuk bekerja di Hindia Belanda jika mereka menikahi perempuan pribumi. Tineke Hellwig dalam soal ini menyatakan bahwa “it was prohibited, however, for a white Christian man to marry a non-Christian woman.”[36] Dalam hubungan ini, menurut Vandenbosch,[37] pengaruh dari dekrit ini terutama tampak dari semakin maraknya praktik pernyaian yang memang tidak disinggung dalam dekrit itu maupun dilarang secara hukum, sementara kebutuhan biologis para laki-laki Eropa di sisi yang lain lebih tinggi akibat—terutama—jenis makanan yang ada di Hindia Belanda yang secara tidak langsung sangat menggairahkan dan sekaligus mendorong libido yang berlebihan.

Berdasarkan kenyataan kesejarahan ini maka jelas kiranya bahwa pernyaian bukan suatu fenomena yang baru pada abad ke-19 itu. Sebagai suatu situasi yang merupakan akibat tidak langsung dari kedatangan orang-orang Eropa dewasa yang tidak disertai oleh istri mereka itu sampai awal abad ke-20, bukan merupakan sesuatu yang mengherankan apabila praktik pernyaian tidak lagi dianggap sebagai suatu masalah sosial atau sesuatu yang tak berterima dalam masyarakat.

Munculnya praktik pernyaian dalam masyarakat kolonial di Indonesia ini dapat dijelaskan melalui sejumlah kemungkinan. Kemungkinan pertama, pernyaian muncul sebagai akibat logis dari keberadaan para pegawai VOC yang masih bujangan atau yang—lebih-lebih—tidak disertai istri mereka dalam hubungan untuk pemenuhan kebutuhan biologis mereka. Dalam kasus pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya bersifat sementara dengan pasangan yang berganti-ganti dan dengan suatu transaksi, istilah yang tepat tentu bukan “pernyaian” melainkan “pelacuran.” Digunakannya istilah “pernyaian” bertolak dari asumsi bahwa mereka—laki-laki Eropa dan perempuan pribumi—itu hidup bersama secara menetap dan dalam jangka waktu yang lama sebagai pasangan tetap. Kemungkinan ini sesuai pula dengan penjelasan Jean Gelman Taylor yang menjelaskan bahwa praktik pernyaian dengan perempuan pribumi telah meluas ke seluruh wilayah dan selama kekuasaan VOC.[38]

Kemungkinan kedua, praktik pernyaian berkembang secara cepat dan meluas dalam periode kolonial itu sesungguhnya merupakan suatu manifestasi dialektik antara pihak superior dengan pihak inferior di tanah jajahan. Orang Eropa yang datang dengan VOC-nya itu, baik secara kekuasaan, ekonomi, maupun intelektual memang jauh lebih unggul dibandingkan pribumi. Terlebih lagi disertai pula semacam ideologi seksis[39] yang selalu memposisikan kaum laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan, menyebabkan praktik pernyaian begitu marak tanpa adanya suatu perlawanan yang berarti dari pihak pribumi. Secara ekonomi misalnya, perempuan pribumi sudah tentu akan dengan mudah tergiur oleh kemakmuran orang-orang Eropa itu sehingga jika perempuan pribumi itu diminta untuk dijadikan nyai, pertimbangan utamanya bukan lagi soal moral atau sanksi sosial, melainkan lebih pada kemungkinan untuk hidup yang lebih terjamin, hidup yang lebih memberikan harapan.

Kemungkinan ketiga, pernyaian dapat muncul dan berkembang secara cepat di Indonesia pada masa kolonial itu tidak lain sesungguhnya merupakan akibat logis saja dari tidak mungkinnya terjadi perkawinan legal antara laki-laki kulit putih yang hampir semuanya beragama Nasrani dengan perempuan pribumi yang biasanya beragama Islam. Menurut Abeyasekere, perkawinan antara orang-orang Eropa dengan perempuan pribumi itu tetap merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan sepanjang masih berlakunya hukum kolonial yang melarang orang-orang Nasrani menikahi perempuan non-Nasrani, yaitu hingga abad ke-19.[40] Sementara di pihak perempuan pribumi sendiri juga masih amat sedikit yang bersedia berpindah ke agama Nasrani itu. Tidak mungkinnya terjadi suatu perkawinan secara legal itu menyebabkan orang-orang Eropa di Indonesia pada masa itu lebih memilih melakukan praktik pernyaian dengan perempuan pribumi.

Kemungkinan terakhir, akibat dilarangnya orang-orang Eropa mengawini perempuan pribumi berdasarkan dekrit tahun 1617 yang tidak disebabkan oleh faktor perbedaan agama,[41] sebagaimana baru saja diungkapkan, tentu saja semakin meningkatkan praktik pernyaian di Batavia khususnya, dan di Hindia Belanda pada umumnya.

Pemojokan Perempuan Pribumi

Dalam realitas keseharian, begitu mendengar kata “nyai”, imajinasi orang segera akan menuju kepada sosok perempuan yang berpenampilan atau bersifat tertentu tergantung dari pengalaman, bacaan, ataupun interaksi yang mungkin pernah dilakukan dengan sesosok nyai. Citra nyai, dengan demikian menjadi tidak tunggal.

Sejauh ini memang hanya sedikit buku acuan yang secara khusus mendiskusikan atau menyinggung mengenai citra nyai atau pernyaian, khususnya dalam masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Ada sejumlah alasan yang agaknya menjadi dasar ketidakmenarikan persoalan nyai ini bagi para sosiolog maupun juga para sejarawan. Alasan-alasan ini dapat direkonstruksikan sebagai berikut. Pertama, keberadaan atau kehidupan nyai agaknya tidak dianggap sebagai suatu bagian penting dan berarti dalam penulisan sejarah sosial suatu masyarakat—di Indonesia, khususnya—karena kehidupan nyai terlanjur dianggap sebagai suatu permasalahan domestik[42] yang umumnya tidak menjadi perhatian para sejarawan. Kedua, kehidupan nyai agaknya sudah terlanjur dianggap atau dicap sebagai kehidupan yang tidak bermoral atau menjijikkan, yang hampir sama saja dengan kehidupan pelacur. Kalaupun pernyaian masih dianggap lebih tinggi dari pelacuran, nilai lebihnya tetap tidak akan menyamai nilai luhur sebuah perkawinan legal. Ketiga, karena pernyaian memang mempunyai potensi dapat merendahkan martabat atau status seseorang, maka pernyaian cenderung sangat tertutup dan sering berada di balik suatu bentuk kamuflase. Akibatnya, dengan ketertutupan semacam ini maka menyulitkan orang yang ingin membuat semacam catatan akan dunia pernyaian itu.

Sejauh ini, soal pernyaian hanyalah semacam noktah atau bagian kecil saja dari suatu persoalan yang lebih besar dan mempunyai pengaruh langsung dalam tatanan sosial suatu masyarakat. Misalnya saja, pernyaian hanya disinggung sepintas dalam pembicaraan besar mengenai masalah Eurasian atau masalah masyarakat Indo di Indonesia.[43] Padahal, jika ditelusur lebih lanjut, keberadaan Eurasian dalam masyarakat Indonesia di masa kolonial itu hanya mungkin ada karena adanya pernyaian ini. Juga, di dalam beberapa hal, persoalan nyai hanya disinggung sepintas sebagai bagian dari pembicaraan mengenai kehidupan di Batavia pada masa kolonial,[44] sebagai bagian kecil dari pembicaraan mengenai keberadaan VOC sebagai “strange company”,[45] atau bagian sejarah Jakarta seperti dikemukakan oleh Susan Abeyasekere.[46] Jika pun ada yang secara agak panjang lebar menyinggung soal nyai dan pernyaian ini, tulisan Tineke Hellwig[47] yang berjudul Adjusment and Discontent: Representations of Women in The Dutch East Indies pantas dikemukakan di sini. Namun demikian, kehidupan nyai dan pernyaian agaknya lebih diminati oleh para penulis fiksi.

Di dalam bukunya, Abeyasekere[48] mengungkapkan bahwa menjadi nyai pada masa kolonial di Indonesia umumnya identik menjadi perempuan yang beruntung karena dengan statusnya sebagai nyai itu seseorang perempuan dapat hidup secara lebih sejahtera yang jauh dari kehidupan sebelumnya yang umumnya menderita. Status sebagai nyai dalam konteks kehidupan kolonial itu banyak dipandang sebagai status yang lebih tinggi dari kebanyakan perempuan biasa karena adanya kesempatan berinteraksi dengan laki-laki-laki-laki dari bangsa lain yang memang sudah dianggap lebih tinggi statusnya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya hubungan antara menjadi nyai dan menjadi lebih sejahtera di sini dapat dipahami dengan melihat kenyataan bahwa para tuan yang biasa mengambil nyai adalah mereka yang umumnya bekerja sebagai pegawai VOC atau  perusahaan lain, maupun pedagang yang secara ekonomi lebih sejahtera dibandingkan dengan kebanyakan orang Indonesia umumnya. Dengan demikian, apabila perilaku dan pelayanan nyai terhadap tuannya dianggap memuaskan, bukan hal yang aneh apabila sebagai nyai, ia pun akan “kecipratan” kemakmuran.

Perempuan Indonesia pada masa dahulu yang hidup dalam sistem keluarga ataupun sistem masyarakat yang penuh dengan tatakrama sosial yang ketat, bagaimanapun akan melahirkan para perempuan yang sekurang-kurangnya pernah mengenal adat maupun sopan santun yang penuh tenggang rasa. Dengan berlatarkan tatalaku yang sedemikian ini tidak mengherankan bahwa apabila terpaksa menjadi nyai pun—dengan berbagai alasannya—para perempuan itu masih akan tetap menjaga atau mempertahankan nilai-nilai yang pernah diperolehnya, termasuk nilai kesetiaan. Dalam hubungan dengan masalah ini, Jean Gelman Taylor[49] juga menyatakan bahwa kesetiaan merupakan ciri yang  menonjol pada para nyai. Sejumlah petualang maupun sejarawan Belanda pada abad ke-19 sempat mencatat akan tingginya nilai kesetiaan para nyai ini. Pada kenyataannya, sesungguhnya para nyai ini pun memang tidak dihadapkan pada suatu sikap memberontak atau tidak setia sejauh perilaku atau perangai tuannya tidak menyakiti dan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari secara memadai.

Akan tetapi, citra nyai barang tentu tidak selamanya positif seperti tampak pada penjelasan di atas ini. Nyai banyak dipahami pula sebagai perempuan yang mudah kena bujuk rayu, dapat dibeli secara murah, tidak kuat imannya, serta gambaran lain yang serba negatif. Berdasarkan catatan yang pernah ada mengenai para nyai di Hindia Belanda, gambaran yang negatif seperti ini juga muncul. Bahkan oleh Bas Veth kebobrokan moralitas para nyai ini diungkapkan dengan sangat sarkastik dalam bukunya yang berjudul Het Leven in Nederlansch-Indie yang terbit pada tahun 1900. Di dalam buku setebal 250 halaman ini Bas Veth sepertinya menulis permasalahan nyai yang pernah dijumpainya di Hindia Belanda itu dengan nada yang sangat emosional. Agaknya, Bas Veth dalam bergaul atau dalam menyaksikan kehidupan pernyaian di Hindia Belanda pada abad ke-19 itu selalu bertemu dengan sisi negatif dari situasi pernyaian. Dalam beberapa bagian dari bukunya ia selalu menggambarkan bahwa para nyai itu tidak lebih dari para budak yang tidak berbudaya, tidak mempunyai moral, dan tidak berbeda jauh dengan pelacur biasa. Jika buku Bas Veth ini dibaca secara keseluruhan, nada yang kasar dan penuh emosional itu sesungguhnya tidak hanya saat menyinggung soal nyai dan pernyaian, tetapi—menurut Soebagio Sastrowardojo—mewarnai keseluruhan nada pengucapan bukunya.

Bas Veth, ternyata, bukan satu-satunya penulis yang mencaci maki sosok nyai dan kehidupan di Hindia Belanda yang jauh dari tatanan moral yang pantas. Di dalam bukunya, Leonard Blusse,[50] juga menggambarkan citra nyai sebagai perempuan yang telah menikmati kehidupan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan telah melakukan tindakan yang immoral, seperti berselingkuh dengan laki-laki Eropa lainnya,  melakukan aborsi, dan bahkan meracun para tuannya dengan berbagai alasan.

Sekiranya banyak orang seperti Nicholas de Graff,[51] yang menyatakan bahwa para nyai itu umumnya bodoh dan sama sekali tidak intelektual, atau bahwa para nyai itu umumnya seperti batu atau mempunyai otak yang bebal sebagaimana dinyatakan oleh Thérěse Hoven dalam bukunya Uit he Land der Klapperboomen (1897),[52] hal itu sesungguhnya dapat betul dan dapat saja hanya merupakan generalisasi yang tidak sahih. Sebab, jika kebodohan para nyai ini dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka dalam membaca dan menulis, hal ini tentunya sangat wajar mengingat bahwa kesempatan untuk mengecap pendidikan masih merupakan sesuatu yang langka, mahal dan tidak dapat diikuti oleh semua orang Indonesia. Pada abad ke-19 itu orang-orang yang dapat menempuh pendidikan secara formal adalah para lelaki Eropa, Eurasian, Cina, peranakan Cina, dan Indonesia yang berasal dari kelas sosial atas atau para priyayi. Para perempuan sama sekali tertutup kemungkinannya untuk mengikuti pendidikan formal di sesuatu sekolah. Terbatasnya kesempatan bagi orang-orang pribumi untuk bersekolah ini, selain karena kebijakan kolonial yang tidak menginginkan para penduduk pribumi menjadi pintar—dan kemudian berkemungkinan memberontak—juga karena fasilitas atau prasarana pendidikan yang memang masih sangat terbatas. Menurut Bernhard Dahm,[53] rasio antara jumlah sekolah dan populasi penduduk Hindia Belanda memang sangat tidak proposional. Sebagai contoh, di Jawa dan Madura yang mempunyai penduduk sekitar 30 juta orang ternyata hanya tersedia 562 sekolah.

Akan tetapi, jika kebodohan itu dihubungkan dengan karakteristik umum perempuan Indonesia—bukan hanya para nyai—hal ini perlu dipertanyakan kebenarannya sebab pada abad ke-19 itu sudah ada sejumlah perempuan yang mampu membaca dan menulis tanpa melalui pendidikan formal, sebagaimana ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika.

Dari uraian di depan, kendati tergambar pula adanya para perempuan Indonesia yang menjadi nyai yang pada kenyataannya hidup dalam kenyamanan atau bahkan kemewahan, ditilik dari alasan yang alami sifatnya, dapat dikatakan bahwa pada awalnya pernyaian itu bertolak dari semacam pengkondisian yang sifatnya memojokkan. Dalam kaitan ini, tentu harus dipahami, bahwa yang dipojokkan itu adalah posisi para perempuan yang menjadi nyai tersebut yang mula-mula dapat diterka telah digiring oleh suatu keadaan atau kenyataan sosial yang sangat tidak mungkin ditampiknya pada masa itu, dan yang lebih-lebih lagi bersifat dari kondisi tidak setara. Ketidaksetaraan ini memang sangat sulit untuk dilacak, tapi jika melihat dari modus kesenjangan yang tentu tidak mungkin dielakkan pada masa kolonial itu — baik secara ekonomi, kultural, maupun sosial — antara para pendatang dengan pribumi, jelas bahwa telah terjadi pemojokan yang mungkin saja kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang natural, wajar, dan bahkan “semestinya” untuk kondisi masa itu.

Maka dengan latar sosiologis semacam ini, terang kiranya bahwa bagaimanapun atau seperti apapun kehidupan para nyai di masa kolonial itu, kooptasi para penjajah yang tentu berada dalam posisi berkuasa atau lebih dalam segala sisi kehidupan itu, telah menciptakan suatu keadaan yang sesungguhnya sangat berlawanan dengan hukum alam positif maupun dengan hak kemanusiaan yang paling dasar. Sebagai sebuah catatan hitam dalam sejarah kemanusiaan, pernyaian memang telah menjadi masa lalu; tetapi bagaimana jika praktik pernyaian itu kini juga terjadi di Indonesia, terutama antara sesama bangsa sendiri? Jawabannya tentu hanya satu dan jelas: lawan![54]

Ibnu Wahyudi,

Staf pengajar ilmu susastra pascasarjana Universitas Indonesia.


[1] Istilah ini dapat dilihat dalam buku Korean Women: View from the Inner Room, yang diedit oleh Laurel Kendall dan Mark Peterson, New Haven: East Rock Press, Inc., 1983.

[2] Lihat Maria Brosius, Women in Ancient Persia 559—331 BC, Oxford: Clarendon Press, 1996.

[3] Barbara S. Lesko, “Women of Egypt and the Ancient Near East,” dalam Becoming Visible: Women in European History, diedit oleh Renate Bridenthal, Claudia Koonz, dan Susan Stuard, Boston: Houghton Mifflin Company, 1987, h. 45, 53—54.

[4] Beth Baron, The Women’s Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press, New Haven & London: Yale University Press, 1994.

[5] Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, h. 20.

[6] Brosius, op.cit., h. 89.

[7] Ibid., h. 95.

[8] Ibid., h.191.

[9] Ibid., h. 192.

[10] Mireille Corbier, “Divorce and Adoption as Roman Familiae Strategis,” dalam Marriage, Divorce, and Children, diedit oleh Beryl Rawson, Oxford: Oxford University Press, 1996, h. 56.

[11] Jo Ann McNamara, “Matres Patrice/Matres Ecclesiae: Women of the Rome Empire,” dalam Becoming Visible: Women in European History, diedit oleh Renate Bridenthal, Claudia Koonz, dan Susan Stuard, Boston: Houghton Mifflin Company, 1987, h. 114.

[12] Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500—1800, New York: Harper and Row, Inc., 1979, h. 29.

[13] Suzanne F. Wemple, “Sanctity and Power: The Dual Pursuit of Early Medieval Women,” dalam Becoming Visible: Women in European History, diedit oleh Renate Bridenthal, Claudia Koonz, dan Susan Stuard, Boston: Houghton Mifflin Company, 1987, h. 132.

[14] Maria Beatriz Nizza da Silva, “Women’s History in Brazil: Production and Perspectives,” dalam Writing Women’s History: International Perspectives, diedit oleh Karen Offen, Ruth Roach Pierson, dan Jane Rendall, Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press, 1991, h. 375.

[15] Sherry B. Ortner, “Gender and Sexuality in Hierarchical Societies: The Case of Polinesia and Some Comparative Implications,” dalam Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality, diedit oleh Sherry B. Ortner dan Harriet Whitehead, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, h. 405.

[16] Istilah ini oleh Brian Wilson diartikan sebagai ‘a man’s concubine’ yang di Korea jumlahnya tidak terlalu banyak, sebagai akibat sistem kekerabatan di Korea yang begitu ketat. Lihat Brian Wilson, “The Korean Shaman: Image and Reality,” dalam Korean Women: View from the Inner Room, diedit oleh Laurel Kendall dan Mark Peterson, New Haven: East Rock Press, Inc., 1983, h. 124.

[17] Haejoang Cho, “The Autonomous Women: Divers on Cheju Island,” dalam Korean Women: View from the Inner Room, diedit oleh Laurel Kendall dan Mark Peterson, New Haven: East Rock Press, Inc., 1983, h. 88.

[18] James Francis Warren, Ah Ku and Karayuki-san: Prostitution in Singapore 1870—1940, Singapore: Oxford University Press, 1993, h. 320.

[19] Margaret Strobel, “Gender and Race in Nineteenth- and Twentieth-Century British Empire,” dalam Becoming Visible: Women in European History, diedit oleh Renate Bridenthal, Claudia Koonz, dan Susan Stuard, Boston: Houghton Mifflin Company, 1987, h. 376—9.

[20] Ibid, h. 378.

[21] Maria Jaschok, Concubines and Bondservants, 1994.

[22] Ann B. Waltner, Getting an Heir: Adoption and Construction of Kinship in Late Imperial China, Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.

[23] Rubie S. Watson dan Patricia Buckley Ebrey, eds., Marriage and Inequality in Chinese Society, Berkeley: University of California Press, 1991.

[24] Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.

[25] Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia, Madison: The University of Wisconsin Press, 1983.

[26] Susan Abeyasekere, Jakarta: A History, edisi perbaikan, Singapore: Oxford University Press, 1990.

[27] Leonard Blusse, Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia, Dordrecht & Riverton: Foris Publication, 1986.

[28] Paul van der Veur, “Cultural Aspects of the Eurasian Community in Indonesian Colonial Society,” Indonesia, No. 6 (Oktober), 1968; Paul van der Veur, “The Eurasians of Indonesia: A Problem and Challenge in Colonial History,” Journal of Southeast Asia History, IX (2), September 1968.

[29] Van der Veur, loc.cit., “The Eurasians …,” p. 191.

[30] Lihat E.S. de Klerck, History of the Netherlands East Indies, Amsterdam: B.M. Irael N.V., 1975, p. 197.

[31] Blusse, op.cit., h. 163.

[32] Ibid., h. 169.

[33] Ibid.

[34] R. Niewenhuys, Oost-Indische Spiegel; Wat Nederlandse Schrijvers en Dichters over Indonesie hebben geshreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, cetakan kedua, Amsterdam: Querido, 1973, h. 95.

[35] Blusse, op.cit.

[36] Tineke Hellwig, Adjustment and Discontent: Representations of Women in the Dutch East Indies, Windsor: Netherlandic Press, 1994, h. 31.

[37] Army Vandenbosch, The Dutch East Indies: Its Government, Problems, and Politics, Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1944, h. 8.

[38] Jean Gelman Taylor, Indonesia, Madison: Center for South-East Asian Studies, University of Wisconsin, 1975, h. 17.

[39] Hal semacam ini disinggung pula oleh Margaret Stroberl, loc.cit. yang menyatakan bahwa “whites should be superior to people of color and men superior to women”, h. 379.

[40] Abeyasekere, op.cit

[41] Tidak terlalu jelas, akhir atau lamanya dekrit ini berlaku. Lihat Vandenbosch, op.cit.

[42] Yang dimaksudkan dengan persoalan domestik ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga..

[43] Hal ini tampak dalam tulisan-tulisan Van der Veur yang banyak membincangkan persoalan Eurasian di Indonesia. Lihat Van der Veur, loc.cit.

[44] Lihat Taylor, op.cit., dan loc.cit.

[45] Lihat Blusse, op.cit.

[46] Lihat Abeyasekere, op.cit.

[47] Lihat Tineke Hellwig, Adjustment and Discontent: Representations of Women in the Dutch East Indies, Windsor: Netherlandic Press, 1994.

[48] Abeyasekere, op.cit., h. 77.

[49] Taylor, op.cit., h. 136.

[50] Blusse, op.cit., h. 166 dan 169.

[51] de Graff adalah dokter VOC yang banyak menangani para nyai. Lihat Ibid., h. 172—3.

[52] Pendapat Hoven ini terdapat dalam buku Tineke Hellwig, op.cit., h. 62.

[53] Bernhard Dahm, History of Indonesia in the Twentieth Century, terjemahan P.S. Falla, London: Pall Mall Press, 1971, h. 16.

[54] Menyitir ungkapan yang sangat terkenal dari penyair Wiji Thukul, yang banyak diadopsi oleh para demonstran saat melancarkan protes-protes mereka..


Beranda  |  Kategory: Edisi 02 , Uncategorized | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia