Pakaian, Gaya, dan Identitas Perempuan Islam

10 - Oct - 2009 | Heru Prasetia | No Comments »

Konon, setiap kali mencoba duduk di singgasananya, Raden Patah, raja pertama kesultanan demak itu, tiba-tiba jatuh sakit, tak sadarkan diri, dan terjungkal. Baru setelah ia melepas pakaian hajinya dan menggantikannya dengan tutup kepala jawa, lengkap dengan ornamen-ornamen di telinganya, ia dapat duduk di singgasananya dengan selamat. De Graaf, sebagaimana dikutip Van Dijk dalam tulisannya yang berjudul Sarung, Jubah, dan Celana. Penampilan sebagai Sarana Pembedaaan dan Diskriminasi, mencatat anekdot ini untuk mejelaskan arti penting pakaian dalam kontestasi identitas Jawa-Islam di masa lalu. Di sisi lain, kisah ini juga menyampaikan pesan bahwa pakaian bukan semata kain pembungkus tubuh tapi juga menjadi tanda yang membangkitkan makna-makna sosial.

Pakaian adalah ekspresi tentang cara hidup sekaligus mencerminkan pandangan politik dan keagamaan. Pakaian menjadi satu penanda paling gamblang tentang sikap hidup seseorang atau tentang bagaimana orang mengidentifikasi diri sebagai individu maupun sebagai kelompok, sebab kain pembungkus inilah yang menhubungkan tubuh dengan dunia sosial. Pemakaian kerudung atau jilbab, misalnya, menjadi cara tersendiri untuk menunjukkan aspirasi politik sekaligus sikap keagamaan. Aspirasi atau sikap politik itu, misalnya,  tampak ketika pada awal abad 19 orang Islam  masih berdebat tentang apakah memakai celana panjang adalah lebih baik ketimbang sarung. Celana panjang, pada masa itu, menjadi simbol dari mode Barat, sementara sarung identik dengan Islam. Mengenakan celana artinya mendukung kolonialisme, sedangkan mengenakan sarung bisa berrati membela agama. Bagaimana orang menutupi kaki dan kepalanya pada banyak sisi juga bukan sesuatu yang mudah dan sepele. Semua bertalian erat dengan situasi sosial sekaligus makna yang terkandung dalam mode pakaian itu. Pilihan-pilihan atas cara berpakaian berada dalam tarik-menarik pamaknaan atas mode pakaian itu sendiri. Pilihan cara berpakaian juga dibatasi oleh kaidah-kaidah sosial yang melingkupinya. Bertelanjang kaki, memakai sepatu, memakai kerudung, menyanggul rambut, semua punya konotasi spesifik yang kadang memberi penanda tentang kondisi-kondisi yang direpresentasikannya, misalnya tentang “kemajuan”, tradisional”, pedesaan, perkotaan, dan seterusnya. Dengan pengertian yang sama, pakaian juga bisa menjadi ekspresi paling kuat tentang identitas keagamaan, yang menghubungkan tubuh individu beragama dengan konvensi-konvensi moral, sosial, dan politik di sekitarnya. Masuknya agama ke suatu wilayah, misalnya, juga ditandai dengan perubahan cara orang berpakaian.  Termasuk masuknya Islam  di Nusantara.

Dalam bentang penulisan sejarah sosial Islam di negeri ini, yang selalu diperkenalkan adalah tapak-tapak waktu Islamisasi melalui tonggak-tonggak besar seperti peralihan kuasa kerajaan, berdirinya masjid besar, peperangan, dan semacamnya. Tak banyak perhatian diberikan pada detail-detail menyangkut tubuh-tubuh manusia yang berubah itu, seperti soal pakaian. Bagaimanapun, Islam  datang tidak sekadar sebagai ide baru, tapi juga cara pandang sekaligus cara beritindak baru, termasuk dalam hal ini adalah cara orang berpakaian, makan, memasak, membangun rumah, dan seterusnya. Bagaimanapun, kontak orang Nusantara dengan bagian dunia Islam adalah lebih tua ketimbang kontak dengan dunia Barat. Pakaian yang diambil dari khazanah dunia Islam-Arab melalui gelombang dagang orang-orang India dan Timur Tengah telah menerpa Nusantara jauh sebelum bangsa Eropa datang. Tapi tak bisa disangkal pula jika pengaruh Barat terhadap cara berpakaian bangsa Indonesia juga merangsek sedemikian kuat.  Berpakaian menutupi tubuh laki-laki bagian atas dan kaki adalah pengaruh dari kolonialisme. Gabungan antara kolonialisme dan Islam menciptakan nalar tentang kesopanan bagi masyarakat pribumi, yakni tertutupnya tubuh. Ide-ide tentang kemodernanan kerap ditandai dengan bagaimana cara berpakaian seseorang. Pakaian ala Barat atau Eropa  lebih sering  dianggap sebagai pakaian yang menyiratkan sikap maju dan modern ketimbang pakaian pribumi atau pakaian dari dunia Arab. Sebaliknya, pakaian jubah putih atau turban Turki lebih sering dianggap sebagai semangat pemurnian agama ketimbang tradisionalisme pribumi.

Pada awalnya Islam tidak hadir sepenuhnya sebagai ideologi. Sebelumnya, tidak ada dikotomi yang begitu keras dan tuntas seperti pemilahan abangan-santri. Semua orang disebut sebagai orang selam atau penganut Islam. Berbagai praktik sosial dan kultural tidak selalu harus dipertentangkan dengan ortodoksi. Termasuk dalam hal cara berpakaian. Waktu itu belum ada istilah busana muslim yang dipergunakan secara luas.  Baik orang Islam  maupun orang non-Islam mengenakan cara pakaian yang serupa. Lambat laun orang Islam  mulai mengenakan pekaian yang berbeda. Terutama setelah terjadi gelombang ziarah haji ke kota suci orang Islam, Mekkah. Sekembalinya dari tanah suci itu, banyak orang mulai mengenakan pakaian yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan, mereka lantas lebih menyukai jubah putih-putih yang ditiru dari khazanah berpakaian masyarakat Arab.

Pakaian jenis jubah putih itu kemudian juga menjadi tanda perlawanan terhadap kolonialisme, terutama ketika identitas Islam  menguat sebagai simbol perlawanan terhadap orang Barat. Di Sumatera, orang-orang berpakaian putih, kaum padri, memompakan perang terhadap adat yang disokong Belanda. Di Jawa, Pangeran Diponegoro, mengenakan jubah putih-putih ketika mengobarkan perang sabil melawan Belanda. Pakaian perang Islam  dan pakaian haji putih ini sempat menggetarkan jantung kekuasaan kolonial hingga mereka merasa perlu membuat aturan yang lebih ketat tentang cara berpakakaian dan siapa saja yang berhak mengenakan baju putih-putih itu pada  akhir abad 19. Demikian tulis Van Dijk dalam artikelnya tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan sikap penuh curiga pemerintah kolonial Belanda terhadap gerakan politik Islam. Sebagaimana dituturkan Robert Hefner dalam Civil Islam, pemerintah kolonial Belanda memang sangat mencemaskan kekuatan politik Islam sehingga merasa perlu menerapkan upaya untuk memonitor, mengawasi, dan meminimalkan aktivitas politik Islam.

            Meski ada gelombang permurnian Islam  pasca berdatangannya para peziarah haji dari Mekkah itu, perubahan cara berpakaian orang Islam  di Jawa dan Nusantara tidak berubah secara drastis. Hanya sedikit saja  laki-laki yang berturban dan perempuan yang berkerudung. Secara umum masyarakat pribumi tetap mengenakan pakaian yang tak menunjukkan identitas keagamaannya secara mencolok. Klaim seperti ini bisa didasarkan pada  foto-foto lama para nyai/istri kiai pesantren (Baca: Gerak Merayap Penutupan Aurat: Catatan Dari Foto-Foto Masa Lalu). Jika dicermati hampir tak ada yang mengenakan pekaian model “jilbab” yang populer belakangan ini. Biasanya mereka hanya mengenakan kerudung yang masih meyisakan terlihatnya rambut dan leher. Informasi tentang pakaian yang dikenakan para ibu pesantren masa lalu, tidak cuma berasal dari foto-foto keluarga. Sebuah catatan tertulis dari A. Hassan menunjukan dengan jelas fenomena itu ketika ia mengungkapkan keberatannya pada para istri kyai yang tidak menutup kepala mereka dengan rapat. A Hassan, seorang pendakwah puritan pada sekitar tahun 1030-an, mengeluhkan cara berpakaian para istri pemuka agama seperti istri pemuka NU dan Muhammadiyah yang tidak mengenakan kerudung penutup aurat. Mereka biasanya hanya mengenakan kerudung yang longgar yang menampakkan leher dan rambut mereka. Bahkan, menurut catatan Delliar Noer dalam The Modernist Muslim Movement in Indonesia, ketika sekitar pada tahun 1932 Muhammadiyah memerintahkan para guru perempuannya untuk mengenakan kerudung, sejumlah perempuan menolak keputusan tersebut dan tetap mengajar tanpa kerudung. Tidak  ada sanksi apapun dari pimpinan Muhamadiyah mengenai hal ini.  Pada era kolonial, cara berpakaian tak pernah menjadi soal di kalangan tradisional seperti NU, sementara tidak ada kesepakatan total tentang pakaian atau makna aurat di kalangan kaum reformis.  Seruan A. Hassan dari Persis tentang busana muslim di atas  justru mengundang kritik dari kaum tradisional dan reformis.

Hal  tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa fenomena jilbab adalah sesuatu yang baru dalam khazanah busana orang Islam di Indonesia. Sebab masyarakat muslim masa lampau, bahkan para pemuka agama sekalipun, tak mengenal—atau lebih tepatnya tidak mengenakan—jenis pakaian seperti ini. Tidak hanya istri para kiai, para gadis santri pun mengenakan kerudung mereka secara lebih longgar, menyisakan leher dan sebagian rambut mereka mengintip keluar. Berbeda dengan masa kini, ketika hampir semua perempuan pesantren tidak mengenakan kerudung seperti para pendahulunya, namun mengenakan jilbab mode baru yang menutup rapat-rapat rambut mereka.

 

Menjilbabi Perempuan Indonesia    

Hanya pada dua dekade belakangan ini pemakaian jilbab menjadi begitu meluas. Jika di negara-negara lain seperti di Timur Tengah, gerakan pemakaian jilbab ini bisa disebut sebagai re-veiling maka fenomena di Indonesia tidak bisa dikatakan demikian karena memang sebelumnya tak pernah dikenal dan dipakai secara luas bentuk-bentuk pakian sejenis veil itu tadi. Di Turki misalnya, kini juga marak penggunaaan tutup kepala semacam jilbab ini. Fenomena di Turki ini bisa disebut sebagai reveiling,  atau—katakanlah—penjilbaban kembali, karena di masa silam para perempuan Turki memang menggunakan penutup kepala dalam berpakaian namun kemudian memudar setelah digelontor sekularisasi termasuk pelarangan jilbab oleh Kemal Attarturk pada tahun 1922. Dewasa ini, para gadis muda di Turki kembali menutup rambut kepala mereka sebagaimana moyangnya dahulu. Hal sedemikian ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Kendati Islam telah dianut masyarakat Nusantara sejak berabad silam, pakaian yang menutup rapat seluruh anggota tubuh tidak pernah dikenal apalagi dikenakan para perempuannya. Di Jawa, misalnya, hingga paruh terakhir abad 20, sebagian besar  perempuannya tetap mengenakan kain kebaya yang terbuka. Termasuk mereka yang aktif di dunia pesantren.  

Sejumlah pengamat menyebutkan bahwa awal penyebaran busana muslim adalah sejalan seiring dengan gerakan reformasi Islam  yang menguat pada awal 1920-1930-an. Satu catatan penting yang dikemukakan Van Dijk tentang perdebatan awal mengenai cara berpakaian perempuan Islam ini muncul ketika ada seorang gadis muda berusia 17 tahun menolak mengenakan tutup kepala untuk menjaga kehormatannya karena menurutnya Jawa bukanlah Arab dan untuk menjadi Islam  tidaklah perlu menjadi Arab. Sikap gadis muda  yang menolak kerudung kepala ini justru dibela oleh sebuah majalah milik kaum Islam progresif saat itu, Islam Bergerak. Jilbab menjadi bagian dari salah satu ikonografi relijius Islam baru terjadi pada awal 80-an.

 

Ada yang menyebut ini sebagai salah satu imbas dari revolusi Islam  di Iran yang menyebarkan gairah baru berislam ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sebagian lagi menyebut ini sebagai imbas dari semakin menguatnya politik Islam  di dunia internasional secara umum. Munculnya gairah baru dalam berislam ini didorong oleh banyak faktor yang berbeda di masing-masing negara, namun hal yang menghubungkannya adalah perasaan terasing dari sistem sekuler dan modernisasi, serta frustasi atas dominasi ekonomi dunia Barat. Kebangkitan Islam ini ditandai oleh krisis identitas Krisis identitas kalangan Islam di Indonesia juga dipicu oleh pertambahan yang terhitung pesat dari jumlah penganut Kristen di Indonesia selepas geger politik G30S medio 1960-an, juga gencarnya upaya Rezim Orde Baru untuk mengukuhkan Pancasila sebagai semacam agama sipil nasonal lewat penyebarluasan ajaran P4 (Pedoman Penghayantan dan Pengamalan Pancasila). Krisis Identitas ini kemudian  membimbing ke arah impian akan masa lalu yang indah, pada nilai-nilai tradisional. Menurut Esposito dalam Islam, Gender, & Social Change, penekanan pada identitas ini mewujud paling gamblang pada menjamurnya gairah berjilbab (menggunakan tutup kepala/veil) di kalangan perempuan muslim di sekujur dunia.

Kendati begitu, jilbab tidak serta merta bebas dipakai begitu saja di negeri ini. Negara Orde Baru dan masyartakat pada umumnya memadang jilbab sebagai sesuatu yang mencurigakan dan dikaitkan dengan gerakan radikal Islam. Tak ayal, pemakaian jilbab lantas mengundang represi. Misalnya, larangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri oleh menteri pendidikan nasional pada tahun 1983. Tentu saja kata-kata yang dipakai dalam larangan itu adalah adalah “penutup kepala”, karena istilah jilbab belum begitu populer. Di sekolah-sekolah pada awal tahun 80-an itu memang muncul siswa-siswa perepempuan yang mulai berkerudung ketika masuk sekolah. Munculnya siswa berpakaian “aneh” itu tentu mengundang perhatian karena menyalahi aturan seragam bersekolah. Sampai Menteri Pendidikan pada waktu itu, Nugroho Notosusanto, merespon hal ini dengan mengeluarkan larangan pemakaian jilbab di sekolah karena tidak sesuai dengan aturan seragam sekolah.

Isu pakaian sekolah ini mulai mengeras ketika muncul protes dari para pemakai jilbab. Seperti ditulis oleh nuraini juliastuti yang merujuk pada harian Kompas, 6 Oktober 1988, pada ahun 1988 di Bogor para siswa berjilbab menggugat sekolah mereka yang mengeluarkan mereka dari sekolah karena pemakaian jilbab tersebut. Kasus serupa juga muncul di jakarta pada tahun 1989. Larangan pemakaian jilbab tidak hanya terjadi di sekolah namun juga diinstitusi-institusi resmi lainnya. Para pegawai negeri perempuan dilarang mengenakan tutup kepala rapat-rapat. Di bawah Orde Baru, ekspresi keagamaan diawasi dengan sangat ketat. Negara melakukan represi terhadap garis Islam politik dan berupaya memberangus ideologi politik Islam. Ditandai dengan pemaksaan asas tunggal Pancasila, Islam tidak lagi diperkenankan menjadi basis ideologi politik. Represi ini termasuk kendali ketat atas simbol-simbol identitas keislaman yang bisa berpotensi memunculkan kekuatan ideologi politik. Identitas keindonesiaan yang dibayangkan Orde Baru adalah identitas nasional Pancasila yang melampaui perbedaan etnis, ras, dan agama. Identitas-identitas kelompok, termasuk agama, harus tunduk pada identitas nasional tersebut. Dengan begini,  tidak ada tempat untuk simbol-simbol yang menonjolkan identitas keagamaan. Termasuk jilbab. Jilbab, dengan demikian, adalah penyebal dari identitas keIndonesiaan yang hendak dibangun Orde Baru.

Dalam konteks seperti ini, pemakaian jilbab adalah simbol perlawanan. Sejak dipakai di Indonesia, berjilbab menjadi lambang melawan pemerintah, mengekspresikan pilihan sendiri, dan cara menunjukkan identitas sendiri. Tidak mengherankan jika studi tentang jilbab yang dilakukan pada masa-masa ini akan sampai pada kesimpulan bahwa jilbab adalah bagian dari rekonstruksi dan bahkan emansipasi perempuan. Ini misalnya ditunjukkan dalam studi Suzanne Brenner tentang pakaian perempuan jawa yang ditulisnya dalam artikel berjudulReconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and “The Veil”. Menurut Brenner, pemakaian jilbab adalah salah satu bentuk modernisasi, dalam pengertian bahwa ketika perempuan memakai jilbab maka dia mencapai kesadaran diri (self-consciousness) dan meneguhkan otonominya sendiri di hadapan otoritas laki-laki dan negara. Dengan mengenakan jilbab, perempuan Jawa, demikian ungkap Brenner, menunjukkan bahwa loyalitas dirinya adalah pada sistem nilai yang mereka anut, bukan pada laki-laki atau aturan pemerintah. Studi Brenner ini bersifat sangat kasuistis, yakni pada pemakaian jilbab di kalangan perempuan muslim perkotaan. Pertanyaan tentang mengapa perempuan pesantren memakai jilbab belum terjawab oleh studi Brenner ini. Selain itu, kesimpulan seperti itu barangkali saja tidak akan muncul jika riset dilakukan pada Indonesai pasca reformasi. Apalagi jika riset itu dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang memberlakukan jilbab sebagai pakaian resmi dan setengah-wajib.

Studi Brenner tersebut mewakili salah satu dari dua pandangan feminis dalam melihat jilbab, yakni sebagai bagian dari agensi perempuan yang menempatkan jilbab sebagai oposisi terhadap pengaruh hegemonik budaya Barat.   Pandangan feminis lainnya melihat jilbab sebagai manifestasi kontrol ideologi patriarki terhadap perempuan. Namun pandangan jenis kedua ini kebanyakan berangkat dari kasus-kasus di Timur Tengah. Sementara itu, pendekatan yang cenderung meletakkan jilbab sebagai resistensi dan alat pemberdayaan—semacam yang dilakukan Brenner— akan gagal melihat kompleksitas interaksi antara individu, sistem sosial, dan sistem intitusional yang melingkupinya.

Di Indonesia pasca Soeharto, atau yang lazim disebut era reformasi itu, jilbab juga tidak bisa diperlakukan sebagai simbol politis yang melawan negara. Meski secara nasional tidak ada aturan legal yang memerintahkan perempuan Indonesia untuk berjilbab namun di era ini ada gelombang baru yang disebut dengan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah ini, sejumlah daerah yang sangat kuat pengaruh gerakan Islamnya, mendorong, kalau bukan mewajibkan, pemakaian jilbab pada para perempuan melalaui peraturan daerah yang berbasis pada hukum legal Islam (syariah) atau yang dikenal dengan istilah perda syariat.  Munculnya perda-perda syariat ini juga menandai era baru dalam hubungan Islam dan negara di Indonesia. Menurut Dewi Candraningrum dalam artikel berjudul Perda Sharia and the Indonesian Women’s Critical Perspectives, tidak kurang dari enam belas perda syariah telah diterbitkan. Secara umum hukum berbasis agama ini dirancang untuk mengatur tiga aspek kehidupan publik. Pertama, mengurangi kriminalitas khusunya prostitusi dan perjudian. Kedua, mendorong kesalehan ritual di kalangan umat Islam, seperti membaca al-Quran, sholat jumat, dan puasa di bulan Ramadhan. Ketiga, mengatur cara orang berpakaian di ruang publik—khususnya jilbab bagi perempuan. Implementasi hukum Syariat Islam di Aceh pada tahun 2001 juga melapangkan jalan bagi penerapan kewajiban berjilbab bagi perempuan Aceh.

Sejumlah peraturan daerah dikeluarkan untuk secara khusus mendorong pemakaian jilbab bagi kaum perempuan.  Lebih dari sepuluh daerah menerbitkan peraturan daerah maupun instruksi bupati berkenaan dengan apa yang disebut dengan busana muslimah. Ini terjadi misalnya di Bulukumba, Enrekang, Cianjur, Solok, Padang, Maros, Garut, Gowa, Takalar, dan Indramayu.Daerah-daerah ini menerapkan kewajiban berjilbab bagi para pegawai negeri dan siswa sekolah atau bahkan pegawai bank swasta dan BUMN. Perda-perda semacam ini mendapat kecaman dan kritik dari kelompok feminis kritis di negeri ini karena mengancam kebebasan sipil perempuan. Selain itu, perda-perda yang bias gender ini juga berpotensi mendulang begitu banyak korban perempuan. Perda anti maksiat dan anti pelacuran, misalnya, bisa melanggar kebebasan dan hak pekerja perempuan untuk bekerja di atas jam sepuluh malam. Dalam soal busana, kewajiban memakai jilbab juga menciderai kebebasan orang untuk mengenakan apa yang dia mau dan inginkan.  Bagi mereka, perempuan seharusnya diberi kebebasan untuk memilih pakaian, entah jilbab atau bukan, yang sesuai dengan pilihan identitas mereka sendiri. Di luar soal perda, jilbab telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dalam masyarakat Indonesia.

Studi Eve Warburtonyang dilakukan pada era perda syariah dan melimpah ruahnya jilbab ini kemudian menyebut adanya rezim pengaruh kawan sebaya, rezim moralitas, serta rezim perilaku yang diharapkan yang mendorong orang untuk berjilbab. Secara kategoris, ada rezim formal dan rezim informal yang mendorong agar perempuan mengenakan jilbab. Rezim formal adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, sementara rezim informal adalah perkembangan praktik sosial secara umum yang pada gilirannya membentuk kaidah dan harapan sosial. Pilihan orang atas pakaian tidak bisa dipisahkan dari harapan sosial dan kaidah sosial di lingkungannya. Berbeda dengan kesimpulan Brenner, jilbab, bagi Warburton, juga berarti ketertundukan pada sistem dan kaidah sosial yang diciptakan di luar diri perempuan. Memakai jilbab tidak lagi bisa dipandang sebagai wujud kesadaran diri. Bagi perempuan Aceh dan sejumlah daerah dengan perda-perda syariah, memakai jilbab bukan sesuatu yang harus diperjuangkan tapi justru sebuah kewajiban yang tak bisa disangkal. Demikian pula pada institusi-institusi sekolah atau universitas yang mewajibkan civitas akademikanya memakai jilbab. Mengenakan jilbab, dengan demikian, bisa merupakan pilihan pribadi namun juga bisa merupakan akibat dari paksaan. Atau paling tidak ada situasi dan konteks yang mengharapkan agar perempuan mengenakan jilbab.

Secara umum, dewasa ini jilbab bisa dipakai di berbagai kesempatan tanpa rasa cemas. Di ruang-ruang publik, jilbab hampir memenuhi pandangan mata. Dalam konteks sosial seperti ini, jilbab bukan lagi simbol perlawanan, apalagi dengan dengan masuknya jilbab dalam trend gaya hidup dan budaya busana global.

 

Kelas Menengah Islam dan Gaya Hidup Berjilbab

Popularitas jilbab mulai mengencang pada dekade 1990-an ketika bandul politik Orde Baru berayun ke haribaan kekuatan politik Islam. Jika sebelumnya jilbab mengandung makna kekolotan, kemunduran, bahkan radikalisme maka pada masa-masa ini jilbab punya makna baru sebagai kemodernan sekaligus kesalehan. Sebelumnya, jilbab dilarang dipakai di sekolah atau di tempat kerja, namun sejak bandul politik beralih, jilbab diperbolehan dipakai di semua tempat seiring dengan membanjinya buku-buku Islam, pengajian-pengajian,  pembangunan masjid di mana-mana berkat bantuan pemerintah, dan sebagainya. Simbolisasi paling gamblang dalam hal ini adalah Tutut—anak perempuan Soeharto—yang mengenakan kerudung, mode yang kemudian sangat populer dan digemari kalangan istri dan anak pejabat Orde Baru kala itu. Ini adalah bagian dari perubahan penting dalam politik keagamaan di Indonesia.

Kebijakan politik Soeharto didasarkan pada hasratnya untuk memonopoli kekuasaan ekonomi dan politik. Maka perubahan bandul politik itu adalah cara dia mencari dukungan baru dari meningkatnya komuniast Islam yang saleh. Demikian papar Robert Hefner dalam ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia. Ketika kelas menengah Islam muncul sebagai kekuatan ekonomi baru, sementara ada keretakan dukungan dari militer, Soeharto mulai menunjuk orang-orang dari kalangan “santri” untuk menjadi pembantunya. Peningkatan tingkat mobilisasi kalangan santri yang luar biasa di ranah birokrasi ini sempat memunculkan idiom “santrinisasi” birokrasi.  Soeharto pada tahun 1990 juga melapangkan jalan  bagi sebuah organisasi kaum terpelajar muslim yang kemudian menjadi sangat dekat dengan kekuasaan: ICMI. Soeharto mulai menampilkan citra publiknya sebagai seorang muslim yang saleh, ia berangkat haji ke mekah, menggemakan takbir pada hari raya, dan golkar mulai membangun masjid di mana-mana. Selanjutnya, Islam seolah menjadi elemen penting dalam identitas nasional Indonesia. Orang kemudian menyebut ini sebagai politik akomodasi Orde Baru terhadap Islam yang membawa sejumlah perubahan penting dalam praktik kehidupan publik masayarakat Indonesia. Undang-undang peradilan agama mulai diberlakukan, pada tahun 1991 larangan mengenakan jilbab dicabut, pada tahun 1992  disahkan UU perbankan syariah yang lantas diikuti dengan pendirian Bank Muammalat Indonesia. Labelisasai halal pada makanan juga mulai populer. Selanjutnya, berbagai ekspresi kultural dan politis Islam mulai mengemuka dalam ruang publik Indonesia. Pada saat yang sama, sebuah lapisan kelas menengah Islam telah siap mengonsumsi itu semua.

Adalah kelas mengenah Islam yang mulai tercipta seiring berkecambahnya orang kaya baru berkat booming minyak pada tahun 70-an dan kebijakan ekonomi Orde Baru. Ditambah lagi dengan dibukanya kran kredit bank untuk pengusaha lokal yang kebanyakan adalah pribumi muslim pada awal 80-an. Ideologi pembangunan dan pemisahan politik dengan Islam membawa akibat sekaligus berkahnya sendiri. Kekuatan gerakan Islam yang sebelumnya diabdikan pada urusan politik lantas memusatkan perhatiannya pada aspek pendidikan dan pembangunan ekonomi. Termasuk berebut posisi di dalam jaringan birokrasi. Munculnya orang kaya baru sebagai buah pembangunan juga melahirkan pribadi-pribadi muslim yang taat sekaligus punya kemampuan ekonomi yang tinggi.

Lahirnya kelas menengah muslim ini membuka ruang pasar yang baru. Kalangan ini adalah kelompok sosial yang siap mengonsumsi budaya pasar sekaligus menciptakan pola konsumsi yang baru, yakni konsumsi leissure time seperti pariwisata dan fashion. Di Turki pun terjadi gejala serupa, sebagaimana dilaporkan Barıs x Kılıçbay dan  Mutlu Binark dalam tulisannya yang berjudul Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle Fashion for Veiling in Contemporary Turkey, pergulatan yang dihadapi orang-orang dalam kalangan ini adalah bagaimana untuk tetap menjadi Islam yang saleh, tanpa harus kehilangan kemodernan dan gaya hidup.  Fashion yang diharapkan adalah fashion yang berkaitan dnegan Islam, pariwisata yang dikehendaki adalah pariwisata yang berkenaan dengan Islam. Busana muslim dan paket tour wisata relijius menjadi jawabannya. Dengan kalimat yang berbeda, mereka hendak menemukan Islam yang cocok dengan alam sosial mereka yang ada sekarang ini. Lahirnya lapisan sosial muslim yang siap mengonsumsi pasar ini bukan monopoli Indonesia. Para produsen pun sigap menyiapkan sajian untuk disantap dan dikonsumsi pasar muslim yang semakin luas ini. Tidak aneh jika di dunia sosial kontemporer saat ini dijejali dengan berbagai produk Islami, dari hotel Islami, rumah makan Islami, bank Islami, sinetron Islami, sastra Islami, sampai busana Islami seperti baju koko untuk pria muslim dan jilbab untuk perempuan muslim. Semua merupakan barang-barang konsumsi yang diproduksi demi tuuan konsumsi tersebut.

Dalam setting sosial-politik seperti inilah jilbab menjadi semakin melekat pada konsepsi identitas perempuan Islam. Popularitas jilbab ini semakin gamblang terlihat dengan meningkatnya industri fashion pakaian muslim serta munculnya jilbab di ruang-ruang dunia hiburan populer. Para artis dan penyanyi terkenal mulai mengenakan jilbab. Majalah dan gerai-gerai pakaian muslim bermunculan bagai jamur di musim hujan. Terjadi juga peningkatan butik pakaian muslim seperti baju panjang dan berbagai varian jilbab. Dewasa ini, di Indonesia, juga di tempat lain, mode busana muslimah sangat bervariasi. Ada yang mengenakan sekadar penutup kepala dengan baju dan celana panjang ketat sebagaimana perempuan lain yang tak berkerudung, namun ada pula sekelompo ortang yang mengenakan cadar.  Akan tetapi secara umum atau yang paling populer adalah penutup kepala dengan baju berlengan panjang dipadu rok atau celana panjang longgar. Salah satu yang kemudian menjadi sangat terkenal adalah mode “jilbab gaul”, yakni jilbab yang dikombinasikan dengan baju ketat nan seksi.  Pada tataran ini, jilbab, sebagaimana tercermin pada jilbab cantik dan jilbab gaul ini, adalah bagian dari gaya hidup kontemporer perempuan Islam yang hendak menjadi modern dan terhubung dengan trend budaya global tanpa mau kehilangan identitasnya sebagai seorang Islam.

Trend ini juga beriringan dengan trend budaya global yang menempatkan jilbab sebagai salah satu ikonnya. Tak hanya di negeri berpenduduk muslim, di Eropa dan Amerika, jilbab juga mulai populer seiring dengan globalisasi. Migrasi orang Afrika, Arab, dan dari negeri-negeri muslim membawa model penutup kepala ini ke seluruh dunia, yang kemudian melahirkan makna kulturalnya sendiri di tempat baru, selain—tentu saja—problem-problem baru. Larangan atas jilbab di Perancis, pagelaran fashion jilbab di Paris, adalah contoh dari betapa jilbab bukan lagi bersifat lokal, tapi juga menembus batas kultural.  Jilbab sudah menjadi salah satu ikon fashion global. Sebagaimana diungkapLeila Karin Österlind, dalam Headscarves in High Fashion. Interrelated meanings, fashion kontemporer sangat memandang penting suatu gejala yang disebut dengan street fashion. Banyaknya pemakai jilbab di kota-kota besar Eropa—atau yang dikenal dengan istilah the hijabies—telah mempengaruhi khazanah fashion global. Termasuk memompakan produksi busana jenis seperti jilbab ini. Jika bagi sebagian besar perempuan muslim jilbab adalah kewajiban agama, bagi para penjaja busana, jilbab adalah tambang emas. Sebuah kerajaan bisnis busana muslimah di Turki, menurut laporan abcnews november 2008, omzet penjualan busana muslimahnya di seluruh dunia mencapai 15 juta dollar AS pada tahun lalu. Rumah-rumah produksi fashion terkemuka seperti  D&G,Paul Smith, Vera Wang, and Jean Paul Gaultier, juga memproduksi busana penutup kepala, yang— selain gairah untuk kembali  ke mode masa silam—langsung atau tidak langsung  merujuk pada cara berpakaian yang dianggap menerbitkan nuansa kesopanan.

Di Indonesia, hampir tak terhitung jumlah gerai busana muslim yang terhampar di kota-kota besar dan kecil di negeri ini. Trend busana ini juga ditopang dengan munculnya majalah-majalah fashion muslimah yang menampilkan gadis-gadis model berjilbab. Jilbab yang dikenakan para model di majalah ini sangat beragam dan bervariasi. Orang menyebutnya seagai jilbab cantik. Suatu jilbab yang menawarkan sebuah gaya dan penampilan yang cantik namun tetap taat beragama. Tentu saja produksi jenis pakaian seperti ini menyasar kalangan kelas menengah perkotaan. Belakangan juga muncul shampo khusus untuk rambut para pemakai jilbab.

Demikianlah, praktik mengenakan jilbab di negeri ini tak pernah bermakna tunggal. Setiap situasi melahirkan makna sosial baru pada jilbab. Demikian pula bagi para pemakainya. Studi Jesica Champagne yang dimuat di majalah Latitude volume 46, November 2004, menunjukkan bahwa para pemakai jilbab memaknai jilbab dengan cara yang sangat beragam, tergantung pada sejarah hidup dan lingkungan yang mengitari mereka. Bisa politis, bisa pula sekadar ingin modis. Perubahan situasi sosial politik juga mengubah cara pandang orang terhadap pakaian, atau bahkan mengubah cara orang berpakaian. Seperti telah dituturkan di atas, sebagai sebuah pakaian, jilbab telah mengalami sejarah pembentukan yang panjang di negeri ini. Pandangan orang tentang jilbab pun berubah, dari secarik kain yang dianggap asing menjadi pakaian yang dianggap paling sahih—juga paling modis—untuk mengekspresikan identitas keIslaman seorang perempuan.

 

 


Beranda  |  Kategory: Edisi 17 | | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia