Mendem Tuak dan De(Kon)struksi Sistem Kriminal

6 - Jan - 2012 | Paring Waluyo Utomo | No Comments »
Mendem Tuak dan De(Kon)struksi Sistem Kriminal

Ngombe tuak di jalanan, atau di warung-warung, dari suasana yang saya dapatkan, jauh dari kesan kontestasi, atau ingin menunjukkan diri sebagai yang paling jagoan. Berbeda dengan ketika ngombe ditempelkan dalam arena pertunjukan tayub.

Pemandangan orang mabuk (mendem) akibat minuman beralkohol di Tuban bukan sesuatu yang aneh. Saat rotasi waktu sampai sore atau malam hari, di sudut-sudut lokasi bala ngombe dengan mudah kita mendapatkan pemandangan itu. Kalaupun tidak mendem, setidaknya kita dengan mudah mendapati mata mereka merah, wajah juga berkeringat kemerahan, dan bau mulut dari aroma tuak yang khas, beberapa yang lain tentu juga akibat arak atau minuman beralkohol dari pabrikan.

Ngombe bareng selepas kerja adalah hal wajar bagi sebagian orang-orang Tuban, meski sering dipandang sinis oleh kelas-kelas terdidik dan elit perkotaan yang super sibuk. Namun harus diakui, ruang ngombe bareng yang dilakukan oleh bala ngombe menjadi tali yang mengikatkan mereka dalam kohesi sosial, pembangunan dan perawatan solidaritas (lihat Turner; 1969)1. Sebab, sangat tidak fair menghakimi mereka sebatas persetubuhan mereka dengan alkohol. Perlu dilihat bahwa seluruh rangkai aktivitas kebudayaan mereka, rupanya banyak di antara mereka yang dilanda masalah-masalah ekonomi. Ngombe bareng setidaknya akan menjadi ruang dialog di antara mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang membebani. Ngombe bareng telah menjadi artikulasi pelepasan beban-beban psikologis, termasuk menjadikan ruang itu sebagai kesempatan untuk mencari tahu atas realitas di luar dirinya yang tidak ia ketahui.

Begitu lamanya mereka berbincang, sambil menenggak tuak, implikasi akhirnya, mereka akan menghadapi ketidaksadaran (mendem). Mendem pada akhirnya menjadi muara akhir dari seluruh permufakatan atau ketidakmufakatan dalam ruang publiknya bala ngombe. Bagi peminum yang telah mendem, tidak ada aktivitas sosial lain yang bisa ia lakukan selain beristirahat, sambil menunggu esok hari dengan seluruh agenda dan masalah-masalah yang perlu dihadapinya.

Ngombe tuak di jalanan, atau di warung-warung, dari suasana yang saya dapatkan, jauh dari kesan kontestasi, atau ingin menunjukkan diri sebagai yang paling jagoan. Berbeda dengan ketika ngombe ditempelkan dalam arena pertunjukan tayub. Beberapa pengalaman kami misalnya, beberapa orang bala ngombe yang ada di Sleko, rata-rata para penarik becak. Sambil menunggu datangnya penumpang, menjelang sore, mereka menjadi bagian peserta bala ngombe. Meski di tengah-tengah asik ngombe dan berbicang, segera salah satu di antara mereka mengantarkan kami ke tempat tujuan. Saat kami menanyakan, apakah penarik becak itu akan kembali ke lokasinya ngombe? Dengan lugas ia menjawab, ya. Itu artinya, bala ngombe juga memahami dan membagi waktu, dan mengatur ritme kerja.

Diakui atau tidak, ngombe menjadi media bagi kalangan akar rumput di sekitar perkotaan Tuban. Ngombe menjadi katarsis untuk melepas penat, sumpek, dan seluruh frustasi-frustasi. Gelak tawa bareng saat berada di tengah-tengah ngombe secara fisiologis telah mengendurkan syaraf-syaraf ketegangan. Praktis, selama belasan tahun tinggal di kawasan ini, tak pernah mendengar atau melihat tawuran massal atau perkelahian antar kampung.

Hanya pada tahun 2006, saya mendapati Tuban membara dalam kekerasan politik sebagai efek domino pertarungan Pemilihan Bupati (Pilbup) Tuban. Kekerasan yang terjadi ini juga harus diletakkan sebagai peristiwa protes sosial, karena memampatnya artikulasi-artikulasi demokrasi secara kelembagaan. Sementara di lain pihak, kekuasaan politik bupati incumbent saat itu yang dijabat oleh Bupati Haeny Relawati, mempertontonkan politik konglomerasi di depan mata rakyat, yang sehari-hari justru menghadapi tekanan hidup secara ekonomi yang serba sulit.

Berbeda pandangan dengan kelas menengah dan elit perkotaan, termasuk birokrasi dan agamawan, mereka jelas memandang bahwa kebiasaan ngombe di jalanan, apalagi bersifat massif, dan tersebar di mana-mana bertentangan dengan penghilatan-penglihatan estetis dan ketertiban sosial. Jikalau pun mampu, sebenarnya kelompok-kelompok ini menghendaki pelarangan-pelarangan ngombe di ruang-ruang publik. Elit perkotaan, sejatinya memandang bala ngombe setara dengan gepeng, pengamen, dan pedagang kaki lima yang mengganggu keindahan kota.

Padahal, dalam studi yang dilakukan oleh Abdullah (2006:195) diketahui bahwa anak jalanan, yang dipersepsikan sebanding derajatnya dengan komunitas bala ngombe di Tuban, memiliki human capital, yang tidak bisa dikatakan lebih rendah dibanding kelompok umum. Anak jalanan memiliki kreativitas yang menonjol, mandiri dalam banyak ukuran, bahkan menunjukkan intelektualitas yang tinggi.2

Oleh karenanya, mereka menghendaki adanya “privatisasi” ruang ngombe. Misalnya saja dengan meletakkan mereka dalam posisi marjin perkotaan yang tak terlihat oleh umum, kalau tidak bisa dihilangkan. Bagaikan aib, sedapat mungkin dibuang, atau dibungkus rapat-rapat, dengan begitu elit perkotaan memiliki kesempatan dan peluang untuk merumuskan tata ruang publik secara dominan.

Sayangnya, mereka tidak cukup memiliki nyali untuk melakukan konfrontasi terbuka dengan pelarangan-pelarangan. Ekspresi pengaturan penggunaan ruang publik, misalnya disampaikan oleh TG, salah satu akademisi dari perguruan tinggi di Kota Tuban.

Ia menyatakan:

“Saya kurang setuju, dan sebenarnya kurang nyaman, setiap kali melihat pemandangan di beberapa trotoar dan sudut-sudut Kota Tuban dipenuhi dengan orang-orang sambil minum tuak bersama. Saya sering cek, selepas acara mereka, tempat itu terlihat kotor, bahkan berbau tuak sangat menyengat. Dari sisi pemandangan juga tampak kurang elok, di mata orang luar, seolah menguatkan persepsi kalau orang-orang di Tuban ini suka mabuk-mabukan. Meskipun itu hak mereka, namun saya memiliki harapan agar praktek-praktek seperti itu dilakukan di rumah masing-masing saja, atau di tempat yang sekiranya tidak terbuka, lebih-lebih di tempat umum, seperti yang sering saya perhatikan”.

Di sinilah persoalannya muncul. Saya kira, ada gap (jarak) yang merentang jauh, dalam soal kebiasaan sebagian warga Tuban yang memang suka minum tuak bersama-sama di ruang publik, dengan segenap tujuan-tujuannya. Abdullah (2006:196-197) menyebut peristiwa budaya jalanan seperti yang dilakukan oleh bala ngombe itu sebagai peristiwa aktual, benar adanya. Sementara pernyataan seperti yang diajukan oleh TG diatas disebut sebagai peristiwa imajinatif. TG seperti analisis Abdullah (2006) merumuskan dan menghadirkan seluruh peristiwa ngombe bareng itu mengganggu, tidak estetis, karena meletakkannya dalam asumsi-asumsi imajinatif dia. Sayangnya, peristiwa-peristiwa imajinatif itu seringkali dijadikan ukuran tunggal untuk menuntun kekuasaan dalam menata ulang peristiwa-peristiwa yang aktual di atas, misalnya saja dengan melibatkan aparatur negara dan hukum-hukumnya.

Bagaimana dengan bala ngombe sendiri menghadapi realitas ini? Nyatanya, dalam banyak kasus, bala ngombe juga tampaknya sadar diri untuk tidak terlalu menempatkan kebiasaan ngombe dalam ruang publik yang terbuka. Seperti yang sedikit kami ilustrasikan di atas, mereka menempati sudut-sudut kota yang cukup tertutup. Itu artinya, realitas imajinatif sebagaimana yang dikehendaki oleh tokoh sekaliber TG di Tuban sebenarnya ada kesinambungan harapan dengan bala ngombe sendiri.

Ancaman akan ruang eksistensi bolo ngombe, tidak saja dari kalangan elit perkotaan melalui basis etis-dan estetisnya, secara normatif, memang ada ketentuan positif negara yang menyoal tentang mendem di ruang publik. Hal ini misalnya tertuang di pasal 492 3 dan pasal 536 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun kedua pasal diatas termasuk kategori pelanggaran pidana ringan, namun beberapa bala ngombe yang saya mintai konfirmasi terkait kaitan langsung mendem dengan ketentuan-ketentuan hukum normatif negara, jelas-jelas mereka menolak untuk dikatakan sebagai komunitas atau orang yang menarik diri, atau memalingkan muka pada hukum-hukum negara.

Salah seorang bala ngombe berinisial MS, 35 tahun menyatakan; “Kami ini ya bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI), lha wong, kami juga wong Tuban. Sampeyan juga tahu kalau kami ngombe tidak neko-neko (macam-macam) berbuat kriminal. Aparat kepolisian di Tuban juga memahami budaya di sini. Kalau minum tuak dipidanakan, tahanan di Tuban bisa penuh, mas. Setahu saya, Pak Polisi sesekali hanya memberi himbauan kepada kami untuk mengurangi minum, dan tak berbuat ribut, begitu saja. Namun, kalau kriminal seperti togel, atau judi, polisi sangat tegas. Setahu saya, Polisi juga sangat tegas jika ada warga yang mengonsumsi narkoba untuk gaya hidup, apalagi di kalangan pelajar. Kerap dilakukan operasi-operasi pembersihan dan penangkalan yang dilakukan oleh aparat terkait hal ini.”

Ngombe bareng lalu mendem, diakui atau tidak sebagai kenyataan sosial yang umurnya jauh lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan segenap aparatus dan hukum-hukumnya. Realitas ini sama persisnya, dengan keberadaan adat dan hukum-hukumnya yang lebih dahulu ada, sebelum lahirnya NKRI. Pertanyaannya, apakah keberadaan NKRI dengan segala kelengkapannya, lalu sekonyong-konyong merobohkan dan meminta tatanan masyarakat yang telah ada untuk serta merta sesuai dengan maunya hukum negara modern? Beruntung, penegak hukum, terutama kepolisian di Tuban sangat memahami konstruksi ngombe tuak dalam konteks ruang budaya di Tuban. Beberapa kali kami menyaksikan aparat kepolisian dan pamogpraja melakukan patroli keliling. Mereka sama sekali tidak mengusik, alih-alih membubarkan “ruang sosial” yang dibentuk oleh bala ngombe.

Saya kira “pembiaran” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap bala ngombe, tetap saja bukan sebagai jaminan permanen. Sebagai institusi negara, bisa jadi tetap membuka tindakan untuk melakukan upaya-upaya lebih dari sekedar moderasi, misalnya saja penindakan. Toh, negara tetap menyediakan perangkatnya untuk melakukan represi-represi, jika memang aparat menghendaki pendekatan seperti itu. Dimensi inilah yang tampaknya belum terpikirkan oleh kelompok-kelompok bala ngombe. Sejauh ini mereka masih menyandarkan “perlindungan” atas nama tradisi dan masih begitunya banyaknya komunitas bala ngombe di seluruh pelosok wilayah Tuban. Bahkan, atas nama “tradisi”, bala ngombe mendapatkan privileges meskipun tidak secara tertulis.


1 Turner, Victor., 1969, The Ritual Process: Structure and Anti Structure, Ithaca, Cornell University Press.

3 Ayat (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalulintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari , atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

4 Ayat (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidanan denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.


Beranda  |  Kategory: Edisi 22 | Tags: , | Trackback URI

Leave a Comment

 
INDONESIA | ENGLISH

© Copyleft 2011 by Srinthil.org
Pertanyaan, saran, keberatan, harap disampaikan melalui email: mail@desantara.or.id
Beranda | Tentang Kami | Hubungi Kami | Donasi | Sitemap | RSS
logo Jurnal Srinthil Dikelola oleh: Desantara Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai K3
Depok,Jawa Barat, Indonesia